Pandemi Covid-19 awalnya merupakan persoalan kesehatan, namun kini wabah tersebut telah menyerang beberapa sendi kehidupan. Sebagai kejadian extraordinary yang dampaknya signifikan terasa pada sisi kesehatan, sosioekonomi, hingga sektor keuangan.

Perlu langkah cepat untuk melandaikan kurva penyebaran Covid-19, ditengah kegelisahan masyarakat yang sudah mulai merasakan kebosanan untuk bertahan melakukan physical distancing yang memberikan dampak secara psikologi maupun secara ekonomi.

Upaya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dijalankan diberbagai wilayah di Indonesia sebagai langkah Pemerintah dalam rangka melandaikan kurva sebaran Covid-19 menciptakan konsekuensi terhadap peradaban manusia.

Berhentinya aktivitas ekonomi khususnya seKtor informal yang mengakibatkan pengangguran, menurunnya kinerja ekonomi karena rendahnya konsumsi, bergejolaknya seKtor keuangan dampak dari penurunan kinerja seKtor riil dan persoalan lain yang dirasakan masyarakat secara keseluruhan.

Memasuki masa pandemi Covid-19 yang sudah hampir 4 bulan membelenggu Indonesia. Mulai mempertimbangkan beberapa dampak PSBB pada sektor ekonomi dan keuangan. Pemerintah mengajak masyarakat untuk dapat berdampingan dengan Covid-19 (berdamai), sebagai upaya menjaga produktifitas masyarakat.

Tuntutan untuk menyelesaikan sebaran wabah Covid-19 dengan melandaikan kurva sebaran, disisi lain kurva ekonomi justru terjun drastic, yang seharusnya diharapkan meningkat. Dua kolase yang saling bersinggungan, hingga memaksa kita memikmati buah simalakama tersebut.

Memasuki era yang siring disebut sebagai kenormalan baru (New Normal), terjadi banyak perubahan budaya dan tatanan kelas sosial masyarakat. Masyarakat masih menyangsikan akan potensi sebaran covid-19 pada fase kedua, apabila pemerintah gagal dalam menerapkan new normal.

Belajar dari negara yang gagal menjalankan new normal karena dilakukan sebelum Covid-19 dapat dikendalikan. Seperti Iran, negara yang melakukan pelonggaran dengan pertimbangan dampak ekonomi akibat dari sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat.

Sebaran kasus masih pada kisaran 1.000 kasus per hari, yang akhirnya dampak keputusan yang premature mengakibatkan lonjakan kasus baru sebanyak 3.574 per hari. Negara lainnya yang senasib dengan Iran adalah Pakistan, India, dan Meksiko.

Ancaman dan Upaya Pembebasan New Poverty

Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebelum terjadi Covid-19 sekitar 5,3 persen, namun setalah adanya penyebaran wabah yang menjadi persoalan seluruh negara di dunia, proyeksi pertumbuhan berubah menjadi dua skenario yaitu skenario berat dengan target pertumbuhan 2,3 persen dan skenario sangat berat dengan dengan  pertumbuhan pada -0,4 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) per september 2019 menunjukkan data jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 24,97 juta orang atau 9,22 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan pada masa panndemi Covid-19 diprediksi akan menaikkan angka pengangguran sampai dengan 12,49 persen atau sekitar 30,02 juta orang. Sehinggga akan ada lonjakan kenaikan sekitar 3,27 persen.

Hal ini akan memberikan dampak penambahan jumlah kemiskinan dan pengangguran pada skenario sangat berat yaitu bertambah 4,86 juta orang miskin dan penambahan 5,23 juta orang pengangguran yang akan masuk pada kelompok rentan miskin bahkan jika pendemi ini tidak segera membaik maka mereka terancam akan masuk pada kelompok orang miskin.

Kemiskinan menjadi ancaman serius bagi negara Indonesia. Negara yang belum lama ini dicoret oleh Amerika Serikat (AS) dari daftar negara berkembang melalui Kantor Perwakilan Perdagangan atau Office of The Trade Representative (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia atau Word Trade Organization (WTO).

Kemiskinan sebagai permasalahan yang bersifat multidimensional, yang oleh Friedman diletakakan pada ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial yang tidak lepas dari modal produktif atau asset, jaringan sosial, keterampilan, dan Informasi.

Mereka tidak memiliki pilihan-pilihan lain dalam mempertahankan kekuatn sosial. Sehingga kemiskinan menampilkan kemajemukan yang mengakibatkan kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi (Cahyat, 2004).

Ancaman kemiskinan ini akibat dari kelompok rentan miskin baru yakni kelompok yang berhasil meninggalkan garis kemiskinan, namun belum mampu masuk dalam kelompok kelas menengah. Artinya dalam masa pandemi seperti saat ini adalah mereka yang turun dari kelas menengah akibat dari berhentinya aktifitas ekonomi disektor informal dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

***

Hampir seluruh sektor terdampak Covid-19, berbeda dengan krisis yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 2008. Dalam krisisi tersebut hanya terjadi pada sektor ekonomi, dan masyarakat tidak dibatasi bergerak untuk tetap beraktifitas. Sedangkan pada pandemi saat ini masyarakat dianjurkan untuk berhenti aktifitas.

Masa recovery ekonomi pada krisis tahun 2008 perlu dijadikan acuan, salah satu penyebabnya adalah suasanan politik dalam negeri relative tenang. Berbeda dengan krisis pada tahun 1997 yang dibarengi dengan situasi pancaroba politik.

Dampak politik tahun 2019 menyisakan persoalan politik yang membekas, hingga situasi pandemi seperti saat ini masih serat akan kepentingan. Banyak elit yang memanfaatkan, meraka yang duduk dikursi kekuasaan memotret ini sebagai panggung. Sedangkan oposisi menilai berbagai aspek penanganan dampak Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah masih dirasa kurang tepat.

Pemberian bantuan langsung tunai untuk masyarakat terdampak, alih-alih untuk mengcover masyarakat terdampak. Justru dilapangan banyak terjadi sunat-menyunat anggaran. Persoalan kartu pra kerja yang hingga saat ini masih mencuatkan persoalan transparansi yang berujung belum diterimanya insentif oleh sebagian besar pemegang kartu pra kerja.

Termasuk keterbatasan masyarakat mengakses program stimulus pemulihan ekonomi dengan anggaran sebesar 150M. Salah satunya adalah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diharapkan dapat memulihkan ekonomi Indonesia dengan melindungi masyarakat miskin, rentan miskin serta mendukung dunia usaha agar tidak semakin melemah.

Semoga pandemi segera berlalu dan pemerintah dapat melakukan proses recovery dengan baik dan tepat sasaran, sehingga new normal tidak memberikan ruang untuk new poverty mencuat dipermukaan sebagai masalah baru. karena kemiskinan yang terdahulu belum usai.