Percayalah, kesejahteraan sebuah negara dapat lebih mudah terwujud bila banyak pihak yang berperan serta di dalamnya. Untuk itulah, Omnibus Law dihadirkan.

Sejak pertama kali dicanangkan oleh Presiden Jokowi, Omnibus Law digadang-gadang dapat membawa angin segar terhadap pembangunan Indonesia. Kendati demikian, rupa-rupanya tidak semua sepaham akan hal itu. Sebagian orang justru telah lebih dahulu merasa kegerahan dengan munculnya rancangan regulasi tersebut.

Padahal, jika bersedia mencermati pelan-pelan, konsep –seperti tertuang dalam pidato pelantikan presiden periode 2019-2024— tersebut sarat akan niat dan tujuan yang baik. Indonesia ditargetkan masuk dalam daftar 5 besar negara ekonomi dunia. Selain itu, tepat se-abad kemerdekaannya, kemiskinan juga dijanjikan terpangkas hingga mendekati angka nol persen.

Tentu saja, merealisasikan cita-cita di atas bukan perkara mudah. Pun begitu, sebagai ciri masyarakat modern, optimisme harus tetap dirawat dan dijaga keberadaannya. Paling tidak, sikap itulah yang telah dipertontonkan para pendahulu kita.

Tatkala kolonial hambus meninggalkan bumi pertiwi, dengan penuh optimis, negara tidak henti-henti berbenah diri, teristimewa di sektor ekonomi. Sama halnya dengan Omnibus Law yang tengah digarap pemerintah belakangan ini. Ia seakan memberi sinyal bahwa, perbaikan demi perbaikan masih harus terus berlanjut.

Pengadopsian konsep yang akrab bagi negara-negara penganut Camon Law itu, oleh banyak pengamat, disebut-sebut sebagai langkah yang tepat. Meskipun terbilang sederhana, namun dapat membawa perubahan yang relatif signifikan. Pendeknya, Omnibus Law dihadirkan dalam rangka menyempurnakan sistem perekonomian Indonesia sebelum-sebelumnya.

Mari, bangkitkan dan ulik kembali memori kita perihal Sistem Ekonomi Pancasila. Ya, Istilah tersebut muncul pada era Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Beberapa orang memilih untuk menyebutnya sebagai Demokrasi Ekonomi. Lebih jauh, spirit sistem itu dapat Anda temukan dalam rumusan Pasal 33 UUD 1945.

Semula, konstitusi republik ini menginginkan agar kedudukan para pelaku ekonomi dimulai dari koperasi, negara, dan terakhir swasta. Mekanisme demikian, pada masa itu, diyakini menjadi gambaran ideal sekaligus alternatif jitu guna “terhindar” dari dua sistem; kapitalisme dan komunisme.

Nahas, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Praktik di lapangan justru menampilkan kondisi berbeda. Makin ke sini, peran swasta makin mendominasi. Sistem Ekonomi Pancasila kelimpungan menghadapi kreativitas para pelaku ekonomi swasta.

Banyak literatur dan pengamat menuturkan, gejala di atas telah muncul sejak Orde Baru menduduki tampuk kekuasaan. Dibekali berbagai alasan, rezim yang memerintah selama 32 tahun itu “terpaksa” melakukan reformasi ekonomi. Sektor perdagangan dan penanaman modal menjadi konsen utamanya.

Walhasil, sudah pasti dapat ditebak, sistem ekonomi Indonesia lambat laun berjalan dengan corak kapitalis: pengakuan dan perlindungan hak dan milik pribadi; proses ekonomi diserahkan pada mekanisme pasar; persaingan yang bebas, jujur, dan adil; serta peran negara sebagai regulator atau pelaku ekonomi sangat terbatas.

Situasi seperti disebut barusan, masih saja terus berlanjut hingga oretan ini dibuat. Alih-alih mempertahankan ekonomi Pancasila, kapitalis justru semakin eksis, bahkan telah merajai hampir di seluruh negara di belahan dunia. Apakah itu masalah? Jawabannya tentu debateble. Yang jelas, situasi itu tidak melulu dapat disikapi dengan cara berkoar-koar di jalanan, sembari berteriak: Tolak Kapitalisme, misalnya.

Peluang yang percis berada di depan mata ialah, kapitalis tidak serta-merta menghapuskan peran negara. Meskipun tidak seberapa, keterlibatan negara merupakan suatu keniscayaan. Pembacaan terhadap peluang itulah, yang saya kira, mendorong pemerintah mengambil kebijakan dengan menerapkan Omnibus Law.

