Pelapisan Sosial Era Kolonial

Pelapisan sosial sudah dikenal sejak manusia mengenal kehidupan bersama. Mulai dari yang sederhana, perbedaan jenis kelamin, pemimpin dan yang dipimpin, majikan dan budak, hingga ke sistem yang sangat kompleks saat ini.

Secara teoritis, manusia dapat saja dianggap sederajat. Tetapi pada kenyataannya, terpola ke dalam kelompok-kelompok sosial. Setiap zaman memiliki dinamikanya sendiri, termasuk di era kolonialisme di Indonesia.

Pada masa itu, masyarakat Indonesia dibagi ke dalam tiga golongan kelas. Golongan pertama diperuntukkan bagi orang-orang Eropa, golongan kedua bagi masyarakat Timur Asing, dan ketiga bagi penduduk lokal atau pribumi, yang kemudian menyebut dirinya Bumiputera, seiring dengan kesadaran kebangsaan yang tumbuh.

Pelapisan sosial demikian diikuti oleh kebijakan-kebijakan diskriminatif, yang tentu saja sangat menguntungkan bagi golongan yang lebih tinggi. Karena tidak berhenti pada kehidupan sosial belaka, namun juga pada akses ekonomi, hukum, dan masih banyak bidang lainnya lagi.

Termasuk pengaruhnya yang sangat signifikan membangun perspektif dalam kehidupan masyarakat. Pada gilirannya melahirkan,stereotip, stigma, prasangka, dan sejenisnya. Mengekalkan perspektif yang sejak awal sudah dimiliki oleh orang-orang Eropa terhadap orang-orang di tanah jajahan. Bahwa mereka superior. Lahirnya pola pikir ini setidaknya menguntungkan bagi upaya menjaga kepentingan mereka eksis di tanah jajahan.

Sebagai bangsa superior yang dikonstruksikan oleh perangkat formal, orang-orang Eropa, Belanda tentu saja yang paling dominan. Memilki keleluasaan bertindak, termasuk pada urusan privat, pemenuhan hasrat biologis, seksual.

Praktik Pergundikan

Orang-orang Belanda yang datang ke tanah jajahan, sebagian besar adalah laki-laki, sementara keluarganya masih di negerinya, atau banyak juga yang masih lajang. Maka hal ini kemudian melahirkan praktik pergundikan di tanah jajahan. Praktik yang melahirkan istilah "Nyai".

'Nyai' lazim digunakan untuk menyebut seorang perempuan pengatur rumah tangga serta milik dari seorang pria Eropa. Namun sekaligus juga memenuhi kebutuhan seks laki-laki Eropa dan menjadi ibu dari hasil hubungan tersebut. Tanpa ikatan perkawinan yang sah. Sama halnya dengan sebutan gundik atau istri terhormat yang tidak sah. Bisa juga berarti perempuan peliharaan atau selir.

VOC dan pemerintah kolonial mendiamkan perilaku ini. Karena selain memudahkan pengenalan adat dan bahasa setempat, mereka juga tak dibebani tunjangan lebih karena status pegawai yang masih lajang. Para elite tak perlu repot mendatangkan perempuan Eropa, juga tak perlu pusing oleh penyakit kelamin yang tersebar di rumah bordil.

Praktik pergundikan adakalanya melahirkan kisah-kisah tragis. Misalnya dengan apa yang terjadi di perkebunan Deli. Gadis buruh perkebunan yang berusia 16 tahun disiksa oleh pemilik perkebunan. Dia dihukum secara sadis lantaran memilih menjalin asmara dengan sesama buruh ketimbang menerima pinangan si tuan yang ingin menjadikannya nyai.

Di tangan orang-orang Eropa, para perempuan buruh menjadi korban kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Para buruh yang berparas cantik sering kali bernasib buruk lantaran mesti menjadi pemuas nafsu tuan mereka. Seorang administratur perkebunan selalu memeriksa perempuan yang baru datang di dalam ruangannya. Dengan memeriksa buruh perempuan satu per satu, administratur itu lalu memilih yang paling cantik untuk dijadikan gundik.

Namun adakalanya juga, Nyai, melahirkan kisah-kisah romantik berbalutkan perjuangan di atas isu rasial. Seperti kisah Gouw Pe Nio, Djoemiha, dan nyai-nyai yang lain. Mereka dicintai betul-betul oleh pasangannya hingga setelah mendapatkan beberapa anak dinikahi dan didaftarkan sebagai istri yang sah secara hukum.

