Di seluruh dunia, 1 dari 3 perempuan dan 1 dari 6 laki-laki mengalami pelecehan seksual.

Berdasarkan catatan tahunan (CATAHU) 2019 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), kasus kekerasan terhadap perempuan makin meningkat drastis dari tahun ke tahun. Di tahun 2016 terdapat 259.015 kasus, tahun 2017 mencapai 348.466 kasus, tahun 2018 mencapai 406.178 kasus, dan makin bertambah meningkat pada tahun 2019 mencapai 431.471 kasus.

Berbalik dengan urgensi kekerasan seksual di Indonesia, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang diusulkan pada 26 Januari 2016, dicabut dari Prolegnas prioritas pada tahun 2019 hingga batas yang tidak ditentukan. Kebijakan ini merupakan langkah yang keliru karena RUU-PKS merupakan solusi komprehensif untuk menangani permasalahan kekerasan seksual.

Urgensi dan Miskonsepsi RUU-PKS

Dalam praktiknya menangani kasus kekerasan seksual, sering kali korban dituntut untuk membuktikan bahwa kekerasan seksual tersebut benar terjadi. Namun, banyak sisi ambiguitas dalam menilai terjadinya kekerasan seksual. Sejauh ini belum ada hukum di Indonesia yang membahas spesifik mengenai kekerasan seksual sedangkan Indonesia sudah berada dalam darurat kekerasan seksual.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) merupakan hukum yang bersifat lex specialis, artinya hanya spesifik mengatur hukum tindak pidana kekerasan seksual. RUU-PKS juga mengkoordinir hak-hak korban kekerasan seksual secara komprehensif sehingga RUU-PKS dapat menjadi ikhtiar negara dalam melindungi rakyat. Pembahasan RUU-PKS menuai kontroversi dan respons dari berbagai pihak dikarenakan banyak pembahasan yang jauh dari substansi RUU-PKS.

RUU-PKS dianggap sebagai potensi pertentangan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan agama. Padahal, di dalam draft perumusan RUU-PKS menimbang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Di dalam nilai-nilai keagaamaan sendiri, RUU-PKS memuat aspek tidak menyetujui adanya kekerasan seksual dan tidak ada satupun agama yang memperbolehkan seseorang berlaku zalim kepada orang lain. Mempertimbangkan hal tersebut, maka RUU-PKS tidak menentang nilai nilai Pancasila dan agama.

Beberapa golongan masyarakat berpendapat bahwa RUU-PKS pro seks konsensual. RUU-PKS bersifat lex specialis yang hanya spesifik mengatur hukum tindakan kekerasan seksual saja. Tidak terdapat pembahasan mengenai seks konsensual dalam perumusan RUU-PKS. 

RUU-PKS juga dianggap pro LGBT padahal orientasi seksual seseorang sendiri tidak termasuk dalam ranah RUU-PKS. Konteks RUU-PKS adalah penghapusan kekerasan seksual yang tidak dapat disandingkan dengan konteks norma dan nilai.

RUU-PKS juga tidak lepas dari anggapan diskriminatif terhadap kaum laki laki dan hanya melindungi perempuan dalam kekerasan seksual. Faktanya, RUU-PKS sejalan dengan semangat negara menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG). 

Hal ini diatur dalam Intruksi Presiden RI No 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Adanya pengarusutamaan gender dimaksudkan untuk memudahkan negara dalam melakukan analisis gender salah satunya yaitu menindaklanjuti keadilan dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan laki laki.

Berkaitan dengan kekerasan seksual, undang undang yang berlaku saat ini belum menjawab persoalan yang dialami korban kekerasan seksual. Kemudian berdasarkan data, perempuan lebih rentan mengalami kekerasan seksual. Fakta ini perlu diingat oleh negara, bahwasanya kerentanan perempuan harus lebih diperhatikan dan dalam praktiknya tidak mendiskriminasi gender tertentu.

Di dalam RUU-PKS juga disebutkan bahwa semua warga negara berhak mendapat perlindungan negara, dan tidak menyebutkan jenis gender tertentu yang harus diberikan perlindungan khusus oleh negara. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa RUU-PKS ini bersifat layaknya budaya barat yang pro-feminist dan menentang norma negara Indonesia serta tidak bisa dijadikan acuan solusi semua perempuan di Indonesia. 

Dalam menyikapi hal tersebut, perlu pengkajian lebih lanjut untuk memahami definisi dan praktik feminisme.  

Feminisme memberikan ruang dan kebebasan kepada perempuan untuk turut ikut andil dalam bersuara di kehidupan masyarakat. Feminisme juga mengembangkan konsep keluarga yang harmonis melalui prinsip kesadaran, kesetaraan, dan nondiskriminasi, di mana setiap anggota keluarga berhak diperlakukan adil dan memiliki etika kepedulian. 

Prinsip ini lebih lanjut menerapkan kerja sama antar anggota keluarga yang akan saling meringankan beban masing-masing anggota keluarga dan juga menciptakan orangtua yang bertanggungjawab dan berwawasan sejalan dengan RUU-PKS yang mengajak keluarga berperan aktif serta dalam mendukung perempuan Indonesia untuk terbebas dari Kekerasan Seksual.

Bagaimana sebaiknya menyikapi miskonsepsi RUU-PKS?

Penting bagi kita untuk menalar kritis setiap ciutan kontroversi kemudian menelaah kembali poin RUU-PKS dan data pendukung terkait. Pembaca yang kritis adalah para pembaca yang memiliki berbagai pandangan yang luas dengan didukung data-data konkrit, bukan berasumsi semata. Menyandingkan setiap kontroversi dengan data membantu kita membentuk perspektif yang komprehensif.

Apakah RUU-PKS dapat menjadi pionir negara dalam melindungi bangsanya? Apakah RUU-PKS tidak sesuai dengan nilai nilai norma Indonesia? 

Semua pertanyaan tersebut tentu harus terjawab dengan kritis dan lugas. Pemerintah seharusnya juga menimbang bahwa polemik interpretasi RUU-PKS yang tiada usai juga sejalan dengan bertambahnya angka kekerasan seksual di Indonesia. 

Mencabut RUU-PKS dari Prolegnas prioritas merupakan kebijakan tergesa-gesa. Pemerintah perlu mengkaji ulang perihal pembahasan prioritas RUU-PKS dengan menerapkan nalar kritis disertai data dan urgensi yang konkrit serta mengesampingkan asumsi diluar konteks yang ada dalam RUU-PKS.