Beberapa waktu yang lalu, salah seorang kawan saya bernama Wasisto Raharjo Jati yang bekerja di LIPI mengunggah sebuah postingan dalam media sosialnya. Postingan tersebut berupa hak jawab atas tudingan ketidaknetralan yang dialamatkan pada dirinya. Dirinya tidak terima mendapatkan tudingan sebagai “peneliti abal-abal”, “peneliti bayaran”, dan sejumlah tudingan miring lainnya.

Dalam tautan ke sebuah artikel yang diberikan dalam postingan di media sosialnya, dia menegaskan bahwa dalam melakukan analisa politik, dirinya selalu berupaya netral, tidak partisan pada satu pihak. Misinya sebagai ilmuwan hanyalah melayani ilmu pengetahuan dan keinginan masyarakat luas (Indopos: 2018).

Sebenarnya kasus tudingan ketidaknetralan pada seorang peneliti—termasuk juga peneliti LIPI—bukan hanya terjadi pada kasus Wasisto saja. Pada tahun 2014, salah seorang peneliti senior LIPI Hermawan Sulistyo menjelaskan pada Tempo (dan dimuat ulang di website resmi LIPI) bahwa dirinya dan sejumlah rekannya, seperti Syamsuddin Haris dan Ikrar Nusa Bhakti, mendapatkan surat dari kepala LIPI karena mereka dianggap berpihak pada salah satu calon presiden saat itu, yakni Joko Widodo.

Hermawan sendiri tidak menampik bahwa dia memiliki kecondongan pada Joko Widodo seraya menyatakan, “Ya mungkin sikap saya selama ini, baik di media atau pun di tempat lain, memang sudah terbaca mendukung salah satu calon presiden” (LIPI.go.id: 2014). Hanya saja, Hermawan juga “memaklumi” surat tersebut karena dalam aturan undang-undang posisinya sebagai peneliti LIPI yang juga merupakan PNS/ASN haruslah netral.

Terlepas dari “kasus khusus” para peneliti LIPI yang pada saat yang sama merupakan seorang PNS/ASN sehingga dituntut untuk netral dalam aturan perundang-undangan negara, pertanyaan penting yang patut untuk direnungkan bersama ialah apakah mungkin seorang ilmuwan—khususnya ilmuwan sosial—dapat bersikap netral secara “kaffah”.

“Kaffah” di sini jika diartikan bahwa netralitas menuntut sang ilmuwan haruslah “berjarak” dari realitas yang dia teliti. Pertanyaan lanjutan yang tidak kalah penting, apakah jika peneliti tidak netral adalah sebuah kesalahan?

Terkait dengan netralitas dalam arti “kaffah” sejatinya secara akademik dapat diperdebatkan ulang. Pandangan yang menempatkan ilmuwan untuk berjarak dengan apa yang ditelitinya merupakan cara pandang yang sangat khas dengan mazhab positivisme. Layaknya dalam penelitian ilmu alam yang dapat “mengambil jarak” sebagaimana bongkahan batu dari wilayah X dapat kita tempatkan dalam satu laboratorium lalu kita amati secara terpisah dari diri sang peneliti dengan menggunakan metode eksperimen.

Dapat dikatakan, dengan kemunculan mazhab antipositivisme, penjarakan (distansi) antara peneliti sosial dengan realitas yang ditelitinya coba dihilangkan. Karena justru dengan posisi berjarak dengan realitas tersebut, peneliti tidak akan mampu memahami secara “sejati” akan realitas tersebut.

Terlebih lagi dengan berkembangnya mazhab ilmu sosial kritis-transformatif yang menuntut tidak hanya apsek pemahaman akan realitas saja yang penting (verstehen), tetapi bagaimana agar kondisi yang dirasa tidak ideal dapat ditransformasikan sedemikian rupa sehingga menjadi ideal.

Di sini jarak ilmuwan dengan realitas menjadi tidak dimungkinkan lagi. Justru keberpihakan menjadi penting dalam mazhab ilmu sosial tranformatif ini karena tanpa keberpihakan maka sama saja sang ilmuwan “mengamini” kondisi status quo yang tidak ideal.

Bahkan kiranya menggunakan kriteria positivisme sekalipun, sejatinya para ilmuwan di bidang sosial akan sulit untuk benar-benar “lepas” dari realitas yang ditelitinya. Dalam bayangan penelitian positivistik, pasca sang ilmuwan bisa membaca realitas yang terjadi secara “obyektif”, maka pertaruhan keilmuan yang dituntut berikutnya adalah ia mampu berprofesi layaknya seorang “peramal”.

Dalam kajian ilmu alam, hal ini bisa kita dapatkan dari kajian-kajian tentang cuaca, misalnya. Setelah menemukan hukum-hukum dan kondisi objektif cuaca di suatu wilayah, maka sang ilmuwan dapat membuat prediksi mengenai keadana cuaca dalam beberapa waktu ke depan.

Sejalan dengan rekannya di ilmu alam, ilmuwan sosial postivistik juga dituntut untuk dapat “meramal” masa depan. Misalnya dalam studi politik, sang ilmuwan dapat memprediksikan bagaimana potensi kemenangan calon X atau Z berbasis data-data survei yang telah dilakukan sebelumnya. Sifat penting dari prediksi adalah hipotetis atau dapat dikatakan sebagai judgement sementara.

Adanya faktor judgement atas yang inheren dalam sebuah prediksi sejatinya menyiratkan pesan penting pada kita bahwa netralitas dalam arti sepenuhnya berjarak tidak dimungkinkan bahkan dalam penelitian positivistik sekalipun. Penghakiman akan realitas menunjukkan sang ilmuwan tidak dapat “menghindari kenyataan” untuk mengambil satu sikap atas realitas.

Merujuk pada penjelasan di atas, tentunya menjadi sangat “naif” jika ada yang mencoba memposisikan atau memaksa ilmuwan—di bidang ilmu sosial—untuk sepenuhnya mengambil sikap netral dan mengujatnya ketika sang ilmuwan dianggap gagal mengikuti standar netralitas tersebut—sebagaimana dialami bung Wasisto.

Jika netralitas dijalankan secara “kaffah”, maka sejatinya justru bertentangan dengan spirit keimuan itu sendiri yang—suka tidak suka—mensyaratkan ilmuwan untuk “bergelut dengan realitas”, bukannya “menghindar” dari realitas tersebut. Satu hal yang semestinya menjadi tuntutan pada para ilmuwan bukan pada persoalan netralitas, tetapi pada keharusan sang ilmuwan untuk bertanggung jawab akan pilihannya (kecondongannya).

Ilmuwan positivistik, misalnya, harus mau bertanggung jawab jika ia memformulasikan sebuah hipotesis tentang keadaan masyarakat X di masa mendatang, misalnya. Dengan cara inilah sang ilmuwan dipaksa untuk memberikan argumentasi yang kuat dan logis untuk menopang pendapatnya. Begitu pula ilmuwan kritis-transfromatif, misalnya. Mereka juga dituntut untuk memberikan argumentasi tentang tranformasi seperti apa yang dia ingin wujudkan termasuk caranya.

Di sini, data, argumen, dan rasionalitas menjadi pijakan penting untuk menilai sang ilmuwan. Berbeda jika yang menjadi tuntutan adalah persoalan netralitas. Tuntutan semacam ini justru akan menyuburkan “kemunafikan” dan upaya “lepas tangan” ilmuwan itu sendiri.

Betapa banyak ilmuwan yang sebenarnya partisan, tetapi menyembunyikan posisinya di balik “jubah” netralitas. Justru ketika sikapnya jelas, maka dia bisa dituntut untuk memberikan argumentasi mengapa dia memilih sikap tersebut.

Begitu pula dengan upaya “lepas tangan” ilmuwan ketika misalnya upaya transformasi masyarakat yang ingin diwujudkannya “gagal”. Dengan kedok netralitas, dia bisa berkelit dengan menyatakan bahwa dirinya sudah menjalankan prosedur ilmiah yang termaktub dalam teksbook. Realitas di luar dirinya yang justru potensial menjadi kambing hitam atas kesalahannya. Padahal sangat mungkin dirinya juga memiliki andil dalam “kegagalan” tersebut.

Terakhir, perlu ditegaskan bahwa ide tentang netralitas tidaklah musti ditolak sama sekali atau menganggapnya tidak relevan untuk diterapkan pada diri seorang ilmuwan. Netralitas dapat dimaknakan bahwa seorang ilmuwan, terlebih yang memiliki posisi di stuktur kelembagaan tertentu—baik lembaga negara atau bukan—harus selalu menjunjung tinggi spirit dunia akademik yakni kebebasan dan berfikir kritis.

Dirinya tidak boleh memaksakan idenya untuk dianut oleh semua rekan dan bahwannya dan berusaha memblokir segala jenis pemikiran lain yang bertentangan dengan posisinya.

Ruang akademis—entah di dalam kampus atau lembaga penelitian semacam LIPI—haruslah dibiarkan terbuka. Tidak boleh ada dominasi satu ide dan menegasikan ide yang lain. Karena justru dalam ruang yang terbuka inilah ilmuwan dapat dipaksa untuk memberikan tanggung jawab atas pilihannya.

Ketiadaan netralitas menjadikan seorang ilmuwan mudah untuk melepaskan diri dari tanggung jawab akan pilihan akademiknya dan dengan mudahnya menyalahkan sistem yang ada.