NADIEM DIBIARKAN SENDIRIAN??

Ketika Jokowi memilih Nadiem Makarim menjadi Mendikbud di Kabinet Jokowi Jilid 2, pasti bukan tidak memiliki alasan tertentu. Konon kabarnya, ini murni pilihan Jokowi, bukan karena bisikan ataupun dari calon yang diusulkan oleh Partai dan Ormas tertentu. Karena Jokowi sangat tahu persis background anak muda ini. 

Sudah 10th lamanya sesuai amanat UUD 1945, bahwa Departemen ini mendapat kucuran dana 20% dari APBN per tahunnya, tapi pada kenyataannya kualitas pendidikan tetap jalan di tempat. Tidak ada perubahan berarti di kualitas pendidikan kita. 

Di balik ini semua, ada alasan dan misi khusus Jokowi yang dibebankan ke Nadiem, yaitu membenahi atau menciptakan terobosan-terobosan baru di Departemen Pendidikan serta merapikan penggunaan anggaran pendidikan. 

Setelah terpilih menjadi Mendikbud, Nadiem langsung mengajukan gagasan “Merdeka dalam Belajar, Merdeka dalam Kurikulum”. Terobosan ini cukup menggembirakan, khususnya buat sekolah-sekolah swasta, sehingga bisa merdeka memodifikasi Kurikulum Pendidikan. 

Sebelumnya, kurikulum ini dijadikan sebuah kurikulum yang sepertinya tidak bisa diganggu gugat. Semua sekolah harus merujuk ke kurikulum yang sudah dibakukan oleh Diknas Pusat. 

Belum lagi departemen-departemen di Pemerintahan juga ingin memasukkan programnya dalam Program Pendidikan Sekolah. Sehingga akhirnya, peserta didik dijejali berbagai “titipan” yang dipaksakan masuk di mata pelajaran. 

Kurikulum ini juga dijadikan alat intimidasi Pengawas Sekolah kepada Kepala Sekolah yang tidak patuh mengikuti 100% kurikulum dari Pemerintah, dan dijadikan bahan untuk tidak berhak mendapatkan Dana BOS jika tidak mengikuti Kurikulum yang ada.

Sudah berbagai kurikulum diuji-cobakan, dan sudah jadi anekdot, ganti Menteri akan juga ganti kurikulum. Kurikulum Pendidikan selama ini hanya bagus secara teori, tapi tidak dalam implementasinya. Maka oleh Nadiem, anekdot ini dihapus dan berbagai sistem administrasi pembelajaran dipangkas. 

Rencana Pembelajaran Pendidikan yang tadinya menjadi momok para guru, karena harus mengisi isian berlembar-lembar, oleh Nadiem cukup 1 lembar saja . Silakan sekolah-sekolah memodifikasi Kurikulum yang ada, tapi tetap tidak boleh memangkas drastis acuan kurikulum yang sudah ditetapkan Diknas Pusat. Semua terobosan ini menjadikan sistem pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan simple.

Pendidikan Nasional kita ini ruwet, ruwet, dan sangat ruwet. Apalagi yang menyangkut masalah alokasi dana. Berbagai kepentingan ada di Departemen ini. Banyak sekali hal-hal yang jika ada sebuah terobosan baru, maka akan terjadi riuh rendah dan dijadikan isu nasional.

Di samping itu, Departemen Pendidikan ini dijadikan kavling Ormas tertentu ketika pembagian kursi di kabinet. Jika ada orang baru ataupun yang bukan dari kalangan Ormas tertentu tersebut, maka akan ada “gangguan” di internal Departemen. 

Nah, sejak awal, ketika Nadiem menjadi Menteri, maka sudah ada nada-nada akan diganggu. Klimaksnya ketika Nadiem menggagas Program Organisasi Penggerak (POP). Dana Anggaran POP disebar ke ratusan sekolah atau Organisasi Penggerak. Tidak lagi dimonopoli oleh Ormas dan Organisasi tertentu.

Dan ketika muncul nama Tanoto dan Sampoerna Foundation yang lolos seleksi untuk dijadikan salah satu dari ratusan Sekolah dan Organisasi Pendidikan Penggerak, maka muncul isu. Dan dipelintir macam-macam.

Dua Foundation ini sudah sangat kaya, kenapa Dana dialirkan ke Foundation ini? Dan kalau saja dua foundation ini tanpa dikucuri dana, saya yakin Top Management Foundation ini akan dengan senang hati ikut melaksanakan POP tanpa harus dibayar.

Walhasil, NU, Muhammadiyah, dan PGRI sudah protes dan mundur ikut POP duluan. Dan isu pun dilontarkan, bahwa ketiga organisasi ini mengklaim sebelum negara ini merdeka, mereka sudah punya andil besar mencerdaskan bangsa ini. Dan tentu saja, hal ini dikarenakan porsi mereka menjadi kecil, dan malah diberikan Foundation yang sudah kaya raya. 

