Dalam pidato politiknya bertajuk “Musuh Utama Persatuan Indonesia”, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, beberapa kali menyebut frasa “Nasionalis Gadungan”.

Penyebutan frasa itu barang tentu memiliki beberapa penjelasan. Argumen yang paling menarik adalah penjelasan tentang perda-perda agama yang diskriminatif yang diduga masih digunakan sebagai alat politik oleh para nasionalis.

Namun, apakah argumentasi Grace Natalie memiliki bukti historis yang membuat “dugaan” tersebut menjadi kuat?

Jejak Historis Perkawinan Partai Nasionalis dan Agamis

Pada tahun 2002, PPP, PKS, dan PBB mengusulkan untuk mengembalikan pencantuman sebagian dari Piagam Jakarta dalam UUD 1945. Kalimat itu adalah “Ketuhanan yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya”. 

Namun, pengajuan wacana tersebut ditolak oleh MPR. Wacana ketiga partai ini ditolak keras oleh PDI-Perjuangan hingga PKB.

Walaupun partainya berkehendak untuk memasukkan kembali sebagian dari Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945, Ketua PKS, Hidayat Nur Wahid, justru memiliki pemikiran yang berbeda. Ia mengatakan bahwa Piagam Madinah lebih cocok jika diterapkan di Indonesia. 

Ia beralasan bahwa Piagam Madinah menjamin kebebasan beragama bagi seluruh penduduk Madinah. Sederhananya, ia mengatakan bahwa tidak hanya Muslim yang punya kewajiban untuk menjalankan syariat Islam, namun juga kelompok lain memiliki otoritas penuh untuk menjalankan perintah agama mereka.

Karena gagalnya memasukkan Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945, partai-partai agamis ini kemudian mengubah haluannya. Jika di awal mereka menggunakan strategi top-down, maka mulai saat itu berganti menjadi bottom-up. 

Maka dari itu, strategi yang digunakan adalah memasukkan ide-ide syariat lewat pemerintah daerah. Loophole yang digunakan adalah melalui UU No. 32 tentang Otonomi Daerah. 

Hal ini ternyata cukup berhasil. Michael Buehler, seorang peneliti dari Northern Illinois University, Amerika Serikat dalam bukunya mencatat, saat ini ada 443 perda Syariah di seluruh Indonesia, seperti di Sulawesi Selatan, mulai dari Enrekang, Gowa, Takalar, Maros, Sinjai, Bulukumba, Pangkep, dan Wajo; Nusa Tenggara Barat, mulai dari Dompu hingga Mataram; serta daerah-daerah di Jawa Barat seperti Cianjur, Tasikmalaya, dan Indramayu. 

Terdapat juga Pandeglang dan Tangerang di Banten, Pamekasan di Jawa Timur, serta Kalimantan Selatan, Sumatra Barat, hingga yang paling terkenal, Aceh.

Pada tahun 2011, Buehler pernah menulis dalam Majalah Tempo bahwa partai-partai Islam di Indonesia mengalami penurunan perolehan suara pasca-reformasi. Bahkan, dalam artikelnya, Buehler menyebutkan bahwa partai-partai Islam tidak lagi menggunakan platform syariah. 

Hal ini dikarenakan minimnya perolehan suara akibat ketidakmampuan partai Islam dalam melawan partai-partai berlabel nasionalis-sekuler. Sehingga, partai agamis ini diharuskan membawa sifat-sifat moderat dalam setiap perjuangannya.

Artikel berjudul “Partainya Sekuler, Aturannya Syariah” justru menjadi titik balik dari penelitiannya. Ia menemukan bahwa perjuangan-perjuangan perda syariah bukanlah hasil dari kader-kader partai islamis. Ia justru datang dari partai nasionalis-sekuler.

Dalam bukunya yang berjudul “The Politics of Shari’a Law”, Buehler menyebutkan bahwa yang paling getol memuluskan peluncuran perda syariah justru dari Fraksi Golkar dan PDI-Perjuangan. Golkar mendapatkan suara mayoritas pada Pemilu 2004, dan memenangkan rancangan perda syariah di empat kabupaten. 

Dengan dibantu fraksi lain, Golkar pun berhasil memenangkan perda syariah di sepuluh kabupaten selanjutnya. Sedangkan PDIP, yang menang pada tahun 1999, memperjuangkan penerapan syariah Islam dalam delapan kabupaten. 

