“Beraninya kau! Anda telah melakukan impian dan masa kecil saya dengan kata-kata kosong Anda, namun saya adalah salah satu orang yang beruntung …Orang- orang menderita. Orang-orang sekarat. Seluruh ekosistem runtuh. Kita berada di awal kepunahan massal dan yang bisa Anda bicarakan hanyalah uang dan dongeng pertumbuhan ekonomi abadi? Beraninya kau!”

Begitulah celotehannya seorang Greta Thunberg anak kecil yang masih berusia seumur jagung yang lancang berani menceramahi generasi tua di pertemuan Tinggi Persyarikatan Bangsa-Bangsa saat membahas tentang Perubahan Iklim di New York tahun 2019 yang lalu.

Greta sangat menyadari jika persoalan perubahan iklim terjadi tak lain karena ulah manusia. Pejabat pemangku kebijakan nampaknya dinilai olehnya gagal mendiskusikan tentang menyelamatkan krisis iklim yang kemudian dapat mengubah wajah dunia menjadi ramah lingkungan secara total. 

Kefrustrasian Greta setidaknya memberikan kesadaran kepada masyarakat dunia tentang pentingnya upaya menyelamatkan hak alam untuk mendapatkan akses yang setara. Posisi kekayaan Sumber Daya Alam acap kali dijadikan sebagai komoditas yang diobral melalui regulasi dengan basis eksploitatif.

Selain faktor regulasi, eksploitasi sumber daya alam tak terelakkan dari praktik penegakan hukum yang kian dilembagakan melalui institusi peradilan. Dari beberapa kasus besar sengketa lingkungan hidup, penegak hukum kita tak cukup kuat membaca substansi persoalan yang kemudian justru tidak mengakomodasi atau mengesampingkan hak-hak alam di dalamnya.

Mazhab fikih potret penegakan hukum di peradilan kita dalam mengadili sengketa lingkungan hidup masih berorientasi pada mazhab friendly market legal yang ramah terhadap kepentingan pasar dan abai terhadap pemenuhan hak atas lingkungan hidup. Salah satu contoh fakta yang terjadi adalah dalam perkara Waduk Sepat di Kota Surabaya. 

Nasib waduk terbesar di Kota Surabaya kini terporak-poranda karena masa depannya digantungkan antara untuk melayani kepentingan para pemodal perampas ruang hidup yang rakus atau akan tetap independen menjadi bagian dari dirinya sendiri, yakni lingkungan yang hidup.

Kronik Sengketa Waduk Sepat

Setidaknya, sejarah singkat Waduk Sepat mula-mula sebagai tanah bondho deso yang dikelola oleh warga sekitar sejak tahun 1960-an. Bagi warga, waduk Sepat sudah menjadi bagian dari identitas dan kehidupan mereka. Selain waduk tersebut mempunyai fungsi sosial, ekonomi, Waduk Sepat juga mempunyai fungsi ekologis.

Sengketa Waduk Sepat dalam artikel Walhi Jawa Timur, “Catatan Kronologis" Mempertahankan Waduk Sakti Sepat, sebenarnya sudah terdeteksi sejak tahun 2003, dimulai ketika adanya perjanjian sewa-menyewa antara warga dengan pengembang PT Ciputra Surya Tbk selama lima tahun dan berakhir tahun 2008.

Sengketa Waduk Sepat mulai memuncak pada tahun 2008 ketika terjadi tukar guling antara PT Ciputra Surya Tbk dengan Pemkot Surabaya. Bambang Dwi Hartono sebagai walikota Surabaya pada periode saat itu telah menerbitkan SK Walikota No.188.45/366/436.1.2/2008 pada 30 Desember 2008 dan mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Surabaya melalui SK DPRD No.39/2008 pada 22 Oktober 2008.

Dalam dokumen tersebut, dugaan Pemerintah telah memanipulasi data fisik yang menjelaskan jika objek sengketa merupakan tanah ex waduk atau bekas waduk.

Dua tahun kemudian, warga mendapatkan informasi jika BPN Kota Surabaya telah menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) dengan No. 4057/Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, berdasarkan surat ukur tanggal 21 Desember 2010 Nomor 641/Lidah Kulon/2010, Luas 59.857 m² atas nama PT Ciputra Surya Tbk.

Dalam dokumen ini memberikan penjelasan yang berbeda dengan SK Walikota, bahwa objek sengketa tersebut merupakan tanah perkarangan. Sedangkan faktanya sampai saat ini objek sengketa masih berbentuk waduk.

Waduk Sepat Menggugat

Tepatnya pada tanggal 26 Februari 2020, Waduk Sepat yang diwakili oleh Hermanto sebagai aktivis lingkungan hidup membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri Surabaya. Hermanto mendaftarkan gugatan lingkungan hidup dalam nomor register 200/Pdt.G/2019/PN.Sby perihal gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan mekanisme Citizen Law Suit atau dikenal dengan gugatan warga negara.  

