Republik ini pernah mengalami kekosongan kekuasaan. Pernyataan itu terbilang sederhana di zaman ini, memori kita mungkin saja tidak pernah menjangkau seluk beluk kesejarahan tersebut. Namun disadari atau tidak, terdapat satu episode dalam sejarah berdirinya NKRI, ‘kekosongan’ tersebut dengan sigap dan penuh keberanian disikapi secarara mulia oleh generasi muda kala itu.

Pemerintahan yang hampir direbut kembali oleh kaum kompeni, dengan segala upaya diselamatkan oleh mereka kaum muda terdidik kala itu. Episode kesejarahan ini, mungkin saja tidak begitu populer di kalangan generasi kini. Kekosongan yang dimaksudkan tersebut adalah ketika terjadi Agresi Militer-II (19 Desember 1948) yang dilakukan tentara Belanda. Sontak Republik yang baru seumur jagung ini, mengerahkan segala upaya untuk mempertahankan kemerdekaannya.

Salah satu upaya tersebut adalah membentuk PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia). Tentu banyak nama yang bisa disebut dalam mewujudkan upaya ini, salah satunya adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara (gelar Mr adalah singkatan dari Meester in de Rechten, gelar sarjana hukum dalam pendidikan Belanda). PDRI dibentuk guna melanjutkan Pemerintahan Republik Indonesia setelah Presiden dan Wakil Presiden kala itu di tangkap oleh tentara Belanda di Yogyakarta. Begitu gentingnya situasi kala itu sehinggap PDRI pun di deklarasikan bukan di Jakarta melainkan di Bukittinggi.

Setelah merdeka, negara merupakan hal penting bagi Prawiranegra. Negara membentuk nasionalisme sebagai pemersatu ragam pulau dengan latar etnis berbeda. Negara mempersatukan perbedaan tetapi tidak menyeragamkan perbedaan. Negara harus menjadi urat nadi dan ada dalam pikiran dan hati masyarakatnya, sehingga pada titik NKRI kita bersepakat untuk melampaui Nusantara untuk meng-Indonesia.

Hari ini, silih rezim datang berganti, hampir tidak adalagi kekosongan kekuasaan yang terjadi. Kita pun telah mengalami kematangan demokrasi beserta ragam konsekuensi dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Disadari atau tidak format demokrasi kita masih saja berkutat pada cara perebutan kekuasaan. Setelah Pemilu dilaksanakan, kekuasaan tidak secara utuh mewujud dalam program kongkrit kesejahteraan masyarakat. Kekuasaan terhenti pada bagaimana ia dipertahankan selama lima tahun kedepan. Demokrasi baru sebatas kompetisi.

Dengan usia kemerdekaan yang baru seumur jagung, PDRI sebenarnya ingin menjelaskan corak demokrasi Indonesia. Jika kita ingin berkaca pada peristiwa tersebut, cara termudah dalam menjelaskan demokrasi saat ini dapat dilihat dari posisi Sila Kerakyatan dalam Pancasila. Tengoklah Sila Kerakyatan tersebut diapit oleh Sila Kemanusiaan dan Keadilan Sosial. Maknanya adalah demokrasi mensyaratkan terlebih dahulu adanya integrasi nasional. Jika hal ini dinafikan maka Indonesia ibarat istana pasir yang mudah roboh. Selain itu demokrasi harus meluas tidak hanya dalam skala politik tetapi juga ekonomi. Dalam istilah Bung Hatta demokrasi tidak bisa tumbuh kalau tidak ada kekuatan politik dan kekuatan ekonomi.

Kata kunci demokrasi bagi Prawiranegara adalah nasionalisme. Dengan merawat nasionalisme maka akan melahirkan persatuan nasional. Berkaca pada episode PDRI ini, kemudian mengkontekskannya dengan kekinian kita, setidaknya ada dua jenis nasionalisme. Pertama, nasionalisme yang bersifat negatif-defensif, adalah nasionalisme yang hadir karena adanya perasaan musuh atau kekuatan buruk yang harus dilawan secara bersama. Model ini dipraktekkan oleh kelompok Prawiranegara dalam PDRI. Dimana muncul kembali kekuatan bersama diakibatkan oleh adanya penjajah.

