Pak Tua sudahlah, engkau sudah terlihat lelah Oh Ya
Pak Tua sudahlah, kami mampu untuk bekerja, Oh Ya

Generasi tua dan rada tua tentu pernah mendengar penggalan lagi “Pak Tua” yang dipopulerkan oleh Elpamas Band. Lagu yang diyakini sebagai sindiran untuk Pak Harto yang waktu itu telah berkuasa dua puluh sekian tahun lamanya dan belum menunjukkan tanda-tanda ingin menyudahi kekuasaannya, saat lagu itu dipopulerkan.

Elpamas tidak sendiri. Pada masanya, para pekerja seni menyampaikan kritik mereka kepada pemerintah melalui karya karya mereka. Kita mengenal Cak Nun, Franky Sahilatua, Iwan Fals, Kuntowijoyo, dan lain sebagainya. Karya-karya mereka sarat akan kritik pada masa itu.

Pada masa orde baru, orang memanfaatkan berbagai karya seni untuk secara implisit menyampaikan kritik. Kritik terhadap pemerintah tidak disampaikan secara langsung karena banyak pasal karet yang bisa dimanfaatkan penguasa saat itu untuk menjerat mereka-mereka yang mengkritik pemerintah, seperti Undang-Undang anti-subversif. Undang-undang tersebut menjadi salah satu undang-undang yang pertama dihapus pascareformasi.

Reformasi seolah menjadi momentum yang mengubah banyak orang yang tadinya takut-takut mau njeplak tiba-tiba menjadi seperti Mak Lambe Turah yang piawai mengomentari apa saja, terutama kinerja pemerintah.

Di satu sisi, komentar terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dan pasti terjadi di negara demokrasi. Setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. 

Kritik pada kadar tertentu positif untuk membangun good governance. Tapi di sisi lain, kritik yang tanpa kontrol dan cenderung nyinyir malah bisa jadi kontraproduktif. Tentu saja kritik tidak sama dengan nyinyir. Hal yang makin ke sini makin abu-abu.

Kritik terhadap pemerintah itu mengkritisi bagaimana pemerintah mengemban amanah untuk mengelola negeri ini. Karena negara kita dipimpin dan dikelola oleh manusia yang tempatnya salah dan lupa, maka kritik bisa membantu untuk meluruskan pemerintah dalam mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan semua orang di negeri ini. 

Wajar bila kritik itu berangkat dari ketidaksukaan terhadap pemimpin, misalnya kritik dari kompetitor atau dari oposisi. Kritik menjadi sangat manusiawi. Kritik dari siapa pun datangnya dan bagaimana pun cara menyampaikannya, masih bisa disebut kritik bila hal yang dikritisi adalah hal yang terkait dengan pengelolaan negara atau terkait hal yang bisa diperbaiki dan memang berpengaruh nyata pada kehidupan rakyat yang dipimpin.

Sebagai negara demokrasi, bagi pemimpin bangsa, setiap kritik (meskipun kadang disampaikan dengan cara yang pedes dan tidak menyenangkan) harus didengarkan dan dipertimbangkan. Namun belakangan di era komunikasi digital seperti hari ini, di mana beragam jenis informasi dengan tingkat kewarasan dan validitas yang bermacam-macam tercampur nggak karuan.

Untuk bisa membedakan kritikan dan nyinyiran itu membutuhkan kejelian. Dan tentu saja membutuhkan kemauan. Ini yang patut kita semua khawatirkan jika pemerintah dan pemegang tampuk pimpinan enggan mendengar lagi, karena sejatinya nyinyiran sampah itu saat ini lebih mendominasi daripada kritikan yang bisa dipertimbangkan untuk membangun kepemimpinan yang lebih baik.

Lalu seperti apakah nyinyiran itu? Apa bedanya dengan kritik? 

Nyinyiran itu mengomentari sesuatu, secara terus-menerus, cenderung ad hominem atau menyerang orangnya dan ngga ada faedahnya dalam upaya memperbaiki kinerja dari yang dinyinyiri. Contohnya adalah mengkritik latar belakang pendidikan, latar belakang etnis, agama, cara berpakaian, dan lain-lain. 

Hal-hal nggak substantif yang belakangan terus-menerus kita dengar (atau jangan-jangan kita lontarkan juga) sampai mengaburkan kritik-kritik substantif yang seharusnya jika didengar dan ditindaklanjuti, mungkin akan besar manfaatnya bagi orang banyak.

Meski rada-rada substantif tapi jika komentar negatif disampaikan terus-menerus, dan hanya hal negatif saja yang terlihat, tidak pernah menghargai upaya yang sudah dilakukan, itu juga nyinyir, dan kontraproduktif. 

Benar, kebijakan pemerintah tidak mungkin memuaskan semua orang, tapi tidak mungkin jika semua kebijakan yang diambil itu salah dan ngga ada bagus-bagusnya sama sekali. Kecuali presiden kita Kim Jong Un. 

Jangan-jangan ini juga yang bikin pengelola negara ini semacam tuli ngga ndengerin berbagai kritik terkait RUU Cipta Lapangan Kerja, tentang Pilkada di masa pandemi, dan lain-lain karena selama ini kita terlalu sibuk nyinyir soal jaket presiden, sepatu, ijazahnya presiden, harga outfit anggota DPR, dan lain-lain, sehingga ketika kita serius berteriak tentang hal yang substantif dan benar-benar penting, menjadi tak terdengar. Siapa tahu.

Saya rasa ini jadi PR buat kita semua yang masih peduli dengan bangsa ini agar menunjukkan kepedulian dengan cara sebaik baiknya. Kritik itu wujud kepedulian, tapi nyinyir itu pertanda ketidakwarasan. Nyinyir itu domainnya orang sakit hati yang tidak move on-move on. Sementara kritik itu domainnya orang yang peduli. 

Dan agar yang kita kritik tidak mbudeg, tidak pura-pura tuli, maka kritik kita harus berangkat dari keinginan untuk kebaikan banyak orang. Kritik yang disampaikan dengan bahasa yang baik, kritik yang jujur dan objektif, bukan sekadar koreksi yang merefleksikan rivalitas atau bahkan kebencian, dan seyogianya kritik dimaksudkan untuk kepentingan bangsa. 

Semoga dengan begitu tak ada lagi yang pura-pura tuli. Harapan belum boleh mati.