Penikmat kopi
2 tahun lalu · 1652 view · 3 min baca · Politik free_aceh_movement_women_soldiers.jpg
Foto: Wikipedia

Negara Gagal, Aceh Harus Merdeka

Judul tulisan ini bukanlah provokasi atau hasutan pasca peace-agreement antara RI-GAM (15 Agustus 2005). Judul merupakan secuil realitas dan visi Aceh kedepan siapapun Gubernurnya. Terkait pula dengan jargon Presiden RI (Jokowi) yang selalu mendengungkan REVOLUSI MENTAL. Adalah realitas bahwa rezim pencitraan dengan Jargon Revolusi Mental telah gagal mengatasi persoalan krisis listrik.

Argumen klise yang selalu dijadikan pembenaran oleh pemerintah pusat biasanya terkait dengan daya dan kebutuhan tidak sebanding serta kerusakan pembangkit listrik yang harusnya menyuplai pasokan listrik adalah sebabnya. Selain argumen tekhnis, Pemerintah pusat biasanya menggunakan argumen politis, akan menyalahkan rezim yang lalu berkuasa. Jawaban-jawaban pembenaran sekaligus pencitraan merupakan 'senjata' yang selama ini efektif.

Kasus krisis listrik di Aceh, pastinya juga satu kegagalan yang tak berani diakui secara negarawan oleh elit negeri. Argumen tekhnis yang selalu disampaikan pihak terkait (PLN) maupun pemerintah pusat, bila merujuk sila ke-5 Pancasila ; 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' maka pemerintah pusat telah melanggar sila tersebut, mengapa?

Mari kita bandingkan Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat maupun SUMUT dengan Aceh. Kebutuhan Aceh akan listrik tidaklah sebanding dengan daerah-daerah tersebut, menariknya daerah-daerah tersebut tidak mengalami krisis listrik seperti di Aceh yang kebutuhannya lebih sedikit.

sebagaimana kita ketahui bersama, jokowi datang ke Aceh guna meresmikan proyek PLTMG pada tanggal 02 Juni 2016. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas di Aceh itu kabarnya juga sebagai solusi krisis listrik di Aceh. pernyataan pemerintah pusat bahwa mengatasi persoalan listrik akan menjadi penting guna mengundang investor, disaat yang sama adanya keinginan pemerintah pusat mengaktifkan kembali profit-profit di Aceh.

Retorika manis dibibir bohong di implementasi oleh Pemerintah Pusat pun semakin nyata ketika krisis listrik masih menjadi persoalan utama di Aceh dan disaat yang sama akan mendatangkan investor serta melakukan manuver pembatalan qanun (perda) No 15 tahun 2013 mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Apakah pemerintah pusat akan kembali mengulang sejarah kelam pengelolaan SDA Aceh sesukanya?

Lagi-lagi Negara gagal dalam bekerjasama dengan rakyatnya sendiri sekaligus lupa dengan sejarah kelam awal mula bangkit perlawanan GAM, Negara dalam hal ini Jokowi-JK lebih bisa bekerjasama dengan korporat Asing karena menguntungkan secara personal maupun kelompoknya.

Rakyat Aceh sekali lagi akan dibodohi pusat, sekali lagi rakyat Aceh hanya menjadi penonton dari eksploitasi alamnya oleh korporat Asing. Hanya limbah dan udara kotor yang menyebabkan penyakit yang akan dinikmati rakyat Aceh.

Hebatnya lagi pusat mampu membuat para mantan kombatan GAM sibuk berebut 'kue' kekuasaan yang tak seberapa itu. konflik yang berakibat friksi dan faksi di internal kombatan GAM sebenarnya sudah lama terjadi. Ketika Irwandi Yusuf mendirikan parlok yang baru misalnya, dan hari ini ketika Doto Dzaini dan Mualem masing-masing mencalonkan diri.

Perpecahan yang melanda internal mantan kombatan GAM bukan kebetulan semata, ada proses yang diskenariokan dengan 'cantik'. Salah satu imbas konflik mereka adalah tidak adanya daya kritik ke pusat dengan lantang karena sibuk saling menjelekkan terutama jelang pilkada. Bukankah Ketika GAM memutuskan memilih jalur politik sebagai sarana perjuangan, hal-hal dan regulasi yang menyangkut hajat hidup rakyat Aceh harusnya menjadi prioritas?

Mengapa mengurusi bendera kita begitu militan namun begitu loyo mengurusi pengelolaan SDA yang jelas membantu kehidupan rakyat Aceh. Apakah sudah lupa mengapa dahulu berjuang dengan darah, air mata bahkan nyawa demi apa?

Terlepas dari konflik sesama mantan kombatan GAM yang sudah sejak lama diprediksi, rakyat Aceh harus bangkit, bila Merdeka adalah pilihan bijak, why not? tentu saja harus dimulai dengan memerdekakan diri dari syahwat kekuasaan semata, harus berpikir demi kepentingan bersama bukan kelompok maupun parlok.

Jangan lagi kita budidayakan kebodohan, karena kebodohanlah yang menyebabkan penjajah bisa leluasa masuk dan mengambil hak kita, melalui pemerintahan yang korup, mudah disuap serta kapitalis pula sebuah negara dapat dijajah, ketika negara telah gagal memberikan hak kepada warganya, gagal berlaku adil, berpisah dari negara tersebut adalah 'jalan baru' yang bisa tempuh sebagai alternatif.

Merdekalah berpikir hingga skenario perpecahan yang membius dan membuat kita lupa bahwa SDA Aceh luar biasa dapat kita kalahkan, kita terlalu sibuk mengurusi siapa yang berkuasa dan lupa bagaimana Aceh harusnya kedepan. Aceh harus merdeka dalam mengelola SDA negerinya, SDA Aceh bukan milik GAM maupun pemerintah pusat dan korporat Asing akan tetapi milik rakyat Aceh. Wajar bila rakyat Aceh bukan hanya mendapat royalti pajak akan tetapi rakyat Aceh juga berhak mendapatkan keuntungan dan saham dari pengelola SDA yang berladang di Aceh.

Aceh memiliki SDM mumpuni serta cukup cakap dalam pengelolaan SDA akan tetapi Aceh belum (mau) merdeka, Bila kita belum (mau) merdeka maka penjajah akan terus menikmati SDA kita, kita harus paham akan adanya ekspolitasi SDA jilid II di Negara Aceh Darussalam. Aceh harus merdeka karena kemerdekaan adalah hak setiap bangsa.

Artikel Terkait