2 tahun lalu · 1886 view · 4 menit baca · Sejarah suharto_resigns.jpg
Foto: Wikipedia

Orde Baru, Asas Tunggal dan Depolitisasi Islam

Istilah asas tunggal diperkenalkan dan diterapkan pada roda pemerintahan Orde Baru. Asas tunggal merupakan satu konsepsi untuk meredam maraknya ideologi yang dinilai mengancam kestabilan negara. Setiap partai atau Organisasi Kemasyarakatan wajib bercorak pada asas tunggal yaitu Pancasila.

Salah satu yang dinilai mengancam tonggak Orde Baru adalah politik Islam. Setelah Soeharto menjabat sebagai presiden setelah dikeluarkannya mandat Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) oleh presiden Soekarno, Soeharto mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi keamanan dan stabilitas negara dan pemerintah.

Sehari setelah menerima Surat Perintah 11 Maret, ia melarang Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi massanya. Hal ini dikuatkan dengan ketetapan MPRS tahun 1966.

Hancurnya PKI dianggap oleh pemimpin Muslim sebagai kemenangan Islam. Mereka berharap memperoleh peranan penting dalam percaturan politik Orde Baru. Namun ternyata mereka kecewa, karena Orde Baru dan militer yang mendukung Golongan Karya (Golkar) menolak rehabilitasi Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).

Partai Muslim Indonesia (Parmusi), yang didirikan pada 7 April 1967, diharapkan pemimpin Muslim sebagai kelanjutan dari Masyumi. Tapi pemerintah melarang mantan tokoh-tokoh Masyumi aktif dalam Parmusi.

Dalam mengantisipasi perkembangan politik dan pembangunan, kalangan kelompok Islam modernis justru disibukkan oleh usaha-usaha repolitisasi Islam. Mereka terlalu obsesif untuk merehabilitasi Masyumi atau membentuk partai Islam baru. Keadaan ini menyebabkan mereka kehilangan kesempatan dalam memberikan respon yang positif terhadap modernisasi dan pembangunan.

Sementara kelompok-kelompok diluar Islam, terutama kalangan sosialis maupun Kristen justru mengambil kesempatan dengan memilih dukungan kepada Orde Baru. Situasi ini menyebabkan kelompok Islam dalam posisi marginal dan menimbilkan kesan kuat di kalangan elit Orde Baru bahwa Islam anti pembangunan dan seringkali dipojokkan sebagai "anti-Pancasila".

Kelompok Islam tradisionalis (NU), pada awal Orde Baru juga menunjukkan sikap radikal terhadap pemerintah. Misalnya, di dalam pemilihan umum 1977, NU menunjukkan sikap konfrontasinya terhadap Golkar.

Kedua, dalam Sidang Umum MPR 1978, NU menolak masuknya aliran kepercayaan untuk disamakan dengan agama dan usul pemerintah tentang program indoktrinisasi massa, yaitu interpretasi Pancasila oleh pemerintah. Ketiga, NU tidak setuju dengan Undang-undang baru tentang proses pemilihan umun dengan mengambil sikap walk-out dari sidang DPR 1980.

Kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap Islam adalah kelanjutan dari kebijakan pemerintah kolonial Belanda, yaitu peningkatan kesalehan personal dan menekan politisasi Islam. Sikap pemerintah ini menurut pengamat, berkaitan dengan latar belakang budaya anggota-anggotanya. Sebagian besar dari mereka serta para anggota militer berasal dari kelompok abangan dan priyayi, yang didukung para intelektual sekuler dan non-Muslim yang khawatir akan kekuatan kaum santri.

Seperti para penguasa kolonial dan rezim Soekarno, pemerintah Orde Baru mengkhawatirkan politisasi Islam dan kemampuannya mengerahkan massa, yang dalam waktu singkat dapat bergerak melawan mereka. Orde Baru pada dasarnya melanjutkan "politik aliran", namun tanpa adanya partai politik yang mampu berkompetisi dalam kondisi yang sama.

Bentuk yang tampak dari kompetisi politik di bawah Orde Baru adalah antara pemerintahan militer, yang didominasi kelompok abangan dan kekuatan sipil Islam, yang jauh lebih lemah dibanding pemerintah.

