2 tahun lalu · 292 view · 4 min baca · Lingkungan 46250.jpg
http://www.themarketforideas.com/space-debris-visualizing-the-risk-and-informing-stakeholders-a119/

Orbit Bumi: Lingkungan (Indonesia) yang Terlupakan

Ketika bicara mengenai isu lingkungan Indonesia, umumnya semua merujuk kepada persoalan hutan, konservasi terumbu karang, pemanasan global, hingga emisi karbon. Suatu hal yang lumrah mengingat keberadaan isu tersebut mudah dijumpai atau sering diangkat dalam keseharian hidup kita di bumi.

Sejak setengah abad silam, perkembangan teknologi telah menjadikan ruang angkasa semakin terjangkau bagi umat manusia. Negara maju semacam Amerika Serikat dan Rusia tengah berlomba mengirimkan para astronotnya ke International Space Station (ISS) dan bahkan hingga ke bulan.

Indonesia, sebagai negara berkembang, memang tidak mengikuti perlombaan ala negara maju yang sarat dengan prestise. Selain karena keterbatasan dana, faktor geografis membuat prioritas kita jelas berbeda.

Memiliki belasan ribu pulau, pemanfaatan satelit adalah solusi penyelenggaraan komunikasi di Nusantara. Bayangkan bertapa rumitnya jika harus mengandalkan jaringan kabel guna menghubungkan pulau demi pulau. Urgensi yang tak kalah penting ialah penginderaan jauh (remote sensing). Berbekal teknologi tersebut, potensi sumber daya alam yang terpendam dapat dilacak secara akurat dari orbit bumi.

Masih banyak manfaat satelit yang lain, tetapi dua contoh diatas telah menjelaskan pentingnya bagi Indonesia serta banyak negara lain. Alhasil mereka berlomba-lomba meluncurkan satelit untuk ditempatkan di angkasa, mulai dari orbit rendah (low-earth orbit) hingga orbit geo-statsioner (geo-stationary orbit).

Jika beberapa dekade lalu hanya negara yang mampu meluncurkan satelit, kini banyak perusahaan telah memiliki kapabilitas untuk mengikuti space race. Ukuran satelit sangat beragam, mulai dari sebesar kamar tidur hingga segenggam tangan (CubeSat); yang terakhir ini bernilai sangat ekonomis.

Imbasnya, kini orbit bumi dipenuhi satelit dengan berbagai macam ukuran. Permasalahan lebih lanjut timbul ketika satelit sudah tidak aktif dan menjadi sampah antariksa (space debris). Mereka tidak dapat dikendalikan sehingga menjadi bola liar di angkasa.

Dalam beberapa dekade silam, ancaman paling berbahaya muncul dari tabrakan antar rongsokan satelit. Hal yang tidak terhindarkan ini telah menjadikan orbit bumi penuh sesak dengan pecahan sampah antariksa; dan berpotensi untuk lebih penuh lagi. Ketiadaan gravitasi telah menjadikan pecahan sebesar baut (kisaran 1 cm3) menjadi ancaman serius bagi satelit maupun ISS.

Sebagai contoh nyata, Satelit Sentinel-1A milik European Space Agency (ESA) dihantam puing-puing sampah antariksa seukuran baut pada 23 Agustus lalu. Akibatnya, satelit ini sempat keluar jalur dan kehilangan daya, padahal baru tiga tahun mengorbit.

Perkembangan zaman telah menuntut lingkup kelestarian alam diperluas hingga ke orbit. Perlindungan lingkungan bumi harus segera digalakkan; bayangkan jika suatu saat nanti orbit bumi tidak mampu menampung satelit lagi akibat penuh sampah.

Seandainya terjadi, luar angkasa akan beresiko tinggi bagi aktivitas satelit. Biaya pengoperasian dan asuransi berpotensi membludak sehingga berimbas dibebankan ke sektor telekomunikasi. Alhasil konsumen, tepatnya jutaan rakyat Indonesia, yang harus menanggungnya.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Debris-GEO1280.jpg


Berdasarkan data ESA Space Debris Office, radar menangkap sekitar 18.000 objek di orbit bumi; dimana satelit operasional hanya sekitar 7%-nya saja. Lingkungan orbit bumi yang lestari berarti bebas dari sampah antariksa. Berbagai upaya telah diusahakan agar kondisi ideal tersebut tercapai, baik preventif maupun kuratif; akan menjadi pekerjaan rumah yang berat mengingat keberadaannya nun jauh di angkasa.

