Dalam pertemuan rutin para menteri luar negeri (menlu) se-ASEAN (03/03/2022), mereka menuntut Rusia dan Ukraina segera melakukan gencatan senjata. ASEAN juga meminta kedua negara yang berkonflik itu untuk melanjutkan dialog demi membangun perdamaian berkelanjutan.

Pernyataan tersebut sangat menarik mengingat ASEAN tidak memiliki kepentingan langsung dalam perang Rusia dan Ukraina. Sebagai sebuah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, pernyataan itu lebih sebagai komitmen ASEAN untuk mengingatkan arti penting perdamaian bagi semua negara dalam hubungan internasional kontemporer.

Sejak perang itu bermula pada 24 Februari lalu, pernyataan ASEAN itu sebenarnya cukup terlambat. Namun demikian, sikap netral itu tetap penting disampaikan sebagai sikap bersama di antara negara-negara di kawasan ini terhadap Perang Rusia-Ukraina.


Perbedaan Dukungan

Urgensi sikap para Menlu itu menjadi sangat relevan bagi ASEAN mengingat perbedaan sikap di antara negara-negara anggotanya terhadap resolusi PBB. Pada sidang 26 Februari 2022, PBB mengeluarkan resolusi mengenai perang Rusia dan Ukraina.

Yang menarik adalah bahwa resolusi itu mendapat dukungan dari 141 negara. Lalu, 35 negara memilih abstain. Sedangkan, 5 negara menolak resolusi. Ke-10 negara anggota ASEAN memiliki sikap berbeda. 8 negara mendukung resolusi itu, namun Kamboja dan Laos memilih bersikap abstain.

Selain itu, ke-8 negara yang mengecam Rusia dan mendukung Ukraina melalui resolusi PBB itu ternyata memiliki kebijakan yang berbeda. Dukungan Singapura kepada Ukraina dinyatakan secara langsung dan terbuka dengan cara menutup beberapa lembaga keuangan Rusia di negara itu.

Lalu, Myanmar malah memiliki sikap dan tindakan kontradiktif. Dukungan kepada resolusi PBB ternyata bertolak belakang dengan dukungannya kepada Rusia. Pemimpin militer Myanmar menyampaikan dukungan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin.

Sedangkan Indonesia menyatakan sikap dukungan itu hanya terbatas di forum diplomasi multilateral, yaitu PBB. Pada kenyataannya, Indonesia masih menjalin hubungan baik dengan kedua negara yang sedang berperang itu. Sikap itu mendorong duta besar kedua negara di Indonesia melayangkan sikap protes kepada pemerintah Indonesia. 

Yang lebih menarik adalah bahwa perbedaan sikap itu hanya terjadi di tingkat negara. Ke-10 negara sepertinya menerapkan kedaulatan nasional mereka dalam menyikapi resolusi PBB. Mereka pun tidak terlalu membicarakan perbedaan sikap di antara mereka terhadap resolusi PBB.

Kenyataan yang terjadi adalah pernyataan sikap bersama bahwa ASEAN mendorong dan, bahkan, mendesak Rusia dan Ukraina segera menyepakati gencatan senjata. Walaupun telah dilakukan hingga empat kali dialog, kedua nagara masih menghadapi jalan buntu. Mediasi Turki dan Israel dapat dianggap gagal mencari solusi damai. Perang kedua negara berlangsung berkepanjangan, tanpa kejelasan.


Menjaga Netralitas

Pernyataan para menlu ASEAN itu sangat penting. Arti penting suara ASEAN itu berkaitan dengan komitmen satu-satunya organisasi regional itu mempertahankan netralitas-nya. Prinsip ini sangat signifikan bagi ASEAN agar kawasan ini tidak menjadi arena bagi persaingan kepentingan negara-negara besar.

Isu rivalitas kekuatan global menjadi sangat relevan selama ini. Aspek strategis kawasan Asia Tenggara telah menjadikan AS dan China bertarung memperebutkan pengaruh di antara negara-negara anggota ASEAN. Konflik klaim antara China dengan Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam di Laut China Selatan telah memancing keterlibatan AS.

Ke-4 negara itu mendapat dukungan AS untuk mempertahankan kedaulatan teritorinya di perairan LCS. Pada ekskalasi konflik terakhir di LCS, Malaysia bahkan ikut mengerahkan kapal perangnya di kawasan itu. Pada saat itu ekskalasi konflik LCS bahkan tampak pada kehadiran kapal-kapal perang Inggris dan India.

Dinamika itu mendorong berbagai negara menegakkan aturan main bersama di LCS. Bersama Jepang, Inggris, Perancis, AS mengajukan inisiatif mengenai tata kelola LCS yang hampir mirip milik ASEAN, yaitu ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

Sementara itu, AS bersama Australia dan Inggris membentuk AUKUS sebagai pakta pertahanan segitiga di kawasan Indo-Pasifik. Pakta itu melengkapi aliansi serupa antara AS dengan Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia, yaitu Five Power Defence Arrangements (FPDA).

Lebih lanjut, isu-isu pertahanan itu bersama masalah vaksin Covid-19 dan krisis Myanmar telah menempatkan ke-10 negara anggota ASEAN dalam posisi memihak AS atau China. Negara-negara anggota ASEAN tampaknya telah 'terbiasa' memiliki sikap berbeda dalam banyak isu regional dan internasional.

Berbagai isu regional dan internasional itu mendorong ASEAN tidak terjebak pada posisi memihak salah satu kepentingan besar, termasuk pada perang Rusia dan Ukraina. Dalam pandangan ASEAN, kawasan Asia Tenggara bukan mandala perang (kepentingan) di antara negara-negara besar, seperti AS, Rusia, dan China.

Sikap netral ASEAN itu teruji ketika pertemuan ASEAN dengan AS batal dilakukan. Konon, AS berusaha menekan negara-negara anggota ASEAN agar memberikan tekanan politik dan ekonomi. Pembatalan itu bisa menjadi bukti penolakan ASEAN kepada AS untuk memperluas dampak perang Rusia-Ukraina di Asia Tenggara.

Dinamika perkembangan di kawasan Asia Tenggara memang diharapkan tidak membuat ASEAN terjebak pada pertarungan kekuasaan Di antara negara-negara besar. ASEAN sudah menegaskan sikap netralnya pada perang Rusia-Ukraina.