Pasca-masuknya Indonesia menjadi anggota World Trade Organization (WTO) pada 1994, di situlah deklarasi atas hilangnya kedaulatan negara. Sejak saat itu, Indonesia tidak bisa menentukan arah kebijakan pembangunan ekonominya sendiri. Sebab, terikat dengan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh WTO. 

Di sektor perdagangan (ekspor-impor), sering kali aturan undang-undang maupun kebijakan ekonomi Indonesia dipersoalkan oleh negara-negara lain, karena dianggap bertentangan dengan ketentuan yang ada di WTO. 

Padahal, bentuk proteksionisme melalui regulasi merupakan cara agar pasar Indonesia tidak dibanjiri produk impor. Salah satu bentuk perlindungannya melalui sertifikasi halal terhadap produk daging impor. Regulasi ini kemudian dipermasalahkan oleh Brazil ketika ekspor ayamnya tidak bisa masuk karena merasa dihambat dengan adanya persyaratan label halal[1]

Sehingga, pada 23 Oktober 2014 (lihat: WT/DS484/1, G/L/1075[2]), Brazil menggugat Indonesia di Badan Penyelesaian Sengketa WTO (Dispute Settlement Body). Brazil mempersoalkan UU Peternakan & Kesehatan Hewan, UU Perdagangan, dan beberapa Peraturan Menteri Perdagangan. 

Salah satunya, Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang ketentuan impor hewan dan produk hewan yang mempersyaratkan adanya label halal pada impor daging.  

Akhirnya, laporan panel WTO menyatakan bahwa ketentuan impor hewan dan produk hewan Indonesia melanggar ketentuan WTO. Dampaknya, Indonesia harus melakukan harmonisasi sesuai dengan ketentuan yang ada di WTO. 

Benar saja, tidak berselang lama setelah putusan panel WTO tersebut, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 29 Tahun 2019 yang menghapuskan persyaratan label halal pada produk impor daging dari luar negeri.  

Padahal, bila dilihat dari sisi konsumen Indonesia dengan jumlah penduduk 87% muslim, menjadi penting persyaratan label halal untuk melindungi konsumen domestik. Dan bisa dijadikan bangunan argumentasi yang harus dijelaskan dengan baik oleh pihak Indonesia dalam menanggapi gugatan Brazil. 

Namun, pil pahit harus ditelan Indonesia. Mau tidak mau, harus mengubah regulasinya agar sesuai dengan ketentuan WTO. Dan membuka keran daging impor tanpa persyaratan label halal. 

Kasus gugatan serupa pernah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru (NZ) pada 2014, yang mempersoalkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Karena, dalam Pasal 36 UU aquo, dianggap telah membatasi masuknya produk impor dari Amerika Serikat dan Selandia Baru[3]

Dan akhirnya, Indonesia pun kalah di WTO sekaligus Badan Panel WTO menyatakan bahwa UU Pangan bertentangan dengan ketentuan WTO. 

Indonesia diberi waktu oleh Amerika Serikat untuk mengubah pasal-pasal dalam UU Pangan agar sesuai dengan ketentuan WTO. Kalau tidak diubah, maka Amerika Serikat akan melakukan retaliasi dagang (tindakan balasan) terhadap produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.  

Serta, menghukum Indonesia untuk membayar sanksi sebesar U$350 juta [4] atau sekitar Rp5 trilliun. Karena, hambatan melalui ketentuan impor hewan dan produk hewan yang dilakukan Indonesia dianggap merugikan Amerika Serikat. 

Lantas, menjadi pertanyaan bagi kita semua, di mana letak pertahanan Indonesia dari serangan impor? Dan di mana kedaulatan negara untuk bebas menentukan arah kebijakannya sendiri?  

Tidak ada kebebasan mutlak bagi negara untuk berdaulat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonominya sendiri, terlebih di era persaingan bebas yang kini tengah berjalan. Kompetisi dalam perdagangan bebas hanya diperuntukkan bagi negara-negara maju yang siap di bidang industri dan teknologi.

Sehingga, bisa menekan dan mencekik negara berkembang (developing countries) dan negara kurang berkembang (LDCs) agar membuka akses pasar selebar-lebarnya. 

