Menindaklanjuti upaya mendesak pemerintah untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sejumlah aktivis pada hari Senin 16 September 2019 mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak pemerintah untuk segera bertindak mengatasi karhutla yang terjadi di pulau Sumatra dan Kalimantan sejak tiga pekan terakhir. 

Warga internet (netizen) pun di laman media sosial mereka banyak melakukan clicktivism dengan membagikan kabar, foto, dan video terkait bencana ini, termasuk foto-foto evakuasi orang utan yang terpapar asap karhutla. Artikel ini adalah opini pribadi terkait alternatif mitigasi pengrusakan alam dari aspek sosial keagamaan, yakni dengan melakukan konversi paradigma dari antroposentrisme menjadi kosmologis.

Sejauh pengamatan saya, memang pemerintah telah mengupayakan tindakan pemadaman yang meliputi penambahan satgas pemadam kebakaran, hujan buatan dengan tabur garam, water bombing, penggalian parit tanah, dan bahkan peningkatan pelayanan medis. 

Namun yang kerap luput dalam mitigasi karhutla adalah upaya reflektif dalam mengidentifikasi modal sosial dan kultural yang bisa dipergunakan untuk melakukan pelestarian alam atau pencegahan karhutla di masa mendatang. 

Sebagian besar penggiat lingkungan mengkritisi sikap pemerintah yang cenderung memproteksi korporasi yang ‘nakal’ dalam menjalankan tugas restorasi lahan gambut dan justru menyalahkan warga sipil, peladang, masyarakat adat, dan masyarakat lokal sebagai penyebab kebakaran hutan. 

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat, Anton P. Widjaya, menjelaskan (17/09) bahwa ada sekitar 76 titik api dalam wilayah konsesi perusahaan kelapa sawit pada rentang 1 Agustus hingga 9 September 2019. Secara eksplisit, data ini menjelaskan bahwa praktik korporasi yang tidak bertanggung jawab dan eksploitatif kerap menimbulkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. 

Bertolak belakang dengan respons mengambinghitamkan masyarakat adat sebagai penyebab kebakaran hutan, saya justru melihat signifikansi keberadaan dan paradigma kosmologi kelompok masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan. 

Di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, masyarakat adat atau kelompok agama kepercayaan memiliki praktik pelestarian ekosistem sebagai perwujudan ritual kepercayaan mereka. Contoh yang bisa dilihat seperti pengultusan gunung, laut, hutan, dan situs keramat lain dengan membawa sesajen atau tidak melakukan perbuatan tertentu sebagai bentuk penghormatan. 

Banyak pakem-pakem yang diberlakukan di dalam komunitas adat dalam proses produksi ataupun konsumsi yang tujuannya erat dengan upaya pelestarian tradisi dan lingkungan. 

Ritual dan aturan kolektif ini dilandaskan oleh kosmologi masyarakat adat yang memosisikan setiap entitas dalam level yang sejajar. Di dalam paradigma kosmologi, entitas, baik berupa manusia ataupun non-manusia adalah perwujudan yang memiliki agensi dan subjektivitas. 

Paradigma tersebut didasarkan pada pandangan dunia bahwa manusia (diri) sebagai entitas yang berwujud tidak lepas dan bergantung kepada wujud-wujud lain yang non-manusia (liyan). Persepsi relasi subjek-subjek yang setara ini dibangun dan ditempa melalui pengalaman-pengalaman yang sifatnya ritualistik dan sehari-hari. 

Oleh karenanya, relasi yang dijalin bersifat timbal balik. Karena dengan merusak yang liyan, eksistensi diri juga akan terancam.  

Sayangnya kerap kali praktik ini dianggap perwujudan animisme ataupun ritual sesat. Kenyataan ini juga menggambarkan bahwa masyarakat adat tidak hanya menjadi korban penggusuran atas pembangunan yang eksploitatif, tapi juga korban stigmatisasi sosial.

Banyak akademisi pada studi agama mengkaji asal mula diskriminasi terhadap kelompok kepercayaan, salah satunya Samsul Maarif, Dosen Program Studi Agama dan Lintas Budaya Universitas Gadjah Mada. Penelitiannya menghasilkan tipologi bahwa agama-agama dominan, yakni agama dunia, memiliki pandangan dunia (worldview) yang umumnya bersifat hierarkis.

Dalam agama dunia, contohnya Islam dan Kristen, alam semesta terbagi menjadi 3 domain, yakni supranatural (tuhan, dewa, roh-roh, dan lain-lainnya yang dianggap gaib), kultur (domain manusia), dan natur (domain alam yang meliputi tumbuhan, binatang, benda-benda langit, dan sebagainya). Tiga domain ini diposisikan secara hierarkis, yakni supranatural pada posisi tertinggi, di bawahnya kultur dan natur pada posisi paling bawah. 

Posisi tersebut juga menjelaskan relasi di antara ketiganya. Sebagai contoh, supranatural menjadi sesuatu yang disembah oleh manusia karena posisinya yang supreme atau tertinggi, sedangkan alam diperlakukan eksploitatif karena posisinya yang lebih rendah dari domain manusia. 

Dengan kata lain, paradigma ini mengizinkan manusia memiliki kuasa untuk memanfaatkan ataupun memelihara alam karena pada akhirnya keberadaan alam dianggap sebagai pemenuh kebutuhan manusia dan mandat yang diberikan Tuhan untuk manusia. Supremasi manusia terhadap alam ini yang juga disebut sebagai antroposentrisme.  

Menyaksikan dampak destruktif dari paradigma antroposentrisme, jelas cara pandang ini harus dievaluasi oleh setiap dari kita. Pasalnya, kita telah menyaksikan bahwa pada akhirnya kerusakan lingkungan seperti kiamat yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. 

Konsumsi yang berlebih atas hutan dan lahan gambut menyebabkan kebakaran hutan amazon dan hutan-hutan di Indonesia yang pada akhirnya memengaruhi naiknya suhu dunia yang disebut pemanasan global. 

Bencana global ini bermuara pada kerugian ekonomi, pengungsi iklim, masalah kesehatan, hilangnya mata pencaharian, tradisi, dan seterusnya. Dampak dari relasi timpang antara alam dan manusia ini juga tidak hanya dirasakan oleh kelompok kepercayaan yang berada di garis terdepan kerusakan lingkungan, tapi kita semua yang tinggal di kota-kota besar. 

Mencairnya gunung-gunung es di antartika secara langsung menyebabkan garis permukaan air laut naik. Ini adalah salah satu penjelasan logis sebab banjir yang dialami di beberapa pulau-pulau di dunia dan kota besar seperti Jakarta.

Jika perdebatannya masih diarahkan kepada pertanyaan retoris apakah menyelamatkan hutan ataupun orang utan lebih penting dari manusia, seharusnya dengan meminjam paradigma kosmologi kelompok kepercayaan kita sudah dapat menjawab bahwa menjaga kelestarian ekosistem di alam semesta adalah upaya penyelamatan umat manusia.