Mahasiswa
1 minggu lalu · 71 view · 6 menit baca · Lingkungan 46376_82632.jpg
waspadamedan

Nestapa Danau Toba menuju Monaco of Asia

Wacana  pemerintah Indonesia menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata bertaraf internasional menggema ke ruang publik di era kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo. Langkah awal dari aspek pembenahan legal struktur diawali dengan pembentukan Badan Otoritas Danau Toba (BODT), yang kerap diplesetkan sejumlah kalangan dengan istilah "BODAT". 

Dalam bahasa Batak Toba, Bodat artinya monyet. Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2016, yang pada pokoknya bertugas untuk mengelola Danau Toba menjadi sektor pariwisata yang sesungguhnya.

Langkah pemerintah membuat kebijakan baru dalam pengelolaan Danau Toba ini, pada dasarnya, bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sekitar Danau Toba pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Peningkatan kesejahteraan hidup tersebut pastinya dari aspek ekonomi pariwisata.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berkeyakinan akan tercipta sebuah objek pariwisata yang layak jual ke masyarakat dunia. Sejalan dengan itu, akan terbentuk pula kultur masyarakat sadar wisata di sekitar Danau Toba. Dari hubungan kedua sisi itu, akan tercapailah cita negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum.

Namun, tentunya, untuk mewujudkan harapan tersebut, bukanlah hal yang mudah. Yang paling utama dibutuhkan di sini adalah kerja sama yang sungguh-sungguh dari semua pihak, antara lain pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, pemerhati sosial, dan wisatawan.

Kerja sama dimaksud adalah kerja sama sebagaimana idealnya. Bukan kerja sama yang mementingkan keuntungan kelompok dan atau golongan tertentu.

Kembali sejenak ke BODT, sebelum dan pasca lembaga ini dibentuk, banyak pro-kontra yang muncul dari sejumlah kalangan. Pihak yang pro, misalnya berpendapat bahwa institusi ini diperlukan supaya pengelolaan Danau Toba terarah dan satu komando.

Di mana sebelumnya, terkadang terjadi silang-pendapat antar-pemerintah daerah tujuh kabupaten yang memiliki wilayah geografis pemerintahan pada sisi Danau Toba, dalam hal pengelolaannya. Sementara pihak yang kontra, lebih menonjolkan resistensinya pasca badan dimaksud dibentuk, di mana BODT dianggap masih belum menunjukkan kinerja yang signifikan sebagaimana diharapkan.

Sementara itu, realitas di lapangan menunjukkan terjadi persoalan-persoalan yang berpotensi menghalangi terwujudnya cita-cita menjadikan Danau Toba sebagai Monaco of Asia. Selain dalam aspek kultur masyarakat sekitar yang belum sepenuhnya terbangun menjadi masyarakat sadar wisata, masalah yang paling akut adalah di bidang lingkungan hidup.

Problema yang sudah ada sejak sekitar sepuluh tahun lalu itu semakin mengemuka dalam dua tahun terakhir. Inti masalahnya adalah pencemaran lingkungan.

Bentuk-bentuk pencemaran itu bermacam-macam, seperti aktivitas sehari-hari masyarakat di sekitar danau, yang bisa disinyalir masih ada yang membuang sampah ragam jenis ke dalam danau. Aktivitas pelaku usaha perhotelan yang diduga kuat tidak terlepas dari tindakan mencemarkan lingkungan. Dan yang paling mengemuka adalah pencemaran dari kegiatan pengelolaan Keramba Jaring Apung (KJA), di sejumlah titik di kawasan Danau Toba.

Kegiatan pembudidayaan ikan dalam KJA di kawasan Danau Toba, secara umum, dilakukan oleh dua kelompok, yakni kelompok pengusaha (korporasi) dan kelompok masyarakat yang dikelola secara pribadi-pribadi maupun dalam bentuk kelompok tani. 

Dalam pengelolaan KJA ini, tindakan pencemaran terindikasi dilakukan lewat penaburan pakan ikan. Di mana, tidak semua pakan yang ditabur, dimakan habis oleh ikan. Sehingga, pakan yang terbuang mengendap dan larut dalam air. Pengendapan ini dianggap oleh sejumlah pihak sebagai salah satu bentuk pencemaran. 

Hal lain yang bisa dirasakan secara langsung dari budidaya ikan di KJA ini adalah aroma yang dihasilkan kerap berbau tidak sedap. Persoalan ini adalah masalah yang terkesan semakin hangat dibicarakan belakangan ini. Terbaru, publik digemparkan dengan penemuan sejumlah karung berisi ikan mati, yang ditenggelamkan di salah satu area Danau Toba.

Tepatnya di sekitar PT. Aqua Farm Nusantara, salah satu perusahaan pengelengan ikan, yang memiliki operasi kerja di sekitar Danau Toba. Bangkai- bangkai ikan yang ditenggelamkan dalam karung itu, diangkat ke permukaan oleh seorang penyelam, Holmes Hutapea, pada akhir Januari 2019 lalu.

Selain PT. Aqua Farm Nusantara, perusahaan lain yang beraktivitas di areal Danau Toba yang kerap dihubung-hubungkan dengan masalah pencemaran adalah PT. Japfa, yaitu perusahaan bergerak di bidang serupa dengan PT. Aqua Farm Nusantara, dan PT. Allegrindo Nusantara; sebuah perusahaan peternakan Babi, yang kerap disinyalir membuang limbah cairnya ke perairan Danau Toba.

Di samping itu, ada juga PT. Toba Pulp Lestari (TPL), yaitu sebuah perusahaan pembuatan bubur kertas, yang juga sering dikait-kaitkan dengan terjadinya kerusakan lingkungan di kawasan Danau Toba.

Terkait masalah pencemaran lingkungan di Danau Toba, kita akan diperhadapkan dengan ragam pendapat  dari lintas kalangan. Sebab, pihak yang berkepentingan untuk Danau Toba juga berbeda-beda. Demikian juga dengan motif yang dilakukan untuk mencapai kepentingan itu. 

Secara garis besar, kelompok yang memiliki kepentingan untuk Danau Toba bisa kita bagi menjadi empat, yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan pemerhati.

Dari sisi pemerintah, akan muncul jawaban-jawaban politis sebagaimana gaya dari birokrasi menjawab sebuah persoalan. Pemerintah berpendapat bahwa masalah pencemaran di Danau Toba harus diselesaikan dengan langkah persuasif. 

Kepada pengusaha maupun masyarakat yang dalam aktivitasnya, ada memanfaatkan perairan Danau Toba, akan dilakukan pembinaan-pembinaan. Jika ada yang diduga melakukan pelanggaran hukum, maka akan diusut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

Sebagaimana kita ketahui, ini merupakan jawaban yang seolah-olah sudah dihafal mati dalam dunia birokrasi kita. Meskipun pada faktanya belum terwujud sebagaimana mestinya, termasuk untuk masalah Danau Toba sendiri.

Di kalangan masyarakat sendiri, tidak terdapat persamaan pendapat mengenai pencemaran lingkungan ini. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh kepentingan yang bermacam-macam pula. 

Masyarakat yang memiliki KJA tentunya berpendapat bahwa aktivitas yang mereka lakukan hanyalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti biaya untuk makan, beli sandang, biaya sekolah anak, dan tetek bengek lainnya. Ini adalah cara berpikir masyarakat pada umumnya. 

Menyangkut indikasi pencemaran dari aktivitas yang mereka lakukan, mereka akan berdalih bahwa KJA yang dikelola hanyalah sedikit, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi lingkungan.

Sementara itu, masyarakat yang tidak memiliki KJA pastinya berpendapat berbeda pula. Kelompok ini menginginkan pencemaran di Danau Toba segera dihentikan. Sebagain dari mereka melakukan upaya-upaya perlawanan terhadap tindakan pencemaran dimaksud. Salah satu bentuknya, yakni menyampaikan aspirasi secara terbuka kepada pemerintah.

Untuk kelompok pengusaha sendiri, sudah bisa kita pastikan akan melakukan segala upaya demi mempertahankan keberlangsungan dan keberlanjutan usahanya. Ini adalah cara berpikir pengusaha pada umumnya.

Mereka akan mengajukan dalil bahwa pihaknya sudah bertindak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Mereka juga akan bersuara lantang, telah cukup ambil andil dalam pelestarian lingkungan. 

Salah satu, misalnya, adalah dengan penanaman-penamanan pohon dan dalam bentuk lainnya. Meskipun terkadang pohon yang ditanamnya tidak kelihatan sudah di mana rimbanya. Namun, demikianlah gaya dari korporasi.

Ketika diperhadapkan dengan tuntutan untuk menghentikan operasinya, maka hampir bisa dipastikan ada senjata ampuh yang akan dikeluarkan oleh korporasi. Salah satunya adalah bersedia untuk angkat kaki jika memang benar-benar semua KJA di kawasan Danau Toba "diberangus" habis.

Ini tentunya akan memiliki konsekuensi kepada masyarakat yang mengelola KJA secara pribadi-pribadi. Di mana masyarakat sebagian besar memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari aktivitas mengelola KJA dimaksud. 

Lantas langkah apa yang harus dilakukan untuk itu? Bukankah masyarakat harus terpenuhi kebutuhannya sehari-hari?

Pertanyaan di atas memang dapat dianggap sebagai sebuah pertanyaan sederhana, jika dipandang dari sudut teori-teori keilmuan. Akan tetapi, jika diperhadapkan dengan realitas itu, pastinya siapa pun akan memeras keringat juga memecahkan persolannya.

Kelompok terakhir adalah pemerhati. Dalam hal ini bisa kita katakan adalah pemerhati sosial dan lingkungan. Seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Studi, dan pemerhati dalam bentuk yang lain. Kelompok ini berpendapat bahwa tindakan pencemaran harus dihentikan, dan pelakunya harus ditindak sesuai aturan.

Mereka menganggap bahwa Danau Toba sebagai kekayaan alam Indonesia adalah aset yang harus dijaga dan dirawat sedemikian rupa. Tuntutan-tuntutan penghentian pencemaran terus gencar dilakukan dalam bentuk yang bermacam-macam.

Ini merupakan sebuah fakta. Di mana fakta dimaksud menjadi bagian dari problema yang harus diselesaikan untuk mewujudkan cita-cita menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata berstandar Internasional. 

Akan tetapi, untuk memecahkan masalah ini, tidak segampang teori yang tertulis dalam buku-buku yang ditulis para ahli. Bukan juga segampang membacakan teks pidato yang dipersiapkan sebelum dilontarkan dari atas mimbar. Ini adalah benang kusut yang harus diurai tanpa harus memutus di salah satu bagiannya.