Para pendiri bangsa telah berhasil menjalankan model tersebut diatas. Hari ini pun, pada titik tertentu model nasionalisme tersebut masih keliatan. Sebut saja ketika Reog Ponorogo diklaim oleh Malaysia, tidak sedikit pula generasi kini mendidih untuk melawan. Kedua, dengan realitas demokrasi yang berbeda dengan priode awal kemerdekaan, maka hari ini kita harus mengarah pada nasionalisme kemajemukan. Ini dimaksudkan bahwa tidak hanya kenyataan kemajemukan yang harus dimunculkan tetapi kesadaran atas itu yang juga harus muncul. Artinya tidak hanya pikiran yang harus majemuk tetapi perilaku pun harus majemuk. Untuk keragaman etnis saja, Indonesia memiliki sekitar 500an lebih dibanding China yang hanya 50an. Inilah model nasionalisme positif-progresif.

Dua model nasionalisme tersebut mengarah pada ciri dasar masyarakat Indonesia yang beragam, sehingga jalan tengah dari itu semua adalah demokrasi permusyawaratan. Demokrasi ini diarahkan untuk memperkokoh negara kekeluargaan. Yaitu negara yang mengatasi persoalan perseorangan dan golongan. Model ini sejatinya telah banyak dipraktekkan oleh Prawiranegara saat-saat PDRI di bentuk.

Syafruddin Prawiranegara, nama yang mungkin saja tidak lagi terlintas dalam benak gerasi kini. Namun oleh karena upayanya pula lah, ruang gerak kemerdekaan kita semakin menemukan titik kreatifnya hari ini. Banyak sekali komunitas kreatif yang bermunculan, mulai dari kelompok peduli lingkungan samapi sekolah alternatif yang polanya kembali pada alam. Kelompok kecil pembaharu ini sejatinya mirip dengan apa yang dulu ada dalam PDRI.

Hari ini ditengah hiruk pikuk demokrasi yang gegap gempita, generasi kita telah memasuki fase baru, dimana perubahan selalu menjadi alasan dalam melakukan sesuatu. Kemeriahan demokrasi, umumnya selalu menemukan euforianya pada saat pemilihan umum, sehingga menjadi sangat pas ketika kita juga belajar pada bagaimana cara Syafruddin Prawiranegara walaupun hanya menjabat 207 hari dalam membangun transisi Indonesia. Memimpin adalah ruang dimana pertarungan kewarasan dan kebaikan hidup bersama terus disemai.

Dalam kehidupan kemasyarakatan, lebih khusus lagi demokrasi, nampaknya kita makin kekurangan solidarity makers seperti Syafrudin Prawiranegara. Sebut saja Pilkada DKI yang tengah riuh di media massa, porsinya seringkali menutupi beragam potret Pilkada di daerah lain di Indonesia. Dengan jelas kita disuguhi sebuah drama dimana kebanyakan hanya mampu menciptakan pertemanan atau solidaritas terbatas di kelompok kepentingannya. Slogan damai terus saja disuarakan, tapi tak menemukan eksistensinya saat kita membuka pintu rumah.

Kitapun sekali lagi penting memetik moralitas bernegara ala Prawiranegara. Narasi-narasi kecil dalam sejarah PDRI setidaknya bisa membantu untuk mengasah kembali nalar politik bangsa. Kontradiksi laku negara belakangan ini, disadari ataupun tidak telah melahirkan sikap-sikap ambivalensi rakyat. Sebut saja prilaku cinta negara tetapi golput, menjunjung tinggi ekonomi kerakyatan tapi menabung di Swiss, menjunjung kebebasan media atau berpendapat sekaligus menjunjung kebanalan, dan seterusnya.

Bangunan demokrasi kita tentulah selalu menyisahkan pekerjaan rumah bagi generasinya. Kita pun harus secara sadar menyadari bahwa kebutuhan yang benar-benar kita butuhkan satu sama lain pasti berbeda dan harus dengan perlakuan yang berbeda pula. Sebagai contoh, masyarakat di luar Ibu Kota membutuhkan kadar jaminan sosial dan ketercakupan pendidikan yang tidak sama dengan masyarakat di luar Ibu Kota. Masyarakat di Lampung mungkin tidak membutuhkan stok bahan makanan, tapi lebih mengutamakan jaminan keamanan dan nuansa politik yang lebih stabil. Belum lagi jika disandingkan dengan daerah di pulau lain yang secara sosial dan politik suasana dan kebutuhan rakyatnya bisa saja jauh berbeda.

Ini semua dapat dicapai dengan (salah satunya) memahami narasi kecil PDRI dan sosok Syafruddin Prawiranegara. Semangat PDRI tetap dapat menjadi pemantik kerangka berpikir dan interpretasi perihal nasionalisme, revitalisasi kebangsaan, dan pembangunan demokrasi yang lebih baik kedepannya.