Biographer
11 bulan lalu · 3276 view · 7 menit baca · Politik 39513_46580.jpg
Ilustrasi: Reuters (dalam Laporan Amnesty International)

Nyawa Orang Papua Seharga Satu Kardus Mi

Kematian Hubertus Mabel dalam Laporan Amnesty International

Amnesty International (AI) meluncurkan laporannya tentang Papua pada hari Senin, 2 Juli 2018. Laporan itu dapat dibaca di situs resmi lembaga itu yang beralamat di www.amnesty.org. Lembaga ini mendefinisikan diri sebagai "sebuah gerakan global dengan dukungan lebih dari 7 juta orang yang berkampanye untuk sebuah dunia di mana hak asasi manusia menjadi hak semua orang."

Satu hal yang segera menarik perhatian adalah judul laporan itu. Dalam edisi Bahasa Indonesia, judul yang dipakai adalah Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati, Pembunuhan dan Impunitas di Papua. Sedangkan dalam edisi Bahasa Inggris, judulnya: Don't Bother, Just Let Him Die, Killing with Impunity in Papua.

Saya segera mencari di bagian mana dalam laporan setebal 72 halaman itu terletak kisah yang menggambarkan judul menarik tadi. Ternyata kalimat dalam Bahasa Indonesia dialek Papua itu ada di halaman 44-45. Kalimat itu muncul dalam kisah kematian Hubertus Mabel. Kalimat itu diucapkan aparat keamanan setelah Hubertus Mabel ditembak dan tewas di tangan aparat itu sendiri.

Peristiwa itu, menurut laporan AI, terjadi pada 16 Desember 2012. Hubertus Mabel adalah salah seorang petinggi Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sebuah organisasi pro-kemerdekaan Papua. Organisasi ini telah menggelar demonstrasi besar-besaran di beberapa kota di Papua untuk menuntut agar rakyat Papua bisa menentukan nasib mereka sendiri melalui referendum.

KNPB mengaku menggunakan strategi politik tanpa kekerasan. Namun, ada laporan yang menyatakan anggota kelompok ini pernah terlibat dalam aksi kekerasan.

Polisi, ketika itu, telah mengeluarkan surat perintah penangkapan sejumlah pemimpin KNPB. Hubertus Mabel di antaranya. Perintah penangkapan dilakukan atas tuduhan melakukan serangkaian penembakan. Hubertus tampaknya sudah tahu dirinya menjadi sasaran pengejaran. Dia diketahui bersembunyi di desa Habusa di Kecamatan Kurulu, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

Menurut laporan AI, pada hari itu Hubertus meminta W, seorang anggota KNPB cabang Baliem, untuk menjemputnya. Ia meminta W mengajak X. (AI dengan sengaja menyamarkan nama-nama ini demi alasan keamanan. AI melakukan wawancara dengan nama-nama yang disebutkan dalam peristiwa ini dan dengan anggota keluarga Hubertus).

Dengan mengendarai pick up W kemudian menjemput X di desa Aikama. Namun, saat dalam perjalanan, W menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Pesan singkat itu memintanya kembali ke Wamena. Menurut pesan singkat itu, polisi telah menangkap X sehari sebelumnya.


Dalam perjalanan ke Wamena, sebuah mobil menghadang kendaraan yang dikemudikan W. Tiga orang polisi berpakaian preman menghampirinya. Mereka menodongkan senjata dan meminta W untuk mengantarkan mereka kepada Hubertus. W melihat X berada di dalam mobil tersebut.  

Ketika sampai di desa Habusa, W kemudian menelepon Hubertus. Ia berpesan agar Hubertus menemuinya di dalam mobil. Hampir sejam kemudian, Hubertus bersama dua orang anggota KNPB lain (S dan T) datang mendekati mobil itu tanpa membawa senjata.

Melihat kedatangan mereka, dengan senjata teracung ketiga polisi bergegas keluar dari mobil, mereka memerintahkan Hubertus dan teman-temannya telungkup di tanah. W mendengar suara tembakan dan kemudian Hubertus berkata, “Sa (saya) tidak tahu masalah ini,” yang diikuti dengan suara tembakan-tembakan berikutnya.

W melihat T berlari ke arah jalan raya dan seorang polisi menembak ke arahnya sebanyak tiga kali. T berhasil kabur. Menurut S dan T, para polisi ini menembak lutut Hubertus dari jarak antara satu dan dua meter sebelum mereka menggeledah mereka.

