"Anak polah bapa kepradhah, anak kesulah bapa kapolah begitulah paribasa jawa katakan. Seuntai kalimat tersebut menjadi relevan untuk menampar citra Kyai Tar yang dipermalukan karena kasus anaknya. Kyai Tar selaku Pengasuh Ponpes Assiddiqiyah Jombang cum seorang ayah dari Mas Bechi nampaknya secara fanatik membela mati-matian kasus dugaan pelecehan seksual yang tengah dilakukan oleh putranya.

Imbas laku tingkah dari Mas Bechi dan sikap Kyai Tar dalam menghambat dan menghalang-halangi proses hukum membuat izin operasional Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jombang dicabut oleh Pemerintah pada kamis, Juli 2022.

Ponpes Asshiddiqiyah sendiri cukup populis dikenal oleh kaum santri diseotoro raya. Dalam arus sejarahnya Ponpes ini dirintis sejak tahun 1855 oleh KH. Ahmad Syuhada (Prajurit Diponegoro). Kemudian dalam perjalanannya, Ponpes ini dikelola oleh KH. Abdul Mu’ti putra dari KH. Ahmad Syuhada. 

Dalam sebuah kurun waktu perubahan zaman, pergantian pengurus Ponpes Asshiddiqiyah terus bergulir. Terakhir dilanjutkan oleh putra ke-enam dari 17 belas anak dari KH. Abdul Mu’ti, yakni Kiai Muchtar Mu’ti atau sering dikenal dengan sebutan nama Kiai Tar.

Lebih dari satu abad lembaga ini dirintis, dalam perkembangannya Kiai Tar tengah mendedikasikan Ponpes Asshidiqiyah sebagai suaka untuk menyebarkan ajaran Thoriqoh Shiddiqiyah dan mendirikan Mama’al Bahrain Shiddiqiyah pada tahun 1967. Operasional lembaga ini kemudian diakui oleh negara pada tahun 2018 melalui penerbitan izin nomor 875/Kk.13.12.5/11/2018.

Akan tetapi jerih payah Kiai Tar dalam mengembangkan citra Ponpes Asshidiqiyah Jombang tengah diruntuhkan oleh anaknya sendiri. Konsekuensi hukum atas pencabutan izin Ponpes Asshiddiqiyah membuat hilangnya legalitas operasional Ponpes dan terlebih memberikan dampak kepada ribuan santri terhadap hak atas pendidikan.

Mereka Adalah Korban

Saya teringat betul bagaimana peliknya opini liar yang terlontar dari para santri Asshiddiqiyah yang membanjiri kolom komentar di berbagai sosial media saat pertama kali status Mas Bechi dijadikan sebagai Tersangka. Para Santri dijadikan sebagai garda terdepan untuk membelokan narasi publik yang seolah-olah kasus pelecehan seksual yang dihadapi Mas Bechi adalah sebuah rekayasa semata. 

Mereka sebenarnya tidak tahu menahu tentang pokok masalahnya apa dan bagaimana. Asal bicara ala kadarnya dan yang ada di dalam pikirkan mereka mungkin adalah membela Kyai dalam konstruksi sosial sebagai orang yang shalih dan alim adalah sebuah keharusan, meskipun dalam faktanya yang dibela adalah penjahat berjubah agama sekalipun. 

Mengapa fanatisme itu terjadi? Saya melihat ada dua sebab akibat. Pertama model pembelajaran santri yang konvensional nan usang dan kedua, berakibat pada pengingkaran rasionalitas karena dogmatisasi.

Sebelumnya mari kita mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Paulo Fiere dalam karyanya yang berjudul “Pendagogy of The Oppreased”. Fiere mencoba merombak tatanan yang timpang dalam sebuah model pembelajaran dikelas.  Ia mencoba mengaplikasikan konsep dialogis dalam metode pendidikan sebagai antithesis terhadap implementasi model pendidikan “gaya bank”.

Fiere mencoba memberikan sebuah penolakan terhadap penempatan siswa sebagai objek pembelajaran kelas. Sehingga pendagogi kritis ala fiere menginginkan segala penindasan dan hegemoni sebagai bahan refeleksi untuk mewujudkan pendidikan yang membebaskan. Level kesadaran yang Fiere cetuskan sebenarnya ingin mengajak untuk melawan segala kompromi terhadap para penjahat/penindas. 

Oleh karenanya, saya mengamati dari tingkah dan kekuatan argumentasi para santri Asshidiqiyah yang dijadikan sebagai buzzer mas Bechi itu, tak lain adalah korban dari hasil sistem pembelajaran yang tak membebaskan. Melalui sistem pembelajaran seperti ini maka rentan bagi para santri untuk didogma dan menjadi pasukan yang siap hormat kapan saja manakala Kyai bertutur tanpa melihat konteks masalah.

Akan lebih seksi bila seharusnya kebijakan institusi menghendaki para santrinya untuk terlibat dalam penyelesaian masalah. Mereka diberi hak otonom untuk ikut dan terlibat dalam investigasi kasus pelecehan seksual yang Mas Bechi lakukan.

Atau lebih jelasnya, proses dialogis dapat dilakukan dan lebih vulgar pihak Ponpes semestinya memberikan kebebasan hak kepada para santri untuk mengajukan gugatan atas kritik terhadap Mas Bechi yang melakukan perbuatan yang tidak senonoh.

Sehingga tidak kemudian urusan pribadi yang dilakukan oleh Mas Bechi, melibatkan lembaga dan para santrinya untuk terlibat pembelaan secara subjektif perspektif Pelaku. Tidak berlebihan bisa saya katakan bahwa para santri adalah korban eksploitatif atas kasus yang tak pernah mereka cerna sebelumnya. Terlebih diberi pengetahuan tentang pendidikan taat hukum, yang terjadi justru mereka disuruh untuk mengahalang-halangi dan menghambat proses hukum yang berjalan. 

Terhadap kesengajaan para Pengurus Ponpes Asshiddiqiyah tersebut tentu berakibat pada keberlangsungan pendidikan para santrinya yang ini inheren dengan pasca pencabutan izin operasional Ponpes Assidiqqiyah. 

Negara Harus Hadir 

Imbas pencabutan izin Ponpes Assiddiqiyah membuat para santri potensi terbengkalai terhadap hak atas pendidikannya. Konstruksi pendidikan sebenarnya bukanlah sebuah keistimewaan namun adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara.

Dalam konstitusi pasal 31 ayat 1 dan 2 UUDRI 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan  Pemerintah wajib untuk membiayainya. Begitupun hak anak dalam melanjutkan pendidikan juga termaktub dalam article 28, Convention On The Rights of The Child dikatakan bahwa tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. 

Pendidikan tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses dan mendorong anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yang memungkinkan. 

Oleh karena itu amanah tersebut harus menjadi perhatian serius bagi negara untuk menjamin hak santri Assiddiqiyah dalam melanjutkan  pendidikannya.

Berdasarkan informasi yang terdengar, buntut kasus Mas Bechi para santri sudah pada meninggalkan Ponpes, dan juga ada beberapa santri yang masih tetap tinggal dilokasi. Melalui peristiwa tersebut sebenarnya pemerintah sudah merespon akan melakukan pendataan dan memenuhi hak atas pendidikan santri pasca dicabutnya izin operasional ponpes Assiddiqiyah. 

Namun masalahnya, saya berpendapat pencabutan izin Ponpes Assiddiqiyah oleh pemerintah terlalu dini. Pemerintah seharusnya sebelum melakukan pencabutan izin jauh hari sudahmelakukan pemetaan dan pendataan kepada para santri. 

Hal tersebut bisa dilakukan semustinya melalui pembacaan Pemerintah terhadap dampak dan risiko keberlangsungan Ponpes Asshiddiqiyah saat kasus dugaan pelecehan seksual Mas Bechi ini mencuat dikuping publik. 

Tidak kalah penting adalah kehadiran negara dalam membuat mekanisme pemetaan santri haruslah proposional sebagaimana hak-hak santri yang sebelumnya didapat dari Ponpes Asshidiqiyah. Tidak bisa negara hanya memastikan para santri diberikan tempat untuk melanjutkan pendidikan saja.

Pemetaan dan pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah harus komprehensif dan didasarkan pada tingkat kemampuan secara ekonomis para wali santri untuk melanjutkan pendidikannya. 

Misalkan, bila ada beberapa santri yang sebelumnya mendapatkan beasiswa penuh dari Ponpes yang sebelumnya mereka naungi, maka Pemerintah harus pula memenuhi hak-hak yang sepadan dengan itu. 

Saya berharap melalui upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan keberlangsungan hak para santri. Pemerintah memberikan rekomendasi kepada wali santri untuk mendorong anaknya agar bisa menempuh pendidikan yang dapat menumbuhkan karakter bakat, kondisi mental dan dapat mengajarkan kepada mereka tentang pemahaman, perdamaian dan kesetaraan gender.