natasmedia.com
3 minggu lalu · 515 view · 5 min baca menit baca · Agama 84680_78414.jpg

Nasib Sial Agama di Era Post-Truth

Istilah post-truth muncul di ruang publik beriringan dengan hadirnya pelbagai diskursus yang cukup mengganggu stabilitas dinamika sosial masyarakat. Akhir-akhir ini, istilah tersebut menjadi terkenal dan menjelma menjadi “virus” yang mampu merambah ke mana-mana. 

Pada tahun 2016, kamus Oxford menyatakan post truth merupakan kata yang paling fenomenal (word of the year 2016). Oxford mendefinisikan post-truth sebagai relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief

Sedangkan era post-truth, menurut J.A. Llorente, ialah iklim sosial-politik di mana objektif dan rasionalitas membiarkan emosi atau hasrat memihak keyakinan, meski sebetulnya fakta menunjukkan hal yang berbeda.

Istilah post-truh tidak hanya identik dengan arti pascakebenaran, tetapi sesuatu yang melampaui kebenaran. Karena itu, bila sesuatu melampaui kebenaran, maka yang muncul adalah fenomena dusta, ilusi, kepura-puraan, dan hoaks. 

Fenomena-fenomena itulah yang kemudian memberi altar bagi post-truth untuk bereksistensi dan memandu jalannya dinamika sosial-politik. Sehingga segala bentuk pergolakan sosial-politik sekarang bisa diidentifikasi melalui induknya: post-truth

Menurut J. Haryatmoko, dalam jurnalnya yang berjudul Era Post-Truth Mengintensifikasi Prasangka Negatif, Emosi Sosial, dan Populisme Agama, ada enam kebaruan yang menandai era post-truth

Pertama, luasnya akses ke konten informasi berkat digitalisasi komunikasi; kedua, masyarakat bisa membuat informasi sendiri melalui media sosial; ketiga, demokratisasi media dan jurnalisme warga mengompensasi ketidakpuasan masyarakat terhadap informasi media massa dan kekecewaan terhadap politik.

Keempat, masyarakat lebih rentan menerima informasi yang keliru karena berkembang komunitas-komunitas seideologi dan memiliki keyakinan yang sama; kelima, teknologi telah mengacaukan kebenaran karena viral dianggap lebih penting daripada kualitas informasi dan etika; dan keenam, kebenaran tidak lagi difasilitasi atau dibantah, tetapi menjadi nomor dua.


Di balik itu, post-truth sebenarnya muncul karena disambut dengan hangat oleh masyarakat. 

J. Haryatmoko menjelaskan, ada tiga situasi yang menyebabkan post-truth disambut baik oleh masyarakat. Pertama, sesuatu bentuk devaluasi kebenaran berlangsung sebagai dampak dari narasi politisi penebar demagogi; kedua, banyak orang atau kelompok merasa nyaman dengan informasi yang telah dipilih; dan ketiga, media lebih menekankan sensasi sehingga hanya berita baru, spektakuler, dan sensasional yang layak disebut worth news. Kecenderungan ini menyuburkan hoaks.

Sebagai dampak nyata era post-truth ini, mari kita tengok konteks perang politik Indonesia mutakhir. Ini pantas disebut bahwa demokrasi kita sedang menghadapi ujian yang serius. 

Politik identitas yang menguat dan mengikat membuat masyarakat cenderung bersikap anti-pluralis dan memaknai pesta demokrasi sebagai sebuah arena perang identitas. Dalam perang itu, provokasi melalui retorika sofistik menjadi amunisi perang. 

Retorika yang dibangun pun sarat akan istilah-istilah provokatif yang potensial mengacaukan masyarakat. Hoaks sebagai anak kandung era post-truth dijadikan alat untuk mengotori ruang publik dengan bungkusan narasi agamais. 

Ruang publik akhirnya menjadi kotor di balik sucinya identitas. Dalam konteks ini, identitas yang mendominasi adalah agama. Inilah yang menyebabkan agama dalam tulisan ini dipertanyakan nasibnya sekaligus digugat.

Sebelum kondisi ini menjadi sebuah habitus, maka agama perlu dikritik dan dikembalikan posisinya sebagai yang transenden-teologis. Agama dalam konteks kondisi perpolitikan Indonesia didudukkan sebagai wadah untuk manuver politik yang “suci” dan di sisi lain menjadi menakutkan bagi sebagian orang. 

Hal ini terjadi di mana narasi agama sengaja diintensifkan melalui media massa. Uniknya, dengan membangun narasi agamais, masyarakat akhirnya sadar akan keagamaannya dan memulai merutini aktivitas agamanya. Tetapi, di sisi lain, sebagian masyarakat ini menjadi eksklusif dan menolak pluralitas.

Sifat agama-agama di Indonesia memang sangat inklusif. Tetapi populisme agama patut dikhawatirkan akan berkembang akibat alpanya kesadaran akan kebinekaan oleh masyarakat. 

Agama mayoritas di Indonesia adalah Islam dan Indonesia menjadi negara beragama Islam terbesar di dunia. Islam memberi pengaruh besar bagi keberlangsungan dinamika masyarakat Indonesia. Banyak kebudayaan di Indonesia yang dipengaruhi budaya Islam, termasuk budaya politik. 


Penulis tidak berlebihan menyebutkan bahwa budaya politik di Indonesia telah menyatu dengan Islam. Narasi yang dibangun oleh politisi tanah air cenderung bernada Islam dan peristiwa-peristiwa besar politik tak luput dari pengaruh Islam.

Melihat pergulatan agama Islam di Indonesia, Bassam Tibi—seorang filsuf Islam asal Damaskus—dalam uraiannya tentang Islam, memetakan antara Islam sebagai agama dan Islam sebagai suatu sistem kebudayaan. 

Bassam Tibi menyayangkan persepsi terhadap Islam di era modern ini. Kerap pandangan dunia terhadap Islam mengalami kerancuan karena jatuh pada pandangan Islam sebagai ‘ideologi politik’. 

Namun, bagi Tibi, Islam yang demikian bukan Islam yang sesungguhnya. Islam yang digunakan sebagai sarana politisasi merupakan nilai yang lahir atas dasar kepentingan tertentu. 

Penulis sungguh sepakat terhadap pandangan Bassam Tibi. Namun apakah agama mampu memperkokoh heterogenitas masyarakat modern? Lantas bagaimana nasib agama yang adalah “sakral”?

Die Religion… ist das Opium des Volkes (agama adalah candu bagi masyarakat). Kutipan Karl Marx ini sesungguhnya kritikan bagi agama apa pun. Marx mengatakan bahwa agama seperti halnya seni, filsafat, dan segala tindak kreatif pemikiran. 

Dalam hal ini, kita mestinya sadar bahwa di dalam agama, unsur material memang ada, tetapi bukan segalanya. Di dalam demokrasi, agama diletakkan sebagai sebuah bagian komunitas superstruktur untuk mempertemukan cita-cita. 

Demokrasi kemudian memfasilitasi keberadaan agama di dalam upaya mencapai konsensus. Dalam hal ini, agama bukan lagi menjadi urusan privat, tetapi menjadi kepentingan publik dan mengintervensi urusan politik.

Namun, bila agama didorong ke ranah privat, maka agama dipandang sebagi sesuatu yang irasional. Oleh karena itu, agama memosisikan dirinya sebagai teladan. 

Agama penting dijadikan teladan sebab nilai-nilai dari agama dapat menjadi acuan perilaku sosial-politik. Sehingga ruang gerak agama tidak bisa dibatasi supaya nilai-nilainya bisa menyentuh segala persoalan. 


Sebetulnya tak ada relasi antagonistis antara agama dan demokrasi. Justru agama dapat membawa percakapan politik di dalam demokrasi menjadi “suci” dan menyejukkan. Di sini, agama menjadi sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari demokrasi.

Di sini, agama berada pada posisi dilematik dan makin paradoksal. Sebab di lain hal, kearifan berpolitik di era post-truth justru luntur dengan hadirnya agama sebagai bahasa yang suci. 

Penyebaran bahasa agama di media massa bercampur aduk dengan hoaksMasyarakat bingung antara fiksi dan fakta. Bingung dengan komunikasi agamis yang makin hilang dari “cintah kasih”. 

Oleh karena itu, agama seharusnya dikembalikan ke posisi semula; sebagai rumah bagi hati yang ingin hidup damai. Di dalam agama terdiam kedamaian, terdapat perbincangan antara Tuhan dan manusia. Bahasa politik seharusnya bernilai sosial-politik dan berdasar nilai-nilai agama.

Agama di era post-truth selayaknya didudukkan sebagai penawar kekacauan publik yang disebabkan oleh kepentingan pihak tertentu. Membangun konstruksi politik damai di era post-truth memang sulit. Tetapi bila agama hadir dengan bahasa yang sejuk, bakal terjadi komunikasi sosial-politik yang baik.

Artikel Terkait