Gereja dan Perubahan

Sepanjang sejarah lahir dan berkembangnya gerakan Kekristenan, baik pada manusia Yesus sejarah hidup maupun generasi pasca Yesus (setelah manusia Yesus sejarah sudah tidak ada lagi) di mana nilai gerakan kekristenan diteruskan oleh pengajaran agen-agen kekristenan (para rasul) yang lalu kemudian melembaga dalam gereja yang dipimpin para bapa gereja mula-mula, pasang surut gerakan kekristenan adalah hal yang lumrah terjadi.

Perlu waktu yang tidak singkat untuk sampai pada tingkat kematangan yang cukup dan sesuai untuk mencari jawaban atas tantangan zaman dari nilai-nilai Kekristenan. Dalam rentang waktu itu terjadi proses dialektika yang sangat panjang dan berliku yang tidak jarang memakan korban nyawa yang tidak sedikit jumlahnya.

Namun, jika kita mengamati dinamika proses dialektika tersebut dengan baik, kita akan mampu menarik satu kesimpulan yang umum, yaitu bahwa dinamika tersebut adalah sebuah upaya Kekristenan--dan tentunya orang-orang Kristen--merespon persoalan yang terjadi di sekitarnya.

Pada permulaan abad ke-16 muncul satu gelombang besar Kekristenan yang dipelopori oleh Martin Luther dan John Calvin yang disebut reformasi gereja. Martin Luther dan John Calvin mengkritik kemapanan dan juga sekaligus membongkar kekeliruan gereja yang pada akhirnya membawa perubahan positif yang sangat besar pada gerakan Kekristenan setelahnya. Mungkin tidak berlebihan jika kita sebutkan bahwa reformasi gereja melalui ajaran-ajaran Luther dan Calvin telah mengubah wajah negara-negara Eropa dan dunia.

Masa yang kita sebut masa pencerahan dan kemudian juga revolusi industri pada abad ke-17 adalah peristiwa yang sangat dipengaruhi oleh semangat gerakan reformasi gereja. Masyarakat abad ke-17 berbekal ajaran dwikewarganegaan Calvin dan Luther mulai berpaling meninggalkan mistisme dan sentralisme gereja dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan pijakan pemikiran bahwa pengembangan intelektualitas adalah bentuk pemuliaan/ibadah kepada Tuhan.

Tidak berlebihan juga jika kita katakan bahwa gerakan reformasi gereja telah membawa gereja dan orang-orang Kristen untuk kembali pada panggilanya untuk melayani dunia dan melayani Tuhan sekaligus karena dunia adalah teater/panggung kemuliaan Allah.

Salah satu pokok ajaran Calvinisme yang cukup terkenal adalah pandangannya atas pentingnya peran dan fungsi negara dalam mengadministrasikan kehidupan bersama yang adil dan sejahtera demi terwujudnya keadilan sosial. Dengan demikian partisipasi orang-orang Kristen terutama warga gereja Protestan yang bersepaham dengan ajaran Calvin dalam mengusahakan kehidupan bernegara yang adil menjadi hal yang mutlak dan wajib karena Calvin tidak lagi memisahkan perkara rohani dan non rohani.

Dengan kata lain, orang-orang Kristen wajib terlibat dalam hal-hal yang terkait dengan dan mengatur kehidupan publik. Calvin lalu juga menetapkan batas antara fungsi negara dan gereja dengan tidak memberi bobot yang berat sebelah pada salah satunya.

Dari sekian banyak teolog Calvinis, barangkali Abraham Kuyper salah satu tokoh yang patut kita catat kiprahnya dalam sejarah. Kuyper adalah seorang teolog kenamaan dari negeri Belanda juga sekaligus seorang wartawan, akademisi dan politisi yang pernah menjabat Perdana Menteri Belanda pada periode 1901-1905. Gagasan politik etis (politik balas budi) kepada rakyat Hindia (Indonesia) lahir pada pada masa Kuyper menjabat sebagai Perdana Menteri.

Gereja-gereja di Indonesia terutama gereja Protestan arus utama yang secara genealogi sangat dekat dengan Calvinisme karena merupakan buah pelayanan penginjilan Belanda semestinya mewarisi semangat Calvinisme dalam laku sosial-politiknya. Setidaknya menurut Prof. Jan Sihar Aritonang dalam bukunya yang berjudul Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja ada sekian banyak gereja anggota PGI yang mendaku diri sebagai penganut atau dipengaruhi oleh teologi Calvin.

Gereja-gereja tersebut antara lain GPM, GMIM, GMIT, GPIB, GBKP, GKI (Jabar, Jateng, Jatim), GKP, GKJ, GKJW, GKPB, GKS, GMIST, GKST, Gereja Toraja, GTM, GKSS, GEPSULTRA, dan GMIH. Gereja-gereja tersebut tersebar di hampir seluruh Indonesia dan memiliki jemaat yang tidak sedikit jumlahnya. Sebuah potensi yang sangat besar dan tentu akan berdampak positif jika gereja mampu memanfaatkannya dengan baik.

