Hasil pilpres di Aceh tahun 2019 menunjukkan angka kemenangan Prabowo secara telak atas Jokowi. Hasil yang lebih baik bagi Prabowo dibandingkan hasil pilpres sebelumnya di Aceh. 

Ada pendapat Aceh akan dianggap provinsi oposisi. Akan banyak hambatan dihadapi Aceh dalam percepatan pembangunan.

Secara politik, pendapat itu ada benarnya. Namun pendapat tersebut dipenuhi buruk sangka. Faktanya, meski kalah di Aceh dalam pilpres 2014, Jokowi tetap menganggap Aceh sebagai provinsi penting. Terbukti kunjungan Jokowi ke Aceh terbanyak dibandingkan presiden-presiden sebelumnya.

"Itu kan dulu sebelum kalah telak dan masih punya kepentingan 2019," celetuk seorang teman. Wajar nada pesimis itu datang. Namun ucapan Muzakir Manaf soal referendum seolah menyadarkan Jakarta. Aceh adalah provinsi penting yang tidak boleh disepelekan.

Aceh masih memiliki nilai tawar tinggi. Jakarta tidak mungkin menganaktirikan Aceh hanya karena hasil pilpres. Meski hal itu tergantung dari frame berpikir pusat, berpikir sebagai politisi atau negarawan. 

Di dalam setiap kampanye politik, persoalan keberpihakan dan pasca hasil memang selalu jadi momok menakutkan. Hal itu belajar dari peristiwa politik lokal. Misalnya kecamatan atau kampung di mana seorang bupati/wali kota menang akan mendapat perhatian lebih. 

Isu beginian biasanya cukup laris, cukup menakuti dan sekaligus memotivasi kecamatan atau kampung untuk memenangkan calon bupati pilihannya. Benar bahwa ada beberapa bupati/wali kota setelah memerintah melakukan diskriminasi terhadap daerah di mana ia kalah.

Cara berpikir dan bertindak politisi memang demikian. Itu sebabnya banyak yang berharap Jokowi berpikir sebagai negarawan bukan politisi. Meski secara keparpolan berpikir sebagai politisi, namun secara keindonesiaan hendaknya sebagai negarawan.

Meski soal kursi menteri bertindak sebagai politisi, namun bicara pemerataan pembangunan hendaknya sebagai negarawan. Rakyat Aceh tidak akan mengemis kepada pusat, namun pusat hendaknya tanggap atas aspirasi yang berkembang.

Beragam peristiwa menakutkan sudah pernah dilalui rakyat Aceh. Mental pejuang rakyat sudah teruji, sehingga sebatas menganaktirikan Aceh tidak masalah asalkan pusat siap dengan segala konsekuensinya.

Meski gerakan anti-pemerintah kini tak lagi militan, tetapi hasil pilpres harusnya menyadarkan Jakarta. Aceh butuh sesuatu yang lebih proporsional sejalan dengan sumbangan Aceh terhadap pusat.

Jokowi pastinya sudah menyadari bahwa kunjungan berkali-kali ke Aceh tanpa tindakan nyata kepada Aceh bukanlah solusi. Rakyat Aceh tidak mudah tertipu dengan segala jenis pencitraan. Meski pencitraan bukan hal yang buruk, namun bukan subtansi sebuah interaksi pusat-daerah yang diinginkan Aceh.

Rakyat Aceh hanya ingin Jokowi berpikir dan bertindak sebagai seorang negarawan. Tahu yang mana kewajiban sehingga tidak menindas hak-hak rakyat Aceh. Saya kira persoalan bendera Aceh yang belum kelar menunjukkan kegagalan Jokowi melanjutkan misi perdamaian.

Bendera Aceh yang diamanatkan dalam UUPA sebagaimana kesepakatan damai di Helsinki 14 tahun lalu seolah lebih menakutkan dari penjilat di sekitar Jokowi. Bendera yang hanya merupakan lambang kebanggaan dianggap lebih berbahaya dari para bohir yang mengisap keuangan negara.

Tentu saja persoalan itu diharapkan bukan karena Jokowi kalah dalam pilpres 2014. Jika ya, tentu akan banyak lagi hambatan dari pusat di periode kedua Jokowi mengingat kekalahan telak pada pilpres 2019. Namun kita yakin, Jokowi menggunakan akal sehatnya.

Jokowi akan lebih perhatian pada Aceh pada periode kedua. Setidaknya akan dilakukan Jokowi apabila ia paham cara bernegara. Bila seribu teman terlalu sedikit dibandingkan seorang musuh, konon lagi jika satu provinsi dijadikan musuh.

Pasca-kemenangannya, Jokowi hendaknya melihat lebih dalam daerah modal. Sumber daya alam Aceh yang merupakan anugerah haruslah menjadi berkah. Jokowi hendaknya menerbitkan regulasi yang ketat dan profesional terkait pengelolaan sumber daya alam di Aceh.

Jangan lagi muncul konflik vertikal maupun horizontal karena SDA. Negara harus hadir meminimalisasi konflik-konflik yang hanya membuat SDA Aceh mubazir. Rakyat Aceh juga dilarang bergantung sepenuhnya pada Jokowi. 

Bukankah Allah Azza Wa Jalla tidak akan mengubah nasib Aceh jika bukan Aceh sendiri yang melakukannya? Elite politik Aceh juga jangan jualan politik ke pusat atas nama rakyat Aceh.

Sehebat apa pun seorang Jokowi, sebanyak apa pun pembagian hasil pusat-daerah, tanpa diikuti kualitas manusianya, Aceh tidak akan lebih baik dari sebelumnya.

Saya ingin Aceh menentukan masa depannya sendiri. Menyiapkan masa depan yang lebih baik, tidak bergantung pada pemenang pilpres karena presiden akan silih berganti. Meski Jokowi kalah telak di Aceh, nasib Aceh akan lebih baik asalkan Aceh ingin lebih baik.

Pemerintah Aceh bersama wakil rakyat harus menyadarkan dan membangkitkan nasionalisme Aceh. Keteladanan harus ditunjukkan para elite politik Aceh. Barat dan Timur Aceh harus merata pembangunan manusia dan infrastrukturnya, demikian pula dengan wilayah tengah.

Sektor pendidikan dan wirausaha harus menjadi fokus. Tidak boleh terlalu bergantung pada APBN/APBA/APBK. Harus ada upaya jangka panjang, bukan usaha sebatas 'selangkangan' yang hanya nikmat sesaat. Jadi nasib Aceh pasca-kemenangan Jokowi akan lebih hebat lagi.