Akui saja, bercermin dari sejarah empiris bangsa kita, arus globalisasi dan sistem perekonomian dunia yang lebih bebas, tidak lagi dapat dihadapi dengan ego sektoral antara koperasi, negara, dan swasta. Dewasa ini, akan lebih bijak jika ketiganya dapat diajak berjalan beriringan demi satu tujuan, yakni: menciptakan kesejahteraan seluas-luasnya.

Hanya saja, jangan lupa, untuk mencapai kombinasi tersebut, intervensi negara mau tidak mau mesti diminimalisasi. Artinya, proses liberalisasi ekonomi menjadi suatu keniscayaan. Tidak berhenti sampai di situ, perwujudan liberalisasi juga mensyaratkan keberadaan deregulasi: kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan dan peraturan.

Deregulasi inilah yang belakangan dilaksanakan dengan setengah hati –untuk tidak mengatakan abai. Wajar kemudian, iklim bisnis di negara berjuluk zamrud khatulistiwa ini sepi peminat. Teramat banyak regulasi dan prosedur yang (saling tumpang-tindih) mesti dilalui.

Data Regulatory Quality Index yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan, sepanjang tahun 1996-2017, poin yang didapat Indonesia kerap kali berada pada angka minus (tahun 2017 skornya -0,11) sehingga menempatkannya di peringkat ke-92 dari 193 negara. Sedangkan di lingkungan ASEAN, Indonesia masih betah berada di peringkat ke-5, kalah dari Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura.

Belum lagi jika merujuk hasil survei Bank Dunia perihal kemudahan berusaha, Indonesia hanya mampu menempati posisi ke-73 dari total 190 negara. Skor yang didapat pun relatif kecil yakni, 69,2. Parahnya lagi, di wilayah ASEAN sendiri, Indonesia bahkan terpuruk di posisi ke-5 terendah. Masih tertinggal dari negara tetangga seperti, Malaysia dan Thailand (Kata Data).

Pertanyaan yang kemudian muncul ialah, pengusaha, investor, atau perusahaan mana yang bersedia singgah di Indonesia bila mengetahui sederet fakta “menyedihkan” tersebut barusan?

Imbasnya, sudah barang tentu, akses lapangan kerja kian hari kian menyempit. Data BPS menuturkan, jumlah pengangguran di Indonesia telah melebihi angka 7 juta jiwa. Pada waktu bersamaan, problem baru terus bermunculan, sumber yang sama juga menyebut, Indonesia diramal akan terus mengalami bonus demografi hingga tahun 2045 mendatang. Telah tiba masanya, jumlah penduduk usia produktif lebih banyak ketimbang usia tidak produkif.

Ya, siapapun tentu dapat memandangnya sebagai peluang. Namun di sisi lain, yang juga tidak boleh dilupakan, kondisi ini bisa saja berbalik arah menjadi tantangan. Bonus demografi membawa konsekuensi angka ketergantungan penduduk Indonesia menjadi 45,46 persen. Mau tidak mau, setiap 100 penduduk usia produktif memiliki tanggungan 46 jiwa penduduk usia tidak produktif.

Sampai pada paragraf ini, kehadiran Omnibus Law menemukan relevansinya. Dengan menawarkan berbagai prosedur administrasi yang lebih ramping serta pelayanan berada di bawah satu atap, persoalan seperti disebut Bank Dunia di atas tadi, sangat mungkin dapat teratasi. Kedepan, apa yang telah dipaparkan BPS tidak lagi menghantui dan mengkhawatirkan masyarakat kita.

Ditambah lagi, rancangan regulasi ini juga menghendaki agar seluruh industri dalam negeri terpacu untuk meningkatkan efesiensinya. Dengan begitu, produk yang berdaya saing dan berharga murah dapat dihasilkan, meski tanpa diberi subsidi sedikitpun. 

Tidak perlu berdebat, apakah kebijakan tersebut pro Aseng atau Asing. Siapa pun dan kapan pun dapat terlibat secara pro-aktif untuk menciptakan iklim bisnis dan membuka akses lapangan kerja di Indonesia. Akhirnya, saya berani katakan: Omnibus Law; Nggak Ada Loe, Nggak Rame!

Mungkin, bakal ada yang berpikir, peran negara diprediksi akan semakin terdesak oleh swasta; negara disinyalir akan kehilangan beberapa penerimaan; dan barangkali kesenjangan antara usaha kecil dan besar akan kian melebar.

Soal ini, saya tegaskan, negara kita punya banyak catatan sejarah yang bisa dijadikan pelajaran. Pakto 88 di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, misalnya. Kelesuan ekonomi yang menginginkan deregulasi (red: Omnibus Law), sejatinya, dapat dipastikan akan membawa dampak positif, sepanjang dibarengi dengan pengawasan secara ketat, dan itu menjadi tugas bersama. Bila ramai yang datang, maka ramai pula yang mengawasi.