Belajar dari kegagalan Orde Lama yang menjadikan politik sebagai panglima, Orde Baru memprioritaskan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Ideologi pembangunan Orde Baru menekankan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Untuk mewujudkan itu, pemerintah menerapkan ide-ide "pragmatisme," "deideologisasi," "depolitisasi," "orientasi program," dan "modernisasi".

Agar stabilitas bidang politik dan ekonomi tercipta, menurut Ali Murtopo dalam bukunya Strategi Politik Nasional, pemerintah Orde Baru harus mengambil dua langkah. Pertama, menata lembaga politik masyarakat dengan melakukan penyederhanaan partai yang ada menjadi tiga kekuatan.

Kedua, negara mengambil inisiatif mengkooptasi lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk tunduk dan patuh kepada negara, sehingga negara mampu menggeser pola kepemimpinan yang ada dalam masyarakat dan melakukan penyeragaman (uniform).

Pada tahun 1973 pemerintah menyederhanakan organisasi-organisasi politik menjadi tiga kelompok, yakni Golkar, PPP, dan PDI. PPP (Partai Persatuan Pembangunan) adalah gabungan dari empat partai politik Islam: NU, Parmusi, PSII, dan Perti. PDI (Partai Demokrasi Indonesia) adalah fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katholik, Murba, dan IPKI. Kebijakan ini menyebabkan depolitisasi Islam.

Pemerintah juga mengontrol pendirian ormas agama, pemilihan pemimpinnya, artikulasi kepentingannya, AD/ART dan akses bagi perkumpulan-perkumpulan keagamaan yang diakui Indonesia, yaitu, NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Persekutuan Wali Gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma dan Wali Umat Buddha Indonesia.

Namun demikian, pemerintah tetap merasa posisi Pancasila masih belum aman. Pada sidang MPR 1983, pemerintah mengajukan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh kekuatan politik di Indonesia. Pada tahun 1985, DPR mengesahkan Undang-undang Keormasan yang menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal semua organisasi massa.

Jika usulan ini tidak menimbulkan perdebatan di kalangan partai politik, tidak halnya di kalangan para aktivis dan intelektual Muslim, karena mereka harus mengganti asas Islam menjadi Pancasila.

Namun sikap Orde Baru terhadap Islam tidak selamanya eksklusif. Semenjak pertengahan 1980-an, sikap pemerintah terhadap politik Islam berubah secara drastis. Sikap pemerintah melunak terhadap tuntutan-tuntutan umat Islam. Pemerintah juga melakukan konsesi-konsesi dengan umat Islam.

Pada tahun 1970 pemerintah menetapkan Undang-undang yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung bisa melakukan kasasi terhadap perkara pengadilan militer, administrasi dan Islam. Hal ini merupakan langkah pertama yang mendukung pengakuan terhadap Pengadilan Agama secara terpisah.

Dua belas tahun kemudian, Presiden Soeharto membuka sebuah departemen di Mahkamah Agung yang bertugas mengurusi perkara yang berkaitan dengan Agama Islam. Penanggung jawabnya adalah Busthanul Arifin, yang dilantik sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung.

Pada tahun 1983, Munawir Sjadzali dan Busthanul Arifin menyelenggarakan suatu proyek besar pengkodifikasian hukum Islam yang tujuan utamanya adalah menyeragamkan keputusan Pengadilan Agama Islam mengenasi masalah kehidupan keluarga. Pada Desember 1989, DPR menyetujui Rancangan Undang-undang yang memperluas jangkuan 304 pengadilan Islam dan 18 Pengadilan Banding.

Depolitisasi Islam pada masa Orde Baru hanya ditujukan pada gerakan-gerakan Islam yang bercorak garis keras. Untuk kalangan Islam modernis, kebijakan Orde Baru cukup koorpiratif. Salah satunya pada 7 Desember 1990 ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) resmi didirikan dan diketuai oleh B.J Habibie, Menteri Riset dan Tekhnologi.

Presiden Soeharto memberikan dukungannya dengan banyaknya anggota ICMI yang diangkat menjadi anggota MPR. Beberapa juga ditunjuk sebagai menteri untuk periode 1993-1998. Periode ini menurut Masykuri dalam karyanya, Demokrasi, merupakan saat pertama selama Orde Baru ketika jumlah menteri dan anggota MPR dari kalangan Islam proporsional dengan jumlah umat Islam di Indonesia.

Artikel Terkait