Salah satu upaya terbaik melestarikan orbit bumi saat ini adalah mengontrol peluncuran satelit melalui instrumen hukum. Negara atau kerjasama regional semacam ASEAN diharapkan berinisiatif memiliki undang-undang keantariksaan, atau minimal pedoman (soft laws) yang efektif.

Terdapat beberapa imbas positif dari upaya preventif tersebut. Pertama, satelit baru dapat diluncurkan setelah memperoleh izin. Artinya terdapat kontrol efektif terhadap proses peluncuran sehingga seluruh satelit otomatis terdaftar dan terdeteksi. Kompilasi data tersebut dapat digunakan untuk mengurangi potensi tabrakan di orbit; lalu menekan jumlah sampah antariksa dari berbagai macam ukuran.

Kemudian peraturan yang berlaku seyogyanya dapat memperjuangkan penggunaan materi atau metode ramah lingkungan. Sebagai contoh, komponen satelit wajib dimodifikasi sedemikian rupa agar tidak mudah pecah ketika bertabrakan. Lalu materi yang digunakan harus mudah hancur (degradable) ketika memasuki atmosfir. Wacana terakhir ini baru akan efektif jika negara mewajibkan operator untuk membawa satelit yang akan mati ke atmosfir sebagai wujud tanggung jawab.

Nyatanya tantangan upaya preventif cukup berat mengingat hal tersebut membebankan biaya ekstra bagi operator dan manufaktur. Upaya para penggiat lingkungan angkasa untuk mengawal akan menghadapi jalan terjal mengingat industri satelit sangat eksklusif dan berteknologi tinggi.

Tidak terbatas hanya pada upaya preventif, instrumen hukum juga dapat mengakomodir upaya kuratif. Sudah muncul berbagai ide untuk mengambil tindakan nyata terhadap sampah antariksa, mulai dari penggunaan pukat canggih untuk kemudian dibawa ke atmosfir hingga pemanfaatan laser untuk menghancurkan sampah antariksa.

Skema penggunaan laser sejauh ini diperhitungkan sebagai salah satu cara paling efektif dan efisien, sayangnya berbenturan dengan magna carta hukum angkasa, yaitu Konvensi Angkasa 1967 (the Outer Space Treaty of 1967). Sayangnya, demi kedamaian dunia, keberadaan senjata dalam bentuk apapun dianggap kontradiktif dengan tujuan sang magna carta. Alhasil, skema ini masih menjadi angan-angan belaka.

Kembali ke Indonesia, kemampuan kita sepertinya jauh dari berbagai opsi upaya kuratif yang ada. Namun, ketika berbicara opsi preventif, kita harus bangga mengingat Indonesia adalah negara ASEAN pertama sekaligus sedikit dari negara Asia yang memiliki undang-undang keantariksaan (Undang-Undang No. 21 Tahun 2013). Singkat kata, kita memang tidak mampu mengontrol dan berbuat banyak terhadap sampah antariksa yang bertebaran di orbit; tetapi jelas dapat mencegah.

Kini Indonesia berperan aktif melestarikan lingkungan orbit bumi dengan membatasi dan mengontrol peluncuran satelit dari Nusantara. Sebagai perbandingan, ketiadaan undang-undang keantariksaan di India nyatanya berperan vital mencemari orbit bumi. Tanpa kontrol efektif negara, siapapun dapat meluncurkan, terutama banyak universitas India yang tengah marak bereksperimen meluncurkan satelit nano ke orbit rendah bumi.

Sebagai langkah selanjutnya, Indonesia dapat membantu negara-negara ASEAN merancang undang-undang keantariksaan. Suatu perjuangan diplomasi pada tingkat regional yang membutuhkan komitmen lebih mengingat isu (lingkungan) antariksa belum menjadi tren. Membangun pemahaman melalui kurikulum kedirgantaraan pada perguruan tinggi merupakan salah satu solusi.

Pada akhirnya, pemanfaatan satelit akan sangat berguna guna memastikan perlindungan hutan, fauna, dan konservasi alam Indonesia. Patroli rutin memang sudah terlaksana, tetapi daya jangkaunya sangat terbatas sehingga pemanfaatan satelit pada orbit rendah bumi menjadi jawaban terbaik. Saatnya mengamini premis melestarikan orbit bumi berarti turut melestarikan hutan dan alam Indonesia.

Artikel Terkait