Hubungan Orde Baru dan Islam politik tidaklah dingin-dingin saja, melainkan melalui dinamika pasang surut hubungan yang tajam. Halaman pertama pertautan Orde Baru dan Islam politik dibuka dengan sikap yang cenderung antagonis.

Pemilu 1971 menjadi saksi bagaimana penguasa Orde Baru dan kaum Islam politik menaruh curiga terhadap satu sama lainya. NU merupakan salah satu partai peserta pemilu di tahun itu yang dikenal cukup lantang dan vocal dalam melancarkan kritik terhadap Orde Baru. Pemilu saat itu digunakan oleh khususnya kalangan muda NU untuk mengekspresikan ketidakpuasan kepada Orde Baru.

Selama masa kampanye, banyak sekali terjadi intimidasi dan konfrontasi yang dilakukan oleh angkatan bersenjata kepada pemegang hak suara agar memilih partai Orde Baru “Golkar”. Hal itu membuat juru bicara kampanye NU kala itu meradang dan mengimbau agar para pendukungnya tak tinggal diam atas perlakuan represif aparat keamanan itu.

Sebelumnya, hubungan disharmoni Orde Baru dengan Islam politik dapat dilacak sesaat setelah ia mengambil alih kekuasaan pada 1967 di mana saat itu Orde Baru memupus harapan para pemimpin Masyumi untuk mengizinkan kembali partainya berkontestasi di dalam pemilu 1971.

Nampaknya rezim tidak memaafkan tindakan Natsir dan koleganya yang disinyalir terlibat dalam peristiwa pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 1958. Sebagai gantinya, Soeharto kala itu justru menerbitkan surat keputusan presiden untuk menyetujui berdirinya (Parmusi) Partai Muslimin Indonesia pada 1968.

Pendirian Parmusi diharapkan dapat mengakomodasi saluran politik bagi para mantan simpatisan partai Masyumi. Tapi, apa daya, akomodasi yang dilakukan oleh Orde Baru untuk mendirikan Parmusi ternyata tidak utuh.

Rezim kala itu ikut campur tangan ke dalam ranah internal Parmusi dengan menolak Muhammad Roem sebagai ketua Parmusi. Tidak hanya itu saja, semakin lama rezim terkesan mengebiri partai ini dengan adanya kudeta terhadap kepemimpinan Djarnawi Hadikusuma dan Lukman Harun oleh kepemimpinan HS Mintareja dan HJ Naro yang didukung oleh penguasa.

Harapan akan terbentuknya partai Islam yang representatif, seperti halnya Masyumi, akhirnya berujung terhadap kekecewaan. Karena berdirinya Parmusi ternyata tidak merepresentasikan aspirasi kalangan “Bulan Bintang”.

Kesan antagonistik Orde Baru kepada Islam politik berlanjut pada tahun 1975 dengan memberlakukan Undang-Undang tentang penyederhanaan sistem partai. Hal tersebut memaksa partai-partai Islam untuk menggabungkan dirinya menjadi satu partai.

Partai-partai Islam yang ada kala itu, yakni Partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti terpaksa menggabungkan dirinya menjadi satu menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai konsekuensi dari fusi yang dipaksakan.

Kelahiran PPP tak sepenuhnya mengubah peta dan kekuatan politik nasional. Hal itu dibuktikan dengan perolehan kursi mayoritas di DPR yang masih dikuasai oleh Golkar yang baru diikuti di bawahnya oleh PPP dan PDIP. Pemilu 1977 semakin menegaskan bahwa perolehan suara pemilu dari Islam politik tidak bisa keluar dari bayang-bayang suara partai Golkar.

Sampai akhirnya lembaran sejarah perjalanan Islam politik itu sampai pada tahun 1985. Menurut Muhammad Ruslim Karim (1999), periode tahun 1985 merupakan periode yang dikenal sebagai marjinalisasi atau peminggiran politik umat Islam oleh negara.

Pada periode ini, pemerintah menetapkan asas tunggal Pancasila melalui Undang-Undang No. 8/1985 yang semakin menimbulkan ketegangan dengan kalangan Islam politik.

Dengan terbitnya Undang-undang itu, praktis semua ormas maupun partai politik yang ada kala itu berkewajiban untuk mengubah asasnya menjadi asas Pancasila. Tak terkecuali dengan PPP yang notabene menjadi partai Islam satu-satunya yang harus merelakan dirinya mengubah asas Islam ke Pancasila.

Berubah Menjadi Kompromis

Sikap yang terkesan kaku pada masa awal pemeritahan Orde Baru terhadap kalangan Islam politik perlahan mulai meleleh. Perkembangan politik saat itu mengharuskan rezim Orde Baru untuk mengubah watak antagonisnya menjadi watak kompromis. Rezim Orde Baru memutuskan untuk merangkul kalangan Islam politik karena berkurangnya dukungan dari sayap militer yang selama ini menjadi tulang punggung rezim.

Menurut Haedar Nashir (2007), perubahan sikap rezim Orde Baru itu sebenarnya mengandung motif mengkooptasi kekuatan Islam untuk menyokong kekuasaaan yang mulai goyah dengan cara mengakomodasi politik umat, yang hasil akhirnya sama, yakni penjinakan ideologi politik Islam.

Perubahan sikap Orde Baru yang lebih positif kepada Islam politik tersebut berbuah dengan serangkaian keputusan maupun kebijakan yang mengakomodasi kepentingan kalangan Islam politik. Pada akhir tahun 1980an, misalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mencabut Keputusan Menteri yang isinya terkait dengan pelarangan penggunaan jilbab di sekolah bagi murid-murid perempuan.

Selain itu, rezim Orde Baru juga menetapkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan menghapus kebijakan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) yang diindikasikan oleh kalangan Islam sebagai legalisasi praktik judi.

Namun, sikap kompromis Orde Baru yang paling fenomenal adalah dengan lahirnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada akhir tahun 1990an. Banyak pihak dari kalangan Islam politik yang mulai percaya bahwa rezim yang dikomandoi Soeharto ini tak lagi mengidap alergi terhadap wacana Islam politik.

Hal ini dibuktikan dengan restu Soeharto terhadap pembentukan ICMI ini. Sebagian tokoh bahkan menyakini ICMI bisa menjadi wadah aktualisasi diri bagi kalangan kelas menengah terdidik muslim yang tengah melonjak presentasenya kala itu.

Rezim Orde Baru memang lihai dalam bermain politik. Rezim ini seakan tahu kapan saatnya bahtera kapal yang dinahkodainya berlayar atau bersandar ke dalam pelabuhan milik kalangan Islam politik.

Ketika Orde Baru kehilangan tabungan kekuasaanya, ia mendekat dan berbulan madu dengan kaum Islam politik. Ketika kekuasaanya kokoh, ia menceraikanya dan menganggap kaum Islam politik merupakan ancaman yang dapat meruntuhkan istana kekuasaanya.