83011_88689.jpg
Foto: Liputan6
Budaya · 5 menit baca

Naluri Korup Pekerja Kemanusiaan

Berbelasungkawa memang patut atas semua musibah. Bersimpati, apalagi empati, pun iya. Tetapi memanfaatkan kerja-kerja kemanusiaan sebagai dalih meraup untung dan kepentingan pribadi, saya kira, adalah fak! Naluri korup sama sekali tidak mencerminkan karakter pekerja kemanusiaan.

Belum juga usai memermak wajah Pulau Seribu Masjid, Lombok, panggilan baru atas nama kemanusiaan itu kembali menyeru, bahkan jauh lebih mencekam. Ia datang dari dua wilayah berjuluk Kota Wisata dan Kota Teluk, Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Sebagaimana kabar tersiar, dua daerah pesisir tersebut harus takluk tak berdaya usai diguncang gempa bermagnitudo 7,4 SR. Masyarakat terus dihantui rasa cemas, terlebih kehadiran gempa susulan hingga ratusan kali. BNPB mencatat, jumlah korban yang dilahirkannya mencapai ribuan jiwa: 1649 meninggal dunia, 265 hilang tanpa jejak, 152 tertimbun benda material, dan 2549 mengalami luka berat.

Tak heran jika krisis kemanusiaan itu membangkitkan rasa solidaritas. Banyak masyarakat, dari berbagai penjuru negeri, menjelmakan itu dalam beragam bentuk, salah satunya aksi sosial berupa penggalangan dana.

Sebagai anak kost, tentu tidak banyak hal yang dapat saya lakukan guna meringankan beban mereka yang tertimpa musibah bencana. Tetapi bukan berarti tidak ada hal yang harus dilakukan untuk meminimalisasi krisis kemanusiaan beruntun di dua wilayah timur Indonesia itu.

Berbekal kardus kosong, saya, bersama rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam organda wilayah Yogyakarta, ikut terlibat dan antusias mencarikan donasi. Sebab menenteng kardus kosong; bertempelkan sehelai kertas; bergambar kondisi korban bencana; bertuliskan “Pray for lombok dan Sulteng”; menggaungkan semangat kemanusiaan; stay di perempatan; menunggu traffic light berganti warna merah; dan menyodorkan kardus bagi tiap pengendara, adalah hal paling mudah untuk kami lakukan sebagai bukti kepedulian pada sesama.

Meski tak seberapa, tetapi uang puluhan juta yang kami hasilkan hanya dalam 3 malam saja jelas masih bernilai daripada sekadar berpangku tangan. Dan bayangkan jika masing-masing komunitas di tiap daerah mencapai hasil yang sama, bukan tidak mungkin jika krisis kemanusiaan dapat ditanggulangi secara cepat.

Sayangnya, belum juga sempat puas “berbangga diri” atas kinerja teman-teman, salah satu anggota aksi penggalangan dana melaporkan, bahwa dari total jumlah uang donasi yang berhasil terkumpul, sebagian (kecil)-nya diambil guna memperlancar kegiatan bertajuk peduli korban bencana. “Tadi kami ambil Rp400 ribu untuk beli makan dan minum,” tuturnya.

Menjadi persoalan kemudian adalah bahwa kerja-kerja kemanusiaan kami itu ternyata disisipi rasa pamrih. Ada naluri korup yang bekerja di sana. Tindakan itu jelas telah menodai (baju) citra kemanusiaan yang semula dikenankan.

Menjadi janggal lagi setelah mendapati pengakuan beberapa komunitas lain yang bertutur bahwa hal itu wajar dan sah. Beragam alasan terlontar, mengisyaratkan pesan untuk memakluminya. “Itu kan sekadar sarana. Wajar dan sah jika uang-uang itu diambil sebagian demi memperlancar kerja-kerja kemanusiaan kita.”

Meski dipandang sepele, keberanian mengambil keputusan tersebut, bagi saya, adalah pengkhianatan hasil terhadap proses. Spirit yang semula dibangun dengan ketulusan serta keikhlasan harus tercederai dengan nominal uang ber-angka kecil. Sekali lagi, bukan soal besaran nominal angka, tetapi soal idealisme kemanusiaan yang gagap dan gugup dipahami saat berhadapan dengan segepok uang. Naluri korup meruntuhkannya.

Pada tatanan masyarakat terendah, praktik-praktik demikian barangkali sudah menjadi rahasia umum. Bahwa perbuatan itu dipandang biasa dan wajar saja. Tetapi dapatkah kita membayangkan jika praktik tersebut mewabah pada level masyarakat yang lebih tinggi, sebut misalnya seperti anggota NGO, PNS, atau pejabat publik?