Selain itu juga melahirkan kisah-kisah heroik. Perilaku melanggar batas dengan memanggil perempuan buruh yang bersuamikan seorang buruh kerap menimbulkan konflik. Para lelaki buruh dibantu rekan-rekan sesama buruh sering memberontak dengan menyerang pegawai Belanda karena merasa istrinya dilecehkan.

Dalam Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda, Reegie Baay mencatat antara 1923-1925 ada sekira 70-an pemberontakan dari para buruh di Deli. Salah satu pemicunya, istri buruh direbut paksa oleh pegawai Belanda.

Akibat pemberontakan itu, sering kali suami yang membela istrinya harus meregang nyawa atau bila nyawanya selamat, dia harus meninggalkan perkebunan dan berpisah dengan pujaan hatinya lantaran diusir oleh pegawai Belanda. Sang istri tak bisa berbuat apa pun lantaran tak punya hak bersuara apalagi hak untuk menentukan pilihan.

Lantas Bagaimana Status Nyai dalam Kehidupan Sosial?

Perempuan yang hidup sebagai nyai memang mendapat kenaikan status, meski sebenarnya status nyai tak jelas dalam kehidupan sosial kolonial. 

Menurut Tineke Hellwig, lektor kepala di University of British Columbia, Kanada., sejatinya seorang nyai tidak memiliki hak apa pun, baik terhadap dirinya maupun atas anak-anak yang dilahirkannya. Karena itu, ia harus siap dicampakkan oleh pasangannya, termasuk tidak diberi imbalan apapun. Kadang-kadang sebelum mencampakkan para nyai tersebut, para lelaki itu menyerahkan anak-anak mereka ke rumah yatim piatu.

Kasus lain yang banyak ditemui, misalnya, lelaki Belanda yang mempunyai anak dari nyainya jatuh cinta pada perempuan Eropa. Sebelum menikah, calon istri Eropa ini mensyaratkan agar si nyai diusir dari rumah. Kadang sang anak juga ikut diusir, tapi ada juga kasus hanya ibunya saja yang dibuang dan si anak dibuat untuk melupakan ibunya dengan disekolahkan ke Belanda.

Hidup sebagai nyai sangat riskan untuk disiksa, dibuang begitu saja, atau diberikan pada lelaki Belanda lain sebagai “kado”. Banyak perempuan pribumi menganggap hukuman yang mereka terima sebagai penghinaan besar. Ketimbang mesti menanggung malu, mereka memilih bunuh diri.

Penolakan masyarakat kolonial pada praktik pergundikan, di era VOC, datang dari kalangan gereja yang melarang pernikahan dengan orang non-kristen. Sementara, di era berikutnya, penolakan lebih didasarkan pada perbedaan rasial. Peraturan yang dikeluarkan Gubernur Jenderal Dymaer van Twist pada 1850-an menyebut tentara yang hidup bersama nyai akan ditangguhkan kenaikan pangkatnya.

Di kalangan masyarakat pribumi, pergundikan merupakan perbuatan yang tidak bermoral, melanggar dasar-dasar agama, sehingga seorang 'Nyai' sering dikucilkan dan dianggap rendah oleh pribumi. Meski latar belakangnya adalah dipaksa dan ketiadaan pilihan.

Anak-anak Indo-Eropa hasil pergundikan antara lelaki Belanda dan nyai pribumi itu tidak punya hubungan yang benar-benar nyata dengan masyarakat pribumi dan tidak mengusahakannya karena terlalu gengsi. Sementara untuk masuk ke dalam masyarakat Eropa, mereka mendapatkan penolakan. Meski beberapa anak hasil pergundikan diakui ayah mereka sehingga bisa menyandang nama Eropa, status mereka di masyarakat tetap tidak jelas.

Kemunculan anak Indo-Eropa sebagai kelompok baru masyarakat kolonial sudah menjadi kekhawatiran sejak praktik pergundikan dilakukan para kolonialis kulit putih. Kelompok Indo-Eropa ini dikhawatirkan membahayakan prestise kulit putih dan citra kolonial sebagai pemilik budaya yang mereka anggap luhur. Hal ini menjadi titik mula ketiadaan pengakuan masyarakat kolonial akan hubungan antarras.

Anak hasil hubungan tuan-gundik diperlakukan dengan buruk bahkan sejak masa VOC. Dalam peraturan VOC tahun 1715 tercantum larangan mengangkat keturunan campuran penduduk asli menjadi pegawai VOC, apalagi bila masih tersedia orang lain (kulit putih tulen) yang berpotensi.

Aturan itu diterapkan secara ketat. Bahkan ketika VOC kekurangan pegawai pada 1727, mereka tetap tidak merekrut orang Indo-Eropa dan lebih memilih pedagang kecil Eropa yang belum tergabung di VOC untuk mendaftar.