Sikap Partisan Orang Kristen

Alih-alih memanfaatkan potensi besar tersebut untuk kemajuan negara (polis), dalam batas-batas tertentu harus kita akui bahwa gereja gagal mendidik warganya untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan polis. Penulis membaca indikasi tersebut dengan menggunakan kontestasi pilkada DKI dan sederetan peristiwa yang mendahului dan mengikutinya sebagai alat ukur.

Gejala partisan tersebut mulai nampak ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur DKI menggantikan Jokowi yang terpilih menjadi presiden. Ahok mendadak mendapat citra yang baik dan tidak pernah absen disinggung dalam ruang diskusi warga gereja. Media sosial pun tidak luput dari efek pesona Ahok. Ada begitu banyak fanpage yang dibuat untuk mendukung dan mempublikasikan kerja-kerja gubernur Ahok.

Tidak sedikit pula warga gereja yang nyaris setiap hari meneruskan berita dari fanpage atau dari grup WhatsApp di media-media sosial yang mereka miliki sebagai bentuk dukungan terhadap Ahok. Beberapa berita itu memang baik, namun beberapa lagi berlebihan dan tidak proporsional. Tapi orang-orang yang meneruskan berita tersebut biasanya tidak terlalu peduli dan merasa tidak perlu mengecek isi berita yang disampaikan, yang penting mereka menyatakan dukungan terhadap Ahok.

Kekalahan Ahok di pilgub DKI dan vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan hakim pengadilan negeri Jakarta Utara atas Ahok karena tuduhan kasus penistaan agama menjadi salah satu titik puncak dari dukungan yang membabi buta tersebut. Meskipun demikian, secara pribadi penulis merasa perlu untuk menjelaskan standing point penulis bahwa penulis sesungguhnya mendukung penghapusan Pasal 1  UU Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan dan atau Penodaan Agama

Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 berpotensi memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur domain privat dan pikiran warga negara atas suatu tafsir atau pemahaman terhadap suatu agama sementara konsensus bernegara Indonesia tidak berdiri di atas atau memihak satu tafsir agama tertentu.

Kembali kepada Ahok, serentak warga gereja tanpa dikomando menyatakan dukungannya kepada Ahok sebagai pesakitan. Tumbuhlah pendukung die hard yang siap membela Ahok sebagai korban ketidakadilan dan praktik hukum yang sesat. Berbagai aksi diplomasi lilin-lilinan dan bunga-bungaan pun dilakukan untuk meraih simpati publik.

Bahkan beberapa daerah turun ke jalan menggelar aksi damai bebaskan Ahok yang rangkaian peristiwanya berlangsung beberapa hari. Memang tidak semua penggerak aksi-aksi tersebut adalah warga gereja, namun dalam pengamatan penulis sangat banyak warga gereja yang aktif terlibat dalam aksi tersebut dan meneruskan undangannya kepada banyak orang.

Jika dilihat dari bobot isu yang diangkat yang masih belum bisa melepaskan diri dari bias identitas Kristen Ahok, maka bukanlah pernyataan yang berlebihan jika penulis mengatakan bahwa tindakan warga gereja ini turut mengipasi bara politik identitas yang dinyalakan kelompok fundamentalis dan politisi oportunis yang tidak pernah kenyang akan kuasa dan uang.

Sepanjang pengamatan penulis, belum pernah sebelumnya sepanjang sejarah Indonesia warga gereja serentak mendadak sepeduli ini pada isu-isu kebangsaan. Tanpa bermaksud lancang menuduh, harus dikatakan bahwa kepedulian warga gereja pada persoalan Ahok adalah sebuah persoalan ketersinggungan identitas.

Orang-orang Kristen merasa terwakili eksistensinya di republik ini melalui kehadiran sosok Ahok dalam ruang publik politik praktis sehingga kekalahan Ahok oleh orang Kristen diimajinasikan sebagai kekalahan nilai-nilai kerajaan Allah. Atas anggapan kekalahan nilai-nilai kebaikan dan kemenangan kelompok ekstrimis ini Romo Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara sudah menyatakan pandangannya dalam tulusan berjudul: “Sesudah Ahok Kalah”.

Oleh karena titik tolak dukungan terhadap Ahok adalah persoalan keterwakilan identitas–tanpa bermaksud mengingkari prestasi dan kinerja baik Ahok--maka reaksi yang timbul dari ketersinggungan tersebut adalah reaksi partisan. Pangkalnya adalah karena warga gereja gagal menjaga jarak identitas dengan Ahok.

