Pasca reformasi 1998, harus diakui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sampai akhir tahun 2018, berdasarkan data rekapitulasi yang tersedia di portal Anti Corruption Clearing House (ACCH), KPK berhasil melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 1.135 perkara, penyidikan 887 perkara, penuntutan 719 perkara, inkracht 578 perkara, dan eksekusi 610 perkara. Termasuk menyelamatkan uang negara hingga triliunan rupiah.

Namun di balik kinerja dan capaian tersebut, masih banyak pihak yang menginginkan KPK dilemahkan, bahkan dimutilasi. Pelemahan KPK yang sekarang terjadi menunjukkan bahwa perlawanan balik para koruptor melalui kaki tangannya di pemerintahan tidak dapat dibendung lagi.

Ironisnya, upaya pelemahan KPK telah berulang kali terjadi. Terhitung sejak tahun 2010, upaya pelemahan KPK melalui mekanisme/proses legislasi dengan cara melakukan Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (RUU KPK), termasuk juga pada tahun-tahun setelahnya. 

Meski perjalanan Revisi Undang-undang KPK mendapat berbagai penolakan masif dan tokoh-tokoh nasional, sampai pada naskah ini disusun pada hari ini, nyatanya Presiden Joko Widodo tak kunjung menunjukkan sikap yang jelas dan tegas terhadap upaya pelemahan KPK sebagaimana janji politik kampanyenya. 

Desakan dan tuntutan publik kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK sebagai jalan yang efektif, justru mendapat penolakan keras dari mayoritas partai politik pendukung pemerintah dengan berbagai dalih (Andri Saubani, Partai Pengusung Jokowi Tegaskan Dukungan RUU KPK; Republika, 16 September 2019). 

Padahal Presiden memiliki wewenang konstitusional prerogatif untuk menerbitkan Perppu atas dasar kondisi ''kegentingan yang memaksa''. Perppu itu jelas punya landasan konstitusional, wewenang yang diberikan UUD 1945 kepada Presiden (Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 4 UU Nomor 12 Tahun 2011). 

Bahkan pemaknaan ikhwal kegentingan yang memaksa telah diatur oleh MK, melalui putusannya No. 138/PUU-VII/2009. Bukan tidak mungkin apabila sikap tersebut cukup menjadi pertimbangan politik Presiden dalam mengambil keputusan terkait tindak lanjut terhadap UU KPK. 

Sementara itu, berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Dengan belum terdengarnya kepastian dari Presiden perihal Perppu KPK hingga hari ini, maka UU KPK akan otomatis sah secara konstitusi menjadi undang-undang tepat pada 17 Oktober 2019 walaupun tidak disahkan oleh Presiden. 

Adapun ancaman pemakzulan dalam sistem presidensial hanya diakibatkan penerbitan Perppu cenderung mengada-ada, mengingat kedudukan Presiden tak akan jatuh selain karena pelanggaran berat dan pidana yang berat, yang diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 yang sebelumnya telah melalui proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. 

Sebagai negarawan, sikap yang jelas dan tegas berpihak kepada rakyat harus ditunjukkan dengan komitmen nyata memenuhi janji politik sebagaimana dalam nawacita yang sebelumnya telah disampaikan. Penting bagi Presiden segera melaksanakan tindakan tegas untuk menyelamatkan KPK dan agenda pemberantasan korupsi.

Sebagaimana catatan sejarah pada Reformasi 1998, rakyat memandatkan sejumlah agenda kepada para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada masa itu. Mandat-mandat tersebut diakomodasi dan dituangkan dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (TAP MPR XI/1998). 

Namun disahkannya UU KPK pada tahun 17 September 2019 telah menjadi tanda pelumpuhan lembaga antikorupsi dan dapat dipastikan pula bahwa agenda pemberantasan korupsi telah lemah secara paripurna. Maka hari ini, kami sedang menyaksikan bahwa negara telah melangkah mundur dari cita-cita reformasi 1998 yang seharusnya memberantas habis korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Oleh karena itu, pelemahan terhadap KPK melalui Rencana Revisi UU KPK bagaimanapun harus dibatalkan karena semangat para pembuatnya jauh dari aspirasi dan kepentingan rakyat. Pembiaran bahkan adanya dukungan pemerintah sehingga kelahiran Undang-undang KPK yang penuh substansi pelemahan yang justru makin gencar adalah bentuk pengkhianatan kepada agenda Reformasi. 

Janji-janji antikorupsi yang disampaikan oleh Partai Politik selama kampanye pada Pemilihan Umum seharusnya diwujudkan dengan membatalkan rencana pembahasan Revisi UU KPK. 

Dengan diabaikannya suara rakyat oleh penguasa yang telah bermufakat sehingga Undang-undang “Pelemahan” KPK justru segera lahir di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang kedua, maka atas nama rakyat Indonesia dengan ini kami serukan tuntutan dan desakan agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK yang mengaktifkan kembali Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dan memperkuat agenda pemberantasan korupsi dari berbagai aspek.