2 tahun lalu · 257 view · 7 min baca menit baca · Filsafat liberals_mouth.png
Ilustrasi: www.iwnsvg.com

Negara Kebebasan

Sejak kemunculannya pertama kali, dari era klasik hingga kontemporer, ide tentang negara tak pernah musnah digerus waktu. Makin eksistensinya dipertanyakan, makin pula manifestasi wujudnya terbentuk kokoh. Bisa dikatakan, debat tentang negara adalah debat klasik yang terus akan relevan.

Mungkin kita tak pernah lupa bagaimana seorang Socrates membangun argumentasi politik sembari meneguhkan eksistensi negara. Ketika para filsuf alam seperti Thales, Parmenides atau Heraclitus hanya sibuk mencari esensi terdalam dari alam, yakni apa yang menjadi pembentuk dasar alam raya, apakah air, udara, tanah atau api, Socrates muncul dengan mengokohkan peran manusia sebagai subjek realitas.

Argumentasi dasarnya adalah bagaimana manusia dapat hidup; bagaimana mereka mampu membangun relasi antar-sesama; serta apa dan bagaimana peran negara.

Seiring waktu, debat tentang negara terus menguat. Tak hanya menginisiasi lahirnya Imperium Romawi, merebaknya kekuasaan teokratis Abad Pertengahan, munculnya era renaissance dan aufklarung di zaman modern, juga mampu melahirkan teori-teori negara kontemporer sampai hari ini.

Begitulah perjalanan selintas ide negara dengan segala macam konsepnya, yang salah satunya akan menjadi tema bahasan tulisan ini, yakni Negara Kebebasan.

Empat Pilar Penopang

Istilah “Empat Pilar” jelas bukan hal asing lagi kita dengar. Tiap waktu, kita sering dengar adanya proyek pemerintah seperti “Sosialisasi Empat Pilar”. Dan dalam bagian tulisan ini, sosialisasi yang demikian juga akan menjadi ulasan utamanya.

Jika Indonesia punya Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kebebasan yang dimaksud pun punya hal yang sama, tetapi hanya sama dalam hal jumlah. Pilar-pilar penopang itu adalah Kebebasan Individu, Peran Pemerintah yang Terbatas, Ekonomi Pasar dan Pendidikan, serta Sekularisme.

Tetapi, sebelum beralih ke pembahasan lanjutan, perlu bagi penulis untuk menegaskan bahwa konsep Negara Kebebasan tidaklah serta merta akan meniadakan eksistensi konsep NKRI. Konsep negara ini hanyalah sebentuk sumbangsih pemikiran bagi pembangunan Negara Indonesia ke depannya.

Ya, bagi penulis, ide-ide dasarnya sejalan dengan ide yang diusung dalam cita-cita kemerdekaan. Terutama yang tercermin melalui ideologi Pancasila, UUD 1945, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Kebebasan Individu

Di tengah upaya demokratisasi kehidupan rakyat, Indonesia selalu dirundung ketidak-pastian dalam penerapan aspeknya. Amburadulnya hukum yang mesti membawa misi kesetaraan bagi semua (equality before law), ketidak-terbatasnya peran pemerintah dalam mengintrodusir kebijakan publik, hingga ketidak-menentuan antara wilayah kerja negara dan agama sebagai wadah pemenuhan kebutuhan rakyat.

Dalam hal kesetaraan hukum, ketidak-pastian muncul seiring maraknya tindak pidana. Baik yang berlaku dari warga atas warga, warga atas aparat, maupun warga atas negara.

Pada kasus-kasus yang demikian, hal ini bisa kita tilik bagaimana pemberlakuan hukum bagi tindak pidana yang kerap dilakukan kelompok mayoritas atas minoritas. Hanya karena kurangnya dukungan riil dari massa mayoritas, terkadang jadi sebab mengapa minoritas melulu jadi korban. Alhasil, hukum kian menuai bentuknya sebagai alat tanpa fungsi.

Kasus penyerangan atau pengepungan asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta (Asrama Kamasa I yang berlokasi di Jalan Kusumanegara) misalnya, memperlihatkan bagaimana hukum berlaku tanpa fungsi. Padahal kita tahu bahwa ciri umum dari hukum adalah ketegasannya tanpa pandang bulu.

