New Normal adalah celetukan yang sering kita dengar akhir-akhir ini. Sering digambarkan dalam interpretasi praktis berupa: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (physical distancing).

Menariknya, banyak orang berpendapat bahwa kebijakan New Normal adalah kebijakan kompromistis karena untuk menjembatani antara pendapat ahli kesehatan dan ahli ekonomi. Sehingga pendapat keduanya sama-sama bisa diaplikasikan. Alih-alih meributkan pro-kontra di antara dua pendapat ahli tersebut, maka diambillah kebijakan jalan tengah, kompromi.

Tapi entah mengapa dari kebijakan itu justru membuat saya bertanya-tanya, kok rasa-rasanya kebijakan kompromi itu sangat merepresentasikan kebiasaan yang sering saya jumpai di tengah-tengah masyarakat. Saya merasa tak asing dengan istilah kompromi. Seakan kompromi sudah menjadi bagian dari budaya kita. Dari kebijakan New Normal ini pulalah saya menemukan contoh-contoh budaya kompromi yang serupa.

Ambillah contoh lain, politik rekonsiliasi antara bapak Prabowo dan bapak Jokowi juga merupakan gambaran nyata bagaimana budaya kompromi itu dijalankan. Ada yang mencibir rekonsiliasi tersebut dengan sebutan negosiasi jabatan, tapi ada juga yang memandang kompromi tersebut sebagai rekonsiliasi untuk mendinginkan suasana pasca perseteruan.

Saya tidak hendak menilai kebijakan kompromi yang telah diambil pemerintah itu baik atau tidak. Bukan itu maksud saya. Ada hal lain yang menurut saya lebih menarik setelah saya menyadari kebijakan New Normal ini. Benarkah kompromi sudah menjadi bagian dari budaya kita? Mengingat begitu seringnya kita menjumpai praktik kompromi itu dan bahkan kita memakluminya.

Pada awal-awal ditetapkannya Kurikulum 2013, misalnya, penilaian yang paling menonjol hampir ada di setiap mata pelajaran adalah aspek spiritual. Saya sampai sekarang tidak menemukan aspek spiritual di tiga negara yang dijadikan role model Kurikulum-2013 (Finlandia, Jerman, dan Prancis) itu mendominasi di kurikulum mereka.

Atau mungkinkah ini yang disebut dengan penyesuaian kurikulum ala Indonesia? Alih-alih menyebut "perombakan-kurikulum-tiga-negara-secara-total agar bisa berkompromi dengan budaya Indonesia".

Bukan hanya dalam dunia pendidikan, dalam kebijakan yang lain kompromi masih beberapa kali dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, kebijakan atas rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir yang dinilai oleh banyak kalangan sebagai kompromi atas kepentingan elektoral. Begitu juga penambahan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju dan pengangkatan staf khusus milenial presiden yang dinilai sebagai cerminan politik akomodatif. Bahasa yang lebih halus, daripada menggunakan istilah "kompromi bagi-bagi kekuasaan".

Dan seakan meneladani sikap kompromi pemerintah, masyarakat di lingkungan kita juga sangat mahir dalam praktik kompromi itu. Sampai-sampai di lingkungan kita istilah toleransi pun sepertinya terdistorsi dari makna yang sebenarnya. Masyarakat seakan lebih memilih memaknai toleransi sebagai "kompromi minoritas terhadap mayoritas".

Akibatnya, kejadian intoleransi seperti kasus Meliana; penolakan sekelompok orang terhadap pembangunan gereja; pembakaran gereja; serta penurunan patung Buddha makin mempertegas bahwa toleransi tidak lebih hanya sekadar semangat kompromistis antara minoritas kepada mayoritas. Dari sini, kompromi sudah mulai dipandang buruk oleh masyarakat.

Dan tampaknya, untuk menyiasati hal tersebut, maka dicarilah cara untuk memperhalus kata "kompromi". Kita mengenal istilah lain "berakhir damai." Seperti kasus pada bulan puasa kemarin, saat ada pelanggar PSBB yang seharusnya dihukum namun justru kasus tersebut berakhir damai, karena yang melanggar kasus adalah tokoh agama.

