Cuaca yang kian hari semakin terik, meningkatnya polusi udara, hingga menurunnya kualitas oksigen di perkotaan, menjadi suatu hal yang identik dengan kota Jakarta. 

Sebagaimana yang dilansir oleh IQAir, ketika artikel ini ditulis, Jakarta menempati posisi ke-3 dari 95 kota dengan polusi udara tertinggi di dunia dengan skor 132 yang berarti udara di Jakarta tidak sehat bagi kelompok sensitif. Peringkat tersebut jauh lebih buruk jika dibandingan dengan kota-kota di negara tetangga seperti Hong Kong yang berada di posisi 47 dengan skor 53 dan Singapore di posisi 61 dengan skor 35.  

Kenyataan tersebut nyatanya tidak sejalan dengan semangat konstitusi, bahwa negara bertanggung jawab untuk memastikan hak warga negaranya mendapatkan udara yang bersih. Sebagaimana dengan jelas disebutkan dalam Pasa 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”. 

Artinya, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang harus dimiliki, dan pemerintah patut untuk melindungi serta memberikan hak tersebut melalui kebijakannya guna dapat tercipta udara yang bersih.

Namun hal tersebut masih diragukan oleh warga negara. Kekhawatiran akan semakin buruknya kualitas udara di Jakarta, membuat 57 warga Jakarta yang terdiri dari ibu rumah tangga hingga aktivis lingkungan mengajukan gugatan warga negara (citizen lawsuit) pada 4 Juli 2019 lalu.

Gugatan tersebut dilayangkan kepada tujuh tergugat, yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Jika lingkungan hidup dan udara adalah hak konstitusional warga negara, apakah citizen lawsuit yang dilakukan dapat mendorong pemerintah mewujudkan udara yang lebih besih dan sehat?

Sebelum menjawab hal tersebut lebih jauh, pada sejarahnya, citizen lawsuit ini memang kerap digunakan untuk melakukan gugatan masalah lingkungan sebagaimana yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1970. Meskipun demikian, di Indonesia sendiri masih belum secara tegas dan komprehensif mengatur mekanisme citizen lawsuit. 

Akan tetapi, di beberapa peraturan perundang-undangan sudah ada yang mengatur terkait citizen lawsuit secara parsial, seperti pada 1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 71 Ayat 1, dan 3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok serta Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Lingkungan Hidup.

Peraturan perundang-undangan tersebut dinilai dapat mengisi kekosongan hukum pelaksanaan citizen lawsuit di Indonesia, yang mana atas dasar aturan-aturan tersebut pula yang mengantarkan 57 warga Jakarta mengajukan gugatan perkara polusi udara yang terjadi. 

Hasilnya, pada 16 September 2021, gugatan yang dilakukan dimenangkan dengan putusan Majelis Hakum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan bahwa tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. 

Dengan dimenangkannya gugatan melalui putusan tersebut, dianggap sebagai suatu langkah untuk mendorong pemerintah memperbaiki buruknya kualitas udara di wilayah Jakarta.

Akan tetapi, putusan yang memenangkan gugatan tersebut bukalah akhir perjuangan, justru awal dari perjuangan yang sesungguhnya. Berbeda dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyambut baik hal tersebut melalui ucapan Gubernur DKI Jakarta di media sosial, Pemerintah Pusat dan Kementerian yang menjadi tergugat, justru memanfaatkan upaya hukum yang masih bisa dilakukan dengan mengajukan banding atas putusan tersebut. 

Hal ini jelas menimbulkan reaksi kekecewaan bagi masyarakat luas, khususnya warga Jakarta, yang memang merasakan langsung dampak dari semakin buruknya kualitas udara yang ada.

Upaya banding yang dilakukan dinilai sebagai suatu mekanisme hukum untuk terlihat tidak bersalah alih-alih menerima kondisi realitas semakin buruknya kualitas udara di Jakarta. Padahal ancaman polusi udara bukan hanya menyerang kesehatan dan jiwa saja, melainkan juga berdampak serius pada keuangan negara. Biaya yang harus dibayarkan sebagai dampak dari penyakit kesehatan akibat polusi udara seperti ISPA, PPOK, penyakit jantung, asma, dan sebagainya, berakibat pada tingginya biaya kesehatan. 

Sebagaimana laporan Greenpeace tahun 2020, kerugian akibat buruknya kualitas udara di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Denpasar dalam waktu 1 Januari 2020 hingga 1 Juli 2020 saja mencapai 36 Triliun, dimana Jakarta sendiri mengalamu kerugian hingga 23 Triliun.

Seharusnya justru semakin jelas bahwa pemerintah seharusnya perlu melakukan langkah cepat untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Hal tersebut bukan hanya sebagai manifestasi konstitusional, akan tetapi juga wujud kepedulian terhadap warga negara serta menjaga keuangan negara. 

Pun lebih dari itu, memperbaiki kualitas udara berarti menjaga lingkungan hidup, aspek yang paling fundamental bagi keberlangsungan hidup manusia. Untuk bisa secara sadar menjalankan putusan dari gugatan yang dilakukan, para pemimpin bangsa perlu menekan bias normal yang membuat pemerintah pada akhirnya meremehkan setiap dampak yang timbul dari semakin buruknya kualitas udara. 

Alih-alih berpegang pada mekanisme hukum yang ada, pemerintah perlu untuk merasakan secara langsung kondisi yang terjadi dan melepaskan sekat-sekat elitisme yang menempel pada jabatannya.

Diajukannya upaya banding oleh pemerintah pusat dalam citizen lawsuit ini, akankah Pengadilan Tinggi akan mengubah keputusan Pengadilan Negeri sebelumnya? Lebih jauh, apakah upaya banding ini merupakan suatu tanda bahwa pemerintah berupaya menghindar dari tanggung jawabnya? Apakah perjuangan untuk mendapatkan udara bersih masih harus menunggu waktu? Sehingga dengan demikian, mana yang harus diutamakan? Egoisme negara atau lingkungan hidup kita?