Semiskin-miskinnya sebuah negara, setidaknya pemimpinnya tidak pernah miskin. ~ Ale

Buku ini adalah penelitian selama lima belas tahun para penulis, Daron Acemoglu dan James A. Robinson. Patut disayangkan bahwa hasilnya hanya sesedikit itu, 582 halaman. Saya berharap dapat membaca lebih banyak lagi karena analisis beliau-beliau begitu bernas. Ah! Buku ini harus Anda baca minimal sekali seumur hidup.

Buku ini terdiri atas lima belas bab, yang secara keseluruhan cukup untuk menjelaskan judul buku itu sendiri. Mengapa negara gagal? Buku ini memberikan jawaban yang cukup komprehensif disertai banyak contoh yang akan membuat kita manggut-manggut.

Sebagai pengantar bagi pembaca, saya akan mengatakan bahwa buku ini mengobrak-abrik komunisme dan sosialisme. Jika Anda menganut, menjunjung tinggi paham tersebut, baik sebagai ideologi personal ataupun ideologi negara, maka bersiaplah patah hati. Mungkin, Anda akan membakar buku ini pada akhirnya.

Jadi, mengapa sebuah negara gagal? Jangan pernah mengatakan bahwa negara tersebut miskin sumber daya atau dikelola oleh orang-orang bodoh. Percayalah, semiskin-miskinnya sebuah negara, pemimpinnya tidak pernah miskin. 

Apakah negara-negara Afrika di luar sana miskin karena mereka tidak memiliki sumber daya, baik alam maupun manusia? Apakah pemimpin-pemimpin mereka adalah orang-orang bodoh?

Buku ini mengawalinya dengan membantai semua teori-teori, hipotesis-hipotesis yang berkembang, baik di kalangan ilmuwan maupun awam. Hipotesis-hipotesis yang dimaksud adalah: hipotesis geografi, hipotesis kebudayaan, dan hipotesis kebodohan.

Hipotesis geografi mengatakan bahwa masyarakat yang hidup di iklim tropis cenderung pemalas dan enggan menggunakan otaknya untuk belajar, dibandingkan dengan masyarakat yang hidup di iklim sedang. Dengan segala cuap-cuap itu, rupanya hipotesis ini tidak mampu menjelaskan mengapa negara-negara macam Singapura, yang beriklim tropis, Jepang dan Korea Selatan mampu menjadi negara-negara terkaya di dunia.

Adapun hipotesis kebudayaan erat kaitannya dengan agama, tata nilai, etika, dan lainnya sebagai penentu kemakmuran suatu negara. 

Max Weber dan reformasi Protestan-nya mengatakan bahwa reformasi Protestan dan etos kerja kaum Kristen Protestan telah membuka jalan bagi kebangkitan masyarakat industri modern di Eropa Barat. Negara Afrika miskin karena tidak memiliki etos kerja yang baik, masih percaya sihir dan tidak menerima teologi baru dari Barat.

Tapi, toh teori ini pun tidak bisa menjelaskan mengapa negara-negara yang non-mayoritas Kristen seperti Cina, Hongkong, dan Singapura menjadi makmur? Selain itu, negara-negara Timur Tengah yang menganut agama yang mayoritas sama (Islam) juga memiliki ketimpangan. Arab Saudi dan Kuwait menjadi negara makmur, sedangkan Suriah dan Mesir menjadi negara miskin.

Terakhir, hipotesis kebodohan. Hipotesis ini mengatakan bahwa negara-negara miskin adalah korban kondisi gagal pasar karena para ekonom dan pembuat kebijakan tidak tahu mengatasi kondisi tersebut dan mengambil arah kebijakan yang salah di masa lalu. 

Sebaliknya, negara-negara kaya bisa seperti itu sebab para pemimpinnya bekerja keras membuat kebijakan yang lebih efektif dan berhasil mengatasi kondisi gagal pasar.

Tapi, apakah benar demikian?

Baiklah! Inti dari buku ini mengatakan bahwa penyebab kegagalan sebuah negara adalah adanya institusi ekonomi dan politik yang ekstraktif.

Institusi ekonomi dan politik yang ekstraktif berarti menempatkan kekuasaan di tangan segelintir kecil kelompok elit dan masyarakat (luas) memiliki kontrol yang sangat lemah terhadap penggunaan kekuasaan itu. Intinya, bidang ekonomi dan politik didominasi—atau dalam derajat yang lebih parah—dimonopoli oleh segelintir orang atau kelompok.

Di mana terdapat institusi politik ekstraktif, pasti ada institusi ekonomi yang ekstraktif pula. Institusi ekstraktif dirancang untuk memeras, menyadap, dan mengeruk pendapatan serta kekayaan salah satu lapisan masyarakat demi memperkaya lapisan lainnya.

Kondisi gagal pasar, misalnya, adalah kondisi yang sengaja diciptakan dan dipertahankan sebab sekelompok orang—kroni-kroni penguasa mendapatkan keuntungan dari keadaan tersebut. Sama sekali bukan karena orang-orang itu bodoh, pembaca. Semua ini hanya tentang keuntungan.

Adapun institusi politik dan ekonomi yang inklusif, sebagai faktor keberhasilan suatu negara, adalah kebalikan dari yang di atas. Tentu saja! Inklusif berarti terbuka, dapat diakses semua kalangan, orang-orang bekerja di bidang yang disukainya, terdapat perlindungan hak aset dan properti, serta terdapat  perlindungan hukum dan rasa aman.

Orang-orang tidak perlu khawatir jika terjadi teror ataupun monopoli. Sebab ada institusi negara sebagai tempat mengadu.