Lalu setelah kejadian itu, banyak orang memuji penyelesaian "damai" tersebut. Sepertinya memang kata "damai" jauh lebih nyaman didengar daripada kata "kompromi."

Kita mungkin masih mengingat juga kasus lama soal tabrakan maut yang sampai menewaskan tujuh orang, di mana pelakunya adalah anak seorang artis ternama. Kasus itu ditutup dengan “berakhir damai" tanpa ada hiruk pikuk dari masyarakat.

Oh iya, ada satu lagi frase yang juga bisa menggantikan kata "kompromi" yang juga dikenal luas di masyarakat ialah "diselesaikan secara kekeluargaan”. Mirisnya, beberapa kasus pemerkosaan kadangkala diselesaikan secara non-litigasi (luar pengadilan). Biasanya kita mengenalnya dengan sebutan yang lebih akrab "secara kekeluargaan".

"Lantas, berarti budaya kompromi itu selalu buruk?"

Saya tidak hendak mengatakan seperti itu. Banyak kompromi-kompromi yang terjadi di tengah masyarakat justru membawa kedamaian. ‘Damai’ di sini bukan dalam makna pejoratifnya, tapi memang sebenar-benarnya damai. Saya pernah menjumpai sendiri praktik kompromi yang penuh kedamaian itu.

Saat itu, sewaktu saya salat Tarawih di salah satu masjid di Kediri, Jawa Timur. Saya kaget melihat praktik keagamaan di masyarakat setempat. Waktu itu pertengahan Ramadan akhir, masyarakat di sana salat Tarawih dengan menggunakan 8 rakaat (seperti pemahaman organisasi Muhammadiyah), tapi uniknya saat salat Witir masih pakai Qunut (seperti pemahaman organisasi NU). Bukankah ini kompromi masyarakat untuk mewujudkan kedamaian?

Tak jarang pula kita menjumpai kompromi justru sering kali menjadi solusi ampuh dalam menyelesaikan konflik di tengah masyarakat. Konflik kemanusiaan yang terjadi di Maluku, Sampit, Poso, dan beberapa tempat yang lain adalah contoh nyata akan manfaat rekonsiliasi damai di tengah masyarakat. Tanpa rekonsiliasi tersebut, konflik yang memakan banyak korban jiwa itu mungkin akan terus terjadi.

Sama halnya kompromi yang terjadi dalam pemerintahan, harus kita akui bahwa Pancasila adalah produk kompromi politik yang mempersatukan negara Indonesia. Apakah Pancasila itu buruk? Tentu tidak, bukan? Jika tidak ada kompromi pemerintah melalui Pancasila, bisa saja Indonesia tidak sebesar sekarang yang kaya akan aneka ragam budaya.

Kompromi pemerintah lainnya yang juga tidak bisa dipandang buruk ialah kompromi antara pemerintah pusat dan GAM. Kompromi yang merundingkan gencatan senjata itu akhirnya disepakati bersama dan membawa dampak positif keamanan Aceh hingga sekarang.

Kita juga mengenal kompromi yang patut diapresiasi juga di dunia pendidikan, melalui kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyoal Sistem Zonasi. Kompromi itu diambil karena untuk mengakomodasi siswa berprestasi dan tidak mampu.

“Kok jadi serba salah gitu, jadi kita itu boleh berkompromi atau tidak?”

Kita sulit untuk menghindar dari budaya kompromi, karena pada satu titik kompromi sangat dibutuhkan untuk kita ambil. Dan pada satu titik yang lain, kita harus bersikap tegas untuk menghindar dari praktek kompromi. Kapan itu? Tatkala kompromi sudah melewati batas hukum, melanggar keadilan, dan merugikan kemanusiaan ataupun makhluk hidup lainnya, maka kita harus tegas menolaknya.

Yang menarik sebenarnya, bagaimana kompromi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyoal New Normal Pendidikan? Sudahkah semuanya dipertimbangkan?