Jika kita melihat orasi-orasi seluruh ketua BEM dari universitas-universitas yang hadir sebagai narasumber Mata Najwa, mereka dengan naifnya menyatakan diri sebagai rakyat Indonesia. Hal ini adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan aktivis BEM yang membuat klaim sebagai wakil rakyat.

Bagi saya, hal tersebut adalah omong kosong besar. Selama saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia hingga saat ini, saya yakin BEM bukanlah perwakilan dari rakyat karena kemampuan analisis permasalahan yang sangat tumpul. 

Memang terkadang ada beberapa kajian yang sangat baik yang pada umumnya menurut subjektivitas saya sering dibuat oleh BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang waktu itu mencabut keikutsertaannya dalam aksi kartu kuning Jokowi bersamaan dengan BEM FH, FT, FF, FISIP, dan Psikologi.

Akan tetapi, mari saya berikan satu contoh mengapa BEM bukan perwakilan rakyat. Sebagian besar BEM menolak pelaksanaan reklamasi teluk Jakarta dengan alasan perlindungan lingkungan yang padahal tidak memiliki bukti ilmiah yang cukup (sufficient scientific evidence) untuk membuktikan korelasinya dengan kerusakan lingkungan.

Padahal aksi yang dilakukan oleh aktivis BEM untuk menolak reklamasi teluk Jakarta dapat berdampak terhadap memburuknya indeks ease of doing business (indeks kemudahan dalam berusaha). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Simeon Djankov dari World Bank (Bank Dunia) pada tahun 2017, setiap kenaikan 5 poin dari indeks kemudahan berusaha akan mengurangi 1% kemiskinan.

Dengan kata lain, jika dilihat dari perspektif makroekonomi, aksi yang dilakukan aktivis BEM untuk menolak reklamasi menghambat proses mengurangi kemiskinan sebesar 1%.

Tentu bisa dipahami mengapa kebanyakan aktivis BEM menolak reklamasi teluk Jakarta, yakni disebabkan kurangnya pemahaman akan makroekonomi. 

Bisa kita lihat di Mata Najwa tadi malam bagaimana Zaadit Taqwa menyatakan bahwasanya jalan tol hanya menguntungkan para pengendara mobil bukan orang miskin. Padahal ada invisible hand yang bekerja di sana, di mana jalan tol yang dibangun tersebut dapat dimanfaatkan oleh truk pengangkut barang-barang kebutuhan pokok. 

Dengan adanya jalan tol, akan tercipta efisiensi dalam pengangkutan barang dari satu titik ke titik lain sehingga dapat memotong biaya produksi dari kebutuhan pokok untuk menciptakan harga yang terjangkau oleh seluruh golongan masyarakat.

Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Obed Kresna, juga serupa. Dia menyalahkan kompetisi sebagai sumber dari banyak permasalahan di Indonesia. Jelas ini klaim yang sangat tidak mendasar karena kompetisi telah menciptakan kesejahteraan. Kompetisi telah menciptakan revolusi teknologi yang membuat kita dapat mengakses teknologi. 

Apa yang disebut oleh Joseph Schumpeter, professor dari Harvard University, sebagai creative destruction telah terjadi secara riil di mata kita berkali-kali dan menciptakan kesejahteraan. Kompetisi yang menjadi dasar sistem ekonomi telah menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem dari 35% pada tahun 1990-an menjadi di bawah 10% saat ini.

Juga tadi malam di Mata Najwa, saya tidak bisa melihat korelasi antara daya kritis mahasiswa dengan lama berkuliah atau beban kuliah yang dijadikan alasan seorang aktivis BEM untuk tidak mendapatkan data. Padahal, jika ingin dikomparasikan mahasiswa zaman dulu dan sekarang, memang serba berbeda dari kultur serta cara memperoleh data. 

Saat ini kita bisa mengakses data dengan mudah menggunakan internet untuk melakukan riset ke perpustakaan digital tanpa perlu ke perpustakaan fisik. Kampus-kampus sudah menyediakan akses jurnal internasional yang dapat digunakan kapan pun dan di mana pun. 

Dengan demikian, tidak mustahil jika memang ada niat untuk lulus dalam kurun waktu empat tahun namun ingin kegiatan aktivisme dengan pikiran yang kritis serta data yang valid.

Tentu jika dibandingkan dengan peran mahasiswa di zaman demonstran legendaris seperti Soe Hok Gie atau masa-masa reformasi, jelas berbeda kondisi dan isu yang dihadapi. Isu-isu di masa lalu sering kali berupa tuntutan akan hak-hak kebebasan sipil yang merupakan hak mendasar dari manusia. Dan memang harus diakui, beberapa tuntutan mahasiswa zaman dulu juga memiliki flaw.

Namun, hal lain yang mengherankan dengan aktivis BEM saat ini, mereka selalu bungkam ketika ada isu-isu yang jelas-jelas akan merenggut hak-hak asasi mendasar dari warga negara. Misalnya, aktivis BEM bisu dalam permasalahan Rancangan KUHP di Dewan Perwakilan Rakyat yang jelas-jelas dapat merenggut hak asasi yang paling mendasar. 

Padahal, bahkan Pusat Kajian Perlindungan Anak Universitas Indonesia telah mendorong agar RKUHP tidak disahkan karena berpotensi sangat besar merugikan perempuan, korban pemerkosaan, masyarakat adat, pasangan yang tinggal bersama, serta kelompok marginal.

Sudahilah romantisisme-mu dengan sosialisme yang hanya membuat rakyat sengsara. Pelajari makroekonomi dan isu-isu kebebasan sipil agar paham bagaimana kita dapat menciptakan kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Jangan hanya menjadi orator yang berbicara lantang tanpa substansi.