Tubuh Hubertus kemudian diletakkan di belakang pick up. Polisi memerintahkan W mengarahkan kendaraan ke Wamena. S turut bersama mereka. Saat sampai di terminal bus Kurulu setelah berkendara selama sekitar 15 menit, seorang polisi yang mengendarai pick up memberi tahu rekannya bahwa Hubertus telah berhenti bernapas.

Seorang polisi menjawab, “Sudah, biarkan, kasi tinggal dia mati, kasi tinggal!”

Mereka berhenti di satu rumah sakit di Wamena. Para polisi memerintahkan W dan S membawa Mabel ke Unit Perawatan Intensif. W dan S tidak tahu apakah Hubertus masih hidup atau tidak. Namun, mereka melihat darah melumuri kakinya. Di hari itu juga, mereka akhirnya mengetahui bahwa Mabel telah meninggal.

"Para polisi ini lalu membawa W dan S ke Polres Kabupaten Jayawijaya di Wamena. Mereka tidak mengetahui keberadaan X, namun mereka meyakini bahwa X adalah informan polisi yang diperintahkan untuk menjebak para aktivis Papua ini," demikian laporan AI.

Selama seminggu W dan S ditahan di kantor Polres Kabupaten Jayawijaya. Tidak ada dakwaan yang jelas. Mereka kemudian dibebaskan setelah orangtua mereka datang dan memprotes penahanan ini setiap hari. Pada akhirnya, para orangtua ini membayar sejumlah uang pada petugas kepolisian demi kebebasan anak-anak mereka.

Menurut W dan S kepada AI, dalam dua hari pertama penahanan, mereka dipukuli, ditendang, dan disetrum oleh investigator kepolisian dengan tujuan memaksa mereka mengakui telah melakukan tindak pembunuhan bersama dengan Hubertus. Pihak kepolisian juga melontarkan kata-kata kasar dan menghina pada W dan S, seperti memanggil mereka dengan sebutan babi dan anjing.

Setelah dibebaskan tanpa dakwaan, W dan S dikenakan wajib lapor sekali dalam sepekan. Namun, mereka berdua berhenti melapor pada pekan ketiga.

"Sehari setelah kematian Hubertus, polisi memulangkan jenazahnya tanpa penjelasan tentang penyebab kematiannya pada pihak keluarga. Para polisi itu berusaha memberikan satu kardus mi instan dan dua karung beras pada keluarga korban. Pemberian itu pada akhirnya ditolak," demikian laporan AI.

"Tidak ada penyelidikan imparsial atau independen terhadap kasus pembunuhan ini dan tidak seorang pun dinyatakan bertanggung jawab atas kematian Mako Tabuni dan Hubertus Mabel. Setidaknya, ada tujuh orang aktivis KNPB mati dibunuh pasukan keamanan pada tahun 2012."


***

Mengutip perkiraan Komnas HAM, AI mengatakan dalam rentang waktu 1963-1998, korban pembunuhan di luar hukum akibat operasi militer di Papua berkisar 10.000 orang. Di masa rezim Orde Baru, selain pembunuhan di luar hukum, pelanggaran HAM juga dilakukan seperti penyiksaan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, dan kekerasan seksual untuk menghantam segala bentuk gerakan pro-kemerdekaan, bersenjata ataupun gerakan damai.

Pasca jatuhnya Orde Baru, pengakuan terhadap HAM mulai menjadi perhatian, termasuk ke dalamnya kemerdekaan berpendapat dan berkumpul. UU yang digunakan untuk membungkam kritik dihapus. Media massa lebih bebas.

Jaminan bagi kemerdekaan berpendapat dan berkumpul pun termaktub dalam konstitusi dan legislasi, termasuk Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. UU ini mengakui hak untuk berkumpul dengan damai sebagai hak yang tidak memerlukan izin.

Angin kebebasan ini sampai ke Papua. Para aktivis pro-kemerdekaan menggunakan momentum ini untuk mengonsolidasi gerakan politik mereka serta menguatkan kembali tuntutan untuk merdeka. Hal ini tampaknya tak diinginkan oleh Jakarta. Sama seperti rezim sebelum-sebelumnya, represi masih jadi andalan menghadapinya.

