Provinsi Nusa Tenggara Timur berada dalam posisi ‘darurat’ TKI ilegal. Hal ini merujuk pada fakta, bahwa hingga November 2019, tercatat 104 TKI ilegal asal NTT meninggal dunia di Malaysia (Kompas.com, 25/11/2019). Pemulangan jenasah TKI ilegal sebanyak 104 orang tersebut sudah terjadi dua tahun belakangan ini.

Namun, entah apa yang merasuki para pencari nafkah dan maraknya peristiwa peti jenasah dikirim pulang ke NTT, seolah tidak memberi efek jera bagi mereka yang terus bereksodus secara ilegal. Alhasil, kematian demi kematian TKI ilegal selalu menyita perhatian seluruh masyarakat NTT. 

Saat ini, kematian TKI ilegal berada pada taraf keprihatinan. Sebab, korban notabene digolongkan usia-usia produktif. Lebih ironisnya, ada jenazah dibiarkan dengan organ tubuh tidak utuh. Tubuh yang nyaris berkeping-keping itu dikembalikan tanpa iringan keluarga. 

Sudah pasti, hati mereka tersayat ketika melihat kepulangan sanak saudara dalam bentuk jenasah. Tentunya kematian tidak wajar itu membangkitkan kesan negatif dan membuat gusar hati, karena alih-alih mengumbar kesejahteraan, ternyata tinggal bersama majikan di perantauan justru membawa malapetaka.

Kalau mau dikata, yang ada dalam pikiran dan hati majikan sebenarnya hanyalah hasrat. Hasrat untuk mengeksploitasi, merusak, dan yang pada puncaknya melenyapkan nyawa manusia tidak bersalah. Karena itu, melebih-lebihkan hasrat dan mengabaikan logika berimbas terhadap perlakuan secara tidak manusiawi TKI ilegal.

Karena diperlakukan tidak manusiawi di bawah penyiksaan, kita membayangkan para TKI ilegal, hanya bisa bertekuk lutut. Kesengsaraan mereka itu, tidak lebih sebuah jalan kematian yang paling cepat. Kesengsaraan ibarat cambuk duri. Keseringan diperlakukan tidak wajar itu, menunjukkan bahwa kekerasan in se buruk. 

Lantas, bagaimana sikap pemerintah NTT? Dalam kasus kekerasan terhadap TKI pemerintah NTT kerap lamban (eufemisme dari tinggal diam). Pemerintah terkesan mulai bereaksi hanya jika para TKI terbukti meninggal dunia dan setelah jenasahnya dikirim pulang. Hukum dan keadilan pun tidak berlaku. Ia tumpul ke atas.  

Tidak dinyana, kehadiran pemerintah ibarat pelakon ketiga (tirtagonis) dalam sebuah adegan. Mereka hadir sekadar menunjukkan muka dan mencoba untuk menghibur ketika pilu keluarga korban semakin memuncak. Tujuannya, agar di hadapan masyarakat mereka terlihat bersimpati dan berempati.  

Adanya demarkasi antara masyarakat dan pemerintah ini, serta semakin banyak korban berdatangan, melukiskan kebungkaman kekuasaan. Kekuasaan kerapkali bungkam di hadapan hukum. Imbasnya, masyarakat NTT ikut berang.

Keluarga korban seperti berada pada titik nadir keputuasaan melihat pelaku penyiksaan dan pembunuhan masih tersenyum bebas. Sedangkan handai taulan terus meratap dan melepas pergi saudara mereka dengan perasaan kalut. Mereka meratapi semuanya itu, tanpa sedikitpun mendapat kepastian hukum dari pemerintah.

Apa mau dikata, kebungkaman pemerintah NTT sudah menguratakar. Dari data di atas saja sudah membuktikan kalau provinsi Nusa Tenggara Timur berada di ambang kegalauan kematian TKI ielgal. 

Itu artinya, angka kematian yang terbilang hingga ratusan sudah mencapai kulminasi “darurat” dan bisa jadi terus bertambah jika pemerintah NTT tetap bungkam.

Akan tetapi, terlepas dari sisi negatifnya, kita tetap menaruh harapan agar pemerintah NTT tidak lekas lepas tangan dan putus asa. Sebab, pendekatan kekuasaan adalah satu-satunya pengarusutamaan melawan masalah TKI ilegal.

Karena itu, pemerintah semestinya dengan cepat melakukan tindakan preventif. Tindakan preventif tidak saja menelorkan keputusan-keputusan berdampak politik, tetapi juga berdampak sosial dan terutama hukum.

Dalam hal ini, menetapkan sangsi hukum bagi yang berangkat secara ilegal dan membiarkan keberangkatan TKI tanpa sepengetahuan pemerintah. Dengan ketegasan seperti itu, pemerintah NTT dengan sendirinya membangun sikap responsif dan antisipatif. Artinya penanganan persoalan TKI ilegal tidak hanya diimbangi pendekatan dialogis, tetapi juga dengan membuka lapangan kerja.

Meskipun secara ekonomi, sosial, budaya dan politik, kehidupan di Nusa Tenggara Timur belum memberikan pengaruh bagi kesejahteraan. Apalagi ditambah kuatnya persaingan ekonomi, yang hanya dinikmati milik para pemodal. Setidaknya, ketegasan hukum dan konsentrasi pemerintah membuka lapangan kerja dapat mengurangi pilu dan kecemasan TKI ilegal.

Di sisi lain, masyarakat harus tetap menyerukan agar para pemimpin daerah tidak saja berani berkiblat di ranah kekuasaan, tetapi menjangkau kehidupan konkret masyarakat. Apa pasal? Sebab, kekuasaan bertalian dengan kehidupan masyarakat. Kekuasaan adalah masyarakat. Tanpa masyarakat kekuasaan tidak sanggup berdiri kokoh.

Jika percepatan membuka lapangan kerja dilaksanakan, menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban moral sosial-politik untuk sama-sama membangun masyarakat.

Pemerintah dan masyarakat harus terus bersinergi untuk menggotong semangat kerjasama. Hanya dengan kerjasama dan sama-sama bekerja, upaya menggagalkan TKI ilegal yang hendak berangkat ke tanah rantau dapat terwujud.

Saat ini, masyarakat NTT tidak membutuhkan pemimpin yang cerocos dalam memimpin. Juga tidak hanya paham dan mahir menguasai ilmu politik dan sosial. Lebih pada itu, dibutuhkan pemimpin yang cekatan menangani persoalan TKI ilegal. 

Kita berharap, pemimpin di NTT jangan hanya sibuk dengan urusan penutupan pulau Komodo. Namun, memprioritaskan juga masalah darurat TKI ilegal saat ini.