Konsekuensi besar yang menimpa Indonesia saat sudah menjadi anggota WTO, termasuk keikutsertaannya menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain, yakni harus membuka akses pasarnya serta menyesuaikan regulasi domestik dengan kesepakatan perjanjian internasional.

Namun, yang lebih ngeri adalah ketika investor asing maupun negara lain dapat menggugat Indonesia bila ada kebijakan Indonesia yang tidak menguntungkan bagi negara lain. Bila demikian, maka kebijakan yang harus dibuat oleh Indonesia harus disesuaikan dengan keinginan masyarakat dunia. 

Beberapa kasus-kasus gugatan investor asing kepada Indonesia, seperti: Kasus Churchill Mining, Kasus Planet Mining, Kasus India Metal & Ferro Alloys (IMFA), Kasus Bank Century, Kasus Amco Asia Corporation, Kasus Newmont menjadi pelajaran penting bahwa posisi investor asing lebih perkasa ketimbang negara. Karenanya, negara berdaulat di era persaingan bebas ini hanya slogan belaka. 

Kompetisi yang Saling Mematikan

Konsensus yang tidak fair dalam persaingan bebas bisa dilihat ketika negara-negara maju dengan bebas menetapkan hambatan non-tarif sebagai bentuk proteksionisme pasar domestiknya. 

Namun, saat negara berkembang, misalnya Indonesia, melakukan hal yang sama, maka dengan mudah menekan Indonesia agar membuka akses pasarnya. Hambatan non-tarif digunakan untuk menghambat masuknya produk impor agar tidak dibanjiri produk impor di negara bersangkutan. 

Terbukti, dengan penetapan hambatan non-tarif (non-tariff measures atau NTMs) yang ditetapkan negara-negara maju sangat tinggi ketimbang negara-negara berkembang. Uni Eropa menetapkan 6.805 NTMs, Amerika Serikat menetapkan 4.780 NTMs, sedangkan Indonesia hanya menetapkan 295 NTMs. Angka itu tidak lebih tinggi dari Malaysia dan Thailand[1].

Tingginya proteksionisme yang dilakukan negara-negara maju membuat kita sadar bahwa perdagangan bebas sebetulnya tidak benar-benar bebas. 

Rendahnya hambatan non-tarif hanya menjadikan Indonesia sebagai sasaran pasar (target market) bagi negara-negara lain, yang berakibat banjirnya produk impor. Di samping, harga produk impor lebih murah ketimbang produk lokal, karena bea masuk produk impor hanya 0%.

Melainkan, rendahnya daya saing produk lokal juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Tercatat, bahwa nilai perdagangan Indonesia selalu defisit dari Juli 2018-Juli 2019. Pada Juli 2019, Indonesia defisit sebesar U$63,5 Juta (lihat tabel 1) [1]

Tidak hanya di sektor perdagangan barang (ekspor-impor). Di sektor hak kekayaan intelektual, investasi, jasa, e-commerce, menjadi hal yang tidak menguntungkan bagi negara-negara berkembang. Karena, yang diatur oleh WTO tidak hanya persoalan ekspor-impor semata, melainkan seluruh aspek liberalisasi lintas sektoral juga diatur oleh WTO (IPRs, investment, e-commerce, services, climate change). 

Bila demikian ketatnya persaingan dagang yang tidak hanya menggadaikan kedaulatan negara, melainkan juga berpengaruh terhadap ekonomi nasional. Maka, selemah-lemahnya iman yang bisa dilakukan oleh Indonesia saat ini adalah membenahi daya saing domestik dan membangun hilirisasi industri. Agar, bisa kompetitif dengan negara lain. 

Tabel 1. Perdagangan Ekspor-Impor Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik

  1. Data BPS perdagangan Ekspor Impor Indonesia Juli 2018-Juli 2019.
  2. lihat dokumen NTMs WTO members https://itip.wto.org/goods/Forms/MemberView.aspx?data=default
  3. Gugatan Brazil terhadap Indonesia di WTO: lihat dokumen WT/DS484/20. 
  4. Registrasi gugatan Brazil terhadap Indonesia di WTO: WT/DS484/1, G/L/1075.
  5. Lihat dokumen DS478https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds478_e.htm.
  6. https://tirto.id/kenapa-trump-ngotot-minta-wto-beri-sanksi-indonesia-rp5-triliun-cQ2a