"Di bawah kepemimpinan Presiden satu ke Presiden yang lain, Pemerintah Indonesia berjanji untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Papua dan mengakhiri pelanggaran HAM di wilayah tersebut. Namun, mereka tetap mempertahankan sikap tak berkompromi terhadap gerakan-gerakan prokemerdekaan, baik yang dilakukan secara damai maupun dengan bersenjata."

Menurut AI, pasca jatuhnya Soeharto, pihaknya masih terus menerima laporan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Papua. Padahal, hal serupa sudah mengalami kecenderungan yang menurun di luar Papua. Pembunuhan ini terjadi, terutama, dalam konteks penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan terhadap aksi protes massa, selama operasi penegakan hukum atau karena motif personal pasukan keamanan.

AI mencatat, ada 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Papua antara Januari 2010 sampai Februari 2018, dengan memakan 95 korban jiwa. Dalam 34 kasus, para tersangka pelaku berasal dari kepolisian; dalam 23 kasus, pelaku berasal dari militer; dan dalam 11 kasus, kedua aparat keamanan itu diduga terlibat bersama-sama.

Selain itu, satu kasus tambahan juga melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), lembaga di bawah pemerintah daerah yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan daerah. Sebagian besar korban, 85 dari mereka, merupakan warga etnis Papua.

Harus dicatat bahwa tidak semua pembunuhan di luar hukum yang terjadi berkaitan dengan aksi pro-kemerdekaan. Menurut laporan AI, 41 kasus dengan korban 56 orang adalah pembunuhan di luar hukum yang tidak terkait dengan aktivitas politik. Sedangkan sisanya, 28 kasus dengan 36 korban, adalah pembunuhan di luar hukum terkait dengan aktivitas politik.

Dari fakta-fakta yang ditemukan dalam 69 kasus ini, dan gambaran keseluruhan mengenai kekebalan hukum dan toleransi terhadap kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan, AI berkesimpulan bahwa banyak dari kasus-kasus pembunuhan di luar hukum ini perlu diselidiki secara menyeluruh dan independen, serta mereka yang bertanggung jawab dibawa ke muka hukum.

Lebih lengkapnya, dalam laporannya, AI menerbitkan tujuh rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, mengakui adanya pelanggaran HAM yang serius, termasuk kejahatan berdasarkan hukum internasional, dalam bentuk pembunuhan di luar hukum di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kedua, melakukan tinjauan menyeluruh terhadap taktik lapangan dari polisi, militer ataupun aparat penegak hukum lainnya dalam penggunaan kekuatan dan senjata api pada saat penangkapan dan memastikan taktik-taktik tersebut memenuhi standar-standar internasional.

Ketiga, memastikan investigasi yang segera, menyeluruh, dan efektif oleh badan yang independen dan imparsial untuk semua tuduhan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan, dengan temuan yang dipublikasikan secara tepat waktu. Investigasi dan tuntutan hukum tersebut tidak boleh hanya terbatas pada pelaku di lapangan, tapi juga perlu menilik pada keterlibatan atasan dalam memberi perintah.

Keempat, memastikan jika ada cukup bukti yang ditemukan, mereka yang bertanggung jawab perlu diajukan ke pengadilan pidana yang memenuhi standar internasional tanpa perlu menerapkan hukuman mati. Kelima, memastikan para korban dan keluarga mereka mendapat pemulihan hak (reparasi) secara komprehensif dan efektif sesuai dengan standar internasional.

Keenam, membentuk mekanisme pengaduan polisi secara independen atau merevisi mandat dari organisasi-organisasi yang sudah ada, seperti Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) atau Komnas HAM. Agar mampu menangani keluhan atas kesalahan atau kelalaian polisi, termasuk pelanggaran pidana yang termasuk dalam pelanggaran HAM dari masyarakat secara independen, efektif, dan imparsial, terutama dugaan pelanggaran pidana yang termasuk dalam pelanggaran HAM harusnya diproses melalui sistem hukum pidana, bukan hanya diusut secara internal dan dianggap sekedar pelanggaran disipliner.

Ketujuh, merevisi UU No. 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Sehingga personil militer yang dicurigai melakukan pelanggaran yang termasuk dalam pelanggaran HAM sesuai dengan hukum internasional dapat diadili di pengadilan umum.


Artikel Terkait