Kualitas pendidikan di Indonesia yang rendah mendorong pemerintah untuk membuat beberapa kebijakan yang dinilai bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Beberapa waktu yang lalu, terdengar kabar bahwa pemerintah akan melakukan impor guru. Impor guru ini dimaksudkan bahwa pemerintah mendatangkan guru dari luar negeri untuk melatih guru di Indonesia dan mengajar siswa secara langsung.

Dari kebijakan tersebut, timbul beberapa opini. Ada yang menyetujui hal tersebut, ada juga yang menolak..

Dari opini yang menyetujui, mereka menganggap bahwa hal tersebut perlu dilakukan pemerintah untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena dengan mendatangkan guru asing guru di Indonesia bisa mendapat banyak ilmu juga pengalaman dari guru asing.

Tetapi tidak sedikit pula yang menolak, termasuk juga persatuan guru di Indonesia itu sendiri. Mereka beranggapan bahwa guru di Indonesia jumlahnya sudah mencukupi bahkan bisa dikatakan lebih.

Mereka juga takut jika nantinya guru asing tidak sesuai dengan budaya ataupun dasar negara kita, yang nantinya malah membuat dampak yang negatif buat anak didik kita.

Jika ingin kualitas pendidikan kita maju seperti di luar negeri, kita tidak harus mendatangkan guru dari sana; kita bisa mengirim guru Indonesia untuk belajar di sana. Nah, nantinya yang akan mengajar guru-guru di Indonesia yang lain adalah guru kita sendiri yang kita kirim ke luar negeri.

Jadi pemerintah tidak perlu mendatangkan guru dari luar negeri. Daripada uang negara digunakan untuk mendatangkan guru dari luar negeri, lebih baik digunakan untuk mengurusi guru honerer yang gajinya juga masih sangat minim.

Guru honorer yang setiap tahunnya meningkat belum lagi guru K2 yang nasibnya juga masih belum jelas.

Sebenarnya jika pemerintah lebih memperhatikan nasib guru-guru di Indonesia, secara tidak langsung nantinya mereka juga akan memberikan kualitas mereka yang terbaik kepada anak bangsa karena mereka merasa bahwa negara peduli kepada dirinya.

Untuk menaikkan kualitas pendidikan di Indonesia, bisa juga dilakukan dengan melakukan pendistribusian guru secara mereta, sehingga tidak hanya terpusat hanya di beberapa wilayah saja. Sehingga nanti tidak akan lagi sebutan untuk dari terluar, terdepan, dan tertinggal di Indonesia. Karena semua fasilitas yang ada sama, mulai pendidikan ataupun yang lainnya.

Selain dari kebijakan impor guru, beberapa waktu yang lalu juga terdengar kabar bahwa pemerintah akan menaikkan gaji PNS seperti anggota Polri, TNI, guru, dan pensiunan sebesar 5%.

Kebijakan tersebut sudah disetujui dan bahkan sudah ditandatangani dalam bentuk Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2019 pada 13 Maret yang lalu oleh presiden. Kebijakan itu mulai berlaku sejak April 2019 dan pembayarannya akan dirapel mulai 1 Januari 2019.

Dari kebijakan ini juga banyak terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat ada yang menganggap bahwa kebijakan ini diambil hanya untuk keperluan politik saja. Ada juga yang beranggapan bahwa kegiatan ini memang sudah rutin dilakukan; tidak hanya oleh pemerintahan Jokowi, tetapi juga pemerintahan sebelumnya.

Menteri keuangan Sri Mulyani juga bilang bahwa Kementerian Keuangan sudah menyiapkan anggaran dana untuk kenaikan gaji PNS tersebut. Dan kenaikan gaji serta rapelan sudah cair sejak April kemarin. Kenaikan gaji PNS tersebut membuat RAPBn 2019 anggaran belanja pegawai ditetapkan mencapai 368,6 T atau naik sekitar 26,1 T dibandingan tahun 2018.

Ada juga beberapa pendapat yang beranggapan bahwa PNS sudah mendapat banyak fasilitas, maka sebagian APBN bisa digunakan untuk keperluan negara yang lain, misalnya saja dialokasi untuk bidang kesehatan ataupun meminjamkan modal untuk usaha-usaha kecil.

Dengan adanya kebijakan kenaikan gaji PNS yang menguras banyak APBN, seharusnya juga harus diimbangi dengan kenaikan kinerja dari para PNS. Karena kualitas PNS sendiri sudah diberi beberapa fasilitas yang bagus, tetapi saat ini kualitas dan kinerja mereka masih dipertanyakan. 

Maka diharapkan dengan kenaikan gaji ini bisa meningkatkan kualitas kinerja PNS. Diharap dari kebijakan ini, kualitas pendidikan di Indonesia bisa meningkat karena pemerintah sudah memperhatikan tenaga pendidik. 

Kebijakan kenaikan gaji ataupun impor guru dari luar negeri sebenarnya ada dampak positif ataupun negatif dari masing-masing kebijakan tersebut. Dampak positif dari kegiatan impor guru adalah anak didik kita nantinya bisa merasakan langsung diajar oleh guru dari luar negeri selain itu guru kita sendiri bisa belajar langsung dengannya. 

Untuk dampak negatifnya adalah guru yang didatangkan dari luar negeri memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kita. Takutnya nanti kebudayaan yang mereka ajarkan tidak sesuai dan akan berdampak yang kurang baik bagi anak didik kita. Selain itu, mendatangkan guru dari luar negeri juga membutuhkan biaya.

Dampak positif dari kenaikan gaji adalah lebih menyejahterakan PNS sehingga PNS juga bisa menaikkan kinerja mereka karena sudah merasa diperhatikan oleh pemerintah. Untuk dampak negatifnya itu sendiri, APBN menjadi naik anggaran yang seharusnya bisa digunakan yang lain harus dialokasi untuk membayar kenaikan gaji pegawai.

Semua kebijakan ataupun keputusan yang diambil memang ada risikonya. Maka pemerintah memang harus memikirkan dengan matang manakah kebijakan yang risikonya lebih minimal.