Hermanto mendalilkan pengadaan tukar guling Waduk Sepat yang akan dijadikan sebagai perumahan merupakan pengkhianatan terhadap kepentingan eco-social justice yang telah dijamin oleh konsitusi.

Pasalnya, Waduk Sepat tersebut mempunyai fungsi sosial, seperti tempat rekreasi anak-anak untuk bermain, pemancingan, menjalankan ritual kebudayaan, dan secara ekologis dapat melindungi wilayah di sekitarnya dari banjir tahunan di kota Surabaya Barat, serta memberi ruang kepada para makhluk hidup lainnya seperti angsa, ikan, pohon, dan tanaman lainnya untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya.  

Ia juga menganggap jika dalam proses awal tukar guling tidak transparan tanpa musyawarah dan persetujuan dari mayoritas warga pada saat itu. Sehingga dalam gugatannya Hermanto berdalih jika Pemerintahan Kota Surabaya, DPRD Kota Surabaya dan Badan Pertanahan Kota Surabaya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merampas hak atas lingkungan hidup melalui dokumen tukar guling yang mereka keluarkan.

Sebagai upaya penyelamatan lingkungan hidup yang berkelanjutan, Hermanto meminta agar majelis hakim untuk memutus para Tergugat telah bersalah dan diminta untuk menerbitkan maupun mengubah peraturan daerah kota Surabaya tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan memasukkan Waduk Sepat sebagai kawasan lindung.

Nasib Buruk Hak Alam yang Dilembagakan

Perkara Waduk Sepat diputus oleh majelis hakim pada tanggal 6 Februari 2020. Putusan tersebut menggambarkan jika dalam institusi peradilan masih menganggap waduk sebagai objek manusia yang tidak memiliki kepentingan sebagai pihak dalam litigasi.

Ironinya, logika majelis hakim tidak begitu memahami secara komprehensif terhadap perkara lingkungan hidup. Majelis hakim yang telah berhasil mengubah pokok perkara quo melalui pertimbangannya dari perkara lingkungan hidup menjadi sengketa hak kepemilikan.

Melalui putusan tersebut, Majelis hakim telah memenangkan pihak ketiga PT. Ciputra Development sebagai Penggugat intervensi Tussenkomst pemegang hak yang sah terhadap objek sengketa.  

Masuknya intervensi sebagai penggugat menjadi masalah hukum yang serius. Padahal Hermanto sebagai aktivis lingkungan yang ingin memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Maka menurut pasal 66 UU. No. 32 Tahun 2009 seharusnya Hermanto tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Memberikan ruang kepada Pihak ketiga PT. Ciputra Devolpment untuk ikut campur dalam persidangan merupakan bentuk pembangkangan terhadap KMA No. 036/KMA/SK/II/2013 yang menerangkan jika gugatan dilakukan karena adanya pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh pemerintah sehingga dalam perkara tersebut pihak swasta tidak mempunyai kepentingan sedikit pun terhadap gugatan yang diajukan oleh Hermanto.

Begitu juga dalam kasus yang sama, terdapat upaya kriminalisasi berupa tuntutan secara pidana kepada Dian Purnomo dan Darno sebagai aktivis lingkungan hidup yang ingin menyelamatkan Waduk Sepat dari perampasan ruang hidup. Kedua kasus ini sampai sekarang masih berjalan di proses upaya hukum. 

Fenomena yang sangat kontras dari kasus tersebut jika praktik pembungkaman terhadap aktivis lingkungan hidup masih menjamur di Peradilan kita. Memang ajaib, seorang warga negara ingin beritikad baik untuk menyelematkan lingkungan hidup, akan tetapi penegak hukum kita justru mengapresiasinya dengan mengkriminalisasi melalui gugatan balik dan penuntutan hukum secara pidana. 

Begitu pula doktrin dan sistem hukum di peradilan kita menilik dari kasus tersebut masih sangatlah primitif, karena penegak hukum belum mampu melampui tradisi pemikiran pembaruan hukum. Penegak hukum kita masih menganggap subjek hukum hanya terbagi menjadi dua, individu/orang (naturlije persoon) dan badan hukum (recht persoon) semata.

Sedangkan waduk, air, pohon, sungai, dan alam semesta dipandang sebagai objek mati yang tidak memiliki hak untuk melakukan pembelaan di muka persidangan. Pemahaman ini dapat dilacak sebagai paham Antroposentisme legal, di mana alam dianggap memesona apabila ia memiliki fungsi atau kegunaan bagi manusia.

