1 tahun lalu · 14789 view · 5 menit baca · Kesehatan 45032_17825.jpg
Foto: Jakarta Globe

Nawacita Jokowi dalam Dunia Kesehatan Indonesia, Sudah Terwujudkah?

Sebuah Apresiasi dan Catatan Kecil untuk Presiden Jokowi

Salah satu agenda utama Presiden Joko Widodo dalam kampanye Pilpres 2014, yang termaktub dalam Nawacita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Peningkatan kualitas ini dicapai, salah satunya, dengan cara meningkatkan kualitas kesehatan. Cita-cita Presiden Jokowi, dalam hal ini, bisa dikatakan telah terwujud dan memberikan hasil yang cukup memuaskan.

Mengacu pada hasil Survei Nasional Opini Publik 2018 yang dilakukan oleh KedaiKOPI (2018), 66,5 persen publik mengaku puas terhadap pemerintahan Jokowi. Sedangkan sisanya, sebanyak 33,5 persen, menyatakan tidak puas.

Kemajuan kinerja Jokowi dalam beberapa bidang memang patut mendapatkan acungan jempol, khususnya dalam bidang kesehatan. 80,8 persen responden sangat puas dengan kinerja Jokowi untuk kesehatan. Survei ini dilakukan pada 1.135 responden di 34 provinsi dengan tingkat margin of error sebesar kurang lebih 2,97 persen. Responden merupakan calon pemilih yang telah berusia di atas 17 tahun atau telah menikah.


Senada dengan survei di atas, survei yang dilakukan oleh Indikator Politik (2017) juga menyatakan bahwa sebanyak 68,3 persen masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Masyarakat sangat mengakui bahwa Jokowi berhasil meraih kemajuan dalam bidang pelayanan kesehatan. 41 persen masyarakat mengatakan jika kebutuhan berobat saat ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Program Jokowi dalam bidang kesehatan yang paling menonjol, yaitu adanya fasilitas seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah diterima oleh 92 juta masyarakat. Program-program ini bisa langsung dirasakan manfaatnya secara langsung oleh publik.

Program BPJS dibagi menjadi 2, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). Penerima BPJS PBI bisa mendapatkan KIS (Kartu Indonesia Sehat). KIS bisa digunakan pada Puskesmas, klinik, dan rumah sakit mana pun tanpa kecuali. Penerima BPJS PBI juga tidak harus membayar iuran. Banyak warga miskin terbantu dan mendapatkan fasilitas kesehatan sebagaimana mestinya.


Ada sejumlah catatan penting bagi Presiden Jokowi dalam bidang kesehatan. Catatan ini sangat layak untuk dipertimbangkan agar kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat menjadi lebih baik.

1. Dokter atau petugas kesehatan yang tidak ramah terhadap pasien BPJS

Perkumpulan Prakarsa di 11 Kabupaten/Kota melibatkan 1.344 responden rumah tangga menyampaikan bahwa ada banyak keluhan yang dirasakan dalam pemeriksaaan dokter. 50,57persen responden merasa bahwa dokter kurang peduli terhadap pasien. 14,94 persen responden merasa bahwa tenaga kesehatan kurang komunikatif dan sebanyak 12,64 persen merasa dokter tidak bisa hadir tepat waktu sehingga pasien harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan.

Riset tersebut juga menyatakan ada kuota tertentu yang ditetapkan oleh tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang menerima pasien dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal-hal yang seperti ini memang harus diperbaiki karena orang yang sedang sakit membutuhkan perhatian penuh dan keramahan dari tenaga medis. Pemerintah harus mengingatkan para dokter akan pentingnya menjaga kode etik dan memprioritaskan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi/material. Jangan sampai ada diskriminasi.

2. Banyak kendala yang dialami oleh pengguna BPJS

Pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2019, semua orang di Indonesia harus memiliki BPJS, tanpa kecuali. Tetapi, kenyataannya, masih banyak orang yang malas mengurus BPJS karena enggan antre panjang. Meskipun saat ini sudah bisa mendaftar online, kehadiran pendaftar BPJS ke kantor terdekat juga diwajibkan.

Selain itu, fasilitas dalam pelayanan kesehatan yang diterima oleh pengguna BPJS juga terbatas. Peserta BPJS yang non-PBI pun harus berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan yang berjenjang. Sejujurnya, ini sangat merepotkan dan tentu saja harus dipertimbangkan jika jarak rumah pasien dengan fasilitas kesehatan cukup jauh.

