Jika kalian bersemangat ketika mendengarkan dan menyuarakan Sumpah Mahasiswa Indonesia, saya pun juga begitu. Siapa yang tidak bersemangat dengan Sumpah Mahasiswa Indonesia yang setiap butirnya berisi nilai kemanusiaan. Namun, saya menjadi tidak lagi memiliki euforia dengan Sumpah Mahasiswa Indonesia, saat mahasiswa melakukan pemira.

Setiap mahasiswa sudah tidak asing lagi dengan pemira, yakni sebuah perayaan demokrasi besar-besaran di kampus. Pemira sebagai bagian dari implementasi demokrasi, justru kenyataannya telah membuat Sumpah Mahasiswa Indonesia menjadi ternodai.

Saya akan menggambarkan bagaimana setiap butir dari Sumpah Mahasiswa Indonesia telah ternodai oleh sikap mahasiswa sendiri saat pemira. Butir yang pertama: kami mahasiswa Indonesia bersumpah, bertanah air satu tanah air tanpa penindasan.

Tanah air tanpa penindasan? Lalu, bagaimana dengan fenomena mahasiswa yang terlibat konflik hanya karena berbeda pandangan pilihan dan warna bendera organisasi? Ironisnya lagi, konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan, menyebabkan orang lain mengalami kerugian fisik.

Teringat dengan cerita dari salah satu keluarga saya saat aktif di organisasi mahasiswa. Dirinya mengaku hampir menjadi korban pengeroyokan dari tim lawan, lantaran mengalami kekalahan. Hanya saja, keluarga saya bisa menghindar dengan bersembunyi di kos teman yang jauh dari wilayah kampus.

Keberuntungan dari keluarga saya, tidak dialami oleh calon yang diusungnya. Kemenangan dirinya, harus dibayar dengan luka dan lebam akibat menjadi korban pengeroyokan dari lawan politiknya.

Belum lagi kisah perusakan fasilitas kampus yang terjadi di kampus ternama Surabaya. Peristiwa terjadi oleh sekelompok mahasiswa saat calon yang diusungnya mengalami kekalahan. Mereka tidak menerima kekalahan, karena konon katanya ada indikasi panitia pemira pusat melakukan kecurangan. Kecurangan oleh panitia pusat, menjadikan calon yang diusungnya mengalami kerugian.

Tetapi, jika mereka mengimplementasikan “tanah air tanpa penindasan”, tidak semestinya melakukan tindakan anarkis hingga merusak fasilitas kampus. Dengan merusak fasilitas kampus, berarti akan merugikan banyak pihak, termasuk mahasiswa lain yang tidak terlibat aktif di politik pemira.

Butir yang kedua: kami mahasiswa bersumpah, berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Benar, mereka melakukan keadilan, tetapi keadilan bagi kelompok politiknya. Pengalaman saya saat menjadi tim sukses pemira, menyaksikan sendiri bagaimana panitia pemira baik dari struktur KPU dan Bawaslu, mereka memihak kepada kelompok politiknya. Saya tertawa dengan syarat seleksi: harus netral. Nyatanya, KPU dan Bawaslu tidak netral.

Para KPU dan Bawaslu akan selalu memikirkan kebijakan yang tidak merugikan kelompok politiknya. Misalnya saja, saat kelompok lawan menggugat karena ada kecurangan, KPU dan Bawaslu biasanya akan membuat prosesnya menjadi berbelit-belit. Beda halnya jika kelompok politiknya saat menggugat lawan politiknya akibat adanya tindakan kecurangan, proses gugatan tidak menjadi sulit.

Begitu juga saat debat calon pasangan berlangsung, terutama saat sesi tanya jawab dengan mahasiswa, KPU akan memberikan prioritas orang-orang dari kelompok politiknya untuk bertanya. Kenapa? Ya, karena pertanyaan sudah siap dari awal, sehingga calon pasangan yang didukungnya mudah menjawab, sedangkan calon pasangan lawannya sulit menjawab.

Lebih mengiris hati saat pemira selesai. Biasanya saat seleksi pemilihan anggota BEM, jatah kursi untuk kelompok lawan politiknya hanya sedikit. Belum lagi terjadinya pengucilan saat berada di dalam BEM.

Butir yang ketiga: kami mahasiswa Indonesia bersumpah, berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan hanya menjadi kenaifan selama pemira. Pengalaman pribadi selama aktif dalam kancah perpolitikan pemira, mengetahui betul bagaimana mahasiswa sudah melakukan kebohongan saat masa kampanye belum berlangsung.

Biasanya, para mahasiswa baru yang menjadi korban utama dengan mendapatkan iming-iming. Iming-imingnya adalah nanti akan mendapatkan jatah kalau mau masuk BEM. Dan saya mengakui bahwa iming-iming tersebut hanya janji palsu, tujuannya agar calon pasangan yang diusungnya bisa menang.

Dan ketika menang, para mahasiswa yang menjadi korban iming-iming, nyatanya tidak akan terpilih sebagai anggota BEM. Tidak terpilihnya mereka untuk masuk ke anggota BEM, terjadi akibat tim sukses yang akan menjadi prioritas untuk mengisi kursi keanggotaan BEM.

Bahasa kebohongan lainnya hadir dari visi misi pada masa kampanye. Biasanya visi misi dari setiap calon pasangan, tidak jauh dari kata jujur dan transparan. Sekali lagi saya mengatakan jujur dan transparan hanya menjadi kemunafikan.

Kejadian terjadi saat saya mendapatkan undangan dari BEM untuk menjadi juri lomba tulis ilmiah. Saat semua tugas saya sebagai juri telah selesai, saya mendapatkan bayaran. Dan saya terima bayarannya. Tidak berselang lama, saya mendapatkan informasi dari teman saya yang juga anggota BEM. Dia menjelaskan bahwa upah yang saya terima, tidak sesuai dengan laporan di LPJ.

Hingga akhirnya, saya tidak merasa heran ketika para mahasiswa yang awalnya pro terhadap masyarakat dan kelompok marginal, lalu tiba-tiba mengkhianati dengan bersembunyi di balik ketiak kekuasaan. Semuanya terjadi akibat budaya kebohongan yang tertanam oleh mahasiswa saat pemira.

Lalu, apakah masih pantas para mahasiswa meneriakkan keluhuran dari Sumpah Mahasiswa Indonesia? Dan apakah kita masih pantas bersemangat menyambut teriakan Sumpah Mahasiswa Indonesia?