Dengan demikian dukungan yang lahir dari pikiran kerdil seperti itu adalah dukungan partisan yang memandang Ahok sebagai satu-satunya korban ketidakadilan di negeri yang berpenduduk tidak kurang dari 230 juta jiwa ini. Lalu di atas dasar pandangan seperti itu lahirlah berbagai aksi spontan di jalanan yang dianggap dapat menyelamatkan Indonesia dari kehancuran, suatu aksi yang tidak lebih dari sekadar gerakan massa tanpa kejernihan ideologi. Gerakan turun ke jalan kemudian dianggap sebagai puncak perjuangan.

Membangun Gerakan Partisipatif

Kritik penulis pada gerakan massa spontan ini bukanlah kritik yang tanpa alternatif solusi. Usaha membangun polis semestinya lahir dari upaya sistematis, bukan dari upaya spontan semacam itu. Kritik penulis pada gerakan massa itu juga bukan kritik yang ditujukan untuk mengecilkan atau membunuh semangat para pendukung die hard Ahok.

Kritik penulis bertujuan untuk membangun kesadaran warga gereja yang melampaui sekat-sekat identitas, suatu kesadaran yang inklusif dan utuh. Penulis mengajak warga gereja untuk meluaskan cakrawala perlawanan yang bukan hanya berfokus pada masalah ketidakadilan yang dialami Ahok saja tapi pada seluruh korban ketidakadilan lainnya karena untuk tujuan itulah gereja hadir.

Gereja sebagai komunitas yang mempraktikkan nilai-nilai kerajaan Allah semestinya tidak tebang pilih ketika berhadapan dengan ketidakadilan karena Allah mencintai keadilan.

Sebagai konsekuensinya, maka warga gereja harus membangun aliansi dengan kelompok-kelompok perlawanan lainnya untuk menyatukan kekuatan dan berdiri dalam satu barisan perlawanan. Gereja harus bersuara untuk korban-korban ketidakadilan lain yang sampai saat ini belum dapat giliran untuk dinyalakan lilin dan dikirimi karangan bunga.

Sebut saja misalnya perjuangan warga Seko di Sulawesi Selatan yang dipenjara karena menolak tanah adat mereka digunakan untuk membangun PLTA, atau kriminalisasi terhadap Ibu Nuril sebagai korban pelecehan seksual di Mataram yang malah kini malah duduk sebagai tersangka.

Perjuangan menegakkan keadilan bukanlah perjuangan dalam satu tarikan nafas, melainkan adalah perjuangan panjang yang tanpa akhir sampai kedatangan Kristus kembali (menurut keyakinan iman Kristen) untuk menegakkan keadilan dalam suatu tatanan masyarakat yang baru.

Oleh karena itu gereja wajib, tanpa kecuali, mengambil peran partisipatif, bukan sekadar partisan. Warga gereja harus mendekatkan diri kepada seluruh persoalan aktual dalam masyarakat dan aktif mencari solusi dari persoalan-persoalan tersebut.

Gereja yang misioner seharusnya menghadirkan persoalan-persolan aktual seperti kemiskinan, upah buruh murah, rendahnya mutu pendidikan, biaya pendidikan yang semakin tidak terjangkau, kesenjangan ekonomi, pelanggaran HAM berat 1965 dan 1998, konflik agraria, ekspansi modal dan pembangunan di Indonesia bagian timur yang menggusur dan merampas hutan dan hak hidup masyarakat adat, pemberdayaan perempuan, krisis energi dan sederet persoalan lainnya ke dalam ruang-ruang diskusi warga gereja agar lahir kesadaran yang melampaui sekat-sekat identitas sehingga kritik yang muncul sebagai respon atas permasalahan tersebut adalah suatu kritik yang berbobot karena lahir dari diskusi yang panjang.

Jika belasan denominasi gereja yang mendaku diri sebagai penganut Calvinisme itu sungguh-sungguh mempraktikkan semangat reformis Calvin dalam pelayanannya, maka bukan tidak mungkin gereja-gereja di Indonesia akan memimpin perubahan menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam UUD 1945.

Mimpi akan masyarakat yang adil dan makmur akan padam dan layu secepat padamnya nyala lilin dan layunya bunga jika gereja menganggap satu-satunya perlawanan yang paripurna adalah perlawanan terhadap ketidakadilan yang dialami Ahok saja, setelah Ahok tidak ada lagi.

Mimpi akan masyarakat yang adil dan makmur akan padam dan layu kalau setelah Ahok lilin segera dipadamkan dan bunga dibuang ke tempat sampah sementara ribuan korban lain masih mencari keadilan.

Gerakan partisan ini berpeluang untuk ditingkatkan menjadi gerakan partisipatif jika warga gereja menerima kritik dan bersedia memperbarui diri sehingga mimpi akan masyarakat yang adil dan makmur tetap terpelihara melalui kehadiran gereja.

Ecclesia reformata, semper reformanda.