Tunggal Pawestri memang liar dalam menebar opini terkait RUU KUHP yang kini tengah berkecamuk. Sebagaimana ditunjukkan oleh mahasiswa hukum berakun @ariaGaana sebagai bentuk sanggahan, opini liar Tunggal berpotensi menimbulkan keresahan:

“Twit berantai ini adalah hasil dari kegelisahan saya sebagai mahasiswa hukum melihat opini liar (Tunggal Pawestri) di luar sana terkait RUU ini yang berpotensi menimbulkan keresahan pada masyarakat; bahkan ada petisinya?”

Dalam satu kicauannya tertanggal 19 September 2019, Tunggal mengunggah 11 poin dalam RUU KUHP yang menampilkan sisi kengacoannya. Poin-poin tersebut berbasis draft akhir yang disetujui Panja DPR, 15 September 2019, dan disusun oleh Maidina Rahmawati dari ICJR.

Biar lebih jelas, berikut saya sertakan 11 poin versi finalnya yang Tunggal pastikan bukan hoaks:

1. Korban perkosaan: bakal dipenjara 4 tahun kalau mau gugurin janin hasil perkosaan.

2. Perempuan yang kerja dan harus pulang malam, terlunta-lunta di jalanan: kena denda Rp1 juta.

3. Perempuan cari room-mate beda jenis kelamin untuk menghemat biaya: bisa dilaporin Pak Kepala Desa biar dipenjara 6 bulan.

4. Pengamen: kena denda Rp1 juta.

5. Tukang parkir: kena denda Rp1 juta.

6. Gelandangan: kena denda Rp1 juta.

7. Disabilitas mental yang diltelantarkan: kena denda Rp1 juta.

8. Jurnalis dan netizien: bakal dipenjara 2,5 tahun kalau mengkritik presiden.

9. Orang tua gak boleh tunjukin alat kontrasepsi ke anaknya karena bukan “petugas berwenang” dan akan didenda Rp1 juta.

10. Anak yang diadukan berzina oleh orang tuanya: dipenjara 1 tahun.

11. Yang paling parah, kita bisa dipidana suka-suka dalam bentuk “kewajiban adat” kalau dianggap melanggar “hukum yang hidup di masyarakat”.

Dari situ kemudian muncul sanggahan @ariaGaana. Tunggal dituding telah membelokkan makna dari beberapa norma hukum delik pidana pada RUU KUHP.

Sayang, serangan itu sama sekali tidak mematikan. Bentuk sanggahannya justru menampakkan watak kekakuan mahasiswa hukum.

Saya tidak ingin menyebut mahasiswa hukum itu kaku berpikir. Tetapi kebanyakan yang saya kenal memang demikian. Hanya seupil saja yang bisa saya anggap layak jadi teman diskusi. Selebihnya, yang kebanyakan macam @ariaGaana, kacau, kaku sekali.

Saya sepakat dengan penilaiannya terhadap Tunggal. Sosok yang dikenal publik sebagai aktivis HAM itu memang terkesan menyederhanakan opini hukum. Yang ditembak hanya sisi kengacoannya, tetapi luput menyertakan penjelasannya.

Intinya, baik Tunggal maupun @ariaGaana sama-sama ngaco. Yang satu liar menafsir bahasa, satunya lagi kaku seperti robot. 

Lantas, apa layaknya kicauan mereka orang sebar kalau begitu? Mau ikutan ngaco? Heran saya.

Menghapus Kengacoan

1) Aborsi atau pengguguran janin. Mestinya yang Tunggal bela bukan hanya korban perkosaan, tetapi juga semua perempuan yang hendak menggugurkan kandungannya. Alasan-alasan di baliknya mesti kita lihat, bukan hanya soal darurat medis, tetapi juga faktor ketidakinginan.

Bukan rahasia lagi kalau banyak perempuan yang menggugurkan kandungannya karena faktor yang terakhir itu—bahasa kampungnya, kecelakaan. Menuntut tanggung jawab atas itu sama sekali tidak tepat. Tidak ada tanggung jawab untuk setiap pilihan yang tidak dikehendaki.