Ya, kasus yang secara jelas menempatkan aparat (militer) dan kelompok-kelompok intoleran (beratas-namakan agama) sebagai pelaku dan mahasiswa Papua sebagai korbannya, justru berujung kepada pengalihan korban menjadi pelaku.

Sekelompok mahasiswa yang tadinya hendak menyuarakan aspirasi ke publik, salah satu yang utama adalah “hak menentukan nasib sendiri”, dianulir sebagai tindak separatisme. Hal ini jelas menciderai konsep kebebasan individu, yang ironisnya disemai sendiri dalam konsep kebangsaan di Indonesia: kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

Peran Pemerintah yang Terbatas

Guna mewujudkan kebebasan individu, tak ada cara lain selain dengan membatasi peran pemerintah dalam urusan publik. Terutama dalam manajerial perekonomian, yang nanti juga akan mendapat penjelasan khusus dalam bagian tulisan ini, intervensi pemerintah sangatlah tidak diperkenankan.

Ada satu adagium yang menyatakan bahwa pemerintahan itu cenderung mengekang, dan pemerintahan absolut cenderung mengekang secara absolut pula. Hal inilah yang menginspirasi munculnya pembatasan peran negara sekaligus pembagian perannya ke dalam tiga wilayah kerja yang kita kenal dengan konsep “Trias Politika” ala Montesquieu, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Jika ditinjau dari fakta yang ada, peran pemerintah selalu mengambil bentuknya dalam penerapan regulasi kebijakan. Sayangnya, penerapan tersebut justru berwujud tak ubah dengan regulasi pemerintahan sosialis. Segala bentuk kehidupan warga melulu ditarik ke dalam konteks penyatuan (integralitas) tanpa pertimbangan aspek perbedaan. Hal ini tentu saja tak hanya mustahil untuk diterapkan, tetapi sekaligus menghianati ke-bhinneka-an kita sendiri.

Ekonomi Pasar dan Pendidikan

Contoh paling riil bagaimana peran pemerintah tercanangkan seolah tanpa batas. Ini bisa kita lihat dari arus perekonomian rakyat dalam aktivitas pasar.

Dalam hal ketidak-terbatasan peran pemerintah mengintrodusir kebijakan publik, ini pun bisa kita temui dalam hal pengaturan ekonomi pasar atau kebijakan pendidikan.

Pada kasus pertama, negara yang punya visi keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat (Sila Kelima Pancasila), cenderung hanya berujung pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Ekonomi pasar yang harusnya dikelola bersama dalam ruang kebersamaan bernama pasar, dibungkam sedemikian rupa melalui penentuan regulasi kebijakan.

Peran peran pemerintah di ranah itu adalah absolut. Padahal, ketika ekonomi pasar dijalankan secara alamiah, hilirnya jelas akan begini: tiap warga bisa mandiri; arus kompetitif yang dihadapi membuatnya dituntut untuk mendaya-gunakan kreatifitasnya.

Sungguh, semakin mandiri dan kreatifnya rakyat, semakin mereka akan mendapat kesejahteraan dan keadilan. Tetapi tentu saja, hal ini tidak akan mungkin tercapai jika kebebasan individu tak benar-benar bersua di mana peran pemerintah di dalamnya juga semakin menguat.

Pada kasus kedua (kebijakan pendidikan), pun mesti demikian. Ketika pemerintah mengambil wewenang penuh dalam menentukan kebijakan seperti apa yang paling baik bagi rakyat, semisal mencanangkan kurikulum pendidikan, bisa dikatakan bahwa pemerintah hendak menjadi “insinyur” atas rakyat. Dan hal semacam ini pernah dipraktikkan dalam kebijakan seorang pemimpin komunis bernama Lenin.

Contoh yang masih hangat dan pas adalah ide “Full Day School” yang sempat merebak. Seperti nama yang tercermin dari ide tersebut, warga-warga yang masih duduk di bangku SD dan SMP hendak diatur untuk hanya melakukan sekolah penuh dalam sehari.

Selintas, ide tersebut tentu saja punya makna yang baik. Apalagi ia sejalan dengan cita-cita kemerdekaan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lagi bahwa ide tersebut juga sejalan dengan visi pembangunan karakter yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Hanya saja, dilihat dari ekses yang kelak akan timbul, setidaknya ada dua hal yang jadi pokok masalah di sini jika itu benar-benar terealisasi: jam sekolah bertambah, dan tambahannya akan diisi dengan doktrin yang tidak-tidak.

