Akhir-akhir ini kita dihadapkan kembali pada wacana NKRI Bersyariah. Seolah-olah persoalan kebangsaan hari ini dapat diatasi oleh alternatif semacam itu. Diskursus sektarian tersebut terus menjadi perdebatan yang tak pernah selesai.

Di balik itu, pada 2017 lalu, riset Yayasan Islamicity Index, sebagaimana dikutip Denny JA dalam artikel “NKRI Bersyariah dan Ruang Publik yang Manusiawi”, merilis temuan menarik. Rupanya 10 negara paling islami secara sosial ada di negara Barat, bukan di Timur Tengah atau di Asia.

Turunannya, ketika negara-negara tersebut diukur tingkat Happiness Index-nya lewat ragam list prinsip yang manusiawi, hasilnya tak jauh berbeda dari di atas. Negara mayoritas muslim hanya berada di level tengah.

Riset itu menunjukkan negara non-muslim lebih islami secara sosial dan negara mayoritas muslim justru memperoleh islamicity yang cenderung rendah. Ruang sosial yang sehat rupanya linier dengan tingkat kebahagiaan warga negaranya.

Di satu sisi, riset di atas dapat diposisikan sebagai semacam kritik bagi kaum muslim. Nilai-nilai sosial dalam Islam harus lebih diutamakan tinimbang berupaya memformalkan agama yang cenderung mudah dikooptasi secara politis sekaligus membahayakan ruang publik.

Di Indonesia, sebagai mayoritas masyarakat muslim, pembicaraan tentang formalisasi agama tak pernah selesai. Bisa jadi karena sentimen agama sekelompok masyarakat tinggi, atau tingkat pengetahuan agamanya rendah.

Hal tersebut dapat dilihat dari cara hidup mereka yang mendambakan formalisasi agama umumnya serta-merta tampil puritan dengan busana arabis. Dengan kata lain, lebih mengutamakan kemasan tinimbang isi (substansi).

Banyak umat muslim merasa tertarik melihat dan mendengar ceramah dari kelompok tersebut. Diperparah lagi setelah algoritma dalam internet menunjukkan diri sebagai pemegang otoritas, orang-orang belajar Islam dan berusaha menjadi muslim yang baik hanya lewat gawai di tangannya.

Cukup mengisi paket data, orang-orang bisa berselancar menyari penceramah mana yang sesuai dengan selera. Tak sedikit di antaranya para penceramah dengan keilmuan yang tak mumpuni mendapat tempat.

Imbasnya, Islam dipelajari sampai di permukaan. Muslim berbondong-bondong mempraktikkan ajaran Islam secara keras kepala. Akhirnya, nilai-nilai ajarannya diabaikan. Pada titik tertentu, mereka mudah didoktrinisasi untuk percaya dengan Negara Syariah, yang kerap berujung dengan ekstremisme.

Menilai masyarakat Islam dari nilai sosial seperti riset di atas, sejalan dengan konsep tawhidi, yang bagi Ashgar Ali Engineer adalah masyarakat yang selalu menekankan kesatuan sosial yang sempurna. Karena itu, menurutnya, tidak boleh ada diskriminasi dalam masyarakat Islam.

Di Indonesia, nilai tersebut sudah digariskan lewat Pancasila. Lima sila adalah narasi besar yang berhasil memposisikan NKRI sebagai jembatan yang menghubungkan antara nasionalisme dan agama.

Kurang syariah apalagi kita? Negara telah memberi perhatian lebih terhadap aspirasi kaum beragama. Kita punya kementerian agama yang menanungi antara lain pendidikan agama dan pengadilan agama. Di sebuah daerah diberikan keistimewaan menerapkan aturan syariah.

NKRI yang berdiri dalam relasi antar wajah, antar-keyakinan, suku dan ras sudah lama menyingkirkan gagasan negara syariah karena tak relevan dengan kondisi bangsa. Ia hanya gagasan semu yang terus diungkit.

Sistem negara berbasis agama terbukti tak selalu siap menghadapi tantangan-tantangan baru dalam bernegara. Negara syariah juga belum menjalankan proses rasionalisasi mendalam sehingga dapat memberi gambaran terkait bentuk-bentuknya. Kalaupun ada bentuk lama, itu sudah terbukti gagal mengelola negara.

Atau bisa jadi, NKRI syariah hanya slogan untuk membangkitkan sentimen agama yang berbahaya bagi keberlangsungan keberagaman setiap warganegara. Sebab negara syariah tentu tak akan mampu mengakomodasi kepentingan semua warganegara dengan latar belakang agama yang berbeda.  

Ruang Publik yang Etis

Kebangkitan (sentimen) agama ternyata tak membawa sebuah pilihan alternatif yang segar. Ia hanya repetisi dari gagasan antik semacam negara syariah yang tak sepenuhnya dapat menyentuh persoalan kompleks kemanusiaan kita hari ini.

Di sisi lain munculnya kembali gagasan NKRI Bersyariah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya apakah negara bersyariah itu membuka relasi etis dalam ruang publik? Sebab Indonesia dengan karakteristiknya tak bisa diringkus dalam agama tertentu.

Ada banyak agama dan aliran keyakinan di Indonesia. Jika demikian, pada saat yang sama, negara akan berlaku deskriminatif. Wajah yang berlainan di pinggirkan. Di titik ini relasi etis berpotensi dihilangkan.

Hilangnya relasi artinya tersingkirnya ruang publik dalam pengertian Habermas sebagai tempat terbentuknya opini publik untuk menyeimbangkan kekuatas pasar (kapital) dan kuasa (negara).

Lewat ruang publik, warganegara dimungkinkan menyatakan sikap dan menyiptakan kondisi seluruh warganegara terlibat dalam sebuh komunikasi. Tugas negara adalah menjamin kesetaraan warganegara, tanpa memandang suku, agama, dan ras.

Tarik menarik antar agama dan negara memang jadi persoalan lama. Di Indonesia, secara konseptual, soal tersebut sudah melebur dalam sila pertama Pancasila. Para pendiri bangsa ini menyadari kepentingan warganegara berada di atas kepentingan pribadi dan kelompok, demi menyiptakan ruang publik yang manusiawi.

Alhasil, kalau NKRI Bersyariah diterapkan, ruang publik berpotensi ditutup. Kalau sudah tertutup, negara akan seperti rumah hantu. Menyeramkan sekaligus membahayakan.