Tanpa bermaksud menuduh oknum dan pihak mana pun, bukan tidak mungkin krisis kemanusiaan yang melanda (dua wilayah) Indonesia dijadikan sebagai momentum untuk meraup “keuntungan” pribadi. Alih-alih menyalurkan bantuan terhadap korban bencana, hasil penggalangan dana justru disetor ke bank untuk menebus BPKB motor yang jatuh tempo, misalnya.

Satu contoh, belum lama ini viral pemberitaan oplas wajah nenek berusia 69 tahun menggunakan rekening bantuan bencana Toba. Hasil penyelidikan polisi mengungkap, dana beautifikasi dirinya, kemungkinan besar, berasal dari dana bantuan untuk para korban KM Sinar Bangun. Ada juga anggota DPRD Mataram NTB yang terjerat kasus korupsi dana rehabilitasi sekolah rusak akibat bencana gempa lombok (BBC Indonesia, 16/9).

Dua kasus ini membumi bersamaan dengan krisis kemanusiaan yang belum rampung hingga saat ini. Maka masih mungkinkah ada harapan dan kepercayaan kepada mereka yang mengklaim sebagai pekerja kemanusiaan? Bagaimana nasib mereka yang dipertontonkan dengan ulah bejat seperti itu?

Tentu masih banyak kasus serupa yang menjadi tantangan kerja-kerja kemanusiaan. 2006 silam, misalnya, pejabat Jawa Tengah ditetapkan sebagai terpidana korupsi bencana tsunami yang merugikan negara sebesar Rp9,5 miliar. Di Gorontalo, Kadinsos menyelewengkan beras bantuan bencana untuk memenangkan salah satu paslon wali kota. Di Banten, eks gubernur memperkaya anggota DPRD sebesar Rp14 miliar menggunakan dana bencana.

Melihat kasus-kasus di atas, pesimistis penanggulangan krisis kemanusiaan pun kian tumbuh subur. Komunitas tak segan menyelewengkan donasi gara-gara urusan perut; anggota NGO dengan pede menggunakan dana bencana untuk mempercantik wajah; pejabat dengan liciknya “mengatur” alokasi dana bencana untuk mempertahankan jabatannya.

Realitas ini tentu sangat menyayat hati. Menyesali yang sudah berlalu pun tak ada arti. Menjadikannya sebagai bahan renungan di hari mendatang adalah satu-satunya langkah preventif yang efektif. Bahwa setiap individu berpotensi untuk menduduki posisi yang lebih tinggi nantinya, sehingga keberanian melakukan hal sepele seperti di atas tidak boleh terulang, apalagi dengan jumlah lebih fantastis.

Sebagai negara yang masuk dalam daftar 10 besar negara rawan bencana, bukan tidak mungkin 5 atau 10 tahun mendatang masyarakat kita akan diuji dengan situasi serupa, di mana komunitas-komunitas tadi sebagiannya telah menduduki posisi sentral dalam menangani krisis kemanusiaan; dan praktik mengambil “keuntungan” dibiarkan terus berlanjut? Lagi-lagi fak!

Akibatnya, bukan hanya lamban dalam menangani krisis kemanusiaan. Lebih dari itu, krisis kemanusiaan sengaja dibiarkan oleh oknum-oknum “bermuka tembok” guna meraup keuntungan yang berkelanjutan.

Tuduhan itu berangkat dari kekesalan pribadi. Perkara remeh-temeh itu kini menciptakan stigma negatif masyarakat kepada pekerja kemanusiaan. Masyarakat dibuat dilema karenanya. 

Dalam situasi di mana mereka tak dapat mengulurkan tangan secara langsung, mereka malah harus berdamai dengan egonya yang tak lagi mudah mempercayai para pekerja yang mengatasnamakan kemanusiaan. Alhasil, seperti kata pepatah, (para korban bencana) sudah jatuh, tertimpa tangga pula.

Mengatakan negara, melalui organisasinya BNPB, misalnya, sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap krisis kemanusiaan adalah juga keliru. Sebab, setiap kali bencana hadir di tengah-tengah kita, minimnya anggaran merupakan keluhan yang acap kali terlontar.

Terhadap krisis kemanusiaan, kita memang butuh campur tangan semua lapisan masyarakat, tidak sama dengan/ bukan masyarakat yang mengambil keuntungan darinya. Cerita ini adalah teguran kepada mereka yang telah telanjur berbangga ria atas tindakan itu, sebelum akhirnya bencana itu sendiri yang menegur.

Terakhir, saya ingin katakan, sepanjang langkah yang mengaras melintasi massa dan ruang, di mana terdapat lautan manusia, sangat sedikit saya melihat ada kemanusiaan di dalamnya. Bisakah kita tidak melakukan pembenaran diri, bahwa dalam kealpaan akan sikap kemanusiaan, kita tidak lebih dari tumpukan daging dan tulang belulang yang saling menindih satu sama lain?!