Sejumlah pihak, termasuk masyarakat Indonesia, menganggap negeri ini akan bangkrut karena utang yang berlebihan untuk pembangunan negara. Pembangunan negara merupakan proses peningkatan segala aspek kehidupan negara, antara lain pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kesesuaian pertumbuhan dengan ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Terpilihnya pasangan Jokowi-JK pada pemilihan umum presiden tahun 2014 untuk memimpin negara ini dipandang sebagai masa pemerintahan yang berfokus pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan beberapa infrastruktur yang sangat digencarkan dan terlihat hasilnya, antara lain jalan raya, jalan tol, pelabuhan, bandara, terminal, dan tol laut.

Pembangunan besar-besaran ini dikatakan sebuah pencitraan karena bangunan terlihat monumental dan digunakan masyarakat setiap harinya. Berbeda dengan pembangunan kualitas manusia yang tidak ada habisnya karena manusia terus bertambah jumlahnya dan untuk melihat perkembangannya tidak semudah melihat infrastruktur.

Padahal, di era Jokowi-JK ini, juga menggencarkan program revolusi mental dan pengentasan kemiskinan sesuai dengan program Nawacita yang digencarkan Jokowi-JK. Tetapi, kembali lagi, hal ini tidak terlihat mata tanpa data perkembangannya. Seperti mengukur kualitas pendidikan dengan menggunakan ujian nasional pada sekolah dan akreditasi untuk menunjukkan mutu suatu lembaga pendidikan.

Di masa pemerintahan Jokowi-JK pula Indonesia dikenal sebagai negara yang banyak utangnya oleh masyarakatnya sendiri karena memang utang Indonesia mencapai Rp4.000 triliun sampai tahun 2018 ini. Tidak lain, alasan utang ini digunakan untuk membangun Indonesia. Mengingat sumber pendapatan nasional berasal dari pajak, hibah, dan utang negara.

Namun banyaknya nominal ini Indonesia dianggap bangkrut oleh masyarakatnya sendiri karena PDB Indonesia hanya sebesar Rp3.505,3 triliun sedangkan utang mencapai Rp4.851 triliun yang terdiri dari hutang pemerintah sebesar Rp2.,472 triliun dan utang swasta sebesar Rp2.379 triliun.

Harga-harga barang seperti sembako, bahan bakar bermotor yang mahal juga mendukung untuk memojokkan pemerintahan Jokowi-JK. Padahal sudah ada subsidi untuk barang-barang dalam negeri dan pemerintah juga sudah mengupayakan bagaimana barang sampai ke masyarakat bahkan untuk masyarakat Indonesia bagian timur sekalipun sebagai tujuan dibangunnya tol laut untuk mengurangi biaya distribusi.

Utang Terkendali

Apalagi sebagai pihak kontra pemerintahan Jokowi-JK, hal ini dijadikan bulan-bulanan untuk memojokkan pemerintahan Jokowi-JK karena banyak utang. Ditambah dengan keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang memilih banyak utang untuk menambah pemasukan negara selain pajak.

Masyarakat awam pun menganggap ini awal dari kebangkrutan Indonesia. Padahal, menurut catatan Kementerian Keuangan, total utang Indonesia hingga akhir Februari 2018 sebesar Rp4.034,80 yang setara dengan 29,24% terhadap PDB.

Mengutip data dari situs Kementerian Keuangan pula total utang terhadap PDB RI tergolong rendah karena dibandingkan dengan total utang terhadap PDB berbagai negara dengan tingkat ekonomi yang setara dengan Indonesia atau peer countries seperti Vietnam sebesar 63,4 persen, Thailand sebesar 41,8 persen, Malaysia sebesar 52,7 persen, Brasil sebesar 81,2 persen, Nikaragua sebesar 35,1 persen, Irlandia sebesar 72,8 persen. Sehingga, di mata negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara dengan Indonesia, utang Indonesia tergolong rendah dan aman.

Sesuai dengan UU Keuangan Negara No. 17/2003 disebutkan bahwa Pasal 12 ayat (3) disebutkan bahwa defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 persen dari Produk Domestik Bruto dan 30 persen itu batas psikologis dari Menteri Keuangan.

Sedangkan rasio utang Indonesia memang mendekati angka 30 persen, yaitu 29,24 persen. Meskipun terkendali dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah disebutkan di atas, utang Indonesia memang perlu diwaspadai dengan mengelola risiko utang dengan baik.

Pengelolaan ini penting mengingat proyeksi rasio utang terhadap PDB akan tembus ke angka 32 persen kalau anggaran tidak dikelola dengan baik. Mengingat di tahun 2018 ini nilai tukar rupiah terdepresiasi karena Trump menaikkan bunga The Fed dan dampak perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok menimbulkan ketidakpastian ekonomi lantaran pelaku usaha cenderung menahan diri, sehingga bisa menahan pertumbuhan ekonomi dunia yang tahun ini seharusnya membaik.

