Kata "Omnibus Law" mulai ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia setelah Presiden Jokowi mengucapkan kata-kata tersebut di dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden (20/10/ 2019). 

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Pemerintah akan membuat sebuah konsep hukum perundangan-undangan yang disebut Omnibus Law. 

Presiden Jokowi akan melakukan penyederhanaan regulasi yang, menurutnya, saat ini masih panjang dan berbelit-belit melalui Omnibus Law. 

Jokowi kemudian mengajak DPR menggodok dua UU besar, UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Namun rencana tersebut mendapat penolakan dari kalangan buruh dan mahasiswa. Mereka menggelar aksi unjuk rasa.

Saat ini pemerintah belum melakukan komunikasi pembangunan partisipatif kepada buruh dan mahasiswa dalam menyusun Omnibus Law mengenai RUU Cipta Tenaga kerja.

Pemerintah lebih cenderung pada perspektif instrumental di mana model pengambilan kebijakannya didominasi pejabat negara, yang berujung pada mengandalkan legalitas perundang-undangan.

Mengacu pada pidato Jokowi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly, mengatakan Omnibus Law Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ditargetkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. 

Yasonna lebih lanjut meminta naskah akademik dari rancangan penyederhanaan peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan UMKM dibahas secara mendalam dan mesti selesai pada akhir 2019.

Konsep Omnibus Law muncul di negara-negara yang menganut sistem common law, seperti Amerika Serikat. Untuk di Indonesia sudah yang menganut sistem hukum civil law menjadi pertanyaan untuk dapat serta-merta mengadopsi sistem hukum common law. 

Selain itu, permasalahan yang muncul kemudian adalah hampir sebagian serikat buruh langsung menyatakan penolakan atas rencana Pemerintah yang akan membentuk Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan bahwa Omnibus Law akan merevisi UUK No. 13/2003. Ida Fauziyah belum menjelaskan poin-poin yang hendak diubah dari UU Ketenagakerjaan. Tapi isu yang beredar menyebutkan bahwa yang akan direvisi adalah: ketentuan upah minimum, labour supply atau outsourcing, TKA, besaran pesangon, jam kerja, dan sanksi, terutama sanksi pidana bagi pengusaha. 

Ketentuan tersebut menurut Pemerintah, KADIN dan APINDO adalah yang menghambat masuknya investasi dari luar negeri. Oleh karena revisi UUK No. 13/2003 ditujukan untuk memberi kemudahan masuknya investasi, maka disinyalir akan mengubah ketentuan Mogok Kerja yang lebih dipersulit, seperti diberikan sanksi yang berat termasuk pidana denda dan kurungan, PKWT yang lebih bebas tanpa batas, penyederhanaan proses PHK, penghapusan cuti panjang, cuti haid, dan lain sebagainya.

Hal lain yang dikhawatirkan, Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja akan mengubah undang-undang lainnya, seperti UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Perusahaan, UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, UU SJSN No. 40 Tahun 2004 terkait Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. 

Semuanya diubah untuk makin menambah keuntungan bagi investor, terutama membuka ruang lebar bagi investor asing untuk bebas tanpa hambatan dalam hal perlindungan bagi buruh Indonesia di dalam negerinya sendiri. 

Selain buruh, mahasiswa juga ikut turut ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya mengenai omnibus law. Salah satunya adalah aksi gejayan memanggil. Salah satu aksi tersebut dilakukan pada Senin (9/3/2020). Mahasiswa bersama kelompok masyarakat dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) turun berdemonstrasi di Jalan Gejayan, Sleman, Yogyakarta. 

Mereka menolak RUU Omnibus Law. Ada 4 RUU yang dikritisi, yakni RUU Cipta Kerja, RUU Perpajakan, RUU Ibu Kota Negara, dan RUU Farmasi. Mahasiswa membawa berbagai spanduk berisi penolakan terhadap RUU Omnibus Law.

Sayangnya dalam kasus ini, pemerintah masih belum melibatkan warga secara optimal, dalam hal ini serikat buruh dan mahasiswa dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai bidang yang memengaruhi kehidupan mereka.

Padahal dalam konsep pembangunan yang menggunakan pendekatan partisipasi, adanya kontribusi masyarakat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan dalam mempromosikan proses-proses demokratisasi dan pemberdayaan.

Isu tersebut membuat kalangan buruh resah karena menurut mereka isu tersebut menurut akan mengubah ketentuan Mogok Kerja menjadi lebih dipersulit. Buruh pun juga akan mendapatkan sangsi yang berat termasuk pidana denda dan kurungan. 

Buruh juga menilai akan ada PKWT yang lebih bebas tanpa batas, penyederhanaan proses PHK, penghapusan cuti panjang, cuti haid, dan lain sebagainya. Mereka kuatir, omnibus law akan semakin menambah keuntungan bagi investor, terutama investor asing untuk bebas tanpa hambatan. Sedangkan perlindungan bagi buruh Indonesia akan melemah di dalam negerinya sendiri.

Perspektif komunikasi pembangunan partisipatif menjadikan kerjasama yang erat antara pemerintah dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan kebijakan pemerintah. 

Dalam sudut pandang sosiologis, partisipasi masyarakat, mendorong proses belajar bersama, berkomunikasi yang seimbang dalam membahas persoalan publik, menjadikan kesepakatan warga sebagai sumber utama dalam pengambilan keputusan ditingkat politik formal, dan memberi ruang bagi masyarakat untuk mengontrol keputusan pemerintah, agar dilaksanakan sesuai tujuan yang ditetapkan.