Sedangkan dua partai Islam moderat, PAN dan PPP meraup suara terbanyak di tujuh kabupaten, yang memungkinkan mereka menelurkan perda-perda syariah di wilayah kabupaten tersebut selama tahun 2004 hingga 2009.

Nasib PKS sebagai partai yang paling getol dalam penerapan syariah justru menemui kekalahan ketika mereka tak punya suara mayoritas di satu DPRD pun. Akhirnya, kepentingan perda-perda syariah justru diakomodasi oleh partai-partai yang mengaku sebagai partai nasionalis dan moderat.

Bagaimana Praktik Penerapan Perda Syariah?

Dalam laporan yang dikeluarkan Setara Institute, pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas selama tahun 2010 berjumlah 286. Hal ini terjadi justru di daerah-daerah yang menjalankan perda-perda syariah.

Salah satu pelanggaran yang mendapat perhatian adalah kekerasan terhadap pemeluk Ahmadiyah di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang pada Februari 2011. 

Kabupaten Pandeglang mulai menerapkan syariat Islam pada tahun 2004 lewat SK Bupati Dimyati Natakusuma No. 09 Tahun 2004 tentang seragam sekolah SD, SMP, SMU. Natakusuma menyatakan tujuan SK ini untuk meminimalisasi pergaulan bebas para siswa. Caranya, murid laki-laki dipisah dengan murid perempuan.

Ternyata, SK ini hanya semacam pintu masuk terhadap pelanggaran-pelanggaran lain. Setelah mengatur tata cara berpakaian, praktik selanjutnya adalah mempersoalkan masalah keyakinan. Tak cukup hanya mengusik soal pemisahan laki-laki dan perempuan di sekolah, mereka juga mengusik kehidupan kelompok Ahmadiyah yang minoritas di sana.

Pada 6 Febuari 2011, tiga orang Ahmadiyah yang mempertahankan harta benda mereka karena tidak dapat perlindungan polisi, dibantai dengan sadis oleh kelompok ini. Rumah dan mobil mereka dirusak lantas dibakar. 

Beberapa hari setelah itu, 20 Februari 2011, pejabat sementara Bupati Pandeglang menandatangani Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2011 tentang larangan resmi kegiatan Ahmadiyah.

Dengan 30 perda syariah, Setara Institute dan Wahid Institute menyebut Jawa Barat sebagai daerah paling tidak toleran terhadap kaum minoritas. Setara mencatat, pada tahun 2010 saja, setidaknya ada 91 kejadian kekerasan di sana. 

Pembangunan gereja yang dipersulit dan pengerusakan masjid dan kampung Ahmadiyah terjadi di mana-mana di kota-kota kabupaten yang menerapkan Syariat Islam ini. Sebut saja acak salah satu kota di Jawa Barat, Bekasi dan Bogor, di sana Anda akan dengan mudah mendapatkan catatan kekerasan terhadap minoritas Ahmadiyah, Kristen, atau Sunda Wiwitan.

Rakyat Mengharapkan Partai Progresif, Bukan Partai Jargon

Jika dilihat kontradiksi internal partai-partai yang ada di Indonesia, maka banyak sekali kita temukan jargon-jargon antikorupsi yang digaungkan partai, kemudian anggota partai tersebut – bahkan pemeran iklan jargonnya – menjadi pelaku dari korupsi itu sendiri.

Rakyat tidak bisa selamanya dibohongi dengan jargon-jargon too good to be true. Rakyat hari ini membutuhkan sebuah wadah politik yang mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, secara inklusif dan tidak diskriminatif. 

Namun, selama wakil rakyat hanya bertengger pada kepentingan partai, bukan rakyat, maka tidak akan ada harapan bagi rakyat dalam menitipkan suara-suaranya ke dalam kantung pertimbangan politis. 

Rakyat hanya dilihat sebagai “kertas” dalam menjamin posisi wakil rakyat untuk tetap pada kursi panas pemerintahan. Bahkan Grace Natalie sekalipun tidak akan mampu menjamin apakah anggota partainya akan mematuhi pidato dari ketuanya sendiri. 

Selama PSI masih bercokol pada koalisi yang dipimpin oleh politik PDI-Perjuangan, selama itu pula ia akan selalu bersiap dengan hati-hati, untuk sewaktu-waktu dapat menjilat ludahnya sendiri: menjadi partai “Nasionalis Gadungan”.

Referensi

Buehler, M. (2016). The Politics of Shari’a Law. In The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia (pp. I-Ii). Cambridge: Cambridge University Press.