Musuh bebuyutan Negara adalah kekerasan. Karena esensi sebuah Negara yang berdaulat itu untuk melindungi seluruh rakyatnya dari segala bentuk kekerasan.

Kekerasan bermuatan SARA saat ini menjadi ancaman paling nyata. Ini dapat berpotensi memecahkan karang persatuan dan menimbulkan friksi dengan erupsi yang berimplikasi masif pada keutuhan Negara.

Negara hendaknya sanggup menciptakan enlightenment untuk masyarakat agar bisa mengkonstruksikan kedamaian dalam setiap sendi kehidupan yang penuh dengan kemajemukan. Konstruksi kedamaian tersebut memiliki nexus dengan konstruksi cara berpikir masyarakat yang harus diejawantahkan melalui sikap hidup dalam menghargai setiap perbedaan, baik itu agama, ras/suku bangsa, paham maupun ajaran/mahzab, dll.

Perbedaan merupakan persamaan yang paling hakiki adalah bentuk kesadaran awal yang seyogianya dapat meresap ke relung hati setiap warga Negara Indonesia. Bukan sekadar menjadi slogan manis belaka.

Kita sering kali skeptis bahwa konstelasi kehidupan berbangsa dengan Bhineka Tunggal Ika yang sering kali dipuja oleh bangsa lain bahwa Indonesia adalah Negara Demokratis yang menjunjung tinggi perbedaan dan kemajemukan menjadi semu ketika berada di dalamnya karena slogan itu telah menjadi jebakan.

Pada realitasnya, ada banyak konflik horizontal yang bernuansa kekerasan menyangkut perbedaan agama, aliran dan sebagainya terjadi di bumi Indonesia. Bahkan pertikaian tersebut telah berujung pada nyawa manusia sebagai korban. Pada akhirnya, kebhinekaan hanyalah menjadi tuntutan geografis dan gambaran utopis yang mengalami anortopia atau penglihatan yang terdistorsi.

Negara harus membangun konvergensi cara berpikir masyarakat secara utuh bahwa sebuah kekerasaan tidak akan melahirkan kebahagiaan yang merupakan salah satu tujuan hidup manusia. Kekerasaan terlahir dari kekasaran yang jelas tidak mempunyai nilai estetik (keindahan) atau kehalusan. Sementara di dalam kebahagiaan selalu ada keindahan sehingga apa pun bentuk kekerasan dan tujuannya tidak akan mencapai sebuah kebahagiaan.

Untuk itu, Negara harus menyusun formulasi ampuh sebagai pembasmi penyakit bernama kekerasan yang berakar dari kekasaran ucapan ataupun sikap dan perbuatan yang intoleran.

Intoleransi bukan hanya melulu mengenai perbedaan agama atau keyakinan, jangkauan scope-nya bahkan bisa meluas menyangkut perbedaaan sudut pandang antarindividu, yang dapat memantik pertikaian apabila tiap manusia memelihara sifat yang tropenkolder dan merasa dirinya paling benar sehingga mudah untuk melakukan tindakan persekusi.

Menurut Foucault, orang gila bukanlah penyandang Schizofrenia, melainkan orang yang punya kuasa, namun dengan mudahnya memarjinalisasikan orang-orang yang berbeda. Padahal kodratnya manusia itu memiliki suatu perbedaan, sekalipun untuk yang kembar identik.

Oleh karena itu, top management dari Negara ini harus senantiasa memelihara akal sehat untuk menjaga keutuhan bangsa melalui persatuan dengan memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya pada perbedaan. Pucuk pimpinan negara (state-man) ini juga harus memberikan concern yang utama terhadap permasalahan klasik nan krusial tersebut.

Salah satu jalan menuju konstruksi cara berpikir masyarakat majemuk yang inheren dengan konstruksi kedamaian adalah, yang pertama; menggunakan metode-metode didaktis, seperti pendidikan moral dan budi pekerti melalui materi-materi pengajaran di sekolah, pemberian informasi yang benar dan lengkap oleh Pemerintah mengenai agama dan keyakinan di Indonesia agar setiap warga negara memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui kehidupan beragama di Indonesia, atau dengan dialog antar umat beragama yang harmonis dan damai perlu diintensifkan kembali agar muncul kesadaran bersama akan adanya pluralitas tersebut.

Yang kedua, dengan jalan melakukan pemetaan pada setiap potensi kekerasaan di Indonesia, seberapa besar konflik tersebut terjadi, akar penyebab terjadinya suatu kekerasan dan pemahaman komprehensif mengenai psikologis kekerasan, yakni dari mana ide-ide atau sikap dan perbuatan mengenai kekerasan itu bisa eksis. Hal ini diharapkan akan meredam atau bahkan efektif untuk menghilangkan kekerasan yang menjadi musuh bagi Negara.

Anasir fundamentalis dalam ide atau gagasan yang melahirkan perbuatan kekerasan berasal dari kesalahan dalam cara berpikir manusia dengan korelasi yang melekat erat pada pengalaman hidup individu tersebut.