Anak perempuan hasil pergundikan pun mendapat nasib sama buruknya. Gubernur Jenderal C van der Lijn bahkan mengeluarkan aturan yang melarang semua perempuan yang lahir di negeri jajahan pergi ke Belanda tanpa izin khusus pada 1649.

Diskriminasi pada orang Indo-Eropa terus berlanjut bahkan ketika kekuasaan dipegang pemerintah Belanda. Asal-usul mereka sebagai ras campur benar-benar menjadi sebuah rintangan untuk mendapat pekerjaan setara orang kulit putih tulen.

Diskriminasi ini bahkan tercatat dalam hukum kolonial tahun 1839. Anak-anak yang lahir dari hubungan lelaki Eropa dan perempuan non-kulit putih kehilangan hak istimewa untuk mengenyam pendidikan Eropa, terlebih di Royal Academy Delft, Belanda. 

Padahal, pemerintah Belanda hanya mengangkat orang-orang lulusan Royal Academy untuk menjadi pejabat eselon. Oleh karena itulah orang Indo-Eropa tidak dapat menjadi pegawai tinggi pemerintahan.

Nyai di Era Pendudukan Jepang dan Awal Kemerdekaan

Hal yang menggembirakan sekaligus ironi para Nyai dan keturunannya terjadi ketika Perang Dunia II pecah. Diceritakan dalam buku Reggie Bay, Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda, keluarga-keluarga dengan hubungan campur—salah satunya hasil pergundikan—pun dicerai-berai oleh penjajah Jepang. Dalam rangka melakukan Japanisasi, para laki-laki Eropa ditawan dan dimasukkan ke dalam tenda-tenda.

Namun istri pribumi mereka tidak diusik. Penjajah Jepang lantas menciptakan kelas-kelas, yakni orang Belanda berdarah murni, pribumi, dan berdarah campuran. Dari mereka yang berdarah campuran diharapkan dan diasumsikan bahwa mereka akan merasakan keterikatan dengan penduduk Pribumi.

Keberadaan seorang ibu, nenek moyang pribumi atau Asia mendadak menjadi sangat penting bagi anak-anak yang lahir dari hubungan campur. Sesuatu yang tidak terjadi di era kolonial Belanda. 

Berkat keberadaan perempuan tersebut, mereka akan mendapat asal-usul, yaitu sebuah bukti bagi keturunan pribumi yang dikeluarkan oleh arsip negara dan karena itu mereka tidak dianggap sebagai orang Eropa oleh penjajah Jepang.

Tidak berhenti sampai situ, pasca-kemerdekaan, sebuah periode kekacauan pun kembali dimulai. Muncul sebuah situasi baru di Hindia Belanda yang dapat dilihat dari perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini lantas memberikan dampak-dampak fatal kepada keluarga-keluarga campuran di Hindia Belanda. Asal usul keturunan yang berbeda kembali memainkan peran yang menentukan.

Pada masa perang kemerdekaan Indonesia, nyai mengalami konflik kesetiaan yang fundamental. Prasangka dilekatkan pada mereka. Menjadi bagian dari dunia manakah dirinya, Apakah ia memilih suami Eropa dan anak-anaknya, atau memilih keluarga dan bangsanya sendiri? Pilihan ini menjadi sangat sukar pada saat itu.

Apakah ia akan mengikuti laki-laki Eropa yang telah bertahun-tahun hidup bersamanya, menuju masa depan yang tidak pasti di sebuah negeri yang sama sekali asing baginya? Atau tinggal di negeri sendiri di antara bangsanya sendiri yang berakibat dirinya tidak hanya akan kehilangan suaminya tapi juga anak-anaknya yang merupakan orang Eropa?

Ada banyak perempuan yang menjadi janda pada masa dekolonisasi. Alasannya karena suami mereka telah meninggal dunia akibat perang atau usia lanjut. Karena hal tersebut maka mereka memilih untuk tinggal di Republik Indonesia yang baru. Sebagai akibatnya tidak sedikit perempuan pribumi yang kehilangan kontak dengan anak-anak mereka yang berangkat ke Belanda sebagai orang Eropa.

Nyai, status yang terjadi bukan atas kehendak sendiri. Menjadi korban kedigdayaan imajinasi dan hasrat laki-laki. Ketidakberdayaan dan perjuangan hidupnya melahirkan ironi, sebab realitas sosial hanya menempatkan mereka di persimpangan. Stigma melekat pada diri mereka.

Tetapi bagaimanapun juga, Nyai adalah bagian dari perjalanan sejarah sosial negeri ini. Bagian masa lalu yang terlalu mahal untuk begitu saja dicampakkan.

Daftar Bacaan