Dalam reuni 212, Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab menyampaikan pidato jarak jauh dari kediamannya di Arab Saudi. Melalui sebuah rekaman, ia menekankan pentingnya memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah.

Sang Habib menyatakan bahwa inti dari NKRI bersyariah adalah menerapkan hukum syariat yang sesuai dengan Alquran di Indonesia. Rizieq kemudian menjelaskan maksud dari idenya secara lebih terperinci. Dari paparannya, didapat delapan inti pemikiran NKRI bersyariah, yakni:

  • Beragama, bukan ateis atau komunis tanpa agama;
  • Menjamin semua umat beragama untuk menjalankan ibadah dan syariat agamanya masing-masing;
  • Melindungi umat Islam (sebagai mayoritas rakyat) dari mengonsumsi segala produk yang halal, baik makanan dan minuman, serta pakaian maupun kosmetik, dan alat kebersihan serta obat-obatan;
  • Menghormati dan mencintai para ulama beserta santri, bukan mengkriminalisasi atau menerorisasi mereka;
  • Menjadikan pribumi sebagai tuan rumah di negeri sendiri;
  • Menjaga bangsa dan negara dari ekonomi riba yang telah diharamkan oleh Allah swt, dan Rasul-Nya;
  • Antikorupsi, miras, narkoba, judi, pornografi, porno aksi, prostitusi, LGBT, teroris, separatis, fitnah, kebohongan, kemunkaran, dan kezaliman; dan
  • Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 18 Agustus 1945 asli yang dijiwai Piagam Jakarta 22 Juni 1945, sebagaimana dekrit presiden 5 Juli 1959.

Lebih lanjut, Rizieq pun membantah bahwa konsep yang ia usung adalah untuk mengganti Pancasila. Ia menegaskan bahwa NKRI bersyariah justru harus berpegang teguh dan beriringan dengan Pancasila. 

Jika demikian, Rizieq ingin mewujudkan negara yang islami, namun tetap berpegang teguh pada dasar negara kita, Pancasila.

Hal di atas cukup membingungkan. Pendukung capres Prabowo ini seolah-olah memisahkan antara konsep islami dan Pancasila. Padahal poin-poin yang disebutkan Rizieq hampir seluruhnya sudah dengan jelas diatur dalam Pancasila, UUD 1945, maupun UU.

Misalnya poin 1, sebetulnya sudah terwakili dengan poin pertama Pancasila, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”, juga dibahas lebih detail dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156a tentang larangan pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, termasuk di dalamnya pelarangan penyebaran ateisme.

Poin 2, tentang kebebasan beragama dan beribadat sesuai agama masing-masing pun sudah dengan sangat jelas diatur dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 1. 

Kemudian, poin 3 tentang jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat sudah diatur dalam UU nomor 33 tahun 2014. Poin 6 berisi tentang perbankan syariah, yang sudah diatur melalui UU nomor 21 tahun 2008.

Poin 7 pun seluruh aspeknya sudah diatur dalam UU, misalnya dalam UU nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah antara perempuan dan laki-laki, dan tidak disebutkan bahwa LGBT dilegalkan di Indonesia; pornografi diatur dalam UU nomor 44 tahun 2008; narkotika dalam UU nomor 35 tahun 2009, dan sebagainya.

Di antara delapan poin di atas, memang ada satu poin yang tidak diterapkan dalam hukum formal Indoneisa, yakni poin nomor 8. Mengingat Indonesia bukan sepenuhnya negara Islam, rasanya poin terakhir tersebut memang sulit diwujudkan.

Dalam dekrit Presiden 5 Juli 1959 terdapat kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya yang kemudian dihapus dan tidak diterapkan di Indonesia karena dapat memicu perpecahan. Maka dari itu, kalimat tersebut diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa yang lebih merangkul seluruh agama dan kepercayaan di Indonesia.

Selain itu, selain dari poin-poin yang disebutkan Rizieq, hukum formal Indonesia pun telah mengatur hal-hal lainnya dengan nuansa syariah, misalnya zakat, wakaf, perkawinan, perbankan, dan sebagainya. 

Adapun hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam adalah hukum pidana yang memang tidak bisa diterapkan, karena Indonesia bukan negara yang penduduknya 100% beragama Islam.

Dengan demikian, pada intinya, hampir seluruh konsep NKRI bersyariah ala Rizieq, memang sudah diterapkan di Indonesia. Walaupun berisi warga yang beragam (agama, budaya, dan latar belakang), hukum formal Indonesia tidak menyalahi hukum-hukum Islam.

Bahkan, Indonesia dapat dikatakan sudah menerapkan hukum yang Islami sesuai dengan nilai-nilai universal Islam yang menjunjung tinggi nilai kebaikan, kemanusiaan, keadilan, kerukunan, toleransi, kemakmuran, kejujuran, penghormatan dan sebagainya.

Jika substansi dari ide Rizieq sudah termasuk di dalam aturan hukum di Indonesia, lalu apa yang sebeneranya dipermasalahkan di sini? Toh hukum dalam suatu negara pun harus disesuaikan dengan masyarakatnya. Jangan sampai suatu aturan atau gagasan, apalagi fondasi bangsa, kemudian berpotensi memecah belah dan menghancurkan bangsa itu sendiri.

Jika harus menjawab pertanyaan Denny J.A “NKRI bersyariah atau ruang publik yang manusiawi?”, sudah pasti jawabannya adalah Pancasila. Karena melalui Pancasila, Indonesia menjadi Islami dengan versinya tersendiri.

Daripada mundur ke belakang dengan kembali mempermasalahkan fondasi atau konsep negara, lebih baik fokus meningkatkan kualitas praktik nilai islami dari berbagai sisi, seperti halnya yang tercantum dalam index islamicity yang disinggung Denny JA.

Di antaranya: meningkatkan kualitas pemerintahan, ekonomi, pendidikan karakter, dan sebagainya, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang lebih ‘bahagia’.

Jadi, seperti yang ditegaskan ketua MUI Jabar dalam NU online bahwa NKRI Bersyariah itu tidak perlu!”