Keberadaan oligarki memang menjadi suatu masalah yang akut dan kompleks dalam kehidupan demokrasi di sebuah negara. Oligarki bagaikan benalu yang setiap saat bisa menjadi pengganggu bagi kehidupan demokratisasi. Bahkan lama kelamaan bisa membunuh. Itulah yang menjadi keresahan rakyat banyak di hari-hari ini.

Oligarki membuat tatanan demokrasi menjadi sebuah paradoks. Dimana suatu harapan dan cita-cita yang merupakan konsep dasar dari demokrasi itu sendiri tidak sesuai dengan realitas yang terjadi. Oligarki memiliki sisi negatif yang begitu mendominasi dalam pandangan banyak orang (Saya dan juga Anda) secara pasti tanpa ada rasa ragu juga merasakan itu.

Oligarki

Ada beberapa definisi yang sudah disampaikan para ahli dari ilmuwan, cendekiawan, sampai filsuf dalam rangka membentuk kesepahaman kita tentang makna dari "oligarki" itu sendiri. Oligarki muncul menjadi suatu istilah yang selalu identik dan mempunyai keterikatan yang kuat dalam ruang demokrasi sebagai tatanan bernegara.

Oligarki berasal dari kata Oligarkhía (bahasa Yunani) yang terdiri dari óligon berarti "sedikit", dan arkho berarti "memerintah", sehingga oligarki itu adalah sedikit yang memerintah. Sedangkan dalam demokrasi, oligarki berarti bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat. Kelompok elite yang dimaksud dapat dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer.

Aristoteles menjelaskan oligarki bahwa menurutnya oligarki yang makna literalnya dapat diterjemahkan menjadi ‘kekuasaan oleh segelintir orang,’ merupakan manifestasi pemerintahan yang buruk. Oleh karena sifatnya yang elitis dan eksklusif, terlebih lagi biasanya beranggotakan kaum kaya, oligarki tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat luas dan yang membutuhkan.

Aristoteles menyatakan oligarki akan berlawanan dengan kaum miskin yang jumlahnya banyak. Demokrasi akan berantagonisme dengan kaum kaya, yang jumlahnya sedikit tetapi sangat berpengaruh. Sebab itu, Oligarki dapat melindungi diri mereka sendiri dengan menyerap orang-orang tertentu ke dalam kekuasaan, sehingga bisa melakukan penjaminan atas kekayaan mereka. Oligarki berbeda dengan Aristokrasi, karena apabila Aristokrasi diperintah oleh orang-orang terbaik demi kebaikan bersama, Oligarki diperintah oleh kaum kaya hanya demi kebaikan mereka sendiri. (Adams & Dyson, 2003: 17).

Adapula Jeffrey Winters seorang intelektual asal Amerika Serikat yang di era ini selalu rajin melihat fenomena oligarki dalam kehidupan politik-demokrasi di sebuah negara. Apa yang disebut oligarki, menurut Winters, penting untuk menempatkannya dalam dua dimensi. 

Dimensi pertama, oligarki memiliki dasar kekuasaan—kekayaan material—yang sangat susah untuk dipecah dan diseimbangkan. Kedua, Oligarki memiliki jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik, meskipun dirinya berposisi minoritas dalam suatu komunitas (Jeffrey A. Winters, 2011: 5-6).

Oligarki didefinisikan sebagai kekuasaan material terkonsentrasi berdasarkan penegakan klaim atau hak atas harta dan kekayaan. Sehingga semakin besar dan banyak harta kekayaan yang dimiliki, tentu akan semakin kuat kuasanya untuk menguasai struktur kekuasaan dalam rangka melanggengkan segala kepentingannya.

Keberadaan Oligarki

Dalam perkembangan kehidupan politik dan demokrasi kita, oligarki selalu menempatkan dirinya pada posisi paling berpengaruh dan selalu menjadi persoalan yang serius. Demokrasi dan oligarki tidak saling meniadakan, bahkan berjalan seiring - berdampingan. Di mana ada tatanan atau  pemerintahan demokrasi, di situ pula oligarki tumbuh subur.

