Memperbaiki kinerja ekspor menjadi salah satu target utama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Sempat muncul wacana bahwa kementerian perdagangan akan disatukan dengan kementerian luar negeri. Tetapi karena bertabrakan dengan nomenklatur dalam UUD 1945, maka rencana ini tidak jadi dijalankan.

Opsi yang dipilih presiden Jokowi, menempatkan Mahendra Siregar sebagai wamenlu untuk mengawal diplomasi perdagangan. Apa langkah yang akan dijalankan pemerintah ke depan?

Defisit Neraca Perdagangan Membaik

Neraca perdagangan, sampai bulan Oktober 2019, menunjukan perbaikan yang cukup signifikan di mana defisitnya masih terkendali di kisaran 1,78 miliar USD atau menurun lebih dari 2/3 dari tahun sebelumnya, tepatnya 67,94%.

Meski cukup melegakan, tetapi penurunan ini ternyata dihasilkan dari kondisi global yang tengah mengalami kemerosotan di mana ekspor dan impor merosot secara bersamaan, masing-masing 7,8% dan 9,94%. 

Penurunan impor jauh lebih signifikan, terutama didorong oleh penurunan nilai impor migas yang menurun sebesar 29,46% atau 7,35 miliar USD. Sedangkan impor non-migas, meski hanya turun 6,23%, nilainya melampaui penurunan impor migas, sekitar 8,19 miliar USD.

Dari sisi jenis kegunaan komoditasnya, penurunan impor terbesar terjadi pada bahan baku yang mencapai 11,19% atau 13,1 miliar USD. Sedangkan barang konsumsi dan barang modal turun lebih kecil, masing-masing hanya 8,31% dan 4,94% atau masing-masing senilai sekitar 1,2 miliar USD.

Dari sisi ekspor, terjadi situasi sebaliknya, di mana ekspor migas merosot 26,88% sebagai imbas dari komitmen pemerintah dan Pertamina untuk memanfaatkan minyak mentah domestik untuk pengolahan BBM.

Sampai Oktober 2019, terjadi penurunan ekspor minyak mentah 2/3 dari tahun sebelumnya atau sekitar 5,95 ribu ton yang dibarengi dengan penurunan impor minyak mentah sebesar 5,57 ribu ton.

Sedangkan untuk gas, meski terjadi penurunan ekspor hingga 14,22% atau 2,730 ton, impornya tetap naik hingga 4.87% atau setara 220 ton. Hal ini dikarenakan kebutuhan domestik masih didominasi LPG untuk rumah tangga. 

Produksi gas terbesar berupa LNG yang lebih banyak digunakan untuk industri dan pembangkit listrik. Pemanfaatan LNG domestik, meski tumbuh, belum optimal sehingga lebih diutamakan untuk memenuhi permintaan ekspor.

Peta Pangsa Dagang Indonesia

Kondisi perdagangan tak bisa dilepaskan dari dinamika global yang penuh gejolak. Perang dagang masih berlangsung dan melibatkan banyak negara, baik dengan strategi tarif maupun non-tarif. Hal ini menjadikan institusi global, seperti WTO, mengalami penurunan peran sebatas memoderasi kepentingan para pihak sekaligus menyelesaikan sengketa antarnegara.

Namun, negara-negara besar lebih memilih melakukan respons reaktif secara bilateral dengan mengenakan tarif tinggi atas produk-produk tertentu. Aksi ini sering saling berbalas, seperti yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina.

Imbas perang dagang sendiri memberikan dampak langsung maupun tidak langsung ke Indonesia. Dampak langsung yang paling dirasakan adalah penurunan permintaan ekspor dan penurunan harga berbagai komoditas, utamanya komoditas-komoditas raw material maupun komoditas yang berorientasi reekspor yang selama ini menjadi pangsa utama ekspor indonesia, khususnya ke kawasan Asia TImur.

Ekspor Indonesia ke 4 mitra utama di Asia Timur; Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, mencapai 31,78%. 

Dampak tak langsung yang dirasakan Indonesia adalah pengalihan ekspor negara besar ke zona-zona pertumbuhan, utamanya ASEAN dan Asia Selatan yang membuat persaingan di pasar tersebut makin ketat. Padahal, pangsa ekspor Indonesia di ASEAN mencapai 23,25% sedangkan India 7.35%.

Di tengah situasi demikian, ekspor ke Cina tetap tumbuh 2,03% atau senilai 420 juta USD. Begitu juga dengan ekspor ke Taiwan dan Singapura yang masing-masing tumbuh 5.68% atau 170 miliar USD dan 3.37% atau 250 miliar USD. Padahal impor Indonesia dari 3 negara tersebut tercatat menurun, sehingga ketiganya turut menyumbang perbaikan neraca perdagangan.

Adapun untuk pangsa perdagangan utama di luar Asia, tercatat ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Australia mengalami penurunan masing-masing 190 juta USD, 2,43 miliar USD dan 50 juta USD.

Sedangkan untuk impor dari Amerika Serikat dan Australia menurun lebih besar daripada kinerja ekspor, masing-masing 1,79 miliar USD dan 460 juta USD, sehingga turut memperbaiki neraca perdagangan Indonesia dengan kedua negara. 

Sedangkan dengan Uni Eropa justru impornya kembali turun lebih lambat hanya turun 1,62 miliar USD, sehingga justru berkontribusi negatif terhadap neraca perdagangan. 