Untuk yang pertama, penambahan jam sekolah, ini jelas akan merenggut dunia bermain warga (anak-anak). Kita tahu bahwa dunia anak-anak adalah dunia yang penuh dengan permainan. Hadirnya konsep yang demikian, terang akan mengancur-leburkan dunia yang dari perannya mampu membangun kreatifitas anak-anak sejak dini.

Dan untuk yang kedua, tambahan jam yang akan diisi dengan doktrin yang tidak-tidak. Dengannya, lembaga pendidikan (formal) hanya akan menjadi ruang penyemaian ide-ide yang hari ini marak berpotensi melahirkan gerakan-gerakan ekstrimisme.

Meski baru sebatas ide, tapi bagaimanapun, selamanya tidak boleh kita pandang remeh. Saya kira pepatah lama ini ada benarnya: sedia payung sebelum hujan; mencegah lebih baik dari mengobati.

Sekularisme

Untuk perbincangan seputar wilayah kerja negara dan agama, ide yang bisa menghantarkan kita ke dalamnya adalah sekularisme—di Indonesia kita kenal sebagai ide sekularisasi, yang secara tegas disebutkan Nurcholish Madjid (Cak Nur) sebagai desakralisasi.

Adalah benar bahwa wilayah kerja negara dan agama selalu menjadi perdebatan sengit yang tak kunjung menemui titik merah. Bermula dari zaman klasik, wilayah kerja di masing-masing lembaga ini hampir tak pernah selesai dalam perbincangan.

Bagi kelompok fundamentalis, agama punya peran penting dalam kehidupan publik. Agama adalah pusat inpirasi penentuan kebijakan, temasuk sebagai ideologi atau pandangan hidup. Hal ini sebagaimana diusung oleh mereka yang mendewakan munculnya pemerintahan Tuhan, seperti gerakan Negara Islam Indonesia di mana pemerintahan harus dipangku seorang khalifah dengan khilafah sebagai konsepnya.

Bagi kelompok reformis, di satu sisi ada yang mendukung kerjasama erat antara negara dan agama. Di sisi lain, ada yang bersikap tegas untuk memisahkan wilayah kerja keduanya.

Untuk kelompok yang pertama, sebagaimana pada pandangan kelompok fundamentalis, agama tetap menjadi inspirasi. Hanya saja, agama yang dimaksud adalah yang menurut kepercayaan masing-masing. Jika masyarakat muslim misalnya, atau penganut kepercayaan apapun, hendak memanisfestasikan ajaran mereka bagi kehidupan publik, mereka harus bertarung melalui jalur parlemen di mana kebijakan bisa mengambil bentuknya secara riil.

Meski demikian, dalam penerapannya tetap menghadirkan wajah agama dalam kerangka kebersamaan: jika di Indonesia, inspirasi agama bernaung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hematnya, tak ada tendensi diskriminatif apalagi bernuansa intimidatif bagi kelompok keagamaan minoritas.

Dan untuk yang kedua, yang hendak memisahkan tegas antara wilayah kerja negara dan agama, ini lebih dilihat dari peran keberadaan masing-masing lembaga tersebut. Negara ada untuk keperluan duniawi, sedang agama untuk keperluan akhirat. Karenanya, pemisahan keduanya adalah niscaya. Penggabungannya hanya akan melahirkan kecacatan esensi ke-eksistensi-an masing-masing dari lembaga ini sendiri.

***

Sebagai akhir dari tulisan ini, sekali lagi, konsep Negara Kebebasan tak serta merta hendak meniadakan eksistensi Republik Indonesia. Tetapi jauh daripada itu, konsep negara dengan segala pilar penopangnya, justru diwacanakan guna mengukuhkan Indonesia sebagai negara berkedaulatan, bersatu dalam perbedaan, dan menjunjung tinggi harkat-martabat manusia dan kemanusiaannya.

Hematnya, konsep Negara Kebebasan beserta pilar-pilar penopangnya, setidaknya mampu kita jadikan sebagai inspirasi pembangunan nasional. Tak melulu dibangun berdasar kepentingan mayoritas, melainkan juga harus mempertimbangkan suara terkecil sekalipun. Bahwa bangsa Indonesia, sekali lagi, adalah bangsa yang lahir dari keberagaman.

Artikel Terkait