Di tengah-tengah upaya melawan Covid-19, publik digemparkan dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau yang lebih beken dikenal dengan Omnibus Law oleh DPR dan Pemerintah. Mengutip dari surat kabar Pikiran Rakyat edisi Senin, 05 Oktober 2020, pembahasan Omnibus Law digelar pada waktu yang tidak lazim, yakni pada Sabtu (3/10/2020) malam.

Berdasarkan informasi yang dimuat dalam Pikiran Rakyat edisi 06 Oktober 2020, pengesahan Omnibus Law tersebut dijadwalkan pada tanggal 08 Oktober 2020 mendatang. Namun pada faktanya, pengesahan ini dilakukan tiga hari lebih awal yaitu pada Senin, 05 Oktober 2020, dengan dalih Covid-19.  

Dalam proses Pengesahan Omnibus Law, terdapat tujuh fraksi yang mendukung dan dua fraksi yang menolak. Tujuh fraksi tersebut di antaranya: PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN dan PPP. Sedangkan dua fraksi yang menolak adalah fraksi dari partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pengesahan Omnibus Law nyatanya menuai perbincangan dari berbagai pihak. Sampai tulisan ini dibuat, setidaknya terdapat lebih dari 3000 twit dengan tagar #MosiTidakPercaya. Selain itu, tagar #TolakOmnibusLaw, #BatalkanOmnibusLaw dan #CabutOmnibusLaw pun menggema di Twitter. Bahkan,sejak tanggal 06 Oktober, massa tengah menggelar aksi sebagai bentuk protes terhadap pengesahan Omnibus Law.

Penolakan terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law tersebut bukan tanpa alasan. Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam pengesahan Omnibus Law adalah proses pengesahan Omnibus Law yang prematur atau tergesa-gesa. Akan tetapi, yang lebih menyita perhatian dari itu adalah isi dari Omnibus Law yang dinilai mengkhinati rakyat.

Melihat ruang publik yang gaduh akibat pengesahan Omnibus Law, rasa-rasanya tulisan ini perlu menyinggung soal apa dan bagaimana perjalanan Omnibus Law dari lahir hingga disahkan.

Sekilas Perjalanan Omnibus Law

Sebagaimana dikutip dari Koran Tempo edisi 05 Oktober 2020, istilah Omnibus Law pertama kali muncul pada Minggu, 20 Oktober 2019, dalam pidato Joko Widodo setelah dilantik menjadi presiden RI untuk kedua kalinya.

Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja serta Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai Omnibus Law.

Setelah itu, pada 16 Desember 2019, pemerintah menetapkan 127 anggota satuan tugas Omnibus Law bersama Kamar Dagang dan Industri, akademikus, kepala daerah serta tokoh masyarakat. Selang satu bulan, tepatnya pada 13 Januari 2020, buruh melakukan demonstrasi untuk menolak RUU Cipta Lapangan Kerja.

Meski mendapat penolakan melalui aksi buruh, pemerintah tetap melanjutkan apa yang telah dimulai. Hal ini diperkuat dengan adanya aduan yang diterima oleh Ombudsman dari para anggota satuan tugas yang diharuskan menandatangani surat perjanjian untuk merahasiakan draf RUU Cipta Lapangan Kerja dari publik. 

Selanjutnya, pada 12 Februari 2020, pemerintah menyerahkan surat presiden dan draf RUU Cipta Lapangan Kerja kepada DPR. Nama RUU itu pun berubah menjadi RUU Cipta Kerja. Kemudian, terhitung sejak 21 April 2020 Panitia Kerja Badan Legislasi DPR memulai pembahasan RUU Cipta Kerja.

Sampai disahkan dalam rapat paripurna yang digelar pada 05 Oktober lalu, setidak-tidaknya Omnibus Law telah melalui 63 kali rapat panitia kerja dan menghasilkan 15 bab dan 174 pasal. Namun, rancangan aturan ini tak pernah sepi kontroversi. Pasalnya, substansi aturan dinilai bermasalah karena merugikan rakyat khususnya tenaga kerja serta lingkungan hidup. Selain itu, aturan ini pun mereduksi peran pemerintah daerah.

Hal ini pun senada dengan perkataan Ketua Bidang Advokasi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur, bahwa pengesahan Omnibus Law justru menunjukan negara mengabaikan hak rakyat untuk hidup bermartabat dan justru mempercepat perusakan lingkungan. 

Sebelum menyoal lebih jauh bagaimana “ancaman” Omnibus Law terhadap lingkungan lebih khusus kepada hutan, kiranya kita patut lebih dulu mengetahui bagaimana kondisi hutan Indonesia saat ini.