Kelola Keuangan Negara

Menurut Direktur Strategis dan Portofollio Utang Kementerian Keuangan Scenaider Clasein H. Siahaan, pemerintah harus mengangsur sebesar Rp450 miliar per tahun untuk melunasi utang yang mendekati Rp5.000 triliun per Februari 2018. Namun, dengan catatan, pemerintah dapat mengelola kebijakan anggaran supaya hitungan ini bisa tercapai. Jika ditanya kapan lunas, tentunya bergantung iklim politik dan iklim ekonomi di Indonesia.

Asumsi Direktur Strategis dan Portofollio Utang Kementerian Keuangan Scenaider Clasein H. Siahaan dalam “Jika kita membuat budget kita surplus Rp500 triliun setahun, kalau penerimaan pajak Rp1.800 triliun dipotong menjadi Rp1.300 triliun.” Maka utang akan lunas dalam waktu sekitar 8 sampai 9 tahun. 

Namun, kembali lagi, sebagai negara perekonomian terbuka, Indonesia sangat peka terhadap keadaan ekonomi di negara lain. Sehingga bisa jadi kondisi sekarang ini terjadi berturut-turut dimana nilai tukar rupiah terdepresiasi dollar karena kenaikan suku bunga The Fed dan dampak perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok karena Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar perdagangan nasional kedua negara ini.

Upaya lain pemerintah, yaitu melakukan pengelolaan utang dengan mendorong penerimaan dari perpajakan. Jadi melonjaknya tarif pajak baik pribadi atau barang karena digunakan untuk mengurangi defisit anggaran negara. Ditambah dengan kenaikan harga pertamax dari Rp8.900 menjadi Rp9.500 mulai tanggal 1 Juli 2018 dampak karena kenaikan harga minyak mentah dunia yang tidak sesuai dengan estimasi APBN.

Kenaikan ini tidak mutlak sesuai dengan hitungan minyak dunia karena pemerintah tentunya sudah memberikan subsidi dengan harga Rp9.500. Namun dengan jumlah subsidi yang tidak menambah defisit negara.

Pemerintah juga sudah melakukan pengurangan cadangan devisa negara supaya utang negara tidak bertambah. Hal ini juga penyebab naiknya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang mencapai angka Rp14.387 supaya cadangan devisa tidak habis untuk melakukan subsidi pengeluaran moneter.

Langkah Sinergis

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kesejahteraan rakyat merupakan tolok ukur keberhasilan suatu pemerintahan dengan berupaya membuat berbagai kebijakan, baik kebijakan fiskal, kebijakan moneter, maupun kebijakan lainnya supaya terwujud masyarakat yang sejahtera termasuk melakukan subsidi bahan pokok, bahan bakar bermotor. Posisi masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bijak harus menjaga citra negara supaya investor luar negeri yang menanam modal di Indonesia tidak hengkang meskipun adanya pengaruh dari negara lain.

Hal ini juga perlu didukung oleh masyarakatnya sendiri dengan mengembangkan ekonomi kreatif seperti olahan-olahan produk lokal yang bisa diperdagangkan, menghargai karya anak bangsa yang berupa aplikasi atau mesin yang memudahkan pekerjaan kita dengan cara menggunakannya dan apabila merasa tidak puas jangan mencela atau menghina namun memberikan masukan sebagai kritik dan saran, mencintai produk-produk dalam negeri seperti bahan makanan, buah-buahan, pakaian, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, tetap bijak menggunakan media sosial supaya tidak mencemarkan citra Indonesia di mata asing. Karena media sosial ini sifatnya internasional sebagai cara berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia termasuk pendapatan nasional.

Pemerintah juga sebaiknya mengurangi membangun infrastruktur dengan dana utang atau investor yang berlebihan karena masyarakat Indonesia yang akan sedikit banyak membayar utang ini dengan pengurangan subsidi, sehingga barang-barang lebih mahal. Mengurangi impor barang yang sebenarnya barang tersebut diproduksi dalam negeri apalagi saat ini rupiah terdepresiasi dollar yang menyebabkan harga barang-barang impor naik, maka lebih baik jika memperbaiki kualitas dan kuantitas produksi dalam negeri supaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kapan pun.

Selain itu, memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk terus menggunakan produk-produk dalam negeri dengan harga yang lebih murah dan kualitas lebih baik. Sehingga negara akan mendapatkan pemasukan dari karya-karya masyarakat yang setidaknya tidak menambah hutang negara untuk melakukan pembangunan negara.

Refensi: