Penikmat Kedai Tempo
1 tahun lalu · 369 view · 6 menit baca · Politik 28225.jpg
Detiknews.com

Ormas Islam “Post-Truth” dan Reformasi yang Belum Selesai

Mengapa konflik kekerasan identitas religius terjadi begitu masif? Beberapa kelompok menganggap agamanya yang paling benar (Post-Truth), lalu merendahkan kelompok lain.

Jelas hal itu berkaitan dengan berakhirnya Orde Baru, tapi persisnya bagaimana hubungan itu? Perkenankan tulisan ini menjawabnya dengan keterkaitan sebuah kisah kemunculan ormas Islam Post-Truth dan apa yang belum selesai dari reformasi.

***

Senjakala kekuasaan Orde Baru, tepatnya tahun 1993, Presiden Soeharto terlihat mengambil kebijakan politik yang lebih lunak terhadap kalangan Islam. Meski Soeharto saat itu membentuk ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), Bank Muamalat dan kabinet ijo royo-royo, tapi rasa terkekang tetap saja ada. Sebab sebetulnya, Soeharto berubah bukan untuk Islam, tapi lebih untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan yang mulai goyang.

Turunnya Soeharto pada 1998, kebebasan yang diraih menyebabkan manuver-manuver politik terjadi. Mereka berlomba-lomba mendirikan organisasi berbasis etnis dan identitas yang sebelumnya dibatasi oleh rezim, demi mendapatkan kedudukan dalam negara dengan sistem yang baru.

Oknum elite yang pada saat masa Soeharto mencaci demokrasi, kini balik memuji demokrasi. Reformasi membuat mereka leluasa menyuarakan tuntutan dan melakukan segala hal dengan bebas. Terkadang, aksi-aksi mereka juga dibumbui dengan anarkisme. Sebab ini yang kemudian melahirkan kekerasan-kekerasan pada masa pasca Orde Baru.

Setelah Soeharto Tumbang: Persaingan Mengendalikan Negara

Pengunduran diri Soeharto pada bulan Mei 1998 menggerakkan pembaharuan-pembaharuan pemerintahan yang meskipun dianggap memang dikehendaki, kelewat sering diasumsikan secara naif akan aman.

Demokratisasi dan desentralisasi seringkali melupakan bukti substansial yang memperingatkan bakal adanya instabilitas jika perubahan-perubahan diimplementasikan dalam sebuah negara yang lemah.

Tamatnya Orde Baru, keretakan institusional terjadi – dikenal dengan istilah critical juncture. Meledaklah persaingan, dan kelompok-kelompok etnis yang sibuk merundingkan kembali konsep tentang bangsa. Ini menyebabkan gejolak-gejolak ideologis kembali terulang di Indonesia.

“Negara baru” masa setelah Soeharto terlihat kewalahan mengatasi kemunculan-kemunculan organisasi yang rindu kebebasan, tak pelak menyebabkan instabilitas terjadi akibat banyak tuntutan dan perlawanan untuk mengambil alih kendali negara.

Para mahasiswa membopong harapan-harapan tetua mereka, dan yang paling cemerlang di antara mereka berdemonstrasi secara sporadis menuntut kebebasan lebih besar untuk menyuarakan isi pikiran mereka. Agama menjadi penting bagi mereka. Sebab daya tarik agama tidak menyusut ketika kelas menengah ini berkembang.

Etiket publik, yang dulu didominasi oleh formalitas-formalitas Sanskrit dari kaum bangsawan Jawa, menjadi lebih Islamis. Mahasiswa berbondong-bondong bergabung dengan kelompok-kelompok studi keagamaan. Sebuah bagian sangat kecil terlibat dalam terorisme yang mendapatkan ilham dari agama, misalnya pemboman-pemboman sporadis, dan akibatnya kemudian mereka ditekan.

Muncul persaingan untuk mengendalikan negara dari banyak kelompok. Identitas religius menjadi statis sebab itu memiliki hubungan mengenai politik intoleransi yang muncul pasca Orde Baru. Gagasan identitas-identitas religius adalah riil dan sudah sangat tua – yang dikenal dengan istilah primordialisme.

Pada saat yang sama para propagandis yang memperjuangkan cita-cita etnis dan religius menggunakan stereotyping primordialis sebagai salah satu senjata untuk merebut kendali negara baru. Majalah Islamis populer Sabili, dengan kesenangannya mengumbar label “kafir” adalah contoh yang sangat bagus.

Masa setelah Soeharto, banyak yang memandang bukti perpecahan sosial dan instabilitas yang diwarnai kekerasan atau kemerosotan kultural sebagai sebuah dari modernisasi yang terlalu cepat. Orang-orang luar mulai memperkenalkan bentuk-bentuk agama yang lebih ortodoks – kita kenal sekarang dengan Islam Trans-Nasional.

Kemunculan Ormas Islam “Post-Truth”

Agama sejak dulu dikaitkan secara erat dengan naik turunnya institusi-institusi. Identitas-identitas religius berkembang menjadi lebih kuat dalam periode pasca otoriter di Indonesia. Dengan intensitas yang melebihi etnisitas, yang secara aktif ditekan di bawah Orde Baru, pengalaman religius berkembang dengan mantap tetapi juga secara lebih ortodoks dalam lingkaran-lingkaran kelas menengah pada dekade sebelumnya.

Ini ditandai salah satunya dengan kemunculan FPI atau Front Pembela Islam pada 17 Agustus 1998 yang dideklarasikan di Pondok Pesantren Al-Umm Jakarta. FPI hadir memanfaatkan ruang gerak politik yang lebih luas setelah keruntuhan rezim Orde Baru dan turut menunggangi gelombang demokratisasi masa itu.