Kondisi Hutan Indonesia 

Berdasarkan buku Data dan Informasi Ditjen  Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) tahun 2017, disebutkan bahwa luas hutan Indonesia mencapai 120.783.631 ha. Kemudian pada tahun 2019 dan masih dari data Ditjen PKTL, luas hutan Indonesia mengalami penyusutan yaitu menjadi 94, 1 juta ha.

Setiap tahun, luas hutan Indonesia terus mengalami penurunan. Mengutip laporan Forest Watch Indonesia (FWI) bahwa pada periode 2000 – 2009, laju deforestasi di Indonesia mencapai 1,5 juta ha/tahun dan 1,1 juta ha/tahun pada periode 2009 – 2013.

Kemudian, laju deforestasi mengalami kenaikan pada periode 2013 – 2017 yaitu mencapai 1,47 juta ha/tahun. Faktor-faktor pendorong deforestasi tersebut adalah alih fungsi lahan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebagai bukti empirik, mari kita tengok pada peristiwa kebakaran hutan tahun 2019. Pada peristiwa tersebut, titik api terbesar terjadi di Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Papua.

Akan tetapi, dampak polusi udara yang paling signifikan terjadi di provinsi yang berada di Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan pengamatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), hal ini terjadi karena sebagian besar titik api berada di ekosistem gambut yang kering. Kondisi gambut yang kering itu diakibatkan oleh praktik buruk industri ekstraktif yang menjadikannya mudah terbakar dan sulit dipadamkan.  

Berdasarkan laporan Bank Dunia, peristiwa kebakaran tahun 2019 itu megakibatkan sekitar 900 ribu orang mengalami gangguan pernafasan, sekitar USD 157 juta kerugian langsung dari aset, dan USD 5 miliar dari gangguan aktivitas perekonomian akibat kebakaran hutan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan.

“Kenakalan” yang dilakukan perusahaan yang tidak mempedulikan lingkungan nyatanya menjadi momok utama kerusakan hutan di Indonesia. Hal ini juga senada dengan apa yang dibicarakan oleh FWI. Mereka menilai bahwa kerusakan hutan disebabkan oleh kebijakan tata kelola kehutanan yang dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi global.

Hal ini tampak dalam kebijakan ekonomi politik yang pro terhadap investasi, baik asing maupun domestik, dalam sektor kehutanan, pertanian dan pertambangan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, telah berkontribusi terhadap kerusakan hutan di Indonesia.

Di samping itu, yang juga menarik untuk diperbincangkan adalah tentang penegakan hukum lingkungan. Sebuah adagium hukum berbunyi “hukum adalah panglima” merupakan slogan untuk meggambarkan hukum harus dijadikan batasan-batasan yang memastikan lahirnya kondisi pasti, adil dan bermanfaat.

Tujuan baiknya tentu bukan sekadar tertib, tapi situasi yang lebih baik, yaitu damai dan sejahtera. Sayangnya, hukum juga dapat berubah menjadi panglima jahat. Muka represif dan serakah akan hadir ketika proses pembentukan dan pengoperasian hukum dilakukan secara keliru dan penuh tipu daya.

Dengan berkaca pada peristiwa kebakaran tahun 2019, Walhi menilai bahwa kondisi tersebut merupakan bukti nyata kegagalan penegakan hukum lingkungan. Menurut mereka, pemerintah tidak melakukan penegakan hukum administrasi untuk mengevaluasi keseluruhan perizinan hutan dan kebun.

Konsesi perkebunan dan kehutanan yang tidak patuh, tidak sesuai kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tetap eksis hingga saat ini. Keharusan melakukan peninjauan ulang perizinan sebenarnya kewajiban negara. Bahkan hal ini pun sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3555 K/Pdt/2018 tanggal 16 Juli 2019.

Dengan melihat data-data yang ada, mungkin kita akan bertanya: lalu bagaimana nasib hutan Indonesia ketika Omnibus Law disahkan?

Omnibus Law Mengancam Hutan Indonesia

Dengan spirit memudahkan investasi, DPR dan pemerintah seolah sedang “kejar setoran” untuk mengesahkan Omnibus Law. 

Jika diperhatikan, Omnibus Law ini seperti “reinkarnasi” dari Agrarische Wet (Undang-undang Agraria) 1870. Di mana tujuan pengesahan dari kedua undang-undang tersebut adalah untuk membuka keran investasi dan isinya pun dinilai merugikan rakyat. Dengan begitu, tak heran apabila banyak yang menyebut kalau Omnibus Law adalah aturan yang berwatak kolonial.

