Kehadiran satir 'Nurhadi-Aldo' memang tak lebih dari sarana hiburan politik bagi masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain, muncul kekhawatiran akan peningkatan apatisme terhadap pemilu nanti lantaran satir ini.

Kemunculan satir sebenarnya lumrah dalam politik manapun di dunia. Sebab, panggung politik tak hanya panggung bagi para politisi saja. 

Politik juga turut memberi panggung kepada para seniman. Satir politik bertujuan mengkritik suatu kondisi dalam bentuk candaan. Satir dapat berbentuk banyak hal sebenarnya, seperti karikatur, cerita, maupun kalimat. Satir dalam politik merefleksikan bentuk keputusasaan masyarakat terhadap tokoh politik ataupun pemerintah.

Satir Politik

Satir politik sudah ada sejak lama. Popularitas satir politik mulai muncul pada paruh kedua abad  19. Seorang kartunis Amerika Thomas Nast memulainya. Sebagai bentuk satir, dia menggambarkan simbol gajah untuk Partai Republik dan monyet untuk Partai Demokrat.

Pada pemilu 2016 di Amerika muncul 'capres fiktif' dalam pemilu. Adalah Deez Nuts yang didapuk sebagai 'capres fiktif' ini. Hasilnya cukup mengejutkan. Deez Nuts mendapatkan dukungan suara sekitar 8-9% dari warga. 

Yang lebih mengejutkan, peristiwa 'capres fiktif' ini terjadi di Amerika Serikat. Alih-alih dedengkot negara demokrasi di dunia, warganya malah banyak yang mendukung 'capres fiktif'. Padahal, sang capres fiktif sejatinya seorang anak berumur 15 tahun yang mengajak seekor kucing sebagai wakilnya.

Tak hanya di Amerika, kejadian serupa juga pernah terjadi di Hungaria pada tahun 2006. Muncul satu partai satir bernama MKKP. 

Kampanyenya sarat dengan kritik disertai humor. Mereka menggoncang politik Hungaria dengan menjanjikan program seperti: kerja satu hari dalam seminggu, dua matahari terbenam per hari, bir gratis, pajak rendah, kehidupan abadi, dan perdamaian dunia. Partai MKKP berhasil meraup suara 1% dari populasi Hungaria kala itu.

Capres Fiktif

Berkaca pada dua peristiwa capres fiktif di Amerika Serikat dan Hungaria, kemunculan 'Nurhadi-Aldo' dikhawatirkan akan berdampak terhadap peningkatan angka golput pada pemilu April 2019 nanti. Padahal, tahun 2014 saja angka golput telah mencapai angka yang cukup tinggi 30 persen.

Apalagi saat ini berkembang keresahan di masyarakat terhadap calon presiden lantaran sama dengan pemilu tahun 2014. Seakan-akan negeri ini sudah kehabisan tokoh. Sehingga Jokowi dan Prabowo muncul kembali sebagai rival. 

Maka tak mustahil jika nanti akan ada cukup banyak suara yang menyasar Nurhadi-Aldo. Keduanya bisa menjadi pelampiasan bagi pemilih yang sudah kecewa dengan kondisi politik Indonesia.

Nurhadi dalam salah satu wawancara di televisi swasta mengatakan, dia datang di tengah publik sebagai hiburan saja dan sama sekali tak memiliki kepentingan politik untuk membuat masyarakat semakin golput. 

Kendati begitu, lain ucapan lain pula hasil, lain niat lain juga akibatnya. Meskipun ‘sang capres’ berkata begitu, tetap saja apa yang dilakukannya memengaruhi masyarakat untuk menjadi golput.

Jika dicermati, konten capres fiktif ini mengandung kritik sosial terhadap kondisi negara yang belum beres. Seperti keinginan mereka, jika berhasil menjadi presiden akan mengangkat semua buruh menjadi PNS. Ini merupakan bentuk sindiran kepada pemerintah yang masih belum becus dalam mengurus kesejahteraan para buruh.

Konten mereka merupakan bentuk aspirasi rakyat yang selama ini terpendam. Aspirasi itu dibumbui dengan guyonan. Konten politik dagelan ini merupakan salah satu penyebab makin digandrunginya calon ini oleh masyarakat.

Di sisi lain, kemunculan capres fiktif ini diharapkan dapat mengurangi perseteruan dua kubu pendukung capres cebong-kampret di Indonesia. Dua kubu pendukung ini mesti diberi sedikit ‘hiburan’ supaya rileks dan mengurangi perdebatan di dunia maya yang sia sia.

Karena memang perseteruan cebong-kampret hanyalah beternak kebencian di dunia maya. Mereka berargumen tanpa landasan di dunia maya. dan ini adalah hal yang tidak baik

Edukasi Politik

Di tengah ancaman golput, partai politik justru gagal mendorong partisipasi masyarakat. Padahal, partai politik mengemban tanggung jawab edukasi politik bagi masyarakat [Miriam Budiarjo: 1972].

Tanggung jawab ini merupakan salah satu fungsi partai politik yang gagal dilaksanakan di Indonesia. Sebab, sejak 2004, angka golput selalu di atas 25%, Sungguh memilukan.

Jika memang kemunculan capres fiktif ini memungkinkan peningkatan angka golput, parpol  mesti segera bertindak untuk menjalankan program edukasi politik masyarakat. Parpol jangan melulu fokus kepada program untuk meraup suara semata.

Maka itu, ada baiknya para kontestan politik yang sedang bersaing di pemilu nanti mau merendahkan hati untuk melihat konten-konten capres fiktif ini. Sebagian besar konten mereka mengangkat masalah yang sudah lama mengendap. Itu sebabnya konten ini berhasil menarik minat masyarakat karena dianggap aspiratif serta penuh humor.

Partai politik sepatutnya mulai berpikir alasan di balik viralnya Nurhadi-Aldo, yaitu wujud kekecewaan masyarakat terhadap ketidakberesan para wakil parpol dalam memikul tugas negara melayani masyarakat.