Masa itu FPI juga turut aktif terlibat dalam penggalangan Pam Swakarsa menjelang Sidang Istimewa 10-13 November 1998 yang melantik B.J Habibie sebagai Presiden. Pam Swakarsa atau Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa adalah laskar sipil yang dipersenjatai dan difasilitasi oleh militer untuk menghadang aksi massa yang menentang pelaksanaan Sidang Istimewa MPR pada November 1998.

Berdasarkan pengakuan mantan Kepala Staf Kostrad Kivlan Zein kepada Tempo, Pam Swakarsa dibentuk atas permintaan Wiranto, Panglima ABRI periode 16 Februari 1998 – 26 Oktober 1999. Kedekatan Wiranto dengan golongan kanan, membuat banyak anggota Pam Swakarsa berasal dari ormas-ormas Islam.

Pembentukan Pam Swakarsa memang sejalan dengan pamer kekuatan massa kelompok kanan saat Apel Akbar Umat Islam, lalu disusul Kongres Umat Islam Indonesia, kemudian Silaturahmi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang digelar pada pertengahan 1998.

Situasi ini kerapkali menuding kelompok Islam memiliki hubungan mesra dengan militer masa itu. Agama berfungsi sebagai titik mobilisasi, demokrasi juga menyodorkan kesempatan untuk mengisi politik dengan muatan nilai-nilai moral yang lebih otentik, bertentangan dengan teknokrasi Orde Baru yang amoral itu.

Tak jarang, FPI dan kelompok Islam lainnya melakukan pergolakan-pergolakan politis untuk menuntut negara memberikan kedudukan bagi FPI. Mereka melegitimasi dirinya sebagai kelompok yang paling benar (Post-Truth) dan mendorong terciptanya kekuatan identitas religius tunggal di Indonesia. Kadang FPI merendahkan identitas lainnya dengan stereotype “kafir”, mereka gunakan Islam sebagai alat mendapatkan kekuasaan.

Diluar dari kedekatan militer dengan kelompok kanan, kebangkitan Islam yang lebih radikal mungkin terkait dengan kelas-kelas bawah yang termarjinalkan, sementara para nasionalis sekuler mendominasi tataran atas negara sebelumnya. Hal itu yang membuat kerapkali perlawanan dan kekerasan untuk mendapatkan kedudukan dalam satu ”negara baru” terjadi pada masa reformasi.

Reformasi yang Belum Selesai

Berbagai perubahan yang dilancarkan oleh pemerintahan Habibie bisa dianalisis menurut dua dimensi: demokratisasi dan desentralisasi, sebagai hasil dari modernisasi jangka panjang maupun kegagalan negara pada tahun 1998 yang mempengaruhi transisi rezim masa itu.

Gerakan-gerakan etnis dan identitas merebak saat transisi rezim. Sebab kebebasan yang mereka inginkan selama 32 tahun kini telah didapatkan, mereka berlomba-lomba mengusulkan konsep negara. Dalam hal lain mereka mengincar kedudukan di dalam negara reformasi.

Desentralisasi membuka peluang politik di setiap daerah, elite lokal menyambut baik akan hal ini dan berlomba-lomba menuntut pemekaran daerah untuk menciptakan daerah kekuasaan baru – ini terjadi di Papua sebagai contoh.

Perubahan-perubahan institusional yang cepat itu mengisyaratkan kelahiran banyak kelompok-kelompok masyarakat yang berharap mendapatkan kedudukan di negara yang baru.

Struktur kesempatan politis menjadi “terbuka” – mereka memberikan akses yang mudah pada sistem politik untuk menerima kelompok-kelompok yang protes maupun kelompok-kelompok kemapanan, tetapi pada saat yang sama kemampuan negara untuk bertindak termasuk terbatas akibat gerakan-gerakan separatis yang tak terwadahi negara merebak dimana-mana.

Sebab itu, pada awal tahun 1999 krisis politik telah berubah menjadi krisis keamanan. Negara tak mampu mengendalikan dinamika politik yang muncul dari gerakan-gerakan kelompok masyarakat baik etnis maupun identitas religius yang meminta kedudukan di dalam negara – tak pelak ini menyebabkan statistik kekerasan melonjak tajam pada tahun 1999.

Jelas bahwa awal reformasi, negara ini terjebak pada demokrasi parsial dimana kondisi demokrasi yang belum matang, pada saat transisi rezim. Kondisi itu tak berimbang dengan perubahan institusi yang begitu cepat namun melupakan substansi institusi, modernisasi yang begitu cepat ternyata menjadi manuver politik yang membuat reformasi semakin absurd masa itu.

Dosa-dosa Orde Baru menjadi beban saat transisi rezim. Ini menyebabkan reformasi masih terjebak dalam bingkai demokrasi parsial. Reformasi juga masih belum sampai pada perubahan dalam cara menjaga stabilitas keamanan dan politik. Tak pelak militer melakukan manuver politik masa itu karena kekuasaannya mulai terkikis.

Kemunculan-kemunculan ormas Islam Post-Truth adalah jelas disebabkan oleh reformasi yang belum selesai. Negara lemah sebab tak mampu mengelola dinamika politik yang terjadi saat itu – modernisasi berjalan begitu cepat sehingga negara pun tak mampu mengendalikannya.

Soal kedekatan militer dengan ormas Islam? Tak usah dipertanyakan lagi, sebab militer pun terlibat melahirkan ormas-ormas Islam yang merasa paling benar itu. Karena dalam hal lain militer berkeinginan untuk tetap menjadi kunci stabilitas dalam negara yang baru. Itu sebab kenapa agen-agen militer kerap menjadi provokator dalam gerakan-gerakan separatis termasuk ormas Islam kala itu dan terus menjadi benalu hingga rezim sekarang. Ini soal reformasi yang tak kunjung selesai.

Artikel Terkait