Sudah dua kali debat jelang pilpres dilaksanakan, akan tetapi akal sehat kita belum mendapat kepuasan. Pasalnya, retorika yang disampaikan tidak menyentuh 'pintu' akal sehat apalagi memasukinya. Bahkan teman saya bilang debat capres mirip debat calon Ketua OSIS SMU.

Tidak bermaksud menistakan kedua pasangan, akan tetapi begitulah akal sehat berkata. Meski debat pilpres kedua dikatakan lebih baik, akan tetapi masih menyisakan ketidaksehatan akal, misalnya debat sudah lari ke soal personal capres; serangan Jokowi atas Prabowo soal lahan yang dikuasai.

Menurut saya, ini kegagalan Jokowi dalam memahami substansi debat capres, sekaligus ia membuka tabir ketidakmampuan pemerintah menertibkan swasta yang berharta. Kalau oposisi bisa memiliki lahan demikian luas, bagaimana dengan pengusaha di sekitar pemerintah?

Jokowi harus membeberkan pengusaha lain yang menguasai lahan negara. Jangan hanya menyerang Prabowo sebagai personal yang kebetulan lawan politiknya. Ini penting dilakukan agar masyarakat tahu betapa pemerintah 'takut' pada pengusaha kakap.

Dalam film blindspot, dikisahkan seorang perempuan bertato yang lupa ingatan. Ternyata perempuan itu sengaja dikirim sebuah organisasi kepada FBI. Tujuan organisasi tersebut ingin menjatuhkan pemerintahan. 

Organisasi tersebut memiliki kadernya di semua lini pemerintahan, mulai dari kepolisian, FBI, kejaksaan, pengusaha hingga politisi. Organisasi ini yang mengatur siapa dan posisi apa dia di pemerintahan. 

Bisa dikatakan, mereka pemerintahan yang tak tertulis. Mereka bisa mengatur kapan dan di mana sebuah kejahatan berlangsung. Mereka mengontrol pemerintahan, meski tidak semua aparat pemerintahan dikuasai.

Salah satu yang masih memegang prinsip hukum dalam kisah tersebut adalah Kurt Weller, seorang anggota tim FBI yang di kemudian hari sukses menangkap pemimpin organisasi tersebut, meski sisa anggota organisasi tersebut masih melakukan aktivitasnya.

Yakinkah kita negeri ini tidak seperti itu, di mana ada segelintir orang yang menguasai negeri ini, memiliki kader di semua lini pemerintahan bahkan kelompok yang melakukan kejahatan terorganisir?

Misalnya saja kita saksikan bagaimana dua pejabat pemerintah berdebat soal impor beras. Bila merujuk pernyataan Jokowi dalam debat kedua, nyata bahwa ia mendukung impor dengan alasan stabilitas harga pangan. Pernyataan ini perlu diteliti, benarkah demikian atau ada importir yang diuntungkan?

Pernyataan ini juga sangat berbeda dengan kampanye pilpres 2014. Jokowi saat itu menyatakan tidak akan ada impor beras bila terpilih. Kita harus maklum, politisi kebanyakan memang begitu. Karena, bagi politisi, berjanji itu wajib dan menepatinya tidak wajib.

Narasi Pilpres 2019 masih sama. Selain jualan paling taat beribadah, obral janji seperti jualan baju di tanah abang masih berlaku. Pendukung Jokowi dan Prabowo harus siap kecewa. Alasannya sederhana, mereka tidak akan mampu menepati janji-janji kampanyenya.

Secara sederhana bisa disimpulkan demikian. Pertama, Indonesia bukan satu-satunya negara diatas muka bumi ini. Itu artinya interaksi dengan negara lain akan menentukan kebijakan domestik. Meski kecil tetap saja ada pengaruh apalagi bila pemimpin negara dimodalin pengusaha kakap.

Bohir politik, selalu berorientasi kapital. Mereka akan memperhitungkan modal keluar dan masuk. Kebijakan kepala negara yang terlalu berpihak pada negara dan rakyat merupakan 'bencana' bagi mereka. 

Apakah kedua capres didukung bohir? Menurut saya, keduanya didukung bohir politik. Para rentenir politik tersebut ingin mengamankan aset dan masa depan korporasinya. Mereka akan menjadi bagian penting dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan impor dengan dalih apa pun.

Cost politik yang mahal telah menempatkan bohir sebagai mitra strategis capres. Bukan hanya di Indonesia, negara Amerika Serikat sekalipun capresnya didukung bohir. Sehingga capres bisa menang tanpa uang adalah capres binaan bohir politik. 

Narasi ini harus disebarluaskan kepada masyarakat agar tidak menelan ludah sendiri.

Uang dan kekuasaan saling memengaruhi. Jangankan pilpres, kontestasi setingkat desa sekalipun sudah melibatkan bohir politik sejak adanya dana desa. Mereka nantinya yang mengurus segala proyek pembangunan fisik di desa. Sama halnya dengan negara yang memiliki proyek APBN.

Karenanya, pilpres hanya mekanisme dalam demokrasi. Tak perlu fanatik buta pada pilihan, tak pula golput karena akan membahagiakan bohir-bohir politik. Sikap kita adalah pertengahan, siapa pun terpilih wajib dikritisi karena kritik akan membuat bohir tidak leluasa.

Fanatik buta bukan hanya buruk bagi demokrasi, akan tetapi merusak akal sehat kita. Bila akal sehat telah rusak, maka segala tindakan menjadi tidak masuk akal. Bila itu yang terjadi secara mayoritas, maka bangsa ini akan menjadi pencundang.

Hasil akhirnya kita semua dapat mengetahuinya, ke mana bangsa ini akan tercampak dalam percaturan dunia internasional. Media sosial kita terlalu jorok, hoaks dan kebenaran disejajarkan. Ketika yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan, ketika itulah kita butuh akal sehat.

Hentikan debat siapa paling baik, namun mulailah dengan bagaimana idealnya bangsa ini. Kita harus menempatkan sesuatu sesuai maqam dan porsinya. 

Kita butuh pemimpin (leader) atau seorang manager? Pertanyaan inilah yang mesti kita jawab 17 April 2019 mendatang. Pertanyaan inilah yang seharusnya kita carikan jawabannya sebelum kita menentukan.

Sebuah keputusan kecil kita akan selalu memiliki pengaruh, terhadap diri sendiri maupun bangsa ini. Kegagalan memaksimalkan akan sehat dalam pilpres akan menjerumuskan kita dalam lubang kehinaan.