Akhirnya, terlihat jelas bahwa protes hanya dikarenakan pembagian aliran dana. Padahal inti dari POP itu bukan program bancaan. Siapa saja yang bisa memberikan ide penggerak dan layak, yang dituangkan dalam proposal, maka merekalah yang akan lulus seleksi.

Ide POP ini sangat bagus. Ide berawal bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka gurunya yang terlebih dahulu dididik. Harus dipintarkan dulu gurunya sebelum mereka mendidik muridnya. 

Maka untuk shortcut-nya, Nadiem memilih POP ini. Menyeleksi Organisasi atau Sekolah yang layak, kemudian dikucuri Dana untuk membuat sistem Pendidikan kepada Para Kepala Sekolah dan Guru. Peserta POP didorong untuk membuat program pendidikan guru, dan atau guru-guru nantinya akan magang di sekolah tersebut yang akhirnya ditularkan dan diimplementasikan ke sekolah masing-masing.

Masalah kucuran dana ke berbagai program akhirnya yang selalu dimasalahkan di Departemen Pendidikan. Pada 2005, melalui UU No 14 2005, telah dilakukan Sertifikasi Guru dan Dosen. Latar belakang UU ini adalah keinginan Pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Guru. Dan sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan ini dilakukan dengan cara Sertifikasi Guru dan Dosen. 

Untuk bisa mendapatkan Sertifikasi tersebut, guru harus menjalani Program Pendidikan Guru selama 6 bulan. Dan ada sekitar 46 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang diakui dan dibentuk untuk melakukan pendidikan yang akhirnya berhak mendapat Sertifikat Guru. 

Bagi Guru yang mendapatkan sertifikasi tsb berhak mendapat tunjangan sekitar Rp1,5 juta per bulannya. Sampai 2017, ada sekitar 1,5 juta guru yang sudah bersertifikat dengan target sekitar 2 juta guru. 

Pertanyaannya, apakah dengan Sertifikasi Guru ini, para guru tersebut sudah kompeten? Atau sudah berhasil meningkatkan mutu pendidikan Nasional? Saya bisa jawab secara tegas TIDAK atau BELUM.

Banyak masalah dalam hal sertifikasi ini, dan akhirnya guru sangat mendambakan sertifikasi tersebut untuk mendapatkan tunjangan tetap dari Pemerintah. Serta hanya untuk prestise guru semata. 

Sudah 15 tahun program ini berjalan tanpa evaluasi. Dan ketika Nadiem, baru mengeluarkan wacana membenahi masalah ini, media dan dalam hal ini PGRI mencak-mencak. Isu dilontarkan seakan-akan Nadiem akan memberangus tunjangan guru tersebut.

Menurut pendapat saya, Tunjangan Profesi Guru ini dengan syarat sertifikasi ini harus segera dibenahi. Dan utamakan tunjangan profesi ini kepada guru-guru yang mengajar di daerah terpencil dan daerah-daerah yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Kalau perlu kasih double kepada guru-guru yang mau mengajar di daerah terpencil.

Program Organisasi Penggerak ini harus jalan, dan Nadiem tidak perlu khawatir dengan suara-suara sumbang di luar. Karena menurut saya, pada dasarnya untuk memintarkan guru itu tidak perlu lagi harus menempuh pendidikan berlama-lama. Apalagi sampai 6 bulan seperti dalam program Sertifikasi Guru. Tapi dengan cara melihatkan program-program yang sudah dilakukan Sekolah-sekolah maju.

Cukup mereka melakukan magang. Dan 10 hari saja sudah cukup untuk bisa meng-copy paste-kan apa yang sudah dilihat dan dikerjakan oleh sekolah-sekolah maju tersebut. Pulang dari magang mereka akan meng-implementasi-kan ke sekolahnya.

Polemik POP yang sekarang ini ada, banyak sekali tendensiusnya. Media-media mewartakan secara tidak adil. Mas Menteri dibully di mana-mana. Sehingga anak muda ini harus sowan minta maaf ke Organisasi NU, Muhammadiyah dan PGRI. Sambil mencium tangan para seniornya.

 Sudah minta maaf pun masih dengan pongahnya para senior itu mengatakan, “Maaf diterima, tapi POP tetap ditolak.” Hanya NU saja yang akhirnya menerima dengan syarat. Sedih sekali rasanya melihat fenomena ini. 

Yang membuat saya lebih sedih, Jokowi cuma diam saja. Nadiem tidak dibela sama sekali, dan dibiarkan berjalan sendirian.