Enyahkanlah perkara moral. Ini soal mau atau tidak menanggung beban! Sekali lagi, banyak alasan yang mesti kita tilik sebagai latar belakang kenapa pilihan itu dimungkinkan. Tidak sekaku bahasa hukum, juga moralitas.

2) Perempuan kerja, terlunta-lunta di jalanan, kena denda. Tunggal lupa—tepatnya, sengaja—mencantumkan frasa “mengganggu ketertiban umum”. Agar apa? Biar publik langsung geram. Ini tujuan utamanya, bikin kisruh.

Toh siapa pun yang mengganggu ketertiban umum memang layak dihukum. Tetapi keterbitan hukum seperti apa, ini masih ambigu. Biasanya, kalau bukan pemerintah, ya kepentingan massa mayoritas yang kerap jadi patokan. Ngawur.

3) Perempuan cari room-mate beda jenis kelamin bisa dilaporin kepala desa. Kita semua tahu kalau ini sebatas delik aduan. Artinya, ketika ada pihak yang mengadukan, maka si pelaku berpotensi kena pidana.

Saat saya coba tanya alasan apa yang membolehkan mereka (keluarga, apalagi kades) mengadukan dan apa hak mereka, si mahasiswa hukum itu malah menguncinya ke bunyi pasal yang ada: “Dasar hukumnya, kan, jelas pada pasal 419 (2)…”

Dan alamak! Salah pilih teman diskusi saya. Bak agamawan kolot, pasal-pasal tidak ubahnya ayat-ayat tuhan. Unsur-unsur seperti ini, sekali dilibatkan dalam arena diskusi, maka pembicaraan akan langsung selesai; mati sebelum berkembang.

4, 5, 6, dan 7) Tentang pengamen, tukang parkir, gelandangan, dan disabilitas mental. Argumennya sama dengan poin (2). Tidak perlu dibahas lagi.

8) Mengkritik presiden. Sejenis dengan poin (3), ini termasuk delik aduan juga. Lagi pula bukan bermakna mengkritik yang berpotensi dipidana, tetapi yang menghina. 

Presiden, sebagai simbol negara, memang perlu dijaga kehormatannya. Inilah satu-satunya alasan kenapa pasal tersebut harus diatur segala.

Tetapi ya, pemberlakuannya bisa sangat berpotensi dijadikan sebagai senjata ampuh penguasa. Apa pun yang dianggap menghina, meski adalah kritik, berhak ia pidanakan. Dan yang paling berpotensi kena, selain yang memang kritis, adalah lawan-lawan politiknya. Maka saya sepakat dengan Tunggal dan @ariaGaana untuk menghilangkan delik aduan bermata dua begini.

9) Alat kontrasepsi. Apa pun argumen pendukungnya, ini wilayah pendidikan keluarga. Terserah orang tua mau mengarahkan atau mengajarkan anaknya seperti apa. Negara tidak usah ikut campur. Bahkan orang tua sekalipun, sebenarnya, tidak berhak.

Alasan “demi kebaikan anak” sudah seharusnya dihapuskan di lingkungan keluarga. Biarkan anak-anak tumbuh secara alamiah. Saya percaya, mau diatur bagaimanapun, kalau bawaan lahir sudah begitu, ya akan begitu. Sia-sia.

10) Zina. Lagi-lagi ini wilayah kebebasan individu. Selama dasarnya suka sama suka, bukan paksaan macam perkosaan, ya sah. Keluarga, apalagi negara, apa urusannya?

11) Pidana adat. Satu kata untuk ini: TOLAK! “Kewajiban adat” yang dimaksud itu tidak jelas. Biarkan individu warga yang mengatur hidupnya masing-masing. Tidak usah membuat diri supersibuk mengurusi kehidupan orang lain.

*Catatan: Akun @ariaGaana sekarang dikasih gembok. Wkwkwk...