Kekerasan seperti segala bentuk tindakan yang tidak manusiawi dalam aksi terorisme berasal dari adopsi pelakunya terhadap nilai-nilai dan ajaran yang salah akan pemahaman dunia baru akibat adanya brainstroming yang dilakukan secara temporer. Oleh karena itu, Negara yang berdaulat harus mampu melakukan tindakan preventif dan kuratif untuk menghadapi bahaya besar ini.

Lagi-lagi pembedahan mengenai psikologis kekerasan perlu dilakukan dengan hati-hati, teliti dan seksama karena Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan kemajemukan dalam aneka ragam bahasa, suku bangsa dan agama atau keyakinan menimbulkan berbagai macam rasa bagi masyarakatnya. Ada yang menghargai perbedaan, namun ada pula yang memperuncing perbedaan tersebut sehingga sebab-akibat timbulnya kekerasan perlu dikupas sampai tuntas.

Pertama, ada banyak perbedaan di bumi Indonesia ini, sementara saluran pengetahuan mengenai aneka perbedaan itu masih sangat sedikit yang holistik dan benar sehingga kurangnya pengetahuan individu terhadap suatu perbedaan akan memicu interpretasi dengan asumsinya sendiri yang dianggap paling benar. Hal ini jelas sebuah kekeliruan yang bisa memantik adanya kekerasan apabila terus-menerus dipertentangkan.

Kedua, saling serang argumen dengan melakukan pembenaran atas tanggapan sendiri tanpa dalil yang jelas adalah buruk bagi kehidupan bertoleransi yang ingin dipelihara oleh Negara. Oleh sebab itu, Negara harus mampu mengajak setiap warganya untuk tidak mudah panas hati apabila ada serangan menyangkut setiap sendi perbedaan.

Sebaiknya mengecek dahulu reputasi karakteristik lawan yang memberikan serangan. Jika hanya pemancing di air keruh, tidak perlu signifikan untuk menanggapinya sehingga konflik di masa depan bisa diredam.

Ketiga, mengetahui latar belakang identitas pelaku kekerasan untuk bisa menghilangkan akar penyebab kekerasan itu sendiri. Bila pelaku kekerasan berasal dari komunitas yang mayoritas, maka ada situasi yang tendensius untuk menekan karena umumnya mayoritas merasa paling powerful.

Gawatnya, apabila seseorang memiliki kekuasaan, ia akan melakukan justifikasi merasa paling benar dan membenarkan tindakan kekerasan terhadap pihak lain yang dianggap salah.

Dan sebaliknya, apabila seseorang berasal dari minoritas, bisa saja mengalami perasaan tertekan karena selalu merasa terpinggirkan yang memicu tindakan sporadis dan bisa jadi melakukan perbuatan berbau kekerasan. Negara harus memainkan peran uistitia-nya agar kaum mayoritas dan minoritas memiliki rasa keadilan yang sama sehingga tidak terjadi afuliru bagi keduanya.

Keempat, bentuk aksi dan reaksi. Jika ada sebuah kekerasan di masyarakat, pasti diawali oleh pendulum yang menyulut aksi kekerasan tersebut, yakni sebuah reaksi atas ketidakadilan sebagai suatu pengalaman di dalam hidup.

Seseorang akan menghina orang lain karena pernah dihina, meskipun misalnya, dalam lingkup atau kasus yang berbeda. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menyadari betul bahwa perbedaan adalah sebuah isu yang sensitif dan berhati-hati untuk menanggapinya.

Kelima, orang muda akan senantiasa merasa dirinya menjadi yang paling benar dan mampu mengubah dunia dengan mudah, padahal tidak segampang membalikkan telapak tangan. Apalagi begitu derasnya informasi dan media bisa menciptakan kekeliruan dalam pandangan hidup anak muda yang dapat memicu adanya kekerasan.

Karenanya, proses kehidupan manusia apalagi saat muda yang penuh dengan gejolak hendaknya bisa dimahfumi oleh setiap orang. Lagi-lagi peranan Negara begitu esensial untuk mencetak generasi muda yang toleran terhadap perbedaan dan antikekerasan karena anak-anak muda adalah tulang punggung dari Negara ini.

Keenam, tuntutan ekonomi, sosial dan politik dari lingkungan kepada individu yang dapat memberikan tekanan pada pribadinya sehingga melakukan kekerasan. Banyak orang melakukan tindakan kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga hendaknya Negara juga memberi perhatian utama pada masalah sosial ekonomi dari warganya, di samping pembangunan moralitas.

Dengan melakukan pembangunan yang komprehensif dengan output peningkatan sumber daya manusia dan kualitas kehidupannya, maka segala bentuk kekerasan akan berkurang dan hilang secara perlahan, namun pasti. Negara harus mencetak setiap warga negaranya untuk dapat memahami perbedaan dan menghentikan segala jenis kekerasan.

Negara yang berdaulat harus mampu menjamin bahwa di dalam keberagaman perbedaan akan tercipta sebuah keindahan yang tentu saja akan melahirkan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara yang berdaulat juga harus menciptakan sebuah demokrasi ekonomi dan politik tanpa pemusatan pada kekuatan ekonomi atau politik agar tidak terjadi adanya sebuah autokrasi sehingga keadilan pembangunan bisa dirasakan secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena sebuah kedaulatan adalah sepenuhnya berada di tangan rakyat.