Mahasiswa
4 bulan lalu · 58 view · 3 menit baca · Pendidikan 31154_96475.jpg
indopos.co.id

Nasib Sekolah Minggu

Indonesia sejak merdeka hingga saat ini masih memiliki semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” (berbeda-beda tapi tetap satu). Tetapi apakah hal ini masih diingat oleh setiap warga negara? 

Baru-baru ini pimpinan di negara Indonesia ingin mengajukan undang-undang pesantren. Undang-undang tersebut bertujuan untuk adanya peraturan khusus tentang pesantren dan sekolah keagamaan lainnya. Tetapi, hal inilah yang menjadi polemik di kalangan pemuka agama (non-muslim terutama). Mengapa?

Di dalam RUU tersebut, ternyata sudah diusulkan sejak 2013. Kemudian RUU pesantren perlu disahkan menjadi UU dengan alasan untuk memperkuat nilai Pancasila, terutama pada bagian pertama (ketuhanan yang Maha Esa). Pernyataan tersebut diajukan oleh politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Kemudian oleh PGI, menolak RUU tersebut. Mengapa? Menurut PGI (Perwakilan Gereja Seluruh Indonesia) bahwa kami melihat ketika membahas pendidikan dan pembinaan di kalangan umat Kristen nampaknya RUU ini tidak memahami konsep pendidikan Kristen di mana ada pendidikan formal melalui sekolah-sekolah. Di dalam gereja pun ada pendidikan non-formal, seperti pelayanan di gereja.

Melihat peristiwa ini, penulis menganalisa dengan sudut pandang filsafat. Metodologi Etika terapan. Hal ini terlebih dahulu dilihat bagaimana RUU tersebut bisa diajukan. Apakah benar-benar ingin memperkokoh nilai Pancasila lebih spesifik nilai Ketuhanan Yang Maha Esa? Pertanyaan tersebut harus diajukan jika ingin memberlakukan Undang-Undang Pesantren.

Kemudian dengan adanya RUU tersebut, apa dampak nantinya setelah menjadi Undang-Undang? Jika hanya mementingkan kelompok minoritas, tentu tidak sejalan dengan apa yang tertera di dalam Pancasila. Ingat, Indonesia bukanlah negara agama, tetapi negara demokrasi yang di dalamnya ada berbagai agama, etnis, dan suku.

Dalam perkembangannya, RUU memang menjadi suatu langkah yang paling tepat untuk memberikan kejelasan terhadap nasib pesantren. Mungkin harapannya diadakannya RUU pesantren bisa berdampak baik bagi seluruh masyarakat Indonesia, yaitu terhindar dari radikalisme.

Perlu dilihat bahwa pesantren merupakan tempat untuk belajar agama Islam. Tentu, di dalam pesantren, pendidikan agama Islam sangat ditekankan di sana. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan adanya salah kepahaman tentang ajaran agama Islam hingga memunculkan radikalisme.

Namun, apakah RUU pesantren perlu disahkan menjadi Undang-Undang? Menurut pandangan penulis, tidak perlu. Mengapa? Undang-Undang pesantren lebih memfokuskan pada satu aspek saja, yaitu agama Islam. Hal ini nampak dari nama saja, RUU Pesantren. Inilah yang membuat RUU ini hanya diperuntukkan bagi satu golongan saja (agama Islam)

Kemudian, pendidikan Katolik di gereja (dikenal sebagai Sekolah Minggu) merupakan pendidikan non-formal yang bertujuan untuk memperkenalkan iman Katolik kepada anak-anak. Hal ini berguna untuk pendidikan iman Katolik tumbuh sejak dini. Selain itu, di dalam Sekolah Minggu, anak-anak diajarkan untuk mengenal cinta kasih yang menjadi landasan hidup agama Katolik.

Hal tersebut yang membuat penulis sangat tidak setuju dengan disahkannya RUU Pesantren. Jika disetujui, maka kami umat Katolik merasa tertekan dengan adanya konstitusi dan kita merasa tidak bebas berekspresi dalam membina iman kami. Selain itu, pendidikan non-formal ini tidak dipungut biaya dan tidak terbatas jumlah muridnya.

Bila dikatakan dalam RUU paling tidak ada 15 orang penulis sangat tidak setuju. Mengapa? Karena ini sangat tidak nyaman. Kami tidak mengharuskan anak-anak untuk masuk dalam Sekolah Minggu. Sekolah Minggu diadakan untuk memberi sarana pembelajaran bagi anak-anak untuk kembali memberi pembinaan iman Katolik. Dan itu tidak diwajibkan. Hal ini memang di dalam Sekolah Minggu kami tidak membatasi berapa jumlah murid yang harus ikut dalam Sekolah Minggu. Jika ada 2 orang saja, kami pun siap melayani.

Kemudian, di sisi lain, Sekolah Minggu memiliki semangat. Harapannya, anak-anak semakin mencintai Yesus dan juga saling melayani sesama. Maka, inilah tujuan yang paling utama diadakannya Sekolah Minggu. Di sinilah anak-anak akan bertumbuh menjadi pribadi Katolik yang siap menerima tantangan di tengah-tengah masyarakat.

Memang pada akhirnya, kami tinggal menunggu apakah RUU ini disahkan atau tidak? Bagi kami, ini merupakan suatu ancaman baru bilamana kebebasan beragama kami harus diatur dalam Undang-Undang. Kami tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya bila Undang-Undang pesantren disahkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, Sekolah Minggu merupakan sarana umat Katolik maupun Kristen untuk lebih mengenalkan agama Kristen dan Katolik kepada anak-anak. Tujuan diadakannya Sekolah Minggu ya tadi, ingin menumbuhkan sikap iman mereka sejak dini. Di dalam Sekolah Minggu sangat berbeda dengan sekolah formal. Kami di sini hanya mangajak anak-anak untuk bernyanyi, berdoa bersama, menggambar, dan hal-hal yang sangat disenangi oleh anak-anak.

Maka, perlu diperjelas tentang RUU pesantren. Jangan sampai pada akhirnya RUU Pesantren bukan menjadi solusi untuk memperkokoh kebhinekaan di Indonesia, tetapi malah memperpecah bangsa Indonesia. Karena RUU persantran sangat vital di mana orang memiliki kebebasan ekspresi dalam beragama. 

Ingat, Indonesia merupakan negara demokrasi, bukan negara agama. Jadi, pesan penulis, pemerintah diharapkan memperbaiki RUU Pesantren sebelum disahkan menjadi Undang-Undang.