Oleh karena itu, prosedur pengurusan BPJS dipermudah dan kantor untuk mendaftar BPJS diperbanyak. Bisa juga antrean panjang ini diatasi dengan menambah loket dan jumlah pegawai. Fasilitas untuk pengguna BPJS juga sebaiknya tidak terlalu dibatasi. Bagaimanapun, harus diusahakan agar pasien hanya cukup membayar iuran BPJS per bulan saja tanpa perlu mengeluarkan biaya tambahan apapun.


Dengan dikeluarkannya biaya tambahan, ini akan sangat memberatkan, khususnya untuk kelas menengah. Sedangkan untuk masalah rujukan, ini bisa diatasi dengan meningkatkan fasilitas di masing-masing unit pelayanan kesehatan sehingga tidak banyak rujukan yang harus dilakukan.

BPJS juga tidak menanggung biaya pemeriksaan penunjang seperti biaya laboratorium. Padahal biaya laboratorium terbilang cukup tinggi.

Pemeriksaan lab sangat penting untuk menegakkan diagnosa atas penyakit pasien. Pemerintah semestinya juga bekerja sama dengan laboratorium, minimal, pengguna BPJS mendapatkan keringanan biaya jika harus melakukan pemeriksaan di laboratorium.  

3. Biaya untuk kesehatan masih tinggi

Meskipun dengan adanya BPJS, masyarakat merasa sangat terbantu dan mendapatkan cukup keringanan dalam hal biaya. Tetapi, hasil dari sebuah riset memberikan keterangan yang sebaliknya.

Riset Prakarsa tahun 2017 menyebutkan bahwa 75,16 persen responden peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) masih harus menanggung biaya out of pocket untuk pembelian obat. Nominalnya terbilang cukup besar, yaitu 2 juta rupiah.

Yang dimaksud dengan out of pocket, yaitu jika seseorang yang miskin harus menghabiskan sebagian besar pendapatannya yang kecil untuk membiayai perawatan kesehatan. Ini mengharuskan orang miskin tersebut tidak bisa mendapatkan makanan dan tempat tinggal yang memadai. Ditambah lagi biaya transportasi yang harus dikeluarkan karena fasilitas kesehatan yang cukup jauh. Ongkos transportasi ini mencapai Rp 800.000,-.

Menyikapi hal ini, pemerintahan Jokowi bisa mulai mempertimbangkan menambah fasilitas kesehatan yang terjangkau, khususnya di daerah yang tertinggal dan terpencil. Di samping itu, pemerintah juga bisa menjalin kerja sama dengan industri farmasi agar harga obat semakin dijangkau oleh mereka yang masih kurang mampu.  

4. Kesejahteraan tenaga medis

Banyak pekerjaan dalam bidang kesehatan yang harus diselesaikan. Dan, sebagai konsekuensinya, tenaga medis juga harus menerima tanggung jawab yang besar. Sayangnya, tanggung jawab yang besar ini belum sebanding dengan kesejahteraan untuk tenaga medis.


Ambil contoh profesi perawat sebagai salah satu profesi di bidang kesehatan. Perawat yang belum berstatus PNS masih mendapatkan gaji yang terbilang kurang layak per bulannya. Padahal profesi perawat sangat dibutuhkan.

Ironi ini mengantarkan perawat yang masih berstatus non-PNS dikirimkan keluar negeri untuk mendapatkan gaji yang lebih besar. Ini menjadi hal yang cukup menyedihkan mengingat di Indonesia masih membutuhkan banyak tenaga medis, sedangkan tenaga medis seperti perawat banyak yang dikirimkan keluar negeri.  

5. Menekan biaya pendidikan untuk program studi kesehatan di perguruan tinggi  

Salah satu penyebab mahalnya biaya kesehatan, kemungkinan, adalah mahalnya biaya pendidikan untuk program studi kesehatan di perguruan tinggi. Sudah bukan rahasia lagi jika biaya menempuh program studi kedokteran sangat mahal, mencapai ratusan juta rupiah. Setali tiga uang dengan program studi kesehatan lainnya yang mencapai biaya terbilang mahal.

Saya memimpikan biaya untuk menempuh sekolah kedokteran bisa sangat terjangkau (meskipun tanpa harus mendapatkan beasiswa). Biaya sekolah yang mahal bisa membelokkan motivasi calon dokter yang seharusnya untuk mengabdi dan untuk kemanusiaan menjadi ajang membalikkan modal sekolah kedokteran saja. Penekanan biaya ini sekaligus untuk memfokuskan perhatian pendidikan pada kompetensi, bukan pada kemampuan uang semata.

Semoga catatan ini bisa meningkatkan kualitas kinerja Presiden Jokowi dalam bidang kesehatan.


Referensi

Artikel Terkait