Kita usah berlama-lama mengenai potensi yang dimiliki seorang Arcandra Tahar bila dilanjutkan menjadi Menteri ESDM atau tidak. Kita pula tak perlu berlarut-larut mengenai kesedihan Gloria Natapradja Hamel yang tak dibolehkan menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Kemerdekaan (Paskibraka) pada Upacara Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di Istana Merdeka 17 Agustus lalu.

Toh, Profesor Arcandra tengah diusahakan kewarganegaraan Indonesianya melalui mekanisme naturalisasi. Bagi Gloria pula, ia pun telah disembuhkan luka hatinya yang sedih dengan diikutkan sebagai gordon dalam upacara penurunan bendera sore di hari itu juga. Lebih lagi, RUU tentang Dwi Kewarganegaraan tengah diupayakan untuk digodok dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.

Kejadian yang menimpa Profesor Arcandra dan Gloria memang selayaknya dijadikan pelajaran bahwa hukum, dalam hal ini Undang-Undang dan turunannya di Indonesia tak bisa diabaikan. Terlebih, dalam urusan penyelenggaraan Negara. Bagi Arcandra, menjadi seorang Menteri tidak sekadar memiliki potensi inteligensi yang tinggi semata, tapi juga harus dilengkapi dengan seperangkat berkas legal yang harus dipenuhi.

Bagi Gloria pula, agaknya semangat patriotisme dalam darah mudanya tak bisa semata rasa cinta pada NKRI. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar cintanya menjadi absah. Ibarat sebuah akad nikah pun, Negara mengharuskan kedua insan yang disatukan menjadi keluarga itu tercatat oleh KUA.

Kesemua contoh di atas memang bukanlah urusan yang remeh-temeh. Namun seperti yang kita ketahui perkembangannya, kesemuanya pula telah diusahakan penyelesaiannya dengan tidak melepaskan hak-hak dari masing-masing pihak yang terlibat. Baik Negara maupun individu yang mengalami masalah sama-sama haknya tidak terkurangi satu bagian pun, baik upaya oleh aparatur Pemerintah, maupun segala pihak yang terkait dalam urusan itu.

Namun, kita harus membuka mata bahwa dalam penyelenggaraan Negara ini, masalah yang dihadapi tidak hanya tentang Arcandra dan Gloria. Setidaknya Negara ini tengah diurusi oleh Kabinet Kerja yang memiliki 4 Menteri Koordinator dan 30 Menteri yang memiliki urusan rumah tangga masing-masing. Belum lagi beberapa Pejabat setingkat Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, kesemuanya memiliki masalah-masalah yang tak kalah penting dan juga harus menjadi prioritas untuk ditangani.

Seperti masalah hak asasi manusia (HAM), di Indonesia sendiri kasus-kasus besar mengenai HAM banyak tercatat dalam lembar sejarah. Namun dalam tulisan ini, kita akan coba ulas sisi-sisi HAM yang pernah menimpa saudara-saudara kita sesama warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri saja.

Bila Arcandra dan Gloria dalam tanda petik merupakan warga negara asing yang memperjuangkan haknya ke Indonesia, bagaimana pula catatan-catatan WNI yang memperjuangkan haknya di luar negeri.

Untuk membahas topik ini, kita boleh mengulas kembali tulisan berjudul “Dari Bonat Sampai Pinot” yang pernah disampaikan oleh Wakil Rektor III Universitas Abdurrab Dr. (Cand.) Andree, MA. Dalam tulisan lama tersebut diuraikannya bagaimana masalah-masalah yang dihadapi oleh WNI di luar negeri dari aspek HAM dan bagaimana tanggung jawab Negara dalam aspek diplomasi.

Pandangan masyarakat luas, WNI di luar negeri kerap dikonotasikan dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) saja. Bahkan umumnya disamakan dengan TKI ilegal semata. Tidak ada yang salah, sebab TKI memang WNI yang sedang berada di negara luar. Hanya saja, pandangan demikian melahirkan kekeliruan pada turunannya.

TKI, terutama yang ilegal seakan menjadi momok bagi Negara. Betapa tidak, permasalahan yang kerap dimunculkan oleh TKI ilegal adalah berangkatnya para penyelamat devisa dengan “visa pelancong” ke luar negeri itu justru digunakan untuk bekerja di sana. Dari situlah “lahir” para TKI ilegal. Oleh pemerintah negara tempat para TKI ilegal itu bekerja, kerap kali dilakukan penangkapan, bahkan deportasi ke negara asal para TKI ilegal tersebut.

Sayang, penangkapan dan deportasi kerap disertai dengan penyitaan harta-benda mereka. Di mana niat hati hendak mencari sesuap nasi di negeri rantau, justru dipulangkan dengan tidak membawa apa-apa. Bahkan, kita kerap mendapat kabar bahwa dalam proses pemulangan yang menjadi momok bagi banyak TKI ilegal itu, kerap dilakukan kekerasan, pelecehan atau dalam istilah umumnya adalah pelanggaran HAM.

Begitu yang dialami oleh penyelamat devisa, justru kadang tak diakui oleh Negaranya sendiri. Bagaimana tidak, toh, berangkatnya mereka tak memenuhi aturan yang ada. Namun bagaimana pula dengan para TKI yang berangkat dengan berkas lengkap dan memboyong restu dari BNP2TKI.

Di masa lalu, kita ingat kasus Ceriyati yang merupakan seorang TKI wanita yang mendapat sorotan publik di pertengahan 2007. Ceriyati mencoba melarikan diri dari kondominium majikannya di lantai 15. Caranya cukup unik, yakni menggunakan tali dari kain yang disambung-sambung untuk menuruni kondominium itu. Alasan Ceriyati nekat seperti demikian punya pola yang umum; siksaan dari majikan tempatnya bekerja.

Dalam tulisan “Dari Bonat Sampai Pinot” pula, ada nama Nirmala Bonat yang mengalami nasib serupa dengan Ceriyati, bahkan lebih sadis lagi. Wanita asal Nusa Tenggara Timur itu, oleh majikannya diletakkan setrika panas (maaf untuk menuliskan ini, pen) di bagian payudaranya. Betapa tidak Bonat mengalami depresi atas perlakuan tersebut.

Namun nasib Bonat entahkah beruntung atau tidak. Pada September 2015 lalu, ia dijamin akan mendapatkan RM 349.496 oleh Pengadilan Banding di Putrajaya yang sebelumnya sebatas memperoleh RM 129.147,20 sebagai ganti rugi, tepat di hari mantan majikannya, Yim Pek Ha dinyatakan bersalah dan dihukum penjara 12 tahun.

Dalam pandangan oportunis, tentu diperolehnya 349 ribuan ringgit oleh Bonat itu merupakan suatu keberuntungan. Tapi sayangnya, bekas-bekas siksaan yang dialami Bonat tidak saja sampai pada bagian fisik, tapi juga mentalnya. Walau sekarang mungkin saja benar, Bonat merasa senang dengan ganti rugi itu, tapi pelanggaran HAM yang terjadi tetap saja menjadi catatan kelam dalam dunia ketenagakerjaan para TKI.

Rupanya kasus pelanggaran HAM tidak hanya dialami kelas pekerja. Kita ingat pula kasus seorang mahasiswa Indonesia di NTU Singapura, David Widjaja. Mahasiswa yang notabene dalam strata sosial sebagai kelas menengah ini tewas setelah dikabarkan melakukan percobaan pembunuhan terhadap profesornya.

Walau “percobaan pembunuhan” itu sendiri tak terbukti adanya, kebenaran tentang tewasnya David justru diputuskan oleh pengadilan Singapura sebagai kasus bunuh diri. Alhasil, mahasiswa jenius itu mati dengan membawa nama buruk.

Kabar terbaru tentang beberapa TKI turut muncul. Seperti yang ada di Arab Saudi, kabarnya TKI di sana dipajang untuk disewakan di Kota Dhahran. Kasus ini sedang dilakukan pendalaman.

Bila benar, tentu hal ini menjadi catatan kelam kembali perlakuan terhadap TKI yang justru tidak dimanusiakan sebagai manusia.

Benang Merah

Para TKI maupun WNI di luar negeri sungguh berharap tak dijadikan seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Niat berangkat ke luar negeri, selain lowongan kerja di dalam negeri yang begitu sempit sementara di luar negeri menjanjikan upah yang walau di sana nominalnya tak seberapa, tapi bila dikurs rupiahkan cukup menggurat senyuman, juga sebagai langkah dalam mengangkat harkat bangsa.

Bilalah TKI yang bekerja di sektor jasa di luar negeri umumnya menjadi asisten rumah tangga, tapi juga ada yang bekerja di sektor formal. Kasus-kasus yang menimpa TKI tidak hanya menimpa asisten rumah tangga saja, tapi tentu juga yang bekerja di sektor formal yang justru pula luput dari mata banyak orang. Namun yang jelas, bekerja di sektor mana saja oleh TKI sungguh membutuhkan perlindungan atas hak-haknya.

Negara sebagai lembaga yang menaungi hak para TKI sejatinya melihat ada pelanggaran terhadap kepentingan nasional. Ketidakdiperjuangkannya oleh Negara dalam menjaga hak-hak WNI di luar negeri, baik sebagai TKI atau apa saja, bisa dianggap sebagai kelalaian dalam mencegah pelanggaran HAM (human rights violation by ommision).

Untuk segala upaya yang sudah dilakukan negara, baik oleh Pemerintah melalui Kementerian dan lembaga yang terkait dengan itu patut diapresiasi. Sudah banyak TKI yang dilanggar hak-haknya diselamatkan negara.

Banyak pula WNI yang memperoleh ganti-rugi yang layak secara materil oleh pihak-pihak pelanggar yang ada di luar negeri. Namun perlu dicatat, bahwa HAM tidak semata yang terjadi di masa lalu, tidak pula penyelesaiannya sebatas pemberian materi ganti-rugi. HAM terkait dengan marwah, baik oleh individu yang bersangkutan maupun negara ia berasal.

Adakah kita melihat dengan kacamata demikian?


Penulis merupakan alumnus Hubungan Internasional, Universitas Riau.