Sebagaimana telah  disinggung sebelumnya bahwa pengesahan Omnibus Law merupakan satu bentuk pengkhianatan terhadap rakyat, karena substansinya dinilai banyak memberatkan buruh bahkan mengancam kelestarian lingkungan. Bagaimana tidak, dengan banyaknya pemodal yang masuk, banyaknya perusahaan yang berdiri maka secara otomatis akan memakan lahan. Hal ini jelas berpotensi mengurangi luas hutan Indonesia di masa yang akan datang.

Dengan membaca informasi-informasi yang ada, kita akan mengerti apa yang menjadi kekhawatiran para pemerhati lingkungan terkait pengesahan Omnibus Law. Jika membaca draf Omnibus Law, kita akan disuguhkan dengan beberapa pasal yang menuai kontroversi.

Misalnya, pasal 23 ayat 4 yang berbunyi “permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat”.  

Pasal tersebut sudah jelas mendapat kecaman karena telah menghapus kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan dan menyerahkannya kepada pusat. Selain itu, bunyi pasal tersebut pun telah mencederai reformasi dan semangat otonomi.

Di samping itu,  para aktivis lingkungan yang tergabung dalam Greenpeace Indonesia pun menilai bahwa Omnibus Law telah melemahkan analisis dampak lingkungan (Amdal) sehingga menjadi ancaman nyata bagi kelestarian alam.

Selain pasal 23 ayat 4, terdapat pasal-pasal lain yang mengancam kelestarian hutan. Beberapa pasal tersebut adalah pasal 23 ayat 2, pasal 23 ayat 27, 28, 29, 30, 31 yang menghapus pasal 72, 73,74 dan 75 serta mengubah pasal 76 UU Lingkungan Hidup.

Selain para pegiat lingkungan, keprihatinan terhadap kelestarian lingkungan akibat pengesahan Omnibus Law pun dilontarkan oleh investor global. Sebagaimana melansir dari Kompas, terdapat sekitar 35 investor global memperingatkan Indonesia tentang adanya UU Cipta Kerja yang dapat mengancam hutan tropis yang keberadaanya kian menyusut.    

Dengan melihat kritik-kritik yang dilontrakan oleh para pemerhati lingkungan, maka tak berlebihan jika Omnibus Law disebut sebagai produk hukum yang dapat mengancam kelestarian alam. Padahal idealnya, produk hukum yang dilahirkan pemerintah tidak patut menumbalkan lingkungan demi investasi. Karena jika alam rusak, dampak yang diberikan pun tidak main-main.  

Referensi 

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. 2017. Data dan Inforasi Tahun 2017. Jakarta: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.   

Forest Watch Indonesia. Tanpa tahun terbit. Angka Deforestasi Sebagai “Alarm” Memburuknya Hutan Indonesia. Forest Watch Indonesia

“Hutan dan Deforestasi Indonesia Tahun 2019” diakses dari http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435  pada Selasa, 06 Oktober  pukul 23.04 WIB .

“Investor Asing Peringatkan UU Cipta Kerja Ancam Hutan Tropis Indonesia” diakses dari https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/075035465/investor-asing-peringatkan-uu-cipta-kerja-ancam-hutan-tropis-indonesia?page=all pada Selasa, 06 Oktober 2020 pukul 23.13 WIB

Koran Tempo. 05 Oktober 2020. Hal 2. “Akrobat Persetujuan RUU Cipta Kerja”

Koran Tempo. 05 Oktober 2020. Hal 2. “Mengebut Pembahasan Omnibus Law”

“Omnibus Law RUU Cilaka: Aturan Berwatak Kolonial” diakses dari https://www.walhi.or.id/omnibus-law-ruu-cilaka-aturan-berwatak-kolonial pada Selasa, 06 Oktober pukul 22. 50 WIB

Pikiran Rakyat. 05 Oktober 2020. Hal 1-10. “DPR-Pemerintah Abaikan Aspirasi”

Pikiran Rakyat. 06 Oktober 2020. Hal 1-9. “Paripurna Dipercepat, Covid-19 Jadi Alasan”

Pikiran Rakyat. 06 Oktober 2020. Hal 1-10. “Mosi Tidak Percaya untuk DPR dan Pemerintah”

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. 2020. Tinjauan Lingkungan Hidup 2020: Menabur Investasi Menuai Krisis Multidimensi. Jakarta: Eksekutif Nasional Walhi.