Mahasiswa
2 tahun lalu · 1927 view · 4 menit baca · Politik image_qureta.jpg
ifthedevilhadmenopause.com

Oligarki Partai Politik dan Penguatan Demokrasi

Fakta kesenjangan ekonomi selalu mengandaikan adanya kaum miskin dan kaum kaya. Remy Sylado, dalam novelnya Kerudung Merah Kirmizi, mencatat kegelisahan ini; orang kaya kerap menilai orang dari sudut “harta” ketimbang harkat, lantas menakar orang dari sisi “manfaat” ketimbang martabat. Dalam dunia politik, kepemimpinan oleh sekelompok elit orang kaya disebut oligarki. Budi Hardiman pernah mengarsis; “oligarki adalah sebuah skandal demokrasi.”

Refleksi tentang oligarki ini, kiranya bermanfaat bagi pembaca. Terkhusus bagi para partisipan menyongsong Pilkada. Bagian pertama tulisan ini berfokus pada pembahasan potensi bahaya oligarki dalam tubuh demokrasi. Bagian kedua tulisan ini memuat refleksi untuk menguatkan demokrasi.

Oligarki dalam Parpol Membahayakan Demokrasi

Membahas oligarki dan demokrasi bermakna menyoal bentuk-bentuk pemerintahan. Aristoteles pernah meninjau oligarki dan demokrasi secara etis. Menurutnya, pemerintahan dianggap baik jika bertujuan mencapai kebaikan bagi masyarakat dan pemerintahan yang buruk jika hanya mementingkan diri sendiri. Pemerintahan yang buruk di antaranya; tirani, oligarki, dan demokrasi.

Aristoteles lalu membuat distingsi antara demokrasi dan oligarki berdasarkan kemampuan ekonomi kaum penguasa. Dia menulis: “berbentuk oligarki jika golongan kaya memerintah tanpa peduli dengan golongan miskin dan berbentuk demokrasi jika yang memerintah adalah golongan miskin dan mereka tidak mengacuhkan kepentingan golongan kaya.”

Saya menyetujui kecurigaan Aristoteles terhadap bahaya oligarki. Namun dalam konteks “kini”, saya tidak menyetujui kecurigaannya akan bahaya demokrasi. Kekuasaan hanya dipegang oleh orang-orang berkekuatan. Kekuatan orang kaya terletak pada uangnya. Apa kekuatan orang miskin atau rakyat jelata untuk memerintah? Orang miskin jarang mengacuhkan kepentingan orang kaya.

Meskipun Jokowi---yang berasal dari kalangan jelata---menjadi penguasa, kepentingan orang kaya dalam wujud penguasa partai yang mengusungnya tetap “disembah”. Jokowi cukup sadar, selain tidak ada yang gartis dalam percaturan politik, orang kaya memiliki cengeraman yang kuat dalam perpolitikan.

Sebuah fabel tentang singa dan kelinci menegaskanya. Pidato para kelinci tentang kesetaraan dibantah dengan mudah oleh para singa yang berkata; “kata-kata kalian, wahai kelinci-kelinci!, memang bagus; tetapi kalian tidak punya cakar dan gigi seperti yang kami miliki. Cakar dan gigi para oligark terletak pada uangnya.

Bukanya pesimis namun fakta berbicara bahwa ide-ide cemerlang kaum jelata mudah leleh di moncong uang para oligark. Mengapa oligarki menjadi fenomena? Jawabanya dimulai dengan membedah fakta partai-partai politik di Indonesia. Tak dapat dipungkiri, poros kekuatan masa Indonesia terfragmentasi dalam partai-partai. Partai, sebagai kendaraan politik, merupakan sarana yang lazim menuju pemerintahan. Hampir semua pemimpin di Indonesia disokong partai.

Selanjutnya, hampir semua penguasa kita yang diharapkan diisi oleh orang-orang yang mengabdi dan bekerja untuk rakyat, diisi oleh sekumpulan elite politik yang memiliki basis kekayaan material, serta basis kepentingan kapitalisnya sendiri.

Kasus mutakhir yang melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto dan perusahaan Freeport kiranya cukup representatif. Kasus ini dapat dicurigai sebagai upaya menambal kasnya yang berlubang akibat mahalnya mahar politik menjadi anggota lalu pimpinan DPR.

Bernhard Limbong mencatat awal terjadinya oligarki dalam kekuasaan bermula dari pesta-pesta demokrasi. Calon pemimpin akan dikelilingi oleh para pelaku bisnis, pemilik proyek, dan broker politik dari kalangan aktivis. Dengan kekuatan uang, mereka membeli suara pemilih.

Tujuannya adalah memiliki akses birokrasi yang bisa menghantar mereka melakukan pembagian jatah kepentingan ekonomi atau proyek.Menjadi teranglah bahwa motif kepemimpinan seorang pemimpin hanyalah “tameng” bagi kepentingan para elite.

Berkaitan dengan pesta demokrasi, adalah cukup menyakitkan jika usia demos yang melakukan kratein hanya sependek usia berada dalam bilik suara. Bukankah demokrasi terjadi hanya sekejap mata? Selebihnya, demos tidak pernah memiliki akses terhadap kekuasaan, meski akses itu merupakan haknya. Alasanya karena akses itu telah dihalangi oleh para oligark dengan preferensi-preferensi politis mereka.

Oleh karena akses kekuasaan yang terhalangi dan kepentingan mereka yang jarang terakomodasi, rakyat cenderung bersikap apatis terhadap para pemimpin. Jika pada pilkada berikutnya, tidak ada calon pemimpin yang memenuhi “selera” pemilih, meningkatnya jumlah golput cukup sulit dihindari. Ironisnya, apatisme seperti ini justru menguntungkan formasi oligarki, dan dalam jangka panjang akan merusak demokrasi.

Penguatan Demokrasi

Gambaran tentang buruknya oligarki tidak bermaksud menampilkan sisi suram wajah perpolitikan kita saja. Image suram tersebut pun tidak berarti mencerminkan realitas perpolitikan Indonesia seluruhnya. Oligarki hanyalah “penyakit” dalam tubuh demokrasi. Ini berarti langkah solutif yang dipilih berimplikasi ganda. Langkah menguatkan demokrasi berarti melemahkan oligarki, sebaliknya menyerang oligarki berarti menyehatkan demokrasi.

Langkah penguatan demokrasi yang pertama adalah pembenahan sistem kepartaian. Mengapa harus dimulai dari partai? Karakter oligark yang hidup dalam diri penguasa mulai tumbuh ketika ia melibatkan dirinya dalam partai. Pertanyaan selanjutnya, sistem manakah yang perlu dibenahi? Sistem keuangannya!

Djayadi Hanan mencatat bahwa sumber pendanaan partai harus diatur agar oligarki dalam partai dapat diredam. Konstitusi harus mengatur ini misalnya dengan menetapkan semacam undang-undang yang mengatur sumber dan membatasi jumlah dana partai politik. Tujuannya berantai, bahwa selain mudah diaudit, hasil audit pun bermanfaat untuk mencegah penggelontoran dana-dana “kaget.”

Langkah kedua, menyokong calon pemimpin yang punya komitmen dan kredibilitas melalui jalur independen. Langkah ini mungkin tergolong sukar karena harus melawan tendensi umum kepartaian. Namun menurut saya, berkaca pada geliat teman Ahok di DKI, akan cukup efektif mempersulit “misi” kaum oligark kelak.

Jalur independen menghindarkan calon pemimpin dari beban mensubstitusi mahalnya mahar politik jika terpilih. Pemimpin akan memimpin dengan bebas seturut naluri dan nurani kepemimpinannya tanpa khawatir diintervensi.

Langkah ketiga menjinakkan oligark, bertolak dari gagasan Winters, dilakukan melalui rule of law. Rule of law atau aturan hukum yang kuat akan menekan kecendrungan buruk para oligark. Aturan hukum yang kita inginkan adalah yang tidak tebang pilih. Yang tidak hanya tajam di sisi yang satu. Ancaman dan penindakan berdasarkan hukum yang melempem, alih-alih menguatkan demokrasi, malah akan menyuburkan oligarki.

Selanjutnya, walau hukum yang kuat bisa membatasi oligarki, tetapi jika legislasi hukum tidak berasal dari masyarakat warga, melainkan dari kekuatan oligarkis, hukum justru akan memberdayakan oligarki. Sehingga, langkah solutif keempat adalah menguatkan civil society atau masyarakat warga.

Alasan lain mengapa oligarki bertumbuh subur adalah keawaman dan apatisme masyarakat. Jika masyarakat memiliki kesadaran bahwa partai politik merupakan “wadah” mereka, memilih pemimpin adalah “problem” mereka, uang negara yang kerap “diobok-obok” adalah milik mereka, civil society menjadi kuat.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran itu? Mulailah berpartisipasi dalam kehidupan politik semisal mengikuti pemilu, turut ambil bagian dalam dinamika perpolitikan melalui sajian surat kabar, media sosial, atau televisi, dan berdeliberasi dalam berbagai forum publik.

#LombaEsaiPolitik

Artikel Terkait