Sampai di sini, institusi ekonomi politik yang inklusif terdengar sangat Liberal(isme). Karena memang demikian adanya. Buku ini sendiri, untuk menjelaskan institusi ekonomi politik yang inklusif, banyak mengambil contoh dari Inggris dan Amerika Serikat, di masa lampau di masa kini.

Adapun untuk menjelaskan institusi ekonomi politik yang ekstraktif, penulis mencontohkan Korea Utara, Tiongkok alias Cina, serta mengolok-olok Uni Soviet. Inilah yang saya maksudkan, jangan sampai Anda—pembaca, membakar buku ini pada akhirnya.

Hipotesis buku ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran selalu berawal dari institusi ekonomi dan politik yang inklusif, sedangkan institusi-institusi ekstraktif umumnya menimbulkan kemandekan dan kemiskinan. Institusi ekstraktif tidak akan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Jikapun pada akhirnya mampu merangsang pertumbuhan ekonomi, maka keadaannya adalah sebagai berikut.

Pertama, meskipun institusi ekonomi bersifat  ekstraktif, pertumbuhan ekonomi masih bisa terjadi apabila kelompok elite bisa secara langsung menyalurkan sumber-sumber daya yang mereka kuasai ke dalam kegiatan produktif yang mereka kontrol. Hal ini dicontohkan oleh Kepulauan Karibia pada abad ke-16.

Para tuan tanah mengekspor gula dan menjadi makmur, yang menggambarkan adanya pertumbuhan ekonomi, sedangkan di sisi yang lain, budak-budak hidup miskin dan termarjinalkan 

Kedua, pertumbuhan ekonomi dalam ranah institusi politik ekstraktif bisa muncul jika institusi-institusi itu memberi kesempatan bagi perkembangan institusi ekonomi yang agak inklusif. Contohnya adalah Korea Selatan. Walaupun (pernah) dipimpin secara diktator, namun membuka pasar seluas-luasnya.

Ya, wajar saja. Negara ini, kan, selalu berada di bawah pengawasan Amerika Serikat?

Namun yang harus dipahami adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tidak sama dengan pemerataan ekonomi. Mudah bagi negara untuk mengeklaim pertumbuhan ekonomi, tapi tidak dengan pemerataan ekonomi. Ekonomi yang bertumbuh juga tidak berarti kesejahteraan yang lebih baik.

Buku ini mengulas Uni Soviet yang membuat saya ngeri hingga senyum-senyum sendiri. Benar bahwa Uni Soviet mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade, mengalahkan Amerika Serikat. Tapi, pertumbuhan ekonomi itu hanya ditopang dua bidang industri: militer dan penelitian antariksa.

Hingga akhirnya pertumbuhan ekonomi itu terhenti disebabkan tidak adanya insentif untuk berinovasi—karena segala sesuatunya dikendalikan oleh pemerintah, masyarakat tidak tertarik menciptakan terobosan, dam akhirnya negara ini bubar.

Seberapa pentingnya institusi ekonomi politik yang inklusif alias terbuka itu? Lihat saja Jepang! Negara yang super tertutup bahkan hingga abad ke-19 itu, akhirnya menjadi salah satu negara paling maju dan inovatif pada saat ini. Padahal Jepang dahulu bahkan tidak melakukan perdagangan internasional. Terima kasih pada Restorasi Meiji walaupun kekuasaan Kaisar pada akhirnya dipreteli.

Jadi, apa yang menyebabkan sebuah negara gagal? Institusi politik ekonomi yang ekstraktif! Politik yang ekstraktif, dominan, tertutup, dikendalikan elite, pada akhirnya hanya akan melahirkan institusi ekonomi yang ekstraktif pula. Institusi ekonomi yang hanya dapat diakses oleh  kroni-kroni penguasa.

Ekonomi tertutup bagi orang-orang awam bahkan jika memiliki ide cerdas sekalipun. Lingkaran setannya hanya akan tetap seperti itu. Penguasa yang otoriter hanya akan terus melahirkan penguasa yang otoriter. Hukum besi oligarki! Hal seperti ini banyak terjadi di Afrika.

Demikian halnya dengan institusi ekonomi politik yang inklusif. Dengan kontrol yang luas dari masyarakat, tidak mudah menunggangi suatu institusi politik atau ekonomi, karena setiap masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan berkontribusi dalam pengambilan kebijakan. Pada akhirnya, inklusivisme tetap terpelihara. Hal seperti ini kerap kita temukan pada negara-negara Liberal.

Satu contoh kasus yang patut diulas untuk menelaah daya tahan institusi ekonomi politik ekstraktif di tengah ekonomi global yang liberal dan kapitalis adalah negara Tiongkok. Mampu mempertahankan Komunisme lebih lama dari Uni Soviet, siapa sangka jika Tiongkok sebenarnya menetapkan 14 kota sebagai Zona Ekonomi Bebas untuk menarik investasi asing.

Tiongkok boleh saja secara politik adalah Komunis, tapi ekonominya justru sangat liberal. Berapa lama Tiongkok akan bertahan dengan institusi politik yang ekstraktif? Mungkin masih beberapa dekade lagi, katanya. Kenyataannya, Tiongkok pun sadar bahwa tidak mungkin menciptakan kemajuan dengan institusi ekonomi yang ekstraktif sepenuhnya.

Bagaimana dengan negara-negara sosialis lainnya? Beberapa negara-negara sosialis yang banyak terdapat di Amerika Latin, dalam buku ini, digambarkan tidak lebih baik dari negara-negara otoriter lainnya. Pemerintahan dipenuhi dengan kudeta, ekonomi gagal, hingga akhirnya pemerintah merampok rakyaknya sendiri melalui kebijakan ekonomi yang tidak manusiawi.

Bukankah Venezuela telah menyatakan diri gagal? Selamat membaca!