Pertama-tama, untuk mendapatkan pimpinan yang diidamkan, tetap butuh modal. Bagaimanapun sistemnya, mau itu dengan musyawarah perwakilan atau pemilihan umum mengumpulkan suara ratusan juta orang berikut dengan berlakunya syarat dan ketentuan. 

Mulai dari pemilih berumur minimal 17 tahun, kecuali bagi yang belum cukup umur, bisa mendapatkan hadiah untuk memilih jika sudah menikah sampai pemilih harus berakal sehat dan waras. 

Untuk proses pemilu ini, modalnya tak cukup dengan pengetahuan latar belakang para calon pimpinan atau kandidat wakil rakyat. Tentu juga perlu modal waktu, pikiran, dan tak lupa harus menyiapkan rupiahan. Tak cukup dengan jumlah jutaan, tapi bisa sampai miliaran bahkan triliunan.

Ongkos pemilihan bagi rakyat per orang mungkin memang tak seberapa, mulai dari beli kuota internet untuk mencari tahu latar belakang para calon atau sekadar untuk transportasi menuju TPS ketika hari pemungutan suara tiba, plus beli minuman bersoda atau kopi supaya nongkrong di TPS lebih betah.

Berbeda dengan ongkos bagi negara yang tak cukup hanya itu. Harap maklum, sebab para penyelenggara pemilu, mulai dari level nasional sampai desa, juga perlu ongkos untuk kebutuhan logistik, kotak suara, surat suara, tenda TPS supaya petugas tidak kepanasan dan surat suara pun aman jika turun hujan, hingga kebutuhan sosialisasi peraturan, keamanan, ketertiban, ataupun rapat permuyawaratan. 

Selain itu, tentu sudah jadi rahasia umum bahwa calon-calon, mau itu calon legislatif atau presiden dan wakil presiden, juga butuh ongkos untuk kampanye dalam usaha pemenangan. Besar-kecilnya bergantung kursi apa yang menjadi targetan. Jika berkenan, kepada para pembaca yang budiman, mari kita berhitung dan berandai-andai.

Ongkos Pemerintahan untuk Pemilu  

Mengutip berita yang dilansir oleh Tirto pada 16 Agustus 2018. Dari Ringkang Gumiwang, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah, untuk Pemilu 2019, baik itu Pilpres maupun Pileg, menyiapkan anggaran 24,9 triliun. Lebih besar dari ongkos Pemilu 2014 yang sebesar 24,1 triliun dan pemilu tahun 2018 lalu sebesar 16 triliun. 

Kita tahu anggarannya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang bisa dikatakan cukup besar. Soal alokasi anggaran sebesar itu diperuntukkan guna apa, tentulah musabab paling prinsipnya untuk proses yang lebih baik dan ideal, supaya hasilnya pun mendapatkan laba yang sesuai harapan.  

Jikapun para pembaca masih penasaran, diperkenankan untuk bergentayangan di dunia internet masuk ke berbagai website berita online yang menelanjangi anggaran kepemiluan dari negara.

Tak cukup dengan itu? Jika kurang kerjaan, bolehlah menyambangi kantor penyelenggara pemilu terdekat untuk bertanya kepada para petugas. Jangan lupa sembari ngopi atau ngeteh supaya lebih santai.

Ongkos Calon-Calon Peserta Pemilu 

Mari bersepakat bahwa calon-calon peserta pemilu juga butuh ongkos untuk bisa mendapatkan kursi. Besar-kecilnya bergantung karakter calon pemilihnya dan juga ukuran kursi yang diinginkan. Apakah kursi di level kota/kabupaten, kursi di level provinsi, atau level nasional. 

Seperti halnya negara yang perlu merogoh kocek rupiahan untuk ongkos demokrasi pemilu, para calon pun demikian halnya.

Kita coba tilik ongkos anggaran kampanye Capres dan Cawapres 2019. Dari berita yang dirilis oleh Kompas pada 04/01/2019 berjudul “INFOGRAFIK: Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pilpres dan Pileg 2019”.

Total dana kampanye yang dihimpun dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Sementara Dana Kampanye (LSDK) tim Jokowi-Ma'ruf sekitar Rp 55,9 miliar. Sedangkan Prabowo-Sandi berjumlah sekitar 56 miliar. 

Lalu bagaimana dengan partai peserta pemilu, berapa rupiah yang mereka sediakan untuk pileg? 

Masih merujuk pada informasi dari Kompas, beberapa partai, di antaranya PKB menyiapkan 17,7 miliar, Gerindra 51,04 miliar, PDIP 11,26 miliar, Golkar 19,79 miliar, Nasdem 79,97 miliar, PKS 33,62 miliar, Demokrat 33,21 miliar, PAN 53,54 miliar, PPP 12,41 miliar, dan partai-partai lain yang juga rata-rata menggunakan ongkos di angka miliaran berdasarkan LADK dan LSDK.

Jika berkenan dan kurang kerjaan, barangkali ingin menghitung total ogkos pemilu yang dibutuhkan baik dari pemerintah untuk penyelenggaraan, maupun para peserta partai pemilu untuk kampanye pemenangan, kepada segenap mustahik pemilih diperkenankan dengan hormat. Jangan lupa siapkan obat pereda sakit kepala persiapan jika pusing saat hitung-hitungan. 

Diperkenankan juga untuk berandai-andai dengan ongkos sebesar itu laba apa yang bisa diperoleh negara dan rakyatnya. Atau berangan-angan dengan dana sebesar itu jika diperuntukan guna kebutuhan negara yang lain, kiranya apa yang bisa dilakukan?

Siapa Mendapat Laba Pemilu?

Demokrasi kita melalui pemilu, mahal atau murah? Untung atau buntung?

Angka ongkos yang fantastis dari proses demokrasi yang saat ini diterjemahkan menjadi one man one vote melalui pemilu diharapkan rakyat mendapatkan laba yang sepadan. 

Lahir pimpinan dan wakil rakyat yang jujur, adil, dan berpihak kepada kemaslahatan rakyat banyak serta patuh dan taat juga bijaksana dalam menjalankan tugas fungsinya. Mampu membangun dan memberdayakan daerah yang dia pimpin. 

Ini laba utama yang paling diharapkan oleh penyelenggara dan rakyat banyak.

Atau, boleh jadi bagi yang punya insting ngobjek, ada banyak laba yang juga ternyata bisa diperoleh. Baik ketika proses pemilu berlangsung, maupun pasca pemilu. Betapa tidak ngiler melihat peluang yang bisa digarap. 

Bagi yang punya bisnis per-bank-an, tentulah hilir-mudik keuangan masuk dan keluar lewat jasa ini. Bagi para pebisnis konveksi, bisa juga dapat laba dari produksi kaos, baju bergambar senyum dan jargon para calon. Untuk yang punya bakat menjadi konsultan, lembaga kajian dan survei, tak perlu khawatir, tentulah banyak calon yang memerlukan. 

Para pemilik media, dan yang berbakat di bidang fotografi, videografi atau desain visual, tak perlu gusar, sebab banyak lahan objek garapan. Bahkan sampai jasa tata rias serta periklanan, tentu pula tak mau ketinggalan dalam proses pemilu ini bisa dapat objekan. 

Bagi yang suka ngobjek orderan, harus berpikir ulang jika tidak menghitung perputaran uang dalam proses pemilu ini dan tidak mendapatkan laba apa-apa. Bagi yang tak suka objekan, cukuplah jadi pencoblos yang baik, dengan sadar memilih para calon dengan mengharap dapat laba pasca pemilihan sesuai cita kemerdekaan.

Entah bagaimana dengan aktivis dari kampus. Sayup-sayup lirih, masih terdengar suara dari sangkar-sangkar pengetahuan, kawal proses demokrasi, awasi pemilu, jaga persatuan, jangan sampai terpecah hanya karena politik kepentingan, utamakan politik kebangsaan dan junjung tinggi sikap negarawan. 

Penghuni sangkar setiap tahun populasinya terus mengalami pertumbuhan, tapi suaranya semakin nyaris tak terdengar. Mungkin kebanyakan sebagian mereka sibuk akan tugas-tugas memperkaya pengetahuan, jadi tidak sempat memikirkan yang begituan. 

Lalu bagaimana untuk para penyumbang dana kampanye calon-calon itu? Laba apa yang bisa didapatkan? Soal ini bolehlah kita tangguhkan, biar waktu yang menjawab atau boleh juga mengulik tender proyek dari pemenang pemilu nanti.

Paling penting bagi mereka rakyat adalah mendapatkan kualitas pimpinan yang duduk di kursi singgasana pemerintahan yang berjuang untuk kemaslahatan. Tak perlu silih tengkar jika berbeda pilihan, harus tetap menjaga persatuan. 

Soal ongkos demokrasi, murah atau mahal, biarlah kembali pada penilaian masing-masing orang. Yang jelas labanya harus sepadan dengan apa yang sudah dikeluarkan, jangan sampai rugi besar seperti pepatah katakan, “Besar pasak dari pada tiang.”