Masalah oligarki ini terus mencuat hingga era saat ini. Kemudian muncul idiom-idiom seperti partai politik dikuasai oligarki, pemerintah disetir kelompok oligarki, oligarki politik kembali terjadi, dan sebagainya selalu terdengar di telinga setiap warga negara - tentunya atas fakta yang sering terjadi.

Oligarki menempatkan kepentingan diri dan kroninya di atas segalanya, sehingga manakala ada kebaikan yang ditimbulkan untuk khalayak, itu lebih sekadar efek (yang kebetulan saja). Atau memang sengaja dirancang, namun tetap dalam rangka mengamankan kepentingan mereka saat ini atau jangka panjang. Begitulah cara main oligarki dalam menampakkan keberadaannya.

Di Indonesia sendiri, oligarki menampakkan keberadaannya sudah sejak masa rezim Orde Barunya Soeharto. Menurut Firman Noor (2021), setelah sukses berperan sebagai kaki tangan Orde Baru, oligarki di Era Reformasi berganti wajah. Sebagai salah satu warisan Orde Baru, oligarki tidak mati melainkan bertransformasi dan makin meluas dalam ekosistem politik baru, termasuk adanya desentralisasi. Dengan kehidupan demokrasi yang semakin mahal penuh konsesi dan kompensasi, khususnya terkait dengan pelaksanaan pemilu baik pusat maupun daerah, keberadaannya bukan saja sebatas pelengkap namun juga penentu. 

Gagalnya konsolidasi demokrasi pasca runtuhnya rejim otoritarianisme Soeharto membawa implikasi negatif bagi iklim demokrasi di era reformasi. Kebanyakan masyarakat terjebak pada eforia reformasi yang membuat mereka lupa bahwa runtuhnya Orde Baru tidak disertai melenyapnya kekuatan oligarki yang dibesarkan oleh rezim Soeharto (Richard Robinson, 2012). Justru, kekuatan oligarki yang semula bersenggama dengan rezim Soeharto kembali mengonsolidasi diri (beradaptasi) dengan rezim reformasi yang jauh lebih menguntungkannya (Haris Samsuddin, 2017).

Kenyataan bahwa Indonesia pasca tumbangnya Orde Baru kembali dikuasai oleh para oligarki telah berulang kali dinyatakan, terutama oleh Vedi R. Hadiz. Ia dengan sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa keuntungan terbesar bagi para konglomerat barangkali adalah bahwa proses reformasi terjadi di dalam aparatur negara yang masih didominasi oleh hubungan-hubungan kekuasaan predatoris serta berbagai tokoh yang sama yang pernah mendominasi rezim lama (Vedi R. Hadiz, 2005: 149-150).

Kegagalan dari semangat agenda reformasi yang diperjuangkan seluruh lapisan masyarakat-mahasiswa untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru salah satunya adalah dilupakannya para elite dan pejabat negara yang masih berhubungan baik dengan kelompok oligarki, dan ruang mereka untuk berkuasa hingga sekarang masih sangat luas, terutama dalam momentum demokrasi seperti momen pemilu maupun Pilkada.

Sebuah Paradoks

Oligarki dalam pandangan Aristoteles memang berkonotasi positif, yakni pemerintahan oleh sedikit orang yang berorientasi kepentingan umum. Aristoteles memilih istilah plutokrasi sebagai lawan oligarki karena memiliki spirit yang eksklusif. 

Namun, seiring dengan perjalanan waktu istilah oligarki ini makin diterima sebagai sesuatu yang negatif. Alasannya adalah karena sifatnya yang eksklusif, tidak sejalan dengan hakekat kedaulatan rakyat yang memang menyaratkan keterlibatan esensial dari rakyat banyak.

Demokrasi yang diharapkan bagi semua orang (rakyat) agar dapat menjadi alternatif yang baik dalam kehidupan bernegara pada akhirnya terdapat banyak sekali paradoks. Kondisinya berbanding terbalik. Seorang F. Budi Hardiman (2013) dalam Prakatanya pada buku yang ditulisnya "Dalam Moncong Oligarki", secara apik menggambarkan beberapa paradoks itu yang diantaranya: Pertama, demokrasi yang seharusnya melahirkan solidaritas justru di Indonesia membiarkan ekspansi pasar yang merusak solidaritas. Kedua, demokrasi yang seharusnya melindungi pluralitas justru di Indoesia membiarkan kekuatan-kekuatan religio-politis yang mengancam pluralitas. Ketiga, demokrasi yang seharusnya melahirkan kesetaraan kondisi-kondisi justru di Indonesia membuahkan kondisi-kondisi ketidaksetaraan.

Dari gambaran di atas bisa kita perjelas lagi dengan berbagai ragam atas realitas kehidupan kita sebagai masyarakat bangsa. Bahwa ketika demokrasi yang dari, oleh dan untuk rakyat, akan rusak dan melemahkan solidaritas anak bangsa ketika kekuatan pasar muncul. Lewat jalur demokrasi banyak investasi asing sekaligus pekerja asing dengan mulus datang melalui kerja sama dengan para elit. Kerja sama itu banyaknya masuk dan berawal ketika terjadi momentum pemilu maupun pilkada, karena disitu akan terjafi kesepakatan yang terselubung.

Kemudian pluralitas bisa hancur dengan berbagai konflik sesama anak bangsa dimana konflik-konflik itu sering terjadi karena perbedaan agama dan beda pilihan politik yang dipolitisasi. Ada lagi dalam perkembangan demokrasi kita yang bisa dikatakan mapan dari aspek prosedural, tetapi masih banyak ketimpangan dan ketidaksetaraan kehidupan masyarakat kita di Indonesia.

Budi Hardiman menyebutkan kondisi yang begitu paradoks dari demokrasi ini sebagai sebuah skandal demokrasi. Sebab demokrasi kita tepatnya demokrasi elektoral masih sering dikendalikan oleh kekuasaan segelintir orang super-kaya yang oleh Aristoles mereka disebut sebagai oligarki.

Dampak Bagi Demokrasi

Begitu mahalnya ongkos politik secara nasional dari pusat sampai ke daerah-daerah menjadi jalan mulus bagi para oligarki untuk memainkan peranannya dengan menggunakan kekayaan yang mereka punya dalam membiayai keperluan-keperluan pada suatu hajatan politik yang dimaksud. Para aktor politik yang dibiayai para okigarki itu tidaklah gratis, ongkos politik yang mereka danai itu mesti dibayar sebagai ganti.

Selepas itu, sistem, aturan dan kebijakan semakin banyak dirancang, dibuat, dikeluarkan, setelah itu disahkan dalam tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tetapi semuanya sama sekali tidak berdasarkan untuk kepentingan rakyat sebagai pemilik konstituen.

Kehadiran oligarki bagai 'hantu' yang selalu mengganggu jalannya tatanan demokrasi - yang itu kemudian menjadi dampak bagi demokrasi itu sendiri. Pada tulisan saya yang lain dengan judul Hegemoni Oligarki dalam Pusaran Pilkada (2020), kita bisa temukan bagaimana dampak buruk dari keberadaan oligarki terhadap demokrasi kita.

Dalam tulisan itu saya menulis bahwa sebagai konsekuensinya, sistem politik yang ada juga tidak segera menyejahterakan. Demokrasi yang terbajak oleh oligarki akan menyebabkan segenap kebijakan semata diarahkan pada pemenuhan kepentingan eksklusif para elite, pengusaha, dan rekanannya. Tidak meng­herankan bila kemudian di negara-negara yang demokrasinya setengah matang, kesejahteraan rakyatnya tersendat. 

Berdasarkan faktanya, yang dilakukan para pelaku oligarki adalah menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial ekslusifnya. Kemudian mengeksploitasi kekayaan SDA diantaranya: laut, bahan alam, dan lainnya.

Ketidakmandirian negara dalam mengatur dan mengelola kehidupan demokrasi juga merupakan akibat makin kuatnya oligarki dalam campur tangan membangun sebuah sistem juga terjadi pada proses pembuatan undang-undang sebagai aturan (hukum) di Indonesia. 

Artinya, campur tangan oligarki bukan saja pada ranah politik dan demokratis, tetapi ranah hukum juga menjadi bagian dari bentuk intervensi dan kejahatan oligarki yang dilakukan dengan sistematisnya. Hasilnya, undang-undang sebagai aturan (hukum) yang seharusnya menjadi produk asli rakyat melalui perwakilannya tidak pernah terjadi. Semuanya adalah pesanan oligarki.