Diplomasi Perdagangan dan Langkah Taktis

Perbaikan neraca perdagangan setidaknya memberikan sedikit napas pada perekonomian nasional, mengingat upaya menggenjot ekspor bukanlah perkara yang mudah di tengah situasi global yang sedang tegang. 

Apalagi dari sisi produksi sektor manufaktur domestik sedang menunjukkan pelemahan, sehingga ekspor non-migas masih didominasi oleh komoditas mentah.

Bank Indonesia mencatat di 2018 bahwa pangsa pasar ekspor Indonesia secara nominal didominasi komoditas primer yang mencapai 50,9% di mana produk pertanian mencapai 27,7% dan produk bahan bakar dan pertambangan 23,2%. Produk manufaktur mencapai 47,4% dan 1,7% di luar keduanya (lainnya). 

Sampai dengan Oktober 2019, dua produk ekspor andalan Indonesia, yaitu sawit dan batu bara, mengalami penurunan masing-masing 9,11% dan 18,69%. Dari keduanya, penurunan nilai ekspornya tercatat 5.08 miliar USD.

Sedangkan dua komoditas yang tumbuh positif adalah kelompok otomotif dan perhiasan. Keduanya mencatatkan peningkatan masing-masing 10.09% dan 18.45% atau menyumbangkan peningkatan ekspor senilai 1.54 miliar USD.

Hal ini menunjukan bahwa masih ada harapan untuk menggenjot produksi untuk komoditas-komoditas yang masih memiliki potensi pasar ekspor. Di samping itu, perlu upaya taktis untuk mengatasi hambatan ekspor, utamanya terkait produk CPO dan batu bara.

Pemerintah sendiri sudah menyusun berbagai wacana pemanfaatan potensi batu bara dan CPO, di antaranya untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Untuk komoditas batu bara sudah diberlakukan skenario kewajiban pemenuhan pasar domestik (DMO), ditambah lagi upaya pemerintah untuk mengejar realisasi pembangunan pembangkit listrik mulut tambang di daerah-daerah penghasil batu bara, seperti Sumatra Selatan dan Kalimantan Timur. 

Pemerintah juga mencanangkan gasifikasi batu bara dan mendorong refinery (kilang) batu bara cair yang dapat dimanfaatkan untuk industri domestik. Skema ini penting diwujudkan mengingat harga komoditas batu bara relatif stagnan seiring dengan rendahnya harga migas.

Ditambah lagi, penurunan permintaan global terjadi, baik karena merosotnya pertumbuhan manufaktur dunia yang dibarengi upaya shifting ke energi terbarukan di banyak negara, khususnya di negara industri maju. Maka pemanfaatan batu bara olahan akan mampu menekan biaya energi untuk industri domesttik.

Sedangkan untuk CPO sejak 2018, pemerintah menerapkan kewajiban B20 untuk produk solar, sehingga memaksa produsen solar mencampur 20% CPO ke produk solarnya sehingga dapat mendorong permintaan CPO sekaligus mengurangi kuota impor bbm.

Pertamina juga tengah mengejar pengembangan Kilang di Plaju dan Dumai yang ditargetkan mampu memproduksi biodiesel dalam skala masif. Upaya ini dilakukan dengan menggandeng produsen biodiesel terbesar di Eropa, ENI yang berbasis di Italia. 

Komitmen transfer teknologi diharapkan akan memperbaiki pemanfaatan potensi sawit untuk kebutuhan dalam negeri. Ekspor sawit juga bisa didorong dengan kerja sama G to G dengan negara-negara industri baru di Asia dan Afrika. 

Meski demikian, pemerintah perlu mengupayakan perbaikan citra industri tersebut dengan mendorong perbaikan tata kelola industri sawit agar tidak destruktif terhadap lingkungan.

Pembinaan dan pemberian insentif pada para pelaku usaha diperlukan untuk mendorongnya, terutama terkait penyelamatan DAS sebagai langkah untuk mencegah kebakaran dan banjir di kawasan gambut.

Untuk merealisasikan upaya mendorong ekspor, maka presiden perlu mengelola kebijakan perdagangan dengan membentuk alur kordinasi di bawah Kementerian Luar Negeri untuk menyinergikan lintas kementerian dalam mendorong efektifitas diplomasi perdagangan.

Selain itu, peran BI, OJK, serta BUMN di sektor keuangan perlu didorong untuk membangun instrumen pembiayaan ekspor yang memadai serta memberikan relaksasi kredit terhadap industri-industri berbasis substitusi impor. Strategi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan Free Trade Agreement (FTA) yang tengah digencarkan Kementerian Perdagangan. 

Langkah diplomasi ini perlu dibarengi dengan upaya serius memacu industri domestik. Pemerintah bersama otoritas moneter perlu menyiapkan pola-pola pembiayaan yang memadai agar ada harapan baru di tengah makin ketatnya kompetisi pasar global.

Tanpanya, rezim perdagangan akan berjalan sendiri dan semata-mata berorientasi mengejar penurunan tarif melalui FTA. 

Di sisi lain, pemanfaatan hasil FTA tidak pernah optimal. Sebaliknya, pasar domestik akan makin bebal dibanjiri komoditas impor yang mendapat fasilitasi tarif rendah, tanpa adanya kebijakan non tariff measurement  (halangan non-tarif) yang memadai.