Pembacaan tersebut tanpa melihat kepentingan dan hak yang melekat pada waduk. Misalnya, hak pohon untuk tumbuh ke atas yang kemudian ditebang dan ditanami pagar beton; hak air yang mengendap maupun mengalir yang kemudian ditimbun menjadi daratan; dan hak waduk sebagai suaka makhluk hidup yang diubah menjadi perumahan demi kepentingan pasar.

Tidak kalah penting yang menjadi sorotan dari pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara lingkungan hidup Waduk Sepat yang mendalilkan jika pihak Pemerintah daerah dan PT Ciputra Surya tidak melanggar hak warga karena perusahaan sudah memberikan CSR serta bantuan sosial ketika wilayah sekitar waduk sepat mengalami banjir.

Pertimbangan tersebut sangat kental dengan nuansa paham Antroposentisme. Pikiran ini menjadi bahaya apabila diedarkan dan melegitimasi perlakuan manusia untuk mendominasi alam. Sebenarnya bukan sekadar bicara hak warga untuk mendapat ganti rugi, tetapi yang paling substansial adalah penghargaan dan penyelamatan hak ekologi yang potensi dirampas oleh pengembang semata-mata demi kepentingan pasar saja.

Menilik dari argumenen Christopher D. Stone dalam bukunya yang berjudul “Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects” (1972). Ia berani mempertanyakan kedudukan pohon sebagai subjek hukum. Christoper D Stone berani menggugat ketidaksetaraan antara manusia dan alam.

Baginya, alam seharusnya mempunyai posisi yang setara di hadapan hukum. Dalam menjamin kesetaraan tersebut, seharusnya alam seperti pohon mendapatkan legitimasi hukum positif.

Pemikiran Stone hadir dari pengalaman ketika terjadi kasus Mineral King Valley taman nasional Sequoia, yang ingin diubah oleh Walt Disney menjadi sarana ski yang secara otomatis juga mengundang pembangunan restaurant, penginapan, dan bisnis lainnya.

Pembangunan tersebut kemudian ditentang oleh Sierra Club, sebuah organisasi lingkungan yang cukup tua di Amerika. Stone menganggap bukan Sierra Club yang terluka dan dirugikan secara langsung, tetapi hilangnya Mineral King Valley dan segala kemewahan lekuk alamnya, sehingga alam mempunyai hak untuk membela dirinya.

Pembelaan terhadap objek natural tentu tidak bisa maju di hadapan hukum untuk mengatakan haknya, sama halnya dengan subjek hukum korporasi yang tidak dapat bicara demi dirinya sendiri. Oleh karena itu, perlu ada seorang yang berdiri mewakili untuk membela hak tersebut di hadapan hukum.

Perspektif protection environmental rights ini seharusnya menjadi landasan penegakan hukum di Peradilan kita. Majelis hakim dalam memutus perkara lingkungan hidup harus berani melampui doktrin hukum yang sudah usang.

Saatnya hadirkan keadilan hukum bagi lingkungan hidup yang ingin membela hak dirinya dari kejahatan perampasan ruang hidup. Dan di tengah krisis iklim kini, sudah saatnya majelis hakim terlihat berwibawa di hadapan alam semesta.

Saya akhiri tulisan ini dengan syair Metallica yang mempresentasikan relevansi kefrustrasian soal keadilan (hukum/lingkungan hidup) yang kunjung tak didapati, belakangan ini:

“Palu keadilan menghancurkanmu - mengalahkan - dengan kosmbongan –memanfaatkan supremasi kuasa mereka – aku tak percaya hal-hal yang kau katakan – aku tidak percaya harga yang kamu bayar – tidak ada yang bisa menyelamatkanmu – keadilan hilang – keadilan pergi – dan Dewi Keadilan telah diperkosa” (Metallica 1988, “Justice for All”)

Sumber :

Christopher D.Stone (1972). Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects, Southern California Law Review. Hal. 450-501

Herlambang Perdana Wiratraman. Keadilan Ekososial, Hak Asasi Manusia dan Perampasan Ruang Hidup. Surabaya: Artikel Keterangan Saksi Ahli Kasus Waduk Sepat, dibacakan pada tanggal 23 Oktober 2019.

Walhi Jawa Timur , “Catatan Kronologis “Mempertahankan Waduk Sakti Sepat” http://walhijatim.or.id/2018/11/catatan-kronologis-mempertahankan-waduk-sakti-sepat/, –diangkses pada tanggal 1 Juli 2020.

Tim Advokasi Waduk Sepat. Dokumen Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kasus Waduk Sepat; Perkara Lingkungan Hidup. Pengadilan Negeri Surabaya: Februari 2019

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. No. 200/Pdt.G